Ditemukan 68 data
16 — 7
TE(66) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 700.00 Im/F12 1 TE(17) 2(15) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 700.00 Tm/F12 1 TE(2345) 2(54) 2(24) 1(45) 2(5) 476(5242) 2(14) 1(42) 2(46) 1(45) 2(54) 2(5) 476(45) 2(5145) 2(13) 2(5) 476(43) 2(25) 1(S145) 2(54) 2(5) 476(1242) 2(43) 2(44) 2(44) 2(50) 2(44) 2(45) 2(14) 1(5) 476(13) 2(42) 2(43) 2(44) 2(45) 2(43) 2(5) 476(36) 1(42) 2(444) 2(50) 2(44) 2(45) 2(14) 1(5) 476(54) 2(25) 1(13) 2(50) 2(53) 2(5) 476(450) 2(S150
22 — 3
TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 444.00 605.00 Tm/F12 1 TE(14) 2(45) 2(43) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 464.00 605.00 Tm/F12 1 TE(5) 539(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 484.00 605.00 Tm/F12 1T(36) 1(42) 2(432) 2(54) 2(2) 2(43) 2(5) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 583.00 Tm/F12 1 Tf(62) 2(42) 2(414) 2(2) 2(S25) 1(S225) 1(46) 1(25) 1(5) 214(14) 2(25) 1(5) 214(24) 1(25) 1(46) 1(45) 2(4745) 2(54) 2(5) 214(54) 2(50) 2(S150
39 — 29
243.00 823.00 Tm/F12 1 TEeZ a1(11) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 163.00 793.00 Tm/F27 1 TE(1) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 181.00 793.00 Tm/F12 1T(53) 1(71) 1(35) 1(50) 1(51755150) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 249.00 793.00 Tm/F12 1 TE(42) 1(11) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 163.00 764.00 Tm/EZT 2 DE(1) TuETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 181.00 764.00 Im/F12 1 TE(53) 1(71) 1(35) 1(66) 2(36) 1(53) 1(S150
17 — 6
258.00 274.00 Tm/F12 1 TE(1342) 243) 2NM NN NY43) Td0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 340.00 274.00 Tm/E1lZ 2 DE(5) TuETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 343.00 274.00 Tm/F12 1 TE(36) 10.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 391.00 274.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 395.00 274.00 Tm/F12 1 TE(15) 1(25) 1(14) 2BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 252.00 Tm/F12 1 TE(15) 125) 114) 245) 2515)342) 2222(((((((((15) 1(50) 2(525) 114(S150
49 — 4
S150 HZ; b. 1 (satu) unit dinamo MORELLIMOTORI ITALI 3 MAA IAZ MZB3 CODMAA 1131A00016 N. 07010191370.I1.CL.F 51 Kg 2 IP SS 6306ZZ6206224 .0 kWA 5HP;e 1 (satu) unit gerobak dorong; Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sertadiperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang Hal.16 dari 30Hal / Putusan No.327/Pid.B/2014/PN.Lmj;sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini dan atas penunjukan barangbukti tersebut para terdakwa dan saksisaksi
S150 HZ; b. 1 (satu) unit dinamo MORELLIMOTORI ITALI 3 MAA IAZ MZB3 CODMAA 1131A00016 N. 07010191370.I1CL.F 51 Kg 2 IP SS 6306ZZ6206224 .0 kWA 5HP;e 1 (satu) unit gerobak dorong; Dikembalikan kepada PT.
18 — 0
109.00 Tm/F12 1 TF(1116) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 109.00 Tm/F12 1 TE(2345) 254) 224) 145) 25) 4395242) 215) 143) 225) 15145) 257) Td0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 290.00 109.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 299.00 109.00 Tm/F12 1 TE(1342) 2(43) 2(44) 2(44) 2(50) 2(44) 2(45) 2(15) 1(5) 439(14) 2(42) 2(43) 2(44) 2(45) 2(43) 2(5) 439(36) 1(42) 2(444) 2(50) 2(44) 2(45) 2(15) 1(5) 439(54) 2(25) 1(14) 2(50) 2(53) 2(5) 439(450) 2(S150
15 — 0
TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 204.00 700.00 Im/F12 1 TE(5) 1(62) TdETHNNNNNNNNNNNNY~ NNEHEqQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 167.00 677.00 Tm/B22 2 LE(1) TuETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 185.00 677.00 Tm/F12 1 TE(2345) 2(54) 2(24) 1(45) 2(5) 505(53) 2(25) 1(54) 2(45) 2(S15) 505(5142) 2(46) 1(50) 2(45) 2(444) 2(45) 2(5) 505(5250) 2(13) 2(45) 2(54) 2(5) 505(53) 2(42) 2(443) 2(45) 2(54) 2(5) 505(61) 2(42) 2(450) 2(S245) 2(54) 2(45) 2(5) 505(342) 2(450) 2(S150
38 — 7
24 0 obj>stream/GS1 gsqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 149.00 852.00 Tm/E8 1 TE(27) 1(44) 2(S150) 1(47) 2(30) 1(S315) 1(STA2Z) 21(1647) 2(50) 1(47) 2(30) 1(2) 21(S744) 2(S12647) 2(20) 2(2) 21(5344) 2(512647) 2(S147) 2(60) TJETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 303.00 852.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 306.00 852.00 Im/F8 1 Tf(30) 1(44) 2(455215) 1(30) 1(S31750) 1(2647) 2(452) 21(5747) 26162) 147) 22) 215747) 25147) 245462) 21S7172627) 1((
53 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
,sehingga mengalami penyusutan nilai dan fisik Rumah Negara, adalah:Bangunan tahun 1960 (Nilai penyusutan 47 tahun x 2 %) = 94 %Atau dengan kata lain,Bahwa Rumah Negara yang dibangun pada tahun 1960 mempunyai nilai saat iniadalah sebesar 6 % dari nilai jual saat ini, memperhatikan kondisi tersebut makaseyogyanya Rumah Negara tersebut pada posisi RUSAK BERAT dan sudah dianggaptidak ada alias sudah rata dengan tanah.38Bahwa, atas uraian di atas dan memperhatikan surat dari Kantor Wilayah VINomor: S150
/WA.06/BP.06.04/0298 tertanggal 13 Februari 1998 (Vide BuktiP5) maka surat dari Kantor Wilayah VI Jakarta Direktorat Jendera AnggaranDepartemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: S150/WA.06/BP.06.04/0298 tertanggal 13 Februari 1998 (Vide Bukti P5) SUDAH SESUAI DENGANPasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara sehingga dengan demikian maka Tergugat I sampai denganTergugat VI TELAH MENSEPAKATI
Nilai Jual Rumah saat ini sehingga dengan kata lain bahwa KepemilikanAtas Rumah Negara yang dihuni Para Penggugat tersebut saat ini dimiliki oleh ParaPenggugat sebesar 94% sementara 6% dimiliki oleh Tergugat I sampai denganTergugat VI.9 Pihak Jajaran Tergugat VI sudah memberikan persetujuan agar Rumah Negara yangdihuni Para Penggugat untuk dijual kepada Para Penggugat, hal ini berdasarkansurat dari Kantor Wilayah VI Jakarta Direktorat Jenderal Anggaran DepartemenKeuangan Republik Indonesia Nomor: S150
Terbanding/Tergugat I : MENTERI KEUANGAN QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET PERSERO
292 — 184
S150/M.BUMN/2004, Menteri BUMN menyetujui rekomendasi KKSKdalam Keputusan KKSK No. Kep. 01/K.KKSK/02/2004 Tanggal 4Februari 2004 untuk memberikan bukti penyelesaian kewajiban kepadaSjamsul Nursalim;Bahwa berdasarkan persetujuan KKSK atas tindak lanjut PenangananPKPSMSAA Sjamsul Nursalim sesuai dengan TAP MPR NO. X Tanggal9 Nopember 2001 jis.
S150/M.BUMN/2004.Bahwa atas pelaksanaan Tugas BPPN telah dilakukan audit oleh BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) berdasarkanLaporan Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham(PKPS) Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Pelaksanaan TugasBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor:34G/XII/11/2006 tertanggal 30 Nopember 2006, Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (Laporan BPK No. 34G Tanggal 30Nopember 2006) (BUKTI P12) menyebutkan:Berdasarkan uraian di atas, BPK
S150/M.BUMN/2004, tertanggal 24 Maret2004 yang menyetujui rekomendasi KKSK dalam Keputusan KKSKNo. 0O1/K.KKSK/03/2004 untuk memberikan bukti penyelesaiankewajiban kepada Sjamsul Nursalim (Surat Menteri BUMN S150Tanggal 24 Maret 2004) (BUKTI P21).Selain itu, INPRES No. 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar pemberianJaminan Kepastian Hukum bagi Pemegang Saham yang TELAHSELESAI melakukan kewajiban berdasarkan Perjanjian PKPS, telah diujisecara materiil di Mahkamah Agung, dimana berdasarkan putusanperkara
S150/M.BUMN/2004, tertanggal 24 Maret2004 yang menyetujui rekomendasi KKSK dalam Keputusan KKSKNo. 0O1/K.KKSK/03/2004 untuk memberikan bukti penyelesaiankewajiban kepada Sjamsul Nursalim.4. Menyatakan penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham(PKPS) Nomor: SKL22/PKPSBPPN/0404, tanggal 26 April 2004,Hal. 26 dari 63 hal. Putusan Nomor 706/Padt.G/2018/PN.
14 — 0
rg12.00 0.00 0.00 12.00 373.00 101.00 Tm/F12 1 TE(5) 1(63) TIETQendstreamendobj18 0 objoS/ProcSet /PDF /Text /Font >/ExtGState >>>endobj24 0 obj>stream/GS1 gsqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 744.00 Tm/F22 1 TECL faETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 149.00 744.00 Im/F12 1 TE(2245) 254) 223) 145) 25) 305((((((((((((((444) 2(45) 2(5) 305(S250) 2(13) 2(45) 2(54) 2(5) =305(53) 2(42) 2(443) 2(45) 2(54) 2(5) 305(62) 2(42) 2(450) 2(S245) 2(54) 2(45) 2(5) 305(342) 2(450) 2(S150
22 — 1
) 2(443) 2(45) 2(345) 2(5) 205(32425) 1(S215) 1(25) 1(43) 2(5) 205(61) 2(42) 2(445) 2(S245) 2(46) 1(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 580.00 Tm/F12 1T(14) 2(45) 2(425) 1(5) 280(3050) 2(43) 2(S645) 2(45) 280(14) 2(45) 2(43) 2(5)(14)(45)(46)(45)(35) 280(53) 280#22212(42) 2(45242) 2(46) 1(25) 1(5225) 1(54) 2(45) 2(43) 2(5) 280(15) 1(42) 2(45242) 2(61) 2(50) 2(15) 1(5) 280(36) 1(42) 2(444) 2(50) 2(44) 2(45) 2(15) 1(5) 280(53) 2(42) 2(443) 2(45) 2(54) 2(5) 280(342) 2(350) 2(S150
23 — 2
) 245) 2oL5)WLS)d,222d222222221BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 276.00 723.00 Tm/F12 1 TE(5) 1(64) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 131.00 700.00 Tm/F22 1 TE(1) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 149.00 700.00 Tm/F12 1 TE(2345) 2(54) 2(24) 1(45) 2(5) 305(53)(25)(54)(45)(515) 305(5142) 2(46) 1(50) 2(45) 2(444) 2(45) 2(5) 305(5250) 2(13) 2(45) 2(54) 2(5) 305(53) 2(42) 2(443) 2(45) 2(54) 2(5) 305(62) 2(42) 2(450) 2(S245) 2(54) 2(45) 2(5) 305(342) 2(450) 2(S150
77 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang Petunjuk Penetapan Kriteria Beneficial owner SebagaimanaTercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia DenganNegara Lainnya, menyatakan Yang dimaksud dengan beneficial owner adalahpemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baikWajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untukmenikmati secara langsung manfaat penghasilanpenghasilan tersebut;Bahwa terdapat penegasan dari Terbanding dalam suratnya Nomor: S150
201212Bahwa Bunga yang terutang/dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada perusahaan diBelanda adalah pembayaran Bunga atas hutang restrukturisasi yang mempunyai jangkawaktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;Bahwa dasar dibuatnya hutang adalah Perjanjian, oleh karena itu bersama dengan suratpermohonan banding ini Pemohon Banding lampirkan juga perjanjian hutangrestrukturisasi sebagai pembuktian mengenai jangka waktu hutang besertaterjemahannya;Bahwa Terbanding telah memberikan penegasan melalui surat Nomor: S150
622 — 322
S150/M.BUMN/2004, tertanggal24 Maret 2004 yang menyetujui rekomendasi KKSK dalamKeputusan KKSK No. 01/K.KKSK/03/2004 untukmemberikan bukti penyelesaian kewajiban kepadaSjamsul Nursalim (Surat Menteri BUMN S150 Tanggal24 Maret 2004) (BUKTI P14)Selain itu, INPRES No. 8 Tahun 2002 yang menjadi dasarpemberian Jaminan Kepastian Hukum bagi Pemegang Sahamyang TELAH SELESAI melakukan kewajiban berdasarkanPerjanjian PKPS, telah diuji secara materiil di MahkamahAgung, dimana berdasarkan putusan perkara gugatan
S150/M.BUMN/2004, Menteri BUMN menyetujui rekomendasiKKSK dalam Keputusan KKSK No. Kep. 01 Tanggal 4 Februari2004 untuk memberikan bukti penyelesaian kewajiban kepadaSjamsul Nursalim.Bahwa berdasarkan persetujuan KKSK atas tindak lanjutPenanganan PKPSMSAA Sjamsul Nursalim sesuai dengan TAPMPR NO. X Tanggal 9 Nopember 2001 jis. UU PROPENAS,Sidang Kabinet 7 Maret 2002 dan INPRES NO. 8 Tahun 2002,Hal 46 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN. Jkt.
S150/M.BUMN/2004.Berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, PEMOHON dalamkapasitas selaku Ketua BPPN dalam menerbitkan SuratPemenuhan Kewajiban Pemegang Saham merupakanpelaksanaan perintah UU PROPENAS, TAP MPR NO. X Tanggal9 Nopember 2001, Keputusan Sidang Kabinet 7 Maret 2002,INPRES NO. 8 Tahun 2002 serta Keputusankeputusan KKSK danpersetujuan Menteri BUMN No.
S150/M.BUMN/2004.Dengan demikian, tindakan PEMOHON menerbitkan SuratPemenuhan Kewajiban Pemegang Saham TIDAK DAPATDIPIDANA karena melaksanakan perintah jabatan yangdiberikan oleh penguasa yang berwenang sesuai denganketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (1)KUHP.Hal 47 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN. Jkt.
Surat Menteri BUMN S150 Tanggal 24 Maret2004; danh. Dikuatkan juga oleh Laporan BPK Nomor: 34GTanggal 30 Nopember 2006 tentang HasilPemeriksaan Penyelesaian KewajibanPemegang Saham (PKPS) Dalam RangkaHal 90 dari 272 hal. Put.Prap No.73/Pid.Prap/2017/PN. Jkt. Sel.Pemeriksaan Atas Laporan Pelaksanaan TugasBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),yang menyebutkan ....
LINDU AJI SAPUTRO, SH
Terdakwa:
KUSWANTO Alias JAUS Alias KAMPLENG Bin WALIM
51 — 10
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 2.450.000,- ( dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki GSX-S150
23 — 1
487.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 184.00 487.00 Tm/F12 1 TE(54) 2(50) 2(450) 2(66) TIETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 212.00 487.00 Tm/F12 1 TE(5) 1(75) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 219.00 487.00 Tm/F12 1 TE(66) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 222.00 487.00 Tm/F12 1 TE(765) TaoETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 230.00 487.00 TmfELZ 2, DE(322) 2(353) 2(25) 1(46) 1(45) 2(S225) 1(5) 1(40) 1(50) 2(S150
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 613/B/PK/PJK/2015Bahwa butir 3 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S150/PJ.33/1995tanggal 04 Oktober 1995 (salinan terlampirBukti P4) pada pokoknyadisebutkan bahwa oleh karena denda keterlambatan pembayaran hutangdagang dikaitkan dengan perjanjian jual beli barang maka pembebanandenda tersebut (dan pembayarannya) bukan merupakan bungasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maupun Pasal 26 UndangUndangPPh, dan bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal26;Bahwa butir 4 Surat
Butir 3 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S150/PJ.33/1995tanggal 04 Oktober 1995 (Bukti P4) pada pokoknya disebutkanbahwa oleh karena denda keterlambatan pembayaran hutangdagang dikaitkan dengan perjanjian jual beli barang makapembebanan denda tersebut (dan pembayarannya) bukanmerupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23maupun Pasal 26 UndangUndang PPh, dan bukan merupakanobjek pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26;b.
50 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 940 K/PDT/2010Negara tersebut pada posisi RUSAK BERAT dan sudah dianggap tidak ada alias sudahrata dengan tanah;Bahwa, atas uraian di atas dan memperhatikan surat dari Kantor Wilayah VIJakarta Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik IndonesiaNomor : S150/WA.06/BP.06.04/0298 tertanggal 13 Febuari 1998 (vide bukti P5)maka Surat dari Kantor Wilayah VI Jakarta Direktorat Jenderal Anggaran DepartemenKeuangan Republik Indonesia Nomor : S150/WA.06/BP.06.04/1998 tertanggal 13Febuari
28 — 2
langnp1057 langfe1057langfenp1057 sbasedonO snext147 slink48 sunhideused spriority99 BodyText Indent 2; s148 li0 riO lisbO lisaO widctlpar linO rinO tqc tx4320tqr tx8640 itapO fs20 loch afO hich af0 dbch f2 lang1057 langnp1057langfe1057 langfenp1057 sbasedon0O snext148 slink95 sunhideusedspriority99 header;s149 li0 riO lisbO lisaO widctlpar linO rinO itapOfs20 loch af10 hich af0 dbch f2 chcbpat8 lang1057 langnp1057langfe1057 langfenp1057 sbasedon0O snext149 slink93 sunhideusedspriority99 Document Map;s150
margrsxn1134 margtsxn2268 margbsxn1701guttersxnO headery720 footery720 pgbrdropt0 sectdefaultcl endnhereheader pard plain s148 li0 ri360 lisbO lisaO widctlpar linO rin360tqc tx4320 tqr tx8640 tql tx9360 tql tx10080 tql tx10800 tql tx11520tql tx12240 tql tx12960 tql tx13680 tql tx14400 tql tx15120 tqltx15840 tql tx16560 tql tx17280 itapO fs20 loch afO hich afO dbchaf2 lang1057 langnp1057 langfe1057 langfenp1057 fs20 dbch af0Ohich af0 loch f0 lang1057 langnp1057 langfe1057 langfenp1057 par footer pard plain s150
PenetapanNo.191/Pdt.P/2020/PA.Spt fs20 dbch af0 hich af0 loch fO lang1057langnp1057 langfe1057 langfenp1057 par pard plain s150 qr liO riOlisbO lisaO widctlpar linO rinO tqc tx4320 tqr tx8640 tq! tx9360 tqltx10080 tql tx10800 tq!