DirectVision) kepada PARA PEMOHON sebagaimana yang disebutkan dalam paragraph 3(C) di atas, mulai terhitung sejak perintah Majelis tertanggal 6 Oktober 2009 padasuku bunga sebesar 5,33% per tahun sesuai dengan Pasal 20 UndangUndangArbitrase Internasional (Bab 143A).Isi Putusan dari Interim Final Award tanggal 16 Februari 2010 adalah sebagai berikut:RESTITUTIONFOLLOWING OUR CONCLUSIONS IN PART THREE THE TRIBUNAL AWARDSAND ORDERS THAT RESTITUTION SHOULD BE MADE AND PAID AS FOLLOWS:I.

RI and R2 are liable for 49% of this amount which isUS$77042744 US$7,149,848.FOLLOWING OUR CONCLUSIONS IN PART THREE THE TRIBUNAL AWARDSAND ORDERS THAT RESTITUTION SHOUD BE MADE AND PAID ASFOLLOWS:To C8 US$591327O55 US$59,459,258 by RI, R2 and R3 for which they are jointlyand severally liable.Terjemahan Resmi Dalam Bahasa Indonesia:Saluran PerubahhaluanNilai total (tidak termasuk pajak) yang dituntut atas 21 saluran perubah haluan yangdiperoleh dari para pembeli lisensi pihak ketiga adalah US$22,741,577

In principle, the Claimants should have their costs as the obviously successful party.But the award should take account of the fact that the Claimants only succeeded inrecovering about 50% of its claims for restitution and its claim for damages forbreach of the obligaion of good faith contained in Clause 5. I of the SSA wasabandoned at the last moment.

Sehingga dalam tuntutan ini menimbulkanpertanyaan yang membingungkan, sebab dalam hal ini Tergugat IV akanmematuhi putusan yang mana: Apakah Tergugat IV akan membayar Penggugat secara tanggungrenteng atas kerugian material yang diderita oleh Penggugat; atau Apakah Tergugat IV harus mengembalikan jaminan hak tanggungankepada Penggugat dalam keadaan semula sebelum terjadinya lelang(restitution ad intergrum), karena kesemua hal ini tidak pernahdituntut oleh Penggugat, Penggugat hanya meminta Tergugat

Bahwa secara filosofis, Sesungguhnya pemidanaan (penghukuman)adalah merupakan suatu respon universal terhadap kejahatan danpenyimpangan yang terjadi ditengah masyarakat, dan dotrin telahmengajarkan kepada kita bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan sematamatauntuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa, melainkanditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina Terdakwasupaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulin kembali (restitution deintegrum).

Meskipun pidanamerupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan danmerendahkan martabat manusia;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana dalam putusan, MajelisHakim tidak hanya mengutamakan kepastian hukum (rule of law) tetapi jugamempertimbangkan rasa keadlian di masyarakat (social justice) sehingga putusanyang dijatunkan dapat menjadi sarana dalam menyelesaikan permasalahan ataukekacauan yang terjadi di masyarakat dan dapat memulihkan pada keadaansemula (aman) (restitution in

If afterwards the issueof nullity is raised, both parties can file a claim for restitution.

Where one ofthe prestations cannot, by its nature, be reversed, and where this prestationshould not be valued in monetary terms at law, an action to reverse a counterprestation or to be imbursed the value thereof is also excluded, to the extentthat it would, for that reason, be contrary to reasonableness and fairness(redelijkheid en billijkheid; goede trouw (art. 6:211 par. 1 DCC).An illustration: A and B agree that A will pay B money for threatening C.Afterwards A demands the restitution of his

This claim of As could be met, whereas Bs counterclaim to restitution(regarding his activities c.q. the financial value thereof) cannot. Ultimately A couldget what he wanted without paying at all, which is an unreasonable result.

When property was transferred,in retrospect the property never left the seller (art. 3:84 par. 1 DCC).74 Anannulment, like a nullity, can give rise to restitution. The Civil Code knowsother phenomena giving rise to restitution, like the fulfillment of a resolutorycondition (art. 6:24 DCC) and the setting aside of a contract because of non18 See supra, no. 4.la2 Perspektif Internasional buku5.indd 42 42/13/2010 11:00:05 PM performance (art. 6:265 DCC).

Dapat menuntutpengembalian pada Gugatan wanprestasitidak dapat menuntut keadaan semulapengembalian padakeadaan semula(restitution in integrum) 7.

Penggugat dengan (alm) PAULUS HALINA beserta ahli warisnya dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan mengikat secara hukum ;

Definisi Unjust EnrichmentDoctrine menurut Blacks La w Dictionary adalah:General principle that one person should not be permitted unjustly toenrich himself at expense of another, but should be required to makerestitution of or for property or benefits received, retained orappropriated, where it is just and equitable that such restitution be mode,and where such action involves no violation or frustration of law orOpposition to pubticpolity, either directly or indirectly.

Demi rasa keadilanHalaman 5 dari 23 Putusan Nomor 78/Pdt.Bth/2018/PN Sgndan peradapan hukum yang benar dan beradab dan sesuai ketentuanUndangUndang yang berlaku, Maka sudah seharusnya obyek sengketadikembalikan Posisi seperti semula (Restitution in integrum).9.

gugatan Para Penggugat pada angka 24mengenai permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar bijVoorraad) menurut Tergugat adalah tidak beralasan hukumsehingga haruslah ditolak karena walaupun memenuhi syaratsyarat, tetapi pelaksanaan putusan lebih dahulu ini banyakmenimbulkan kesulitan, karena tidak jarang putusan bandingkemudian ternyata bertentangan dengan putusan Uitvoerbaar bijVoorraad tersebut, sehingga sering sulit memulihkan keadaankembali seperti keadaan sebelum diadakan pelaksanaan tersebut(restitution

Mei 2005 lahir diMadiun tanggal 20 Juli 1999 atau masih belum genap berusia 18 tahun sebagaiAnak sebagai korban sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimanadalam asas keseimbangan ini, Hakim di dalam menjatuhkan pidana karenatujuan hukum, disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadapkepentingan manusia, juga harus untuk pemulihan keseimbangan tatananmasyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (restitution

Akibat hukum lebih lanjut atas anggapan hukum SK Persetujuan atauSurat Penerimaan tidak pernah ada : Susunan Dewan Direksi dandewan Komisaris harus dikembalikan kepada keadaan semula ataurechthrstel in de vorige toestand atau restitutio in integrumatau bisa juga disebut restitution to the original condition.

Akibat hukum lebih lanjut atas anggapan hukum SKPersetujuan atau Surat Penerimaan tidak pernah ada :Susunan Dewan Direksi dan dewan Komisaris harusdikembalikan kepada keadaan semula atau rechthrstel in devorige toestand atau restitutio in integrum atau bisa jugadisebut restitution to the original condition.

Oleh Karena Itu Segala Sesuatu Hal Yang BerkenaanDengan Perubahan Tersebut HARUS DIKEMBALIKAN KEPADAKEADAAN SEMULA (Restitutio In Integrum, Restitution To TheOriginal Condition) SEBELUM ADANYA AKTA NO. 9 DAN AKTANO. 11.2.1. Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU PT setiap perubahan ADPerseroan yang penting seperti yang disebut Pasal 21 ayat(2) UU PT, mulai sah dan berlaku sejak tanggalditerbitkannya Keputusan Persetujuan Kemenkumham atasperubahan tersebut.

dikeluarkan, mengakibatkan SKPersetujuan atau Penerimaan atas Perubahan Susunan DewanDireksi dan Dewan Komisaris tersebut DIANGGAP TIDAK PERNAHADA (NEVER EXISTED).1.3 Akibat hukum lebih lanjut atas anggapan hukum SK Persetujuanatau Surat Penerimaan tidak pernah ada : Susunan DewanHalaman 96 dari halaman 57 Putusan Nomor : 187/PDT.G/2017 PN.Jkt.Sel108.Direksi dan dewan Komisaris harus dikembalikan kepadakeadaan semula atau rechthrstel in de vorige toestand ataurestitutio in integrum atau bisa juga disebut restitution

dilakukan oleh Para Tergugat.PEMULIHAN HUKUM YANG DITUNTUT PENGGUGAT13.Adapun mengenai pemulihan hukum yang Penggugat tuntutkepada Para Tergugat adalah pemulihan yang sejajar danproporsional dengan tindakan PMH itu sendiri, seperti yangdikemukakan berikut ini :1Menuntut pemulihan dan penyerahan tanahterperkara dalam keadaan kosong dan baikketangan Penggugat, Inilah tuntutan pokokyang paling utama yang diminta PenggugatMEMULIHKAN TANAH TERPERKARAKEPADA KEADAAN SEMULA (reckisherstelin de vorige bestand, restitution

sekaligus sebagai sarana pembelajaran danpembinaan agar para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik danbermartabat di tengahtengah masyarakat setelah para Terdakwa menjalanimasa pidananya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akandijatuhkan adalah cukup adil baik bagi para Terdakwa sendiri, korban maupunpada keluarga korban serta masyarakat, sehingga diharapkan penjatuhan pidanaterhadap para Terdakwa sekaligus sebagai alat untuk mengembalikankeseimbangan dalam masyarakat yang terganggu (restitution

pembinaan agar Terdakwa menjadimanusia yang lebih baik dan bermartabat di tengahtengah masyarakat setelah Terdakwamenjalani masa pidananya, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pidana yangPutusan Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN MtpPage 23 of 2624akan dijatuhkan adalah cukup adil baik bagi Terdakwa sendiri, korban maupun padakeluarga korban serta masyarakat, sehingga diharapkan penjatuhan pidana terhadapTerdakwa sekaligus sebagai alat untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakatyang terganggu (restitution

TRI HITA KARYA sebagaimana dalamkeadaan semula (restitution in integrum);3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut pemblokiran danmengembalikan UD. TRI HITA KARYA kedalam keadaan semula(restitutio in integrum) yaitu mengembalikan hak kepada Penggugatuntuk melaksanakan aktifiatas/kegiatan UD. TRI HITA KARYA tersebut;4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipunTergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;5.

TRI HITA KARYA sebagaimana dalamkeadaan semula (restitution in integrum), memerintahkan Tergugat untukmencabut pemblokiran dan mengembalikan UD. TRI HITA KARYA ke dalamkeadaan semula yaitu mengembalikan hak kepada Penggugat untukmelaksanakan aktifitas/kegiatan UD.

Pbr, tersebut tidak dapatdilaksanakan atau non eksekutabel;Bahwa Pelawan mengkhawatirkan selama perkara ini diperiksa diPengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor : 40/Pen.Pdt/Eks.PengosonganPts/2015/PN.Pbr tanggal29 Oktober 2015 perihal perintah pelaksanaan eksekusi pengosongan tetapdilaksanakan, hal tersebut akan mengakibatkan kerugian yang semakinbesar bagi Pelawan dan akan sulit untuk mengembalikan pada keadaansemula (restitution initegrum), maka Pelawan mohon

menyatakankeabsahannya, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana petitum huruf Jadalah berlebihan (ten overloedig) dan harus ditolak;Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesa tanggal 24 Februari2016 Nomor 451 PK/Pdt/2015MEMBATALKAN putusan Mahkamah Agungtertanggal 7 Mei 2014 Nomor 981 K/PDT/2013 yang berakibat bahwasegala sesuatunya harus dikembalikan kedalam keadaan semula sepertisebelum dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung yang dibatalkantersebut (herstel in de oorspronkelijke toestand/restitution

SURYONO Aijptu Nrp.67030356, karena hukum (van recht wege) harus dianggaptidak pernah ada, dan harus dikembalikan ke dalam ke adaansemula (Restitution in tregrum);Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandar lampung, melalui Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus, berkenan kiranya, menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut :12Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidaksah;Surat Keputusan Kepala Kepolisian

pidana tersebut sekaligus sebagai sarana pembelajaran danpembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat ditengahtengah masyarakat setelan Terdakwa menjalani masa pidananya,sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalahcukup adil baik bagi Terdakwa sendiri, korban maupun pada keluarga korbanserta masyarakat, sehingga diharapkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwasekaligus sebagai alat untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakatyang terganggu (restitution