persidangan, lalu majelis hakimberusaha mendamaikan pihakpihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akantetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihakuntuk menempuh upaya perdamaian melalui Mediator ;Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediator telah dilaksanakandi hadapan Drs.Ahmad Budiyono (Mediator dari Asosiasi Mediator Sejawa

PUTUSANNomor 3462 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:AMAK MAHDAN, bertempat tinggal di Dusun Sejawa, DesaPandan Wangi, Kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada IDRIS, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Desa Paokmotong,Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2012

hadir, lalu majelis hakimberusaha mendamaikan pihakpihak yang berperkara, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa Majelis telan berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnyauntuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kKemudian Majelis Hakimmemerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaianmelalui Mediator ;Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediator telahdilaksanakan di hadapan Drs.Ahmad Budiyono (Mediator dari AsosiasiMediator Peradilan SeJawa

Ahmad Budiyono (Mediator dari Asosiasimediator pengadilan Agama SeJawa Timur), namun tidak berhasil,dengan surat pernyataan mediasi gagal tanggal 28 Februari 2019,kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Putusan Cerai Gugat, nomor: 0296/Pdt.G/2019/PA.TI.

Putusan Nomor 6 P/HUM/2014kepada Bupati dan Walikota seJawa Timur (selanjutnya disebut SuratGubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013) (Bukti P5), yangkemudian oleh Termohon diralat dengan Surat Gubernur Jawa TimurNomor 560/22657/031/2013 perihal Ralat Surat Gubernur Jawa Timurtertanggal 9 November 2013 kepada Bupati dan walikota seJawaTimur (selanjutnya disebut Surat Gubernur Jawa Timur Nomor560/22657/031/2013) (Bukti P6);Bahwa dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013Juncto 560

2014Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2013 tentangTata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kotadan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Bukti P4);Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22524/031/2013 perihalUsulan UMK Tahun 2014 di Jawa Timur kepada Bupati dan WalikotaseJawa Timur (Bukti P5);Fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 560/22657/031/2013 perihalRalat Surat Gubernur Jawa Timur tertanggal 9 November 2013 kepadaBupati dan Walikota seJawa

Putusan Nomor 6 P/HUM/2014Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Edaran Termohon tanggal6 November 2013 Nomor 560/22524/031/2013 Jo. tanggal 9 November2013 Nomor 560/22657/031/2013, maka pada saat Permenakertranstersebut terbit proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/KotaTahun 2014 di Jawa Timur telah mencapai pada tahapan pembahasannilai KHL hasil survey dari Tim Survey Dewan Pengupahanmasingmasing Kabupaten/Kota seJawa Timur.

Khoiri Huda (Mediator dari AsosiasiMediator Pengadilan Agama Sejawa Timur), namun tidak berhasil, dengansurat pernyataan mediasi gagal tanggal 31 Oktober 2019, kemudiansidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat tidak diketahui jawabannya karena tidak hadir lagi dipersidangan lanjutan sampai putusan dijatuhkan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya,Penggugat

Bahwa dalam proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Saksi YudiSetiawan dan kelompok perusahaannya menggunakan 8 ( delapan )perusahaan tersebut di atas sebanyak 28 ( dua puluh delapan )permohonan adalah Kredit Modal Kerja Pola Keppres denganjaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milikSaksi Yudi Setiawan yang berasal dari Pemerintah baik Pusatmaupun Daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN /APBD maupun Block Grant ( hibah ) yang terdiri dari beberapaKabupaten / Kota seJawa

Bil.No.3514060101051515 atas nama kepala keluarga ABDUL GONI M yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenPasuruan sesuai dengan nama pada Surat Tanda Lulus Ujian SaringanCalon Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah seJawa TimurNo.02.02/PW.01/UJ.P3N/02570/1990 tanggal 5 Juni 1990, diperbaikimenjadi MUAD;.

JKT.Keputusan tersebut ditujukan kepada pekerja secara umum untukKabupaten/Kota seJawa Barat;0 22222 nnnnennnne=Menimbang, bahwa karena Keputusan Obyek Sengketa yangditerbitkan oleh Gubernur Jawa Barat ( Tergugat ) tersebut diatas ditujukankepada para pekerja secara umum di Kabupaten/Kota Jawa Barat, menurutpendapat Majelis Hakim Banding merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang bersifat umum dan tidak bersifat individual;Menimbang, bahwa karena keputusan obyek sengketa bersifat umumdan tidak bersifat

Hal ini ditegaskan pula dalam Surat dari KepalaBidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian AgamaPropinsi Jawa Timur Nomor B2080 Kw.13.5/Hj.00/04/2017 tanggal 11 April2017 yang dialamatkan kepada Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota seJawa Timur, pada angka 7 huruf a disebutkan bahwaUntuk calon jemaah haji yang ada perbedaan data antara lembar BPIHpelunasan dan paspor, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Sodik ;oleh karena dana wajid PPB belum dilunasi maka dana Bantuan PeningkatanKinerja Aparat Desa/Kelurahan se Jawa Barat Tahun 2005 yaitu uang insentifpara Perangkat Desa sebesar Rp.2.350.000, yang telah dipergunakan untukmembayar PBB tahun 2005 pada tanggal 23 November 2005 tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya/peruntukkannya sebagaimana telah diaturdalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 25 Tahun 2005 tanggal20 Juni 2005 tentang bantuan Peningkatan Kerja Aparat Desa/Kelurahan seJawa

Sodik ;Oleh karena dana wajib PPB belum dilunasi maka dana Bantuan PeningkatanKinerja Aparat Desa/Kelurahan se Jawa Barat Tahun 2005 yaitu uang insentifpara Perangkat Desa sebesar Rp.2.350.000, yang telah dipergunakan untukmembayar PBB tahun 2005 pada tanggal 23 November 2005 tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya/peruntukkannya sebagaimana telah diaturdalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 25 Tahun 2005 tanggal20 Juni 2005 tentang bantuan Peningkatan Kerja Aparat Desa/Kelurahan seJawa

persidangan, lalu majelis hakimberusaha mendamaikan pihakpihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akantetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihakuntuk menempuh upaya perdamaian melalui Mediator ;Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediator telah dilaksanakandi hadapan MEDIATOR (Mediator dari Asosiasi mediator Pengadilan Agama seJawa

Putusan Nomor 20 P/HUM/20156).Oleh karenannya tidak selurun besaran nilai upah minimum yangdiusulkan/direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi JawaTimur dan/atau Bupati/Walikota seJawa Timur dapat diterapkan sertamerta oleh Termohon;Dengan demikian, penerbitan Peraturan Termohon adalah telah sesualdengan ketentuan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 dan/atauperaturan perundangundangan lainnya;11.

Surat edaran Termohon Nomor 560/20059/031/2014 tanggal 26September 2014 dan Nomor 560/24336/031/2014 tanggal 3 November2014 diterbitkan agar dapat dijadikan acuan oleh Bupati/Walikota seJawa Timur dalam menyusun usulan/rekomendasi besaran nilai upahminimum Kabupaten/Kota yang akan diajukan/diusulkan kepadaTermohon, namun demikian tidak semua Kabupaten/Kota menerapkanpenggunaan rumus perhitungan KHL+InflasitPertumbuhan Ekonomidan/atau rumus "UMK Tahun Berjalan+InflasitPertumbuhan Ekonomidengan tepat

lalu majelis hakimberusaha mendamaikan pihakpihak yang berperkara, tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa Majelis telan berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnyauntuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kKemudian Majelis Hakimmemerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaianmelalui Mediator ;Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediator telahdilaksanakan di hadapan Drs,Khoiri Huda, SH (Mediator dari asosiasimediator Pengadilan Agama Sejawa

Dalamrapat kerja Terdakwa tidak mengajukan permohonan ijin/pemberitahuankepada pihak yang berwajib;Bahwa rapat kerja tanggal 5 November 2016 dihadiri oleh 70 (tujuhpuluh) orang peserta rapat dari perwakilan masingmasingkota/kabupaten seJawa Tengah dan peserta rapat memiliki latarbelakang usaha yang berbedabeda.

Cara dan metode yang Terdakwalakukan hingga dapat mengumpulkan peserta rapat kerja yakniTerdakwa melakukan berbagai sosialisasi di beberapa kota/kabupatenseJawa Tengah dan dalam pelaksanaannya Terdakwamengundang/memanggil menggunakan fasilitas media sosial WAkhusus grup Jawa Tengah;Bahwa rapat kerja berlangsung pada intinya membahas kesiapanpengurus APEGTI di masingmasing kota/kabupaten seJawa Tengah.Maksud dan tujuan dilakukan rapat kerja agar segera terbentukpengurus APEGTI di kota/kabupaten seJawa

Penggugat adalah Prematur dikarenakan bukan Rp.11.718.141.010, (sebelas milyar tujuh ratus delapanbelas juta seratus empat puluh satu ribu sepuluh rupiah), yang harus ditagihkan kepada Tergugat dan Tergugat Il;Bahwa masih ada beban Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat Ilyang belum di hitung terkait kerugian atas pengiriman barang yangdilakukan oleh Penggugat keterlambatan baik itu dalam Pengadaan bukusarana TIK dan peraga untuk perpustakaan sekolah tingkat SD dan SMPuntuk beberapa Kabupaten/Kota sejawa

ini sangat menyesatkan dan terkesan mengada ada; Bahwa demikian juga rumusan nilai kerugian Penggugat seperti yangdiuraikan dalam gugatan dengan kerugian sebesar Rp.11.738.788.250,(sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluhdelapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah tidak jelas dan kaburterkesan mengada ada serta tidak pasti, dikarenakan proyek Pengadaanbuku sarana TIK dan alat Peraga untuk Perpustakaan sekolah tingkat SDdan SMP untuk beberapa Kabupaten/Kota Sejawa

kembali dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara ini;Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalildalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh para Tergugat;Bahwa penggugat telah mendalilkan gugatannya oleh sebab itu Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya;Bahwa benar dalildalil Penggugat pada point 4 yaitu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,4.8 bahwasannya antara Penggugat dengan para Tergugat telah melakukan jualbeli buku, untuk beberapa kabupaten/kota sejawa

Bahwa pada waktu tersebut sedang acara dzikir akbar Sejawa Timur,dan setelah acara selesai, saat terdakwa sedang berpapasan dengansaksi Satar terdakwa melihat ada dompet dalam saku Satar tersebut ;3. Bahwa melihat dompet yang tampak tersebut, timbul niat dari terdakwauntuk mengambil dan memilikinya ;4.

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapiyang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwaANTONIUS BUDDY Bin KAMAL TEDJA SUNJAYA (Alm), datang ke Toko SuryaJaya Elektric milik saksi korban HARY yang bertujuan untuk membeli barang alatalatlistrik yang akan diperjual belikan lagi ke Borma SeJawa

tipumuslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, yang dilakukan dengan cara :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwadatang ke Toko Surya Jaya Elektric milik saksi korban HARY yang bertujuan untukmembeli barang alatalat listrik yang akan diperjualbelikan lagi ke Borma SeJawa

kebiasaanuntuk membeli barangbarang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnyamemastikan penguasaan terhadap barangbarang itu untuk diri sendiri maupun orang lain,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, yang dilakukan dengan cara :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwadatang ke Toko Surya Jaya Elektric milik saksi korban HARY yang bertujuan untukmembeli barang alatalat listrik yang akan diperjualbelikan lagi ke Borma SeJawa

beras kepada RTSPM Baik secara perorangan ataukelompok yang diwakili RTSPM kemudian hasil penjualan disetorkan olehpelaksana distribusi dititik distribusi kepada satker raskin;Bahwa Mekanisme pengajuan dan penyaluran Raskin tersebut diaturdalam buku Pedoman Umum Raskin yang dukeluarkan oleh kementriankoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2011 sampai dengantahun 2013 dan ditindaklanjuti Surat Gubernur Jawa BaratNo.501/103/Adm merk, tanggal 10 Januari 2011 perihal pagu raskinkabupaten/kota seJawa

Sus TPKI2014/PN.Bdg.Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2011 ditindaklanjuti dengan SuratGubernur Jawa Barat NO.501/103/Adm merk tanggal 10 Januari 2011perihal pagu raskin kab/kota sejawa barat tahun 2011 ditindak lanjutidengan surat Bupati Garut No. 511.1/128/ad.perktanggal 18 januari 2011perihal penetapan pagu dan pelaksanaan program raskin tahun 2011; Bahwa yang dimaksud dengan keluarga miskin dalam Program Berasuntuk Rumah tangga Miskin adalah Keluarga yang berdasarkan penelitianBadan Pusat Statistik

beras kepada RTSPM Baik secara perorangan ataukelompok yang diwakili RTSPM kemudian hasil penjualan disetorkan olehpelaksana distribusi dititik distribusi kepada satker raskin;Bahwa Mekanisme pengajuan dan penyaluran Raskin tersebut diaturdalam buku Pedoman Umum Raskin yang dukeluarkan oleh kementriankoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2011 sampai dengantahun 2013 dan ditindaklanjuti Surat Gubernur Jawa BaratNO.501/103/Adm merk, tanggal 10 Januari 2011 perihal pagu raskinkabupaten/kota seJawa

distribusimenyerahkan atau menjual beras kepada RTSPM Baik secaraperorangan atau kelompok yang diwakili RTSPM kemudian hasilpenjualan disetorkan oleh pelaksana distribusi dititik distribusi kepadasatker raskin;Mekanisme pengajuan dan penyaluran Raskin tersebut diatur dalam bukuPedoman Umum Raskin yang dikeluarkan oleh kementrian koordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2011 ditindaklanjuti dengan SuratGubernur Jawa Barat NO.501/103/Adm merk tanggal 10 Januari 2011perihal pagu raskin kab/kota sejawa

menjual beraskepada RTSPM Baik secara perorangan atau kelompok yang diwakiliRTSPM kemudian hasil penjualan disetorkan oleh pelaksanadistribusi dititik distribusi kepada satker raskin.Mekanisme pengajuan dan penyaluran Raskin tersebut diatur dalambuku Pedoman Umum Raskin yang dukeluarkan oleh kementriankoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2011 sampai dengantahun 2013 dan ditindaklanjuti Surat Gubernur Jawa BaratNO.5011103/Adm merk, tanggal 10 Januari 2011 perihal pagu raskinkabupaten/kota seJawa

Hal ini ditegaskan pula dalam Surat dari KepalaBidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian AgamaPropinsi Jawa Timur Nomor B2080 Kw.13.5/Hj.00/04/2017 tanggal 11 April2017 yang dialamatkan kepada Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota seJawa Timur, pada angka 7 huruf a disebutkan bahwa Untukcalon jemaah haji yang ada perbedaan data antara lembar BPIH pelunasan danpaspor, dengan ketentuan sebagai berikut: a.