suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya; Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy

,notwith standing that the violation has been committed bypersons acting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy shouldhave his right thereto determined by competent judicial,adminitrative orlegislative authorities, or by any otherHal 9 dari 41 hal.Put.No.61/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.competent authority provided for by the legal system of theState, and to develop thepossibilities of judicial remedy;Terjemahannya :Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :a) Menjamin

diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Pra.P/2019/PN.BglHal 13 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes " :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy

,notwithstanding that the violation has been committed bypersons acting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrativeor legislative authorities, or by any other competentauthority provided for by the legal system of the State, and todevelop the possibilities of judicial remedy;Terjemahannya : Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji " :a) Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannyadiakul

(a).to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognizedare violated shall have and effectire remedy, notwithstanding that theviolation has been committed by persors acting in an official capacity,(b) To ensure that any person claiming such remedy should have his rightthereto determined by competent judicial, adrminitrative or legislativeauthorities, or by any other competent authority provided for by the legalsystem of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy

Pulau Bintan Djaya) sebagai pihak yangdikalahkan dalam perkara (law suit defender) berhak mengajukan upaya hukum luarbiasa (buiten gewoonte rechts middel, extra ordinary legal remedy) PeninjauanKembali (request civil) atas Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde, irrevocable judgment) dalam perkara a quo (vide Pasal 23 ayat(1), Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Mahkamah Agung RI No: 4 Tahun 2004)dan atas Permohonan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung RI berwenanguntuk

suatu tindak kejahatan, setiaporang berhak atas jaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh,yaitu : a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasayang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes : a) to ensurethat any person whose rights or freedoms as herein recognized areviolated shall have and effective remedy

, notwithstanding that theviolation has been committed by persons acting in an official capacity; b)To ensure that any person claiming such remedy should have his rightthereto determined by competent judicial, adminitrative or legislativeauthorities, or by any other competent authority provided for by the legalsystem of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;Terjemahannya : Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji : a)Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannya

Dalam izintersebut, tidak ada satupun kewajiban dari Pemerintah Kota Makassar,kepada Pemohon PK untuk menjadikan lokasi objek perkara sebagaiRuang Terbuka Hijau / Buffer Zone.Bahwa adalah suatu konsekuensi logis, bagi pihak yang telah atausetidaknya berpotensi merusak/menimbulkan kerusakan pada lingkunganhidup, untuk menyediakan remedy akibat tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (legal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan organisasi (/egal standing) lebih dilandasi suatu pengertian kerugianyang bersifat publik dan tuntutan organisasi (legal standing) tidak dapat berupaganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkanorganisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya ataupengeluaran riil dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (remedy

Penyidikan tidaksah sama sekali tidak didukung dengan pertimbangan hukum sehinggaputusan tersebut tidak mempunyai dasar/alas an hukum.Hal itu dapatdilihat dalam putusan tersebut tidak ada satu butir pertimbangan punsebagai dasar dikabulkannya permohonan Termohon PK;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilantersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luarbiasa (extra ordinary remedy

Konstitusi Nomor 65 PUU/IX/2011menentukkan bahwa putusan Praperadilan merupakan putusan yang bersifatfinal dan mengikat para pihak sejak diputuskan oleh peradilan tingkat pertamasehingga tidak ada upaya hukum terhadap putusan Praperadilan;Bahwa ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndnag Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung melarang/tidak memperkenankan putusan Praperadilanuntuk dilakukan kasasi yang merupakan upaya hukum biasa (ordinary remedy

).Karena putusan Praperadilan dilarang upaya hukum biasa (ordinary remedy),maka secara tersirat berdasarkan logika hukum, upaya hukum luar biasa(Peninjauan Kembali) juga tidak diperkenankan untuk putusan Praperadilan;Bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali putusan PraperadilanHal. 49 dari 51 hal.

SULKARNAIN, SPL, MM 2suara, Partai 9 Suara, dan diketahui suara REMEDY,SH Caleg no urut 8 Suaranya bertambah 20 ;Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 819/Pid.sus/2019PN. Jkt.Utrn. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, disalinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 25namun pada data DAA1 tertulis 5 suara ;o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, disalinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 19namun pada data DAA1 tertulis 6 Suara ;p.

SULKARNAIN, SPL, MM 2suara, Partai 9 Suara, dan diketahui suara REMEDY,SH Caleg no urut 8 Suaranya bertambah 20 ;n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, disalinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 25namun pada data DAA1 tertulis 5 suara ;Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor 819/Pid.sus/2019PN. Jkt.Utro. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, disalinan C1 perolehan suara Partai sebanyak 19namun pada data DAA1 tertulis 6 Suara ;p.

REMEDY, SH Caleg DPRD DKI Jakartanomor urut 8 Dapil 2 Partai Demokrat. Bahwa benar masingmasing saksi, Panwas dan juga PPK memilikisalinan Form C1 kemudian bila terjadi perbedaan maka saksi selakuCaleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading) nomorurut 7 Partai Demokrat mengamati untuk input DAA1 ke Komputer yangdilakukan oleh PPK Koja dilakukan dengan disaksikan oleh seluruh saksidan Panwas.Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 819/Pid.sus/2019PN. Jkt.Utr7.

ALKARNAIN, SPL, MM 2 suara,partai 9 suara dan diketahui suara REMEDY, SH Caleg No. Urut 8suaranya bertambah 20.n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1tertulis perolehan suara sebanyak 25 namun pada data DAA1tertulis 5 sauara.o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1tertulis perolehan suara sebanyak 19 namun pada data DAA1tertulis 6 Sauara.p.

SULKARNAIN, SPL, MM sebanyak 12, danPartai sebanyak 19 namun pada data DAA1 suara H.SULKARNAIN, SPL, MM 2 suara, Partai 9 suara, dan diketahuisuara REMEDY, SH Caleg No urut 8 suaranya bertambah 20;n. TPS 050 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1perolehan suara Partai sebanyak 25 namun pada data DAA1tertulis 5 suara;o. TPS 062 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, di salinan C1perolehan suara Partai sebanyak 19 namun pada data DAA1tertulis 6 Suara.p.

suatu tindak kejahatan, setiap orang berhakatasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar) : Each State Party to the present Covenantundertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognizedare violated shall have and effective remedy

, notwithstanding that theviolation has been committed by persons acting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy should have his rightthereto determined by competent judicial, adminitrative or legislativeauthorities, or by any other competent authority provided for by the legalsystem of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;Terjemahannya :Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :a) Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannya

If either party commits a material breach of its obligationsunder this Agreement, and in the case of such material breach, ifcapable of remedy, the defaulting party fails to remedy such breachwithin 30 days after receiving written notice thereof from the party, suchorder party may give written notice of its decision immediately toterminate this Agreement.Bahwa WKS menerbitkan Debit Note Nomor 003/WKSDN/07/07tanggal 31 Juli 2007 (salinan terlampirBukti P7), Debit Note NomorHalaman 14 dari 39 halaman

suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihnan hak yang dilanggar) :Each State Party to the presentCovenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy

,notwithstanding that the violation has been committed by personsacting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrative orlegislative authorities, or by any other competent authorityprovided for by the legal system of the State, and to develop thepossibilities of judicial remedy;Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019.

. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yangdapat merugikan Konsumen.Dan menurut Pasal 38 :Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha JasaKeuangan wajib melakukan:a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten,benar, dan obyektif;b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;dan c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkanganti rugi (redress/remedy

(redress/remedy) kepada PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT hanya melakukan pemeriksaan internal dan analisis, dimanaTERGUGAT hanya melihat adanya penandatanganan formulir/blangko oleh PENGGUGAT yang ternyata formulir tersebut diakui olehTERGUGAT bukanlah formullir pembuatan deposito berjangka diTERGUGAT I;34.Bahwa penandatangan formulir menandatangani formulir/ blangkokosong dijadikan suatu bukti bahwa Tergugat tidak perlu bertanggungjawab atas kesalahan Tergugat II, padahal Penggugat begitu menaruhkepercayaan

Bahwa PENGGUGAT telah keliru ketika menyatakan bahwaTERGUGAT wajib menyampaikan pernyataan maaf danmenawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikanproduk dan atau layanan, Jika pengaduan Konsumen benarkarena secara keseluruhan Pasal 38 POJK Nomor1/POJK.07/2013 menyatakan bahwa:Setelah menerima pengaduan Konsumen, PelakuUsaha Jasa Keuangan wajib melakukan:Hal.35 dari 79 hal.

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.31.a. pemeriksaan internal atas pengaduan secarakompeten, benar, dan obyektif;b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaranpengaduan; danCc. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkanganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produkdan atau layanan, jika pengaduan Konsumenbenar.Bahwa mengingat adanya klaim yang dilakukan olehPENGGUGAT terhadap Bilyet Deposito Berjangka No.20645dengan No.

suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihnan hak yang dilanggar) :Each State Party to the presentCovenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy

,notwithstanding that the violation has been committed by personsacting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrative orlegislative authorities, or by any other competent authorityprovided for by the legal system of the State, and to develop thepossibilities of judicial remedy;Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019.

penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar):"Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognizedare violated shall have and effective remedy

, notwithstanding that thoviolation has been committed by persons acting in an official capacity;To ensure that any person claiming such remedy should have his rightthereto determined by competent judicial, adminitrative or legislativeauthorities, or by any other competent authonty provided for by the legalsystem of the State, and to develop the possibilities ofjudicial remedy;Terjemahannya:Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannya diakuidalam

penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar):"Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognizedare violated shall have and effective remedy

, notwithstanding that thoviolation has been committed by persons acting in an official capacity;To ensure that any person claiming such remedy should have his rightthereto determined by competent judicial, adminitrative or legislativeauthorities, or by any other competent authonty provided for by the legalsystem of the State, and to develop the possibilities ofjudicial remedy;Terjemahannya:Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannya diakuidalam

penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar):"Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognizedare violated shall have and effective remedy

, notwithstanding that thoviolation has been committed by persons acting in an official capacity;To ensure that any person claiming such remedy should have his rightthereto determined by competent judicial, adminitrative or legislativeauthorities, or by any other competent authonty provided for by the legalsystem of the State, and to develop the possibilities ofjudicial remedy;Terjemahannya:Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak atau kebebasannya diakuidalam

suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar) : Each State Party to thepresent Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy

,notwithstanding that the violation has been committed by personsacting in an official capacity;Halaman 9 dari 56 Putusan Praperadilan Nomor 60Pid.Pra/2020/PN Mdnb) To ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrative orlegislative authorities, or by any other competent authorityprovided for by the legal system of the State, and to develop thepossibilities of judicial remedy;Terjemahannya :Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini

Dan TuntutanGanti Rugi ini, selain untuk kesempurnaan formil pihak yang ditariksebagai Tergugat, juga sebagai pihak yang proporsional dihukumuntuk tunduk mematuhi isi putusan gugatan PMH Dan Tuntutan GantiRugi yang dijatuhkan Pengadilan.Berdasarkan paparan yang Penggugat jelaskan di atas, Penggugat dapatmenunjukkan secara objektif dan konkrit keterlibatan masingmasingTergugat atas gugatan PMH Dan Tuntutan Ganti Rugi yang Penggugatdalilkan dalam perkara ini.PEMULIHAN HUKUM (RECHTSHERSTEL, JUDICAL REMEDY

Pemulihan hukum (rechtsherstel, judicial remedy) yang Penggugattuntut direhabilitasi atau direstorasi atas PMH terutama yangdilakukan Tergugat dan Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V (selaku ahli waris dari Alm. Dibyo Widodo) adalah sebagaiberikut :14.1. MEMBATALKAN jual beli tanggal 10 Juli 1996 yang dilakukanTergugat dan Alm. Dibyo Widodo (Tergugat Il, Tergugat ll,Tergugat IV dan Tergugat V selaku ahli waris dari Alm.

No. 56 PK/PID/2016Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Termohon Praperadilan tersebut tidak dapat diterima, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa upaya hukum peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luarbiasa (extra ordinary remedy) berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya diperuntukkan untuk putusanpemidanaan yang merupakan hak Terpidana atau hak ahli warisnya; Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut dapatlah diketahui

Artinya tidakada upaya hukum terhadap putusan Praperadilan; Bahwa ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1985tentang Mahkamah agung melarang/tidak memperkenankan putusanPraperadilan untuk dilakukan kasasi yang merupakan upaya hukum biasa(ordinary remedy).