Ditemukan 27 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik rupublik repoblik repuplik repbulik rapublik rpublik republic
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-06-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 232/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 13 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat : Penterawati Br Sebayang
Terbanding/Penggugat : Tuah Karo Karo
43 — 24
  • Tergugat/Pembanding tidak mau untuk melakukan pekerjaanrumah tangga dan sering tidak pulang bahkan sering tidak meminta ijinkepada Penggugat/Terbanding bilan tidak pulang adalah merupakan buktidimanaTergugat/Pembanding sudah tidak menghargai lagiPenggugat/Terbanding sebagai Kepala Rumah tangga dan mengangapremeh sehingga Penggugat/Terbanding merasa di rendahkan dandisepelekan sebagai Kepala Rumah tangga.Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT MDN" Bahwa menurut peraturan UndangUndang Rwpublik
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 24-05-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 302/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 58
  • M.Sy. sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasilmediasi tertanggal 4 Juni 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.Menimbang, bahwa meskipun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil,namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPenggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebutjuga, tidak berhasil.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyetujui untuk beracarasecara elektronik, maka berdasarkan Pasal 21 dan 22 Peraturan MahkamahAgung Rwpublik
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 03-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 380/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 30 Agustus 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Menteri Keuangan RI qq Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq Direktorat Kekayaan Negara Diwakili Oleh : YAN A.H. ASMARA, SH. MH.,
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Kepala Badan Pertanahan RI Cq Deputi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Penyelesaian Konflik Diwakili Oleh : Bugi Riyantoro, SH.,
Terbanding/Penggugat : Ir. Agof Dwi Winarwanto
78 — 56
  • Embong WunguNo. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, dan 53 Surabaya, kepada pihaklain selain Penggugat;5.Memerintahkan kepada Tergugat II untuk memberikan Prioritas (hakdidahulukan) sebagimana dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, dan KeputusanPresiden No. 215 tahun 1964 Tentang pembentukan Kabinet Dwikora jo.Peraturan Presidium Kabinet Rwpublik Indonesia Nomor Aa/D/1/ 1965ia, dan Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 Tentang pembentukanKabinet Dwikora
    Peraturan Presidium Kabinet Rwpublik IndonesiaNomor Aa/D/1/1965 jo. Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RepublikIndonesia No. 5/Prk/Tahun 1965 Tentang Penegasan StatusRumah/Tanah Kepunyaan BadanBadan Hukum Yang DitinggalkanDireksi/Pengurusnya Jis. Surat Menteri Agraria No.BM/107/34/Tanggal11 Desember 1965, kepada Penggugat untuk mengajukanPpermohonan hak atas tanah berupa :a. Vervonding Nomor 4071, seluas : 1678 m2 ;b. Vervonding Nomor 4086, seluas : 1698 m2 ;c.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG
Register : 10-12-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2015/PN Tpg
Tanggal 23 Februari 2016 —
42 — 15
  • 15;28 WIB atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2015, bertempat di Wilayah Pengelolahan Perikanan Republik IndonesiaPerairan ZEEI Laut Cina Selatan pada posisi 0312930 LU 10504606 BT, atausetidaktidaknya pada suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan NegeriTanjung Pinang, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolahanperikanan Rwpublik
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 06-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 5/P/2020/PTUN.PDG
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
Kepemudaan Garuda Sakti
Termohon:
BUPATI PASAMAN BARAT
239 — 192
  • Bukti P.8 : Peraturan Pemerintah Rwpublik Indonesia No. 18tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (fotokopisesuai fotokopi) ;9. Bukti P.9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor72 Tahun 2019 Tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor : 8 Tahun 2016 TentangPerangkat Daerah. (fotokopi Sesuai fotokopi);10. BuktiP.10 : Surat Edaran No. 2 J/SE/VII/2019 TentangKewenangan Pelaksana Harian dan PelaksanaTugas Dalam Aspek Kepegawaian (fotokopi sesuaifotokopi) ;11.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 01-04-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1742 K/Pdt/2014
Tanggal 1 April 2015 — TUMPAK RAJAGUKGUK, dkk VS KALIASIM SIDABUTAR, dkk
49 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HTI Buntu Bayu;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Rwpublik Indonesia Nomor 365K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985 dalam pertimbangannya menyatakan: Pentinguntuk mengikut sertakan semua pihakpihak yang mempunyai hubunganHalaman 28 dari 32 hal. Put.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 639/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 16 Desember 2014 — Ir. AGOF DWI WINARWANTO melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPUTI PENGKAJIAN dan PENANGANAN SENGKETA DAN PENYELESAIAN KONFLIK Cs
314 — 206
  • PeraturanPresidium Kabinet Rwpublik Indonesia Nomor Aa/D/1/1965 ia, danKeputusan Presiden No. 215 tahun 1964 Tentang pembentukan KabinetDwikora jo. Peraturan Presidium Kabinet Rwpublik Indonesia Nomor Aa/D/1/1965 jo. Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No.5/Prk/Tahun 1965 Tentang Penegasan Status Rumah/Tanah KepunyaanBadanBadan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya Jis.