YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd., 3. MARLIS, S.Pd VS WALIKOTA PADANG;

YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Cimpago Putih Blok F,Nomor 2, RT 001 RW 014, Kelurahan Parupuk Tabing,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil;3.

Yusrizal Syofsa, S.Pd., gaji bulan Desember 2009 sampai bulanNovember 2013 sebesar Rp211.600.996,00 (dua ratus sebelas jutaenam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah);c. Marlis, S.Pd., gaji bulan Oktober 2009 sampai bulan September2013 sebesar Rp196.435.140,00 (seratus sembilan puluh enam jutaempat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah);3.

Osman Husein, Yusrizal Syofsa, S.Pd., danMarlis, S.Pd.;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor2/P/FP/2020/PTUN.PDG tanggal 10 Agustus 2020;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 9 PK/FP/TUN/2021MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;2. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarkan kembaligaji Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengawas Sekolahsecara tunai sebagai berikut:a. Drs.

Yusrizal Syofsa, S.Pd., gaji bulan Desember 2009 sampai bulanNovember 2013 sebesar Rp211.600.996,00 (dua ratus sebelasjuta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah);c. Marlis, S.Pd., gaji bulan Oktober 2009 sampai bulan September2013 sebesar Rp196.435.140,00 (seratus sembilan puluh enamjuta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah);3. Menolak permohonan Para Pemohon selebihnya;4.

SUMANGE, S.Pd., M.Pd VS BUPATI SOPPENG;

PUTUSANNomor 375 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SUMANGE, S.Pd., M.Pd., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Bellalao, RT 1/RW 1 Desa SogaKecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, ProvinsiSulawesi Selatan, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI SOPPENG, tempat kedudukan di Jalan Salatungo,Nomor 1, Watansoppeng, Kelurahan Lalabata

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Soppeng Nomor699/X1/2018 tanggal 14 November 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sumange,S.Pd.,M.Pd NIP. 19631231 198306 1 102:Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 375 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Soppeng Nomor699/XI/2018 tanggal 14 November 2018Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaSumange,S.Pd.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengabulkan UsulanPermohonan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil dengan Hak Pensiun atas permintaan sendiri atas namaSumange,S.Pd,M.Pd, NIP. 19631231 198306 1 102;5.

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiSUMANGE,S.Pd.,M.Pd tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

S.Pd., M.Si. Bin Tawakal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Nazarudin T. S.Pd., M.Si. Bin Tawakal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidair;4.

(Asli);Dikembalikan kepada terdakwa Nazarudin, T., S.Pd, M.Si Bin Tawakal4) Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 510 Tahun 2014 Tanggal 31 Desember 2014 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015. (fotocopy);5) Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana berserta lampirannya yang terdiri dari :a. SP2D Nomor : 09/SP2D/UP/2015 Tanggal 03 Februari 2015.b.

S.Pd., M.Si. Bin Tawakal

S.Pd., M.Si.

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi TingkatDaerah;2) Putera Wagino, S.Pd.

Pembinaan Cabang Olahraga PrestasiTingkat Daerah;2) Putera Wagino, S.Pd.

NURSIA, S.Pd., M.M VS BUPATI SIGI;

ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd VS BUPATI PANDEGLANG;

PUTUSANNomor 167 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ASEP MAMAT NARHEMAT, S.Pd., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kampung Pasir Dangdeur RT001 RW 001, Desa Sukajaya, Kecamatan Koroncong,Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suryadi, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pandeglang Nomor888/Kep.280Huk/2019, tanggal 16 Juli 2019, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AsepMamat Narhema, S.Pd.;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiPandeglang Nomor 888/Kep.280Huk/2019, tanggal 16 Juli 2019,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Asep Mamat Narhemat, S.Pd.;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pandeglang Nomor888/Kep.280Huk/2019, tanggal 16 Juli 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AsepMamat Narhema, S.Pd.;4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugatuntuk mencabut Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.280Halaman 3 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 167 K/TUN/2021Huk/2019, tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Mamat Narhemat,S.Pd.;5. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugatuntuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Pembandingsebagai Pegawai Negeri Sipil atau Diberhentikan Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hakhaknya;6.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASEP MAMATNARHEMAT, S.Pd.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I RUSTAM S.Pd., dan Pemohon Kasasi II JOHANSAH;

RUSTAM S.Pd, DK vs. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JOKO SURYANTO, S.Pd VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;

PUTUSANNomor 285 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:JOKO SURYANTO, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Santur,Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto atau SMK Negeri 2Sawahlunto, Jalan Khatib Sulaiman, Desa Santur,Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, pekerjaan (Mantan)Guru SMKN 2 Sawahlunto (PNS);Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor 862/4260/BKD2018 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Joko Suryanto, S.Pd.,NIP 19670405 199403 1 006, tanggal 27 Desember 2018:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 285 K/TUN/20203.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Barat Nomor 862/4260/BKD2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas namaJoko Suryanto, S.Pd., NIP 19670405 199403 1 006, pada tanggal 27Desember 2018:4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi semulaTerbanding/Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor862/4260/BKD2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Joko Suryanto, S.Pd., NIP19670405 199403 1 006, tanggal 27 Desember 2018:4.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut KeputusanGubernur Sumatera Barat Nomor 862/4260/BKD2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Joko Suryanto, S.Pd., NIP 19670405 199403 1 006 padatanggal 27 Desember 2018;5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk mengembalikan hakhakPemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil:6.

AKIB HANUBUN, S.Pd., M.Pd VS WALIKOTA TUAL;

PUTUSANNomor 37 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:AKIB HANUBUN, S.Pd.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa KeputusanWalikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April 2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atasnama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd. NIP. 19670314 199702 1 003;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupaKeputusan Walikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil, atas nama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd;4.

Putusan Nomor 37 K/TUN/2021Nama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd., NIP 19670314 199702 1 003Terhitung mulai tanggal 19 4April 2019 dan berhakmenerima/memperoleh kembali hakhaknya sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) yang tertunda Pembayarannya;5.

SusTPK/2016/PN.Amb dalam perkara tindakpidana korupsi dengan terdakwa atas nama Akib Hanubun, S.Pd.

-GASPAR PADA, S.Pd-MARIA SELAN

PENETAPANNomor : 89/Pdt.P/2012/PN.SoEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri SOE, yang mengadili perkaraperkara perdata permohonan padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadappermohonan Pemohon :I GASPAR PADA, S.Pd, tempat lahir di Ndieng; tanggal lahir: 14 Juni 1966;Umutr: 46 tahun; jenis kelamin lakilaki; Agama: Katholik; Tempat tinggal diRT 005/RW 008 Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TimorTengah Selatan, Pekerjaan

ENI YUSRIANI, S.Pd VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

Menyatakan Terdakwa HARTINI, S.Pd Binti SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa dalam masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan telah melakukan tindak pidana lagi berdasarkan Putusan Hakim lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;4.

HARTINI, S.Pd Binti SAMSUDIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:Nama : HARTINI, S.Pd Binti SAMSUDIN;Tempat Lahir : Desa Lumpatan (Muba) ;Umut/T gl. Lahir : 49 Tahun / 12 Februari 1964 ;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat T inggal : Perum Tanjung Agung, Kec. BA III, Kab.

Menyatakan terdakwa HARTINI, S.Pd Binti SAMSUDIN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaansebagamana diatur dan diancam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 Ayat(1) KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTINI, S.Pd Binti SAMSUDINdengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) Bulan dengan masa percobaanselama 12 (dua belas) bulan ;3. Barang bukti berupa : NIHIL4.

Menyatakan Terdakwa HARTINI, S.Pd Binti SAMSUDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena dengan pidana penjaraselama : 6 (enam) bulan;3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwadalam masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan telah melakukan tindakpidana lagi berdasarkan Putusan Hakm lain yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap;4.

JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd., M.Si VS BUPATI SOPPENG;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Soppeng Nomor689/XI/2018, tanggal 14 November 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JamaluddinMakka, S.Pd., M.Si., NIP 19631231 198511 1 041;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati SoppengNomor 689/X1/2018 tanggal 14 November 2018 tentang PemberhentianHalaman 1 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 388 K/TUN/2020Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaJamaluddin Makka, S.Pd., M.Si., NIP 19631231 198511 1 041:4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengabulkan UsulanPermohonan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil dengan Hak Pensiun atas permintaan sendiri atas nama JamaluddinMakka, S.Pd., M.Si., NIP 19631231 198511 1 041;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi, yaitu SuratKeputusan Bupati Soppeng, Nomor 889/XI/2018, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JamaluddinMakka, S.Pd., M.Si., NIP 19631231 198511 1 041, tanggal 14 November2018 yang terhitung mulai tanggal 30 September 2018;3.

Mewajibkan Kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusannya, yaituSurat Keputusan Bupati Soppeng, Nomor 689/XI/2018, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si., NIP 19631231 198511 1 041, tanggal14 November 2018 yang terhitung mulai tanggal 30 September 2018:4.

Mewajibkan Kepada Termohon Kasasi untuk melaksanakan telaahan stafdari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, yang ditujukankepada Bupati Soppeng, Nomor 800/1428/Dik/VII/2018, Perihal UsulanPermohonan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil Dengan Hak Pensiun Atas Permintaan Sendiri atas namaJamaluddin Makka, S.Pd., M.Si., NIP 19631231 198511 1 041, tanggal 9Juli 2018, terhitung mulai tanggal 1 September 2018;5.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN vs AHMAD HARISON, S.Pd;

NASRUL, S.Pd., M.Pd vs WALIKOTA PEKANBARU;

NASRUL, S.Pd., M.Pd., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 001, RW008, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota,Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Boy Gunawan, S.H., dankawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum (Law Office) Boy Gunawan,S.H., beralamat di Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Juni 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanWALIKOTA PEKANBARU

Nasrul, S.Pd., M.Pd., tanggal 26 Desember 2018, selama perkaraHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2020ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde):2. Menetapkan daya berlaku Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor730 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.

Nasrul, S.Pd.,M.Pd., tanggal 26 Desember 2018;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 730 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd.,M.Pd., tanggal 26 Desember 2018;3.

Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd. sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagaimana mestinya;5. Menghukum Tergugat untuk membayar selurun biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini;Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 139 PK/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 01/G/2019/PTUN.PBR.

NASRUL, S.Pd., M.Pd.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata UsahaNegara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr.

YUNIUS WARUWU, S.Pd.,MM VS BUPATI NIAS SELATAN;

- MANFRED LAPENANGGA, S.Pd

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANFREDLAPENANGGA, S.Pd dengan pidana penjara selama 18(delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3. Barang bukti berupa 1 Sepeda motor Suzuki Satria FU DH5340 BG dan 1 STNK sepeda motor Suzuki Satria FU DH5340 BG an. Petrus Bano dikembalikan kepada yang berhakRita Aryani, 1 SIM C An. Manfred Lapenangga dikembalikankepada Manfred Lapenangga;4.

Kupang Timur, Kab.Kupang atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, mengemudikankendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkankecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dilakukan dengancara sebagai berikut:e Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 Terdakwa MANFREDLAPENANGGA S.Pd mengendarai sepeda motor SuzukiSatria FU Plat Nomor: DH 5340 BG dari rumah orang tuanyadi Soe menuju ke arah Kupang;e Ketika sampai di Sillu Kec

YUSRAN, S.Pd VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);

PUTUSANNomor 61 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YUSRAN, S.Pd, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Mendalo Darat RT 39 RW 01, Desa Mendalo Barat,Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,Provinsi Jambi, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Deni Ramon Siregar, S.H.

Yusran,S.Pd, NIP 19730707 200501 1 010 tanggal 28 Februari 2017;2. Menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 001/KPTS/BAPEK/2017 tentangPerubahan Hukuman Disiplin a.n. Yusran, S.Pd, NIP 19730707200501 1 010 tanggal 28 Februari 2017 sampai putusan iniberkekuatan hukum tetap;ll. Dalam Pokok Sengketa;1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Yusran, S.Pd, NIP 19730707200501 1 010 tanggal 28 Februari 2017;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 001/KPTS/BAPEK/2017 tentangPerubahan Hukuman Disiplin a.n. Yusran, S.Pd, NIP 19730707200501 1 010 tanggal 28 Februari 2017;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulinkan hakhak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula (rehabilitasi) sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Yusran, S.Pd, NIP. 19730707 200501 1 010tanggal 28 Februari 2017;3. Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk mencabut SuratKeputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 001/KPTS/BAPEK/2017 tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n. Yusran, S.Pd,NIP. 19730707 200501 1 010 tanggal 28 Februari 2017;4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YUSRAN, S.Pd;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 61 K/TUN/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.

BUPATI ACEH BARAT DAYA VS DARWIS B, S.Pd;

GUBERNUR JAWA TENGAH VS SRI ENDANG MULYANI, S.PD;

LIBORIO GAPUNG KELEBEN vs MARIA IMAKULATA BHOKO, S.PD.;