Telah membaca : Berkas perkara tanggal 21 Nopember 2011 No. 23/Pdt.G/2011/PN.Bjndan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 18 Juli 2011dibawah Register Nomor : 23 / Pdt.G / 2011 / PN Bjn, mengemukakan halhalsebagaiberikut: 1 Bahwa pada tahun 1963, di desa Gayam, Kecamatan Ngasem, KabupatenBojonegoro, Terdapat tanah obyek land reform

bekas tanah kelebihan batas maksimum pemilikan tanah; 2 Bahwa tanah obyek land reform bekas tanah kelebihan batas maksimumpemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada point. 1 diatas, oleh KepalaInspeksi Agraria Jawa Timur didistribusikan kepada seseorang diantaranyabernama: JAINEMPONO (Penggugat I dan II) serta kepada SARIJAH(semasa hidupnya) berdasarkan surat keputusan Kepala Inspeksi AgrariaJawa Timur di Surabaya, tertanggal 27 Maret 1963 Nomor : I/Agr/2/X1/102/HM/III ; 3 Bahwa tanah obyek landreform

Penyerahan sertifikat.15.Akses reform.16. Usulan penegasan obyek landreform.17.Dokumentasi.18. Operasional kendaraan roda 4 dan roda 2.19. Pembuatan tugu.20. Pengukuran keliling desa.Pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat.Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 2790 K/Pid.Sus/2010Bahwa dari kegiatan / item kegiatan tersebut, yang diserahkanpenanganannya oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi SumateraUtara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota hanya 4 kegiatan yaitu :a.

Penyerahan sertifikat.15.Akses reform.16. Usulan penegasan obyek landreform.17.Dokumentasi.18. Operasional kendaraan roda 4 dan roda 2.19. Pembuatan tugu.20. Pengukuran keliling desa.Bahwa dari kegiatan / item kegiatan tersebut, yang diserahkanpenanganannya oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi SumateraUtara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota hanya 4 kegiatan yaitu :a.

Penyerahan sertifikat.15.Akses reform.16. Usulan penegasan obyek landreform.17.Dokumentasi.18. Operasional kendaraan roda 4 dan roda 2.19. Pembuatan tugu.20. Pengukuran keliling desa.Pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat.Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 2790 K/Pid.Sus/2010Bahwa dari kegiatan / item kegiatan tersebut, yang diserahkanpenanganannya oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi SumateraUtara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota hanya 4 kegiatan yaitu :a.

jawaban cheking ;1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban perjalanan konsultasi ;1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban keuangan data yuridisKabupaten Deli Serdang ;1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban keuangan tugu orde 4 ;1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban keuangan pengukurankeliling Desa ;1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban keuangan penyuluhan dalamrangka redistribusi tanah obyek landreform ;1 (satu) bundel Surat pertanggung jawaban keuangan pelatihan /pembekalan akses reform

BPN Sumatera Utara tahun 2008 ;1 (satu) buah buku Notes besar warna kuning merekpaperline ;1 (satu) set kwitansi pembayaran biaya pengukuranredistribusi tanah obyek land reform BPN Sumatera Utaraditerima oleh Leodi Ratrianto ;1 (satu) buah buku rincian penghitungan biaya per kegiatantahun anggaran 2007 BPN Sumatera Utara disita dari yangmenguasai tempat / barang Drs.

Pada tahun 1963 ada peristiwa pembagian tanahnegara kepada masyarakat tidak mampu sebagaimana amanatPP. 224 Tahun 1961.e Kepada seorang warga masyarakat yang tidak mampu yangmendapatkan jatah pembagian tanah redistribusi oleh PanitiaLand Reform, disyaratkan harus memenuhi kewajiban ataumelakukan halhal sebagai berikut :. Petani yang mendapatkan hak atas tanah pembagian,wajib membayarganti rugi kepada negara Cq. Pemerentah daerah Cq. Panitia LandReform ;.

Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang telah diberikanoleh Panitia Land Reform kepada alm.ABDURRAHMAN aliasDURUHAMA Ama Rae, ternyata tidak dikerjakan , tidakdiusahakan ~ sendiri oleh alm.ABDURRHMAN aliasDURUHAMA Ama Rae KARENA yang bersangkutanmeninggal pada tahun 1963.

Begitu juga isteri/ jandanya yakniBINTA Ina Rae dan anaknya /penggugat tidak sama sekalimengerjakan tanah sengjeta sampai bertahuntahun;Dengan keada'an tanah sengketa yang demikian, juga janda dananaknya tidak membayar ganti rugi,tidak menjadi anggota koperasi tani,tidak bayar pajak, Panitia Land Reform Kabupaten Bima masih memberitoleransi kepada jandanya yakni BINTA Ina Rae alias Ina Ru bersamaanaknya yakni penggugat untuk tetap memenuhi kewajibankewajibantersebut diatas,mengingat alm.

Panitia Land Reform ,membayar pajak tanah sengketa ,memproduktifkan tanah dari tidak produktif menjadi tanahproduktif ,membiayai keperluan menggali tanah dan membuat pematangtanah sengketa supaya jadi empang produktif .e Bahwa tergugat menolak tegas posita gugatan poin 11dan 12.Tergugat Tidak bersedia menyerahkan tanah sengketa kepada parapenggugat juga kepada penggugat I.

(videpasal 7 UU No. 56 Tahun 1960 Tentang Land Reform danbandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0593/Pdt.G/2012/PA.Pra. Halaman 13 garis datar ke 3);Hal.6 dari 14 Hal.

Putusan Nomor 206 K/Ag/2014baik berdasarkan pengetahuannya maupun dari cerita orang lain,akan tetapi hanya tentang gadai menggadai/oper gadai tanahsengketa dari Amaq Sukati kepada Termohon Kasasi/Penggugat(vide pasal 7 UU No. 56 Tahun 1960 Tentang Land Reform), sertatentang letak tanah dan tentang para Tergugat dengan Penggugatadalah masyarakat penduduk Dusun Jeruju bukan masuk wilayahDusun Pengembok.

FactiPengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 11 Desember 2013 Nomor124/Pdt.G/2013/PTA.Mtr. yang telah menguatkan putusan Judex FactiPengadilan Agama Nomor 0593/Pdt.G/2012/PA.Pra;Karena, adalah Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sesuai denganuraian keberatan para Pemohon Kasasi dalam 1 (satu) di atas, sehingga didalam perkara ini telah ditemukan tentang sengketa Gadai Menggadai/OperGadai (vide pasal 7 UU No. 56 Tahun 1960 Tentang Land Reform

Tergugat ;Dalam Pokok Perkara :- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;DALAM REKONPENSI : - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;- Menyatakan SK Redistribusi tanggal 19 September 1964 No : I/Agr/8/XI/101/III dan daftar Lampiran Surat Bupati KDH/Ketua Panitia LandReform Daerah Tk II Sidoarjo tanggal 24 Nopember 1973 no. 416/IIa/L/XI/101/A/1973 dan SK Redistribusi tanggal 16 Nopember 1964 No : I/Agr/12/XI/101/III dan daftar Lampiran Surat Bupati KDH/Ketua Panitia Land Reform

Margasari Kabupaten Tegalditerbitkan pada tahun 1999 atas nama DJARI RATIB yang di perolehberdasarkan Pemberian hak Milik SK KAKANWIL): Propinsi Jawa Tengah,tgl 5101998 NO. 420,33,1/Prp/801/ bekas tanah Radin Obyek Land reform(bekas tanah Negara).Kemudian pada tahun 2002 dijual pada TERGUGGATIdan sekitar tahun 2015 telah dijual pada pihak ke tiga (3 ) jadi gugatan inidiajukan baru dajukan setalah lebih dari 20 ( dua puluh) tahun sejakditerbitkanya sertifikat dalam sengketa Aquo ini.Bahwa Pasal 32

Margasari Kabupaten Tegal atas nama DJARIRATIB adalah Tanah Land reform atau Tanah Negara dahulunya. Dankemudian pada tahun 1998 diajukan Permohonan untuk dimiliki OlehDJARI RATIB dan atas Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Propinsi JawaTengah . sehingga patut di ertanyakan legal standing Penggugat dalamHalaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 629/Pdt/2019/PT SMGstatus kepemilikan tanah salam Perkara Aquo ini.

Sebab padatahun 1999 tanahtanah tersebut sudahbersetifikatberdasarkanPemberian hak Milik SK KAKANWIL: Propinsi Jawa Tengah, tgl 5101998 NO. 420,33,1/Prp/801/ bekas tanah Radin Obyek Land reform( bekas tanah Negara).

Bagaimana mungkin bisa tertukar tanahnya,karena Badan Pertanahan Nasional telah melakukan penelitian penelitian yang seksama baik melalui peta bidang dan . surat ukur danwarkah Desa serta melalui panita khusus untuk menerbitkan sertifikattanah, dan apalagi tanah tersebut adalah obyek land reform tanahNegara, maka apa yang dituduhkan oleh Penggugat bahwa tanahtertukar adalah hal yang mengadangada, maka dengan demikianMajlis Hakim sebaiknya menolak~= atau setidak tidaknyamengesampingkan Perkara Aquo

Dan TERGUGAT dalam menanggapi hal tersebut adalah waijar.karna Tanah yang di permasalahkan adalah Onyek Land reform ex bekastanah negara dan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelaskarnamasih berupak Letter C Desa ) Sedangkan tentang KepemilikanTanah tersebut sudah di terbitkan sertifikat Hak Milik semenjak tahun 1990/Ds kalisalakKecamatan Margasari atas nama DJARI RATIB yang padatahun 2002 dijual ke Tergugat dan pada Tahun 2015 telah dijual pulakepada pihak ke tiga .20.

(1Ha) dalam perkara Perdata No.107/Pdt.G/2008/PN.KPG Jo PutusanPengadilan Tinggi Kupang No.68/Pdt/2009/PT.KPG Jo Putusan MARI No.1232K/Pdt/2010 yang dimenangkan para Penggugat AyubTosi CS dengan mengajukan bukti surat berupa Berita Acara PanitiaLand Reform tanggal 29 Mei 1967 dan Berita Acara LaporanKelebihan Tanah Maksimum a/n Hau Hati seluas 20 Ha Tanggal 2Desember 1968 dan tanah sawah seluas 1,5 Ha selanjutnya telahdieksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Kupangberdasarkan Berita Acara No

Bahwa selanjutnya Arnolus Tosi CS sebagai Penggugat melawanAyub Tosi CS sebagai Tergugat dalam perkara perdataNo.35/Pdt.G/2016/PN.Olm Jo Putusan Pengadilan TinggiHalaman 2 dari 25 Putusan Nomor 18/PDT/2020/PTKPGNo.107/Pdt/2017/PT.KPG Jo Putusan MA RI No.1297K/Pdt/2018Tanggal 30 Juli 2018 yang dimenangkan para Tergugat Ayub TosiCS dalam perkara aquo dalam kapasitas selaku para Tergugatdalam pembuktian telah mengajukan alat bukti surat yang samaberupa Berita Acara Panitia Land Reform Tanggal 29 Mei

1967 danBerita Acara Laporan Kelebihan Tanah Maksimum a/n Hau Hatiseluas 20 Ha Tanggal2 Desember 1968 dan tanah sawah seluas 1,5Ha.Bahwa terhadap Berita Acara Panitia Land Reform tanggal 29 Mei1967 tersebut dalam butir 2 telah disita oleh Tergugat Tanggal 3 Juli2018 dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Tergugatkepada Para Penggugat setelah Putusan Praperadilan No.3/Pid.Pra/2018/PN.Olm tanggal 3 Desember 2018.Bahwa terhadap Berita Acara Panitia Land Reform Tanggal 29 Mei1967 dan Berita

Penggugat:
1.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
2.Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
2.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
3.Negara Republik Indonesia c.q.

Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute forCriminal Justice Reform (ICJR), sebuah Badan Hukum berbentuk Perkumpulanyang dibentuk berdasarkan hukum negara Indonesia yang berkedudukan di JalanSiaga Il Nomor 6 F, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnyaCisebut SCDAGAL ......... 0.0... cece cee cee cee eee eee eee eeeeseetsetseeseesesesss PENGGUGAT II;3.

IDENTITAS DAN LEGAL STANDING PENGGUGAT IIPerkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for CriminalJustice Reform (ICJR), adalah Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di JalanSiaga II Nomor 6 F, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

,M.Kn., Nomor 17 tertanggal 09 Februari 2017 dalam hal ini Perkumpulan MasyarakatPembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)diwakili oleh:Nama : Syahrial Martanto Wiryawan, S.H.TTL Surakarta, 08 Maret 1976Alamat JI. Subur Nomor 36, RT/RW 005/001, Kelurahan Munjul,Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKIJakartaJabatan Ketua Badan PengurusKewarganegaraan IndonesiaNama Wahyu Wagiman, S.H.TTL Garut, 19 Juli 1975Alamat Jl.

Puri Pesona Blok A/11, RT/RW 004/009, KelurahanBojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok,Provinsi Jawa BaratJabatan Sekretaris Badan PengurusKewarganegaraan IndonesiaLEGAL STANDING PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANAATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR)1.Bahwa Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institutefor Criminal Justice Reform (ICJR) adalah lembaga yang didirikan pada tanggal12Agustus 2011 melalui Akta Notaris Irma Devita Purnamasari

Adapun pengakuan secara dejurePerkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute forCriminal Justice Reform (ICJR) sebagai Badan Hukum Perkumpulan diterimasejak tahun 2011 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum danHAM Republik Indonesia Nomor: AHU239.AH.01.06.Tahun 2011 TentangPengesahanPerkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atauInstitute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang didaftarkan pendiriannyaberdasarkan Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H.

Penggugat:
1.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
2.Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
2.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
3.Negara Republik Indonesia c.q.

Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute forCriminal Justice Reform (ICJR), sebuah Badan Hukum berbentuk Perkumpulanyang dibentuk berdasarkan hukum negara Indonesia yang berkedudukan di JalanSiaga Il Nomor 6 F, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnyaCisebut SCDAGAL ......... 0.0... cece cee cee cee eee eee eee eeeeseetsetseeseesesesss PENGGUGAT II;3.

IDENTITAS DAN LEGAL STANDING PENGGUGAT IIPerkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for CriminalJustice Reform (ICJR), adalah Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di JalanSiaga II Nomor 6 F, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

,M.Kn., Nomor 17 tertanggal 09 Februari 2017 dalam hal ini Perkumpulan MasyarakatPembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)diwakili oleh:Nama : Syahrial Martanto Wiryawan, S.H.TTL Surakarta, 08 Maret 1976Alamat JI. Subur Nomor 36, RT/RW 005/001, Kelurahan Munjul,Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKIJakartaJabatan Ketua Badan PengurusKewarganegaraan IndonesiaNama Wahyu Wagiman, S.H.TTL Garut, 19 Juli 1975Alamat Jl.

Puri Pesona Blok A/11, RT/RW 004/009, KelurahanBojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok,Provinsi Jawa BaratJabatan Sekretaris Badan PengurusKewarganegaraan IndonesiaLEGAL STANDING PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANAATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR)1.Bahwa Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institutefor Criminal Justice Reform (ICJR) adalah lembaga yang didirikan pada tanggal12Agustus 2011 melalui Akta Notaris Irma Devita Purnamasari

Adapun pengakuan secara dejurePerkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute forCriminal Justice Reform (ICJR) sebagai Badan Hukum Perkumpulan diterimasejak tahun 2011 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum danHAM Republik Indonesia Nomor: AHU239.AH.01.06.Tahun 2011 TentangPengesahanPerkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atauInstitute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang didaftarkan pendiriannyaberdasarkan Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H.

berbatasan dengan Perkebunan Bukit Maradja yangmengarah ke Perumahan Karyawan, seluas + 23 hektar.Bahwa lahan tanah seluas + 23 Hektar di blok 7 tersebut diatas adalahpenampungan perumahan Petani Penggarap dan atau Ahli WarisPenggarap yang menggarap lahan tanah di Afdeling 1 (Satu) PerkebunanBukit Maradja di blok 3, 5, 7, 11 dan 12 berdasarkan Surat KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong KabupatenSimalungun No. 9 / DPRDGR / 1967 tanggal 10 April 1967 yangdiserahkan oleh Panitia Land Reform

Bahwa tugas penyelesaian sengketa tanah perkebunan berdasarkankeputusan Menteri Pertanian dan Agraria selaku Ketua Badan PekerjaPanitia Landreform Pusat tgl. 15 Mei 1963 No. 4, tugas penyelesaian tanahsengketa perkebunan khusus untuk Daerah Sumatera Utara dilaksanakanoleh Panitia Land Reform, berhubung dengan itu Panitia Landreform Tk.

Bahwa mengenai surat Bupati (Panitia Land Reform) Kabupaten Simalungun No.ANI/10/LR/66/PP tanggal 17 Nopember 1966, yang telah diajiukan ParaPembanding telah Terbanding tolak dan bantah keberadaanya di dalam dupliktertanggal O2 Pebruari 2021 yang telah diajukan Terbanding/Tergugat dipersidangan (vide duplik nomor 3.2. 3.2.1. 3.2.2);5.

Bahwa jika dilinat dari Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahGotong Royong Kabupaten Siantar dengan No. 9/DPRD/1967 Tanggal 10April 1967 yang ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Perdata Nomor 502/Pdt/2021/PTMDNDaerah Gotong Royong Kabupaten Simalungun dan Bupati Simalungun danSurat Bupati (Panitia Land Reform) Kabupaten Simalungun No.A/I/10/LR/66/PP. tanggal 17 Nopember 1966, di dalamnya tidak terbuktibahwa adanya tertulis atau kalimat

Bahwa alasan penolakan tersebut diatas adalah karena Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Siantar dengan No.9/DPRD/1967 Tanggal 10 April 1967 yang ditandatangani oleh Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Simalungun dan BupatiSimalungun dan Surat Bupati (Panitia Land Reform) Kabupaten Simalungun No.A/l/10/LR/66/PP tanggal 17 Nopember 1966 yang dimiliki oleh Para Pembandingadalah merupakan potokopi saja (tidak ada aslinya) maka 2(dua) surat

selaku wakil pemerintah pusat di daerah, dansebagaimana Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980Camat dan Kepala Desa bertugas:a) Membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalammelaksanakan ketentuanketentuan perundangundanganlandreformb) Mengawasi terlaksananya peraturan perundangundanganlandreform untuk daerahnya masingmasingc) Melakukan tugas dan wewenang yang secarakhusus diserahkankepadanya dalam peraturan yang bersangkutan.(3) Bahwa pembiayaan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Land Reform

bidang / setiap bidang tanpa penegasan adalah Rp. 306.000,(tiga ratus enam ribu rupiah).Harga satuan di atas, adalah biaya over allkeseluruhan per bidangmulai dari kegiatan penegasan, redistriousi tanah, penerbitansertipikat hak atas tanah, penyerahan sertipikat dan pelaksanaanbina sertipikat tanah yang ditanggung oleh Negara melalui APBNHalaman 11 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2019/PN Sbytidak dibebankan ke masyarakat / pemohon, karena sifat dasarkegiatan / Program Redistribusi Tanah Objek Land Reform

dan EDI KRISNOWO alias WAJIB, kaur keuangan(telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2017 sebagaimanaditerangkan berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematianyang diterbitkan pada tanggal 3 November 2017) yang tujuan dariterdakwa BANDOT SUPRASTIYO memanggil saksi KARIONO(terdakwa dalam berkas terpisah) dan EDI KRISNOWO alias WAJIBadalah untuk membicarakan bermusyawarah perihal jumlah biaya yangakan dipungut secara tidak resmi kepada peserta kegiatan RedistribusiTanah Objek Land Reform

Dampit Kab.Malang pernah dilaksanakan kegiatan sertifikat massal (redistribusitanah objek land reform); Bahwa program Redistribusi tanah di Desa Srimulyo Kec. DampitKab.

Dampit Kab.VVVVVVVV VV VMalang pernah dilaksanakan kegiatan sertifikat massal (redistribusitanah objek land reform) ;Bahwa kegiatan sertifikat massal yang dilaksanakan di Desa SrimulyoKec. Dampit Kab. Malang pada tahun 2016 tersebut dalam programHalaman 79 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2019/PN SbyRedistribusi tanah ;Bahwa program Redistribusi tanah di Desa Srimulyo Kec.

Bahwa tanah tersebut PenggugatPenggugat miliki atas dasar Warisdari orang tua PenggugatPenggugat bernama Chamim Mudjiantoyang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1998 (Bukti P.1),dimana Alm orang tua Penggugat Penggugat mengusahakantanah tersebut sejaktahun 1960 dikuatkan dengan bukti surat yang diterbitkan oleh Kerio/Anggota Land Reform Ds.

Sukarami Tanggal 20 Januari 1964 Nomor :272/1964 yang diketahui oleh Pasirah/Ketua Panitia Land Reform MargaTalang Kelapa tanggal 21 Januari 1964 Nomor : 39/PLM/ 1964 dandiketahui oleh asisten Wedana/Ketua Panitia Land Reform KecamatanBanyuasin Nomor : 350/PLK/1964 tanggal 31 Januari 1964 yangdiperkuat dengan surat keterangan yang diterangkan oleh Lurah TalangBetutu dengan Nomor : 594/132/TB/XII/95 tahun 1995. yang saat ini telahditerbitkan dengan GS/Gambar Situasi Nomor : 1184 tahun 19963.

mempunyaifungsi yang pada pokoknya, yaitu :1.2.3.4.Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas,dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salahsatu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungandengan pihak lain;Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesual dengan ahklak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat danNegara;Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial(social reform) lebih efektif;4.

Saksi MADE SUDANA ,: Adapun tugasnya secara umum adalah memeriksa dan meneliti obyektanah Land Reform atau tanah kelebihan dari batas maksimum.Wewenangnya adalah memberikan suatu saran / pendapat kepadaKepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) apakahtanah yang dimaksud menjadi obyek Land Reform atau bukan. Dalamtugas dan wewenangnya tersebut, saksi bertanggung jawab kepadaKepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) yangsekarang dijabat oleh Drs. NYOMAN WARTANA.

Sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kasubsi Land Reform danKonsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab.

land reform,bentuk permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan dalambentuk konversi.Sehingga terhadap hasil pengecekan yang dilakukan oleh petugasSub Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) padaKantor BPN Badung tersebut selanjutnya dibuatkan risalahpertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan diajukankepada saya selaku Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Tanahsetelah saya farap kemudian diajukan kepada Kepala SeksiPengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) yang saat itu

Dps Apakah terhadap pengecekan tanah reedis dan non redist pada sub seksiLand Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab. Badung, dapatdilakukan setelah permohonan didaftarkan pada loket pendaftaran, saksimenjelaskan karena secara aturan tidak ada, sehingga yang saksi lakukansecara umum dilapangan bahwa sebelum didaftarkanlah permohonanpensertifikatan tanah tersebut dilakukan pengecekan tanah reedis dan nonredist pada sub seksi Land Reform dan Konsolidasi Tanah pada KantorBPN Kab.

Selaku Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab.Badung pernah Saksi beserta staf di Sub seksi Land Reform dan KonsolidasiTanah pada Kantor BPN Kab. Badung pernah melakukan pengecekan padaBuku Perdesa terhadap obyek tanah sesuai SPPT No. 51.03.050.004.00401318.0 dan Surat Ketetapan luran Pembangunan daerah petikan bukupenetapan iuran pembangunan daerah (huruf c) , buku penetapan huruf C.No. 216 Nama WAYAN RUBAH, Alamat Br.

., telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1Bahwa di Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai program pelaksanaanRedistribusi tanah Objek Land reform di Kecamatan Kuala Batee danKecamatan Babahrot pada tahun 2013 yang akan dibagikan kepada masyarakatpenggarap yang kurang mampu untuk usaha perkebunan;Bahwa untuk melaksanakan Redistribusi tanah Objek land Reform tersebutterlebih dahulu dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform dimana Penggugatselaku.

Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tugas dankewenangannya menjadi Ketua Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimanayang termuat didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 MengenaiPerincian Tugas dan Tata Kerja Land Reform;Bahwa pada saat akan dilakukan pembagian tanah Objek landreform kepadamasyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian

Untukjelasnya kami kutip kekeliruanpandangan yang dimaksud padahalaman 126 dan 127 berikut :Menimbang, bahwa tanah yang dimilikiMannawe dari faktafakta persidangandiketahui bahwa tanah tersebut asalnya daritanah negara Land Reform yang dibagikankepada Sdr. Mannawe dan Kamaruddin dantelah dilakukan identifikasi/dipetalokasikanoleh BPN Pusat, sehingga sebelumditingkatkan setatusnya sebagai hak milik,maka terhadap tanahtersebut tidak dapat diperjualbelikan;Hal. 77 dari 104 hal. Put.

Land reform adalah strategi politik agraria nasional yangmenekankan pada tanah untuk penggarap yang pelaksanaannya ditandai denganprogram pendaftaran tanan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961dengan maksud untuk mengetahui dan memberi kepastian hukum kepemilikan danpenguasaan tanah. Bahwa riwayat tanah obyek ganti rugi berdasarkan kesaksianMannawe Bin Gangka dan Kamaruddin Bin Talla yang diperkuat oleh penjelasanKetua RT dan H.

Jadi kesimpulan Judex Factibahwa karena tanah yang dikuasai oleh Mannawe Bin Gangka dan Kamaruddin BinTalla adalah eks tanah redistribusi (land reform) yang pengurusan administrasinyadikuasakan pada Terdakwa harus terlebih dahulu ditingkatkan statusnya baru bisadiperjualbelikan adalah menyesatkan.

Jadi apakah tanah milik Mannawe Bin Gangka dan Kamaruddin BinTalla termasuk dalam, kategori tanah garapan yang berasal dari tanah negara ataumerupakan eks tanah redistribusi (Land reform) tidak ada larangan untuk diberikanganti rugi atau konpensasi menurut Keppres 55 Tahun 1993 dan Peraturan AgrariaNo.1 Tahun 1994 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Reformasi agrariayang salah satunya ditandai dengan pemberian pengakuan kepemilikan serta hakkelola lahan pertanian dan perkebunan melalui kebijakan Land reform yang dikenaldengan penataan kembali struktur kepemilikan dan penguasaan tanah untukpeningkatan kesejahteraan petani.

Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.

memilikiwaktu (2) dua untuk menerima ganti rugi, dan pada tahun 1964 sudah adapengadilan Land Reform sampai dengan 1970, mengenai Girik bukanlah merupakanHak Kepemilikan Tanah, hak kepemilikan atas tanah adalah Sertifikat yang haltersebut yang menentukan mengenai Hak Kepemilikan Tanah adalah Pemerintahyang diwakilkan oleh Menteri Agraria;Bahwa hal tersebut tidak berlaku lagi atau tidak bisa menggugat lagi karena semuatanah yang terkena kebijakan Land Reform, orang atau pihak tersebut hilang hakkeperdataan

dan berhak mendapat ganti kerugian melalui Departemen Keuangan.Hal ini adalah untuk menjaga kedaulatan Negara dibidang pertanahan, konsekwensihukumnya hanya berhak mendapat ganti rugi;Bahwa setelah tanah tersebut diumumkan oleh Panitia Land Reform, maka tanahtersebut itu beralih kepemilikannya oleh Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (3)Undangundang No. 5 Tahun 1960 menyebutkan :Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat(2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesarbesar

kemakmuran rakyat, dalamhalaman 86 dari 105Putusan Nomor 165/Padt.G/2014/PN.Dpkarti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negarahukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.Kak keperdataan dari tanah itu hilang dan berhak mendapat hak ganti rugi;Bahwa sebelumnya ada Pengadilan Land Reform mengenai penyelesaian sengketaatas kebijakan Land Reform, jika hal tersebut digugat lagi di Peradilan TUN, karenakebijakan tersebut adalah Pemerintah Soekarno yang membuat PeraturanPresidenmengenai

akan menjadi preseden yang buruk mengenai hukum pertanahan yang adadi Indonesia, jika semua dikabulkan keberatannya mengenai Land Reform makatidak ada kepastian hukum dibidang pertanahan; Bahwa setiap Instansi Pemerintah harus mengetahui mengenai kebijakankebijakankedaulatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan tersebut, Putusan TUN ituharus dilihat, karena Putusan TUN hanya bisa menguji materi mengenai peraturanyang bertentangan dengan sertifikat.

Jika ingin menguji sertifikat, berarti putusanTUN tersebut bertentangan dengan Keppres mengenai Land Reform ; Bahwa membatalkan tanoa adanya cacat administrasi dan Yuridis, BPN bisamenolak melakukan pembatalan sertifikat.