Ditemukan 51 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-05-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA NGANJUK Nomor 0880/Pdt.G/2016/PA.NGJ
Tanggal 19 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
130
  • asuhnya kepadaPemohon karena anak tersebut masih dibawah umur dan Pemohon juga pernahmelakukan kekerasan fisik kepada anak tersebut serta Pemohon tidak mempunyaipekerjaan yang pasti , maka terhadap permohonan dan keberatan Termohon akandipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa dengan mengingat ketentuan dalam pasal 105 dinyatakan "bahwa anak yang belum mumayiz hak asuhnya berada dibawah kekuasaan Ibunya ,namun Majlis berpendapat bahwa pasal tersebut tidak bisa diterapkan secara mutlakdan saklek
Register : 14-03-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
TIYAN ANDESTA, SH., MH.
Terdakwa:
SYAHRONI Alias RONI Bin Alm ASLIM
10622
  • EDI SUSANTO AlsHalaman 13 dari 37 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SakLEK EDI BIN (Alm) SARMIN bersembunyi ditemukan barang buktiberupa 1 (Satu) paket narkotika jenis daun ganja kering, kKemudian Saksibersama dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan pada lokasikandang ayam tersebut dan saat itu ditemukan lagi barang bukti berupa1 (Satu) paket narkotika jenis sabusabu milik Terdakwa yang diselipkandi Amplie Plaieare merk Fusion warna Hitam, setelah itu tidak lamakemudian Saksi bersama dengan rekan
Register : 04-10-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 23-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 983/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 3 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
209
  • Pemohon terlalu saklek dalam masalah belanja keluarga, jikabelanja yang diberikan 700 ribu perbulan, maka yang 700 ribu itu untuksemuanya, artinya cukup tidak cukup harus cukup, maka ketika belanja tidakcukup itu menjadi resiko dan tanggungan Termohon. Termohon mulaiberhutang tahun 2009 yaitu waktu anak Termohon sakit kena DBD.
Register : 14-12-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 195/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Maret 2016 — KURNIA, S.P
10225
  • selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)selanjutnya saksi Drs.H.ADING SUHERMAN selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan terdakwa KURNIA, SP memerintahkan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Endang Rohendi, saksi WahyuSuryadi, dan saksi Alif Permadi untuk melakukan penilaian danpenerimaan pekerjaan sesuai dengan surat nomer 027/64/Hutbun/2013 namun sebelum berangkat panitia penerima hasilpekerjaan di ingatkan oleh saksi Drs.H.ADING SUHERMAN selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) jangan terlalu saklek
    ajir yang sudahtertanam dengan cara mengambil contoh seluas 1 Ha (tiga blok) dan jumlahbibit mangrove dan ajir jumlahnya cukup tetapi ada bibit mangrove yangmati dan layu kurang lebin sebanyak 1500 pohon batang, sesudah itu sayamelaporkan hal tersebut kepada PPTK dan juga ke PPK secara lisan, tetapiBerita Acara Penilaian Hasil pekerjaan ditanda tangani ;Bahwa saksi diberitahu oleh Ketua Panitia Pemeriksa Haisl Pekerjaan yaitusdr.ENDANG ROHENDI kalau dalam pemeriksaan di lapangan tersebutjangan saklek
    ajir yang sudah tertanam dengan cara mengambilcontoh seluas 1 Ha (tiga blok) dan jumlah bibit mangrove dan ajir jumlahnyacukup tetapi ada bibit mangrove yang mati dan layu kurang lebih sebanyak1500 pohon batang, sesudah itu saya melaporkan hal tersebut kepadaPPTK dan juga ke PPK secara lisan, tetapi Berita Acara Penilaian Hasilpekerjaan ditanda tangani ;Bahwa saksi diberitahu oleh Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yaitusdr.ENDANG ROHENDI kalau dalam pemeriksaan di lapangan tersebutjangan saklek
Register : 18-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 30-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Maret 2016 — MOCH JUENI.
8022
  • saksiDrs.H.ADINGSUHERMANselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)selanjutnyasaksiDrs.H.ADING SUHERMANselaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan saksi KURNIA, SP memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaanyaitu saksi Endang Rohendi, Wahyu Suryadi, dan Alif Permadi untuk melakukanpenilaian dan penerimaan pekerjaan sesuai dengan surat nomer027/64/Hutbun/2013 namun sebelum berangkat panitia penerima hasilpekerjaan di ingatkan oleh saksiDrs.H.ADING SUHERMANselaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) jangan terlalu saklek
    selanjutnyasaksiDrs.H.ADING SUHERMANselaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan saksi KURNIA, SP memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaanyaitu saksi Endang Rohendi, Wahyu Suryadi, dan Alif Permadi untuk melakukanpenilaian dan penerimaan pekerjaan sesuai dengan surat nomor027/64/Hutbun/2013 namun sebelum berangkat panitia penerima hasilHalaman 21dari 120 halaman Putusan Nomor 176/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgpekerjaan di ingatkan oleh saksiDrs.H.ADING SUHERMANselaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) jangan terlalu saklek
    (tiga blok)dan jumlah bibit mangrove dan ajir jumlahnya cukup tetapi ada bibitmangrove yang mati dan layu kurang lebih sebanyak 1500 pohonbatang, sesudah itu saya melaporkan hal tersebut kepada PPTK danHalaman 48dari 120 halaman Putusan Nomor 176/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgjuga ke PPK secara lisan, tetapi Berita Acara Penilaian Hasil pekerjaanditanda tangani ;Bahwa saksi diberitahu oleh Ketua Panitia Pemeriksa Haisl Pekerjaanyaitu sdr.ENDANG ROHENDI kalau dalam pemeriksaan di lapangantersebut jangan saklek
    ajir yang sudah tertanam dengan caramengambil contoh seluas 1 Ha (tiga blok) dan jumlah bibit mangrovedan ajir jumlahnya cukup tetapi ada bibit mangrove yang mati dan layukurang lebih sebanyak 1500 pohon batang, sesudah itu sayamelaporkan hal tersebut kepada PPTK dan juga ke PPK secara lisan,tetapi Berita Acara Penilaian Hasil pekerjaan ditanda tangani ;Bahwa saksi diberitahu oleh Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaanyaitu sdr.ENDANG ROHENDI kalau dalam pemeriksaan di lapangantersebut jangan saklek
Register : 19-01-2012 — Putus : 10-11-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 108/Pdt.G/2011/PAJB
Tanggal 10 Nopember 2011 — Dasmin Wadjijanto bin Wadji Lawan Kusdaryanti binti Koesen HAdi Soewito
261
  • Akhirnya Termohon berfikir untuk apa Termohon hidupdiantara manusia2 saklek yang tidak punya hati dan perasaan, alangkahlebih baiknya Termohon hidup bersama Orang Tua Termohon juga 2 orangHal. 6 dari 27 Hal. Put.No.0108/Pdt.G/2011/PA.JB.;Anak Yatim yang pasti jauh lebih berharga dimataAllah ; e Disinilah Termohon akan menuntut apapun yang seharusnya memangmenjadi hak Termohon karena Termohon merasa dirugikan waktu, tenaga,pikiran, materi dan yang utama beban mental dan batin akibat semua ini.3.
Register : 21-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN GARUT Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN GRT
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
RULLY WILASTORO, SH
Terdakwa:
MUHAMAD HAERUDIN BIN SARI
435
  • dimana setiap kendaraan yangmelaksanakan trayeknya diawasi oleh petugas di titik poin;Bahwa pembinaan/aturan dari perusahaan lakukan kepada setiappengemudi dalam menjalankan tugasnya sebagai supir yaitu masa kerjasebagai pengemudi, mempunyai sim B1 Umum, tidak dalam pengaruhalkohol dan kesehatan dalam keadaan yang baik;Bahwa sewaktu kejadian terdakwa telah menelepon ke perusahaan ketikapukul 22.00 wib dan akan mengambil penumpang di perusahaan kahatexkemudian balik ke pool;Bahwa perusahaan tidak saklek
Register : 04-01-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN JEMBER Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Jmr
Tanggal 4 Mei 2016 — 1. H. WAGINO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Letjen S. Parman II No.174 Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT I; 2. RUDY MARJONO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Mataram PSM B.5/10 Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai .........................................PENGGUGAT II; 3. NURUL HERLINA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Perum Gunung Batu Permai Blok FF.36 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT III; 4. GATOT IRIYANTO, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Kertanegara VI No.120 Kel. Jemberkidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT IV; 5. MOH. MUFID, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim VI No.36 Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT V; 6. E. LUKMANUL HAKIM, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Manggar I No.16 Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT VI; 7. JUDA HERY WITJAKSONO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Dr. Soebandi No.68 Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai .......................................PENGGUGAT VII; L A W A N: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Alamat di Jl. Kalimantan No.31 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai........................................... TERGUGAT;
15434
  • Ferry Kurnia Riskiansyah pada SuratKabar Jawa Pos tanggal 8 Desember 2015 halaman 4 pada kolom politik,pada intinya menyatakan,PKPU tidak saklek, kalau ada kesepakatanterkait dengan keterlambatan LPPDK. asalkan jangan lewat harinyasaja;c.
Register : 24-12-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 500/Pdt.P/2014/PN Dps
Tanggal 10 Maret 2015 — BUDI PURNOMO, DK melawan PT. ALFA ARIANTOUR
4320
  • Alfa Arian Tour yang ada di rumah saksidipindahkan ;Bahwa, selama kurun waktu sekian tahun saksi tidak pernah diberideviden oleh Pak Soedjianto, kKemudian Pak Soedjianto saksi cari,setelah ketemu saksi diberi uang sebanyak Rp. 30.000.000, ( tigapuluh juta rupiah ), selanjutnya saksi tidak tahu ;Bahwa, pembagian keuntungan di restoran, saksi tidak saklek semuakeuangan Pak Soedjianto yang mengelola, kalau saksi butuh uangsaksi minta padanya, tetapi secara pasti pembagiannya tidak ada ;Bahwa, setelah
Register : 23-04-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
PT ROOTS MINING SERVICE
Tergugat:
PT HUTAMA KARYA ENERGI
10740
  • padagugatannya pada posita poin 6, di mana dalam perjanjian tersebut tidaktertuang batasan waktu untuk produksi tahap pertama akan dikerjakandalam tempo waktu 45 (empat puluh lima hari) kalender sejak tanggalPenggugat menyetorkan dana penyertaan modal, dan yang sebenarnyaadalah waktu 45 (empat puluh lima hari) kalender adalah estimasipekerjaan yang akan dilakukan dengan melihat situasi dan kondisionaldilapangan, dalam dunia pertambangan sangat tidak mungkinmencantumkan waktu pekerjaan yang secara saklek
Register : 06-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Rap
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
BORKAT PANE
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU
101102
  • Namun, Pemohon kontrakdiktif dalam memaknai KUHAP, sebab dari uraiandalildalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon mengakui bahwa dalamtahap penyidikan ada alat bukti Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli,padahal jika Pemohon konsisten memaknai hukum acara secara harfiah /gramatikal atau istilan seharihari secara saklek, maka seharusnyaPemohon menyatakan bahwa alat bukti Keterangan Saksi dan KeteranganAhli juga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tahap penyidikan,sebab Pasal 185 ayat (1) KUHAP
Putus : 03-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1450 K/PID.SUS/2011
Tanggal 3 April 2012 — Drs. H. SUHAELI, M.Si. bin (alm.) H. NAWAWI
2811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1450 K/PID.SUS/201136Bahwa faktor Terdakwa tidak memperoleh keuntungan juga terbukti dengan telahditerima dan diserahkannya atau dialokasikannya anggaran kepada para pihak yangberhak ;Bahwa ketentuan Pasal 28 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman menyatakan bahwa :*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat ;Bahwa dari ketentuan tersebut sangat jelas Hakim dalam menjatuhkan suatukeputusan tidak saklek HANYA mengacu
Register : 18-03-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2014 — Drs. DOLI MANAHAN PANGGABEAN, MM;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
6038
  • Namun karena hukuman disiplin ituadalah untuk pembinaan, pendidikan tentunya tidak seperti yang di PP Nomor 32,sangat saklek dan tidak bisa, disiplin adalah pembinaan bukanpembinasaan; Bahwa sesuai dengan pengalaman Ahli, LHP itu harus diikuti sepanjang itu memenuhirasa keadilan dan juga setimpal dengan perbuatannya. Dan dalam peraturan hal initidak dimuat.
Register : 12-09-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 20/P/FP/2018/PTUN.SBY
Tanggal 5 Oktober 2018 — Pemohon:
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA diwakili oleh RONALD SINATRA
Termohon:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18172
  • plan saja karena proses berkasnya sudah dimasukkan lewat Online ;Bahwa, bukan menjadi tidak lengkap tetapi site plan yang sudah lengkapini dalam hasil keputusan rapat Setda diadakankoreksi ;Bahwa, lengkap itu belum tentu benar artinya ketika rapat di Setda hasilkeputusan site plan yang menjadi lampiran IMB yang dilengkapi itu harusdilakukan revisi ; Bahwa, saksi menyampaikan kalau ada koreksi terhadap berkastambahan, berkas tambahan itu adalah berita acara rapat, jadi di dalampenerbitan IMB tidak saklek
Putus : 19-03-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2482 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN, DK
3719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika memang Hakimdiperkenankan mengesampingkan hukum yang telah diberlakukan maka mengapa dalamprakteknya masih banyak HakimHakim yang masih saklek / kaku dalam memutussebuah perkara, sebagaimana perkara pencurian sandal jepit oleh anak di bawah umurdan pencurian dua buah kopi coklat oleh seorang nenek.
Register : 15-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 8/Pid.Pra/2017/PN SDA
Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon:
MOH SUYONO
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
14441
  • perusahaan BUMN tidak termasuk dalam katagori penyelenggaraNegara, karena ini kaitannya dengan pejabat Negara Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga itu tiap bulan mendapatkansubsudi dari APBD sumber pembayaran untuk RT RW itu bersumber dariAPBD katakan keuangan negara tetapi RT dan RW itu tidak masuk dalamkwalifikasi penyelenggara NegaraJadi tidak limitative semua hal berawal bersumber dari keuangan Negara itusebagai penyelenggara Negara, karena dimaksud sebagai penyelenggara Negarasudah mengacu saklek
Register : 25-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN SDA
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
SUNARTO, S.H
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan R.I cq. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
239136
  • sedikitsedikit pasti melebar ke pokokperkara;Bahwa ketentuan yang sudah tertulis secara ketat dalam lingkup KUHAPataupun Undangundang khusus yang berkaitan dengan hukum acarapidana itu tidak dapat disimpangi selain dari pada apa yang sudah tertulisdalam KUHAP;Bahwa maksud dari membayar 150 (seratus lima puluh) persen daripokoknya atau 400 (empat ratus persen) dari pokoknya tersebut yaitumenurut pendapat Saksi Ahli ini sangat tergantung pada kebijakanapalagi ini korporasi jadi kalau kita mengacu dan saklek
Register : 14-03-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 57/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 20 Oktober 2016 — YAYASAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA (d/h PERKUMPULAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA) ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
204166
  • Sayangnya dalam suatu kasuskasus tertentu prinsipprinsip taditidak bisa diberlakukan secara rigid tapi harus dilihat secara flexible karena darisegi teori kewenangan itu tidak hanya saklek dari ketentuan perundangundangan yaitu atribusi kewenangan itu ada juga yang berdasarkan tafsirsubyektif.
Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 260/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Agustus 2018 — RADEN AGUS MUTHOLIB AR, BA dkk lawan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAGUNG BAKTI dkk
23198
  • akumulasi sangat mahal, proses administrasinyadengan cara yang tidak benar, karena terbukti memlelang di KPKNLPurwokerto tanggal 15 Desember 2015 menggunakan SKMHT palsu.Halaman 78 Putusan Nomor 260/Pdt/2018/PT SMGPerjalanannya selama ini setelah ke Kranah Pengadilan / melelang, BPRDanagung Bakti tidak ada kebijaksanaan maupun kompromi, sekalipun dalamketerangannya lesan maupun tertulis seakanakan hal itu sudah dilakukan.Tetapi sesungguhnya, senyatanya tidak ada kebijaksanaan maupunkompromi, tegas, saklek
Register : 15-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.,MH
Terdakwa:
SUYONO Bin HARJO MULYONO Alm
23164
  • SUYONO ; Bahwa mengenai kasus Desa Serut saksi tidak tahu,karena yangmenyampaikan diforum pak Sunarto; Bahwa yang menyampaikan bahwa SPT sudah mendesak karena akhirtahun yaitu Terdakwa Sunarto, karena orangnya saklek ; Bahwa yang saksi lakukan yaitu saksi konsultasi dengan Pak Kades,karena desakan Pak Sunarto masih ada di WA saksi ; Bahwa pada waktu itu CV.Berkah Jaya datang 2 (dua) kali ; Bahwa yang menemui CV.Berkah jaya adalah saksi ; Bahwa pada saat itu saksi Sunarto tidak ada ; Bahwa Pak Narto
    tidak menggeserperubahan media ;Bahwa kegiatan SAB itu tidak bisa diganti Pompa ;Bahwa dalam pelaksanaaan SAM dilakukan oleh phak ketiga dalam halpengelola dan pelaksanan itu Idealnya pengadaan ada pagunya, makapelaksananya harus tim pengelola ;Bahwa teknis pencairan dana kegiatan yaitu yang membiayai air bersin danbenar mengenai KasiKasi dan karyawan sebagai PTPKD dan mengenai kasipemerintah menjadi PTPKD adalah tidak pas;Bahwa benar mengenai bagian dari pemeintah desa mengenaipenyelenggara harus saklek