Khairul selaku SEKDAKO Bukittinggi, dan saksi Drs.

Asmahadi, SH.MH,dan Sekdako di dalam mengusulkan honorarium dan ditetapkan olehWalikota di dalam SK Walikota tersebut bertentangan atau tidakberdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Ub Dirjen Anggaran NomorSE132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 perihal petunjukpelaksanaan biaya panitia pengadaan tanah.

Yasmen membubuhiparafnya di Draft SK tersebut sebagai tanda menyetujuinya untukditeruskan ke Sekdako Bukittinggi ;Kemudian Draf SK tersebut di bawah oleh Terdakwa Unggul ke Drs.Khairul selaku SEKDAKO Bukittinggi, dan Drs.

Yasmen, SEKDAKO, kemudian ditandatangani oleh Walikotadan dalam lampiran II SK Walikota tersebut tercantum panitia negosiasiantara lain Asisten Tata Pemerintahan (Drs. Yasmen) selaku ketua,Kabag Tapem (saksi Drs. Wasdinata) selaku anggota, Kabag Hukum(saksi H.

Yasmen, Sekdako kemudian ditandatangani olehWalikota ;2. Dalam hal pelaksanaan Tugas Panitia ;Bahwa Panitia Negosiasi melaksanakan negosiasi dan menandatanganiBerita Acara Negosiasi dengan Maiyar, Mursal, dan Syafri St.

Nota Sekdako tgl. 233 Sugiharto) 15:000.000) so06 Febr. 2006Dandim 1207 (Drs. 8 April Nota Sekdako 8 April4 Sugiharto) oH00.000 2006 2006Dandim 1207 (Drs. 11 Maret Nota Sekdako tgl. 115 Sugiharto) 10.060.000) 9006 Maret 2006Dandim 1207 (Drs. : Nota Sekdako tgl. 16 Sucirarto) 10.000.000 1 Mei 2006 Mei 2006Dandim 1207 (Drs. 24 Juni Nota Sekdako tgl. 24 Sugiharto) 13000009! 2006 Juni 2006Dandim 1207 (Drs. Nota Sekdako tgl. 6 Juli8 Sugiharto) 17.500.000 6 Juli 2006 50065s 20 Febr.

Nota Sekdako tgl. 209 Hasan Rusbini (Sekdako) 30.000.000 2006 Febr. 2006Uray Roekijat (mantan 27 Juni Nota Seko tgl. 27 Juni7 Wakil Walikota) dns 2006 2006Nota Sekdako tgl. 13; ; April 2006, didahului11 eis. PR Ponienels SH! 50.000.000 a perintah lisan dariSekdako tgl. 12 April2006Bambang Edy Sutanto12 Soedewo, SH (Ketua 20.000.000 OG. Note sencane iat 2gPTUN Pontianak)Nota Sekdako tgl. 23; . 23 Jan.

Penerima dana uang eu Fanedla Dasar(Ro.) erimaDanrem 121 ABW Perintah lisan Sekdako tgl.l (Wisnu Bawatanaya 10.000.000 27 Apnl 2006 27 April 2006Dandim 1207 (Drs. . Nota Sekdako tgl. 22 April2 Sugiharto) 7.500.000 22 April 2004 5006Dandim 1207 (Drs. 23 Febr.

Nota Sekdako tgl. 23 Febr.: Sugiharto) 19,000.000 2006 20064 Randim 1207 (Drs. 5 990.000 8 April 2006 Nota Sekdako 8 April 2006Sugiharto)Dandim 1207 (Drs. 11 Maret Nota Sekdako tgl. 118 Sugiharto) 10.000.000 2006 Maret 2006Dandim 1207 (Drs. . Nota Sekdako tgl. 1 Mei6 Sugiharto) 10.000.000 1 Mei 2006 5006Dandim 1207 (Drs.

Nota Sekdako tgl. 24 Juni7 Sucirarto) 15.000.000 24 Juni 2006 5006Dandim 1207 (Drs. ; Nota Sekdako tgl. 6 JuliSugiharto) 17.500.000 6 Juli 2006 5006Hasan Rusbini 30.000.000 20 Febr. Nota Sekdako tgl. 20 Febr. 93 (Sekdako) 2006 2006Uray Roekijat (mantan .

Kepri.Agama : IslamPekerjaan : PNS (Mantan Kasubag KesejahteraanMasyarakat Sekdako Kota Batam) Kepri.Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan oleh :Penyidik : Sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7Agustus 2016.Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal O08 Agustus 2016 s/doleh Penuntut Umum tanggal 16 September 2016.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 September 2016 s/d1 (satu) oleh Ketua tanggal 16 Oktober 2016.Pengadilan

SAMADselaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako Batam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKDPK/IV/2011Tanggal 14 April 2011sekaligus selaku Ketua Pengurus BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran( TPQ) Kecamatansekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMGTPQ KotaBatam Nomor: KPTS.37/BMGTPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011untuk melakukan verifikasi atas proposal atau Surat permohonan bantuanyang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan atau kelayakanproposal

SAMAD selaku Kasubag BansosBagian Kesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku KabagKesra Sekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasidengan bagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaanAnggaran dan pada akhirnya terdakwa ABD.

Menetapkan Barang Bukti berupa:Is10.Foto copy Surat Sekda Kota Pangkalpinang No. 671.11/497/UM/2006tanggal 16 Oktober 2006.Foto copy SK Walikota Pangkalpinang No. 084 Tahun 2006.Foto copy SK Pemimpin Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa SekdaKota Pangkalpinang No. 001 tahun 2006.Foto copy Usulan Penetapan HPS untuk Penambahan Daya GedungHamidah No. 003/PejPBJ/SEKDAko/IX/2006 tanggal 28 September2006.Foto copy Surat dari PLN kepada SEKDA Kota Pangkalpinang No.1245/532/BGK/2006 tanggal 22 Nopember 2006.Foto

copy Usulan Penetapan HPS untuk Penambahan Daya KantorWalikota Pangkalpinang No. 003/PejPBJ/SEKDAko/IX/2006 tanggal26 September 2006.Foto copy Surat Pernyataan dari Rizaldi (Direktur CV.

Yasmen juga menyetujuinya denganmencantumkan parafnya pada draft tersebut pada tanggal28 November2007, kemudian draft tersebut disampaikan kepada Sekdako yaitu saksiDrs. H. Khairul,selanjutnya saksi Drs.H. Khairul juga menyetujuinyadengan mencantumkan parafnya pada tanggal 28 November 2007 dankemudian draft tersebut diajukan ke Walikota Bukittinggi, selanjutnyadraft tersebut ditandatangani oleh Drs.

Kemudian draft tersebutdisampaikan kepada Sekdako yaitu saksi Drs. H. Khairul, selanjutnyasaksi Drs.H. Khairul juga menyetujuinya dengan mencantumkan parafnyapada tanggal 28 November 2007 dan kemudian draft tersebut diajukanke Walikota Bukittinggi, selanjutnya draft tersebut ditandatangani olehDrs.

Khairul(Sekdako Bukittinggi), saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata,Terdakwa Unggul,S.Sos. M.Si dan saksi H. Asmah Hadi, S.H. MH.Berita Acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanah tanggal 19Desember 2007 yang berisi saksi Syafri St Pangeran melepaskan hakatas tanah tersebut, dan diterima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggidengan disaksikan oleh saksi Erwansyah, saksi Ir.

Khairul(Sekdako Bukittinggi), saksi Drs. Yasmen, saksi Drs. Wasdinata,Terdakwa Unggul,S.Sos. M.Si, saksi H. Asmah Hadi, S.H. MH, saksiAkmal, SH (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi), saksi Drs.Anderman, M.Si, dan saksi Erwansyah.Sedangkan sertifikat tanah an. Atis Mayuti dan Syafri St Pangerandiambil oleh saksi Notaris Djanur Manalu, S.H. bersama dengan saksiAnderman, M.Si di BPN Kota Bukittinggi pada tanggal 28 Desember2007 dan diserahkan kepada saksi Drs. Anderman.

H.Khairul selaku Sekdako Bukittinggi, saksi Drs.

Kepri.Agama > IslamPekerjaan : PNS (Mantan Kasubag KesejahteraanMasyarakat Sekdako Kota Batam) Kepri.Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan oleh :Penyidik : Sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7Agustus 2016.Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal O08 Agustus 2016 s/doleh Penuntut Umum tanggal 16 September 2016.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 September 2016 s/d1 (satu) oleh Ketua tanggal 16 Oktober 2016.Pengadilan

SAMADselaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako Batam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKDPK/IV/2011Tanggal 14 April 2011sekaligus selaku Ketua Pengurus BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran( TPQ) Kecamatansekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMGTPQ KotaBatam Nomor: KPTS.37/BMGTPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuanHalaman 4 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.yang meliputi pemeriksaan

SAMAD selaku Kasubag BansosBagian Kesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku KabagKesra Sekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasidengan bagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaanAnggaran dan pada akhirnya terdakwa ABD.

SAMADselaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako Batam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKDPK/IV/2011Tanggal 14 April 2011sekaligus selaku Ketua Pengurus BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran( TPQ) Kecamatansekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMGTPQ KotaBatam Nomor: KPTS.37/BMGTPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuanyang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan atau kelayakanproposal

bertugas untuk melakukan menerima distribusi proposalserta melakukan verifikasi proposal serta kelayakan proposal bantuandana hibah dibidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaantermasuk untuk dana hibah yang diperuntukan bagi insentif guru TPQyang tergabung di dalam Badan Musyawarah Guru Taman PendidikanAlQuran (BMGTPQ) se Kota Batam.Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos selakuKabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta saksi ABD.SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako

SAMAD selaku Kasubag BansosBagian Kesra Pemko Batam dengan terdakwa JUNAIDI, S.Sos selakuKabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untukHalaman 5dari90 Putusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRberkoordinasi dengan bagian Keuangan Sekdako Batam mengenaiketersediaan Anggaran dan pada akhirnya saksi ABD.

Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa JUNAIDI, S.Sos selakuKabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta saksi ABD.SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako Batamberdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKDPK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua PengurusBadan Musyawarah Guru) Taman Pendidikan AlQuran( TPQ)Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMGTPQ Kota Batam Nomor : KPTS.37/BMGTPQ/Sekr/2011 Tanggal 10Mei 2011 untuk melakukan

SAMAD selakuKasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam berinisiatif untukberkoordinasi dengan bagian Keuangan Sekdako Batam mengenaiketersediaan Anggaran dan pada akhirnya saksi ABD.

SAMAD selaku Kasubag Bansos BagianKesra Pemko Batam dengan Terdakwa berkoordinasi dengan bagianKeuangan Sekdako Batam membicarakan besaran dana/anggaran yangdiperuntukan kepada guruguru TPQ di Kota Batam.Bahwa Terdakwa selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batammengirimkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VIV/2011 Tanggal 09 Juni2011 Perihal Proposal Bantuan Insentif BMGTPQ se Kota Batam.Bahwa untuk proses pencairan, selanjutnya Terdakwa selaku Kabag KesraSekretariat Daerah Kota Batam melaporkan

bertugas untuk melakukan menerima distribusi proposal sertamelakukan verifikasi proposal serta kelayakan proposal bantuan danahibah dibidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan termasukuntuk dana hibah yang diperuntukan bagi insentif guru TPQ yangtergabung di dalam Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPQ) se Kota Batam ; Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya saksi JUNAIDI, S.Sos selakuKabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta saksi ABD.SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako

SAMAD selaku KasubagBansos Bagian Kesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sosselaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untukberkoordinasi dengan bagian Keuangan Sekdako Batam mengenaiketersediaan Anggaran dan pada akhirnya saksi ABD.

verifikasi proposal serta kelayakan proposal bantuan danahibah dibidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan termasukHalaman 21 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRuntuk dana hibah yang diperuntukan bagi insentif guru TPQ yangtergabung di dalam Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran (BMGTPQ) se Kota Batam ; Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya saksi JUNAIDI, S.Sos selakuKabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta saksi ABD.SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang (Sekdako) Kota Tanjungpinang (Tergugat II)Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Cq. Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Provinsi Kepulauan Riau (Tergugat III)Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Cq. Walikota Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang (Kepala SATPOL PP) Kota Tanjungpinang (Tergugat IV)PT.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang(Sekdako) Kota Tanjungpinang, Beralamat Jalan Senggarang Kampung BebekTanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II.3 Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah ProvinsiKepulauan Riau Cq. Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU)Provinsi Kepulauan Riau, Perkantoran Provinsi Kepulauan Riau PulauDompak, Kel. Dompak Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT III.4 Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Pekerjaan Kabag Agraria Sekdako Tanjungpinang.Jalan Senggarang Kampung Bebek Tanjungpinang, selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT XV.WIMMY DHARMA, Pekerjaan Lurah Air Raja, Komplek Bintan Center Km9 Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT XVI.ASNEN NOVIZAR, Pekerjaan Kasi Pengukuran BPN Kota Tanjungpinang,Jalan Senggarang Kampung Madong Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT XVII.ABDULLAH EFFENDI, Pekerjaan Kasubsi Landreeform KotaTanjungpinang, Jalan Senggarang Kampung

SekDa Kota Tanjungpinang ;Tergugat 13 Pekerjaan : Camat Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang ;Tergugat 14 Pekerjaan : Kabag Hukum PEMKO Tanjungpinang ;Tergugat 15 Pekerjaan : Kabag Agraria SEKDAKO Tanjungpinang ;Tergugat 16 Pekerjaan : Lurah Air Raja Kota Tanjungpinang ;Tergugat 19 Pekerjaan : Sekretaris Lurah Air Raja Kota Tanjungpinang ;Bahwa hal ini dapat dipahami dalam Pasal 1 UndangUndang KepegawaianNomor : 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor : 8 Tahun 1974,akan tetapi yang disampaikan

SekDa Kota Tanjungpinang ;Camat Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang ;Kabag Hukum PEMKO Tanjungpinang ;Kabag Agraria SEKDAKO Tanjungpinang ;Lurah Air Raja Kota Tanjungpinang ;Sekretaris Lurah Air Raja Kota Tanjungpinang ;70a Bahwa hal ini dapat dipahami dalamPasal 1 UndangUndang KepegawaianNomor : 43 Tahun 1999 tentangperubahan atas UU Nomor: 8 Tahun1974, akan tetapi yang disampaikanPenggugat dalam Gugatannya terhadapTergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14,Tergugat 15, Tergugat 16 dan Tergugat19

FEBRI FIKRIANSYAH, SHe Bahwa, pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kasubbag PenyusunanProduk Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaTanjung Pinang, diangkat, selain itu saksi juga menjabat sebagai PPTK untukkegiatan Kajian Peraturan PerundangUndangan Daerah terhadap peraturanperundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturanperundangundangan daerah.e Bahwa, anggaran yang ada di DPA Sekdako Tanjungpinang TA. 2010 untukkegiatan saksi sejumlah Rp. 167.500.000,

KasubbagAnggaran di bagian keuangan Sekretariat Daerah KotaTanjung Pinang pada awal tahun sekitar bulan Februari2010 sampai dengan bulan Maret 2011.e Bahwa tahun 2010 terdakwa adalah selaku PPKSKPDyang diangkat berdasarkan SK Sekdako TanjungPinang No.1.2 Tahun 2010, yang mempunyai tugasdan fungsi :. Menguji kelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPPLS gaji yang diajukan oleh bendahara pengeluaran..

Sekdako Tanjung Pinang No. 103/SP/2010 tanggal 17 Februari 2010 yang mempunyaitugas antara lain:a. Membuat usulan anggaran kegiatankegiatan danrancangan dokumen anggaran Sekretariat Kota TanjungPinang.b. Mengumpulkan rancangan kegiatan pada bagian bagianSekretariat Kota Tanjung Pinang.c.

Muhammad Rasyid ;Bahwa, berdasarkan SK Sekdako Tanjung Pinang No.1.2 Tahun 2010terdakwa selaku PPKSKPD Sekdako Tanjung Pinang, mempunyai fungsiverifikasi sebagai berikut :e Menguji kelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTUdan SPPLS gaji yang diajukan oleh bendaharapengeluaran.e Menguji kelengkapan SPPLS pengadaan barangdan jasa yang diajukan bendahara pengeluaran dandiketahui / disetujui oleh PPTK.e Melakukan verifikasi SPJ penerimaan.e Melakukan Verifikasi SPJ pengeluaran.e Mengawasi pelaksanaan anggaran

Fadil dan tembusanSetdako Tanjungpinang, namun surat tersebut tidak pernah dibalas olehFadil maupun Sekdako Tanjungpinang yang saat itu dijabat oleh Drs.

Namun tugas dan tanggung jawab tersebut yangmelaksanakan sepenuhnya adalah bagian Pemerintahan yaitu terdakwaselaku Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tanjungpinang dan saksiGUSTIAN BAYU Kasubag Keagrariaan pada Bagian AdsministrasiPemerintahan Umum Sekretriat Kota Tanjungpinang.Bahwa benar tim yang menentukan Penilaian harga tanah tersebutberdasarkan Surat Keputusan SEKDAKO Tanjungpinang (yang pada saatitu dijabat oleh Drs. H.

Sebelumnya saksi menjabatsebagai Kabid Bagi hasil Pajak dan penerimaan lainlain diDPPKAD Kota Tg.Pinang.Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Bagi hasil Pajakdan penerimaan lainlain di DPPKAD Kota Tg.Pinang, makasaksi tidak ada hubungan sama sekali dengan kegiatan tersebutsecara langsung.Bahwa pada tahun 2009 Sekdako Tg.Pinang dijabat olehPelaksana Tugas Drs.GATOT WINOTO.

Pinang Kencana tersebut.e Bahwa setelah menerima SK, saksi berkoordinasi dengan BagianPemerintahan Sekdako agar proses ganti rugi berjalan dengan lancar.Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan lokasi bersama tim PPTK,saksi melinat bahwa lahan tersebut bersentuhan dengan jalan aspal,namun pada suatu sisi terdapat parit dan dataran rendah, dan ketika saksimenanyakan tentang keadaan tersebut kepada Tim PPTK / KabagPemerintahan lalu dijawab bahwa lahan tersebut secara teknik akandirancang oleh Dinas

No. 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.TpgAtas keteranganAhli;Fotocopy keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor : 144Tahun 2009 tentang Penunjukkan / pengangkatan bendaharapengeluaran, bendahara penerima dan pembantu bendaharapada badan/ dinas/ kantor Sekota Tanjungpinang TahunAnggaran 2009.Fotocopy keputusan Sekdako Tanjungpinang Nomor : 43Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang penunjukkanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf kegiatan padaSetdako Tanjungpinang TA 2009.Fotocopy Surat Perintah Pencairan

Setelah ituterdakwa melaporkan secara lisan berjenjang kepada ketua panitia 9 saksiDrs.H.WAN SAMSI,MM tentang rencana letak lokasi pembangunan sekolahterpadu tersebut, berikutnya kepada Sekdako Tg.Pinang saksiDrs.H.GATOT WINOTO,MT dan walikota Tg.Pinang kemudian terdakwaselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juga KabagPemerintahan Setdako Tg. Pinang menunjuk dan mengusulkan tempat ataulokasi tanah yang akan dibebaskan dan dibangun Unit Sekolah TerpaduHal 165 dari 239 Pts.

SAMADselaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako Batam berdasarkanSurat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKDPK/IV/2011Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus BadanMusyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran( TPQ) Kecamatansekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMGTPQ KotaBatam Nomor: KPTS.37/BMGTPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuanyang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan atau kelayakanproposal

SAMAD selaku Kasubag BansosBagian Kesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku KabagHalaman 5 dari 78 Hal Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRKesra Sekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasidengan bagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaanAnggaran dan pada akhirnya saksi ABD.

SAMAD selaku Kasubag Bansos BagianKesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag KesraSekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasi denganbagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran danpada akhirnya saksi ABD.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekdako Banjarbaru : Subli, Hilman,lbu Rita.5. Kabag Hukum Sekdako Banjarbaru : Edy Sutarman, SH.MH.6. Camat Landasan Ulin : saksi sendiri Ubay, S.Sos, M.AP dilanjutkanDrs. Nazmi Adani, M.Si.7. Kepala Seksi HT & PT Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru : H. FITRIZAMZAM,8. Kasubag Bina Agraria: Drs. Aslami, M.AP9. Lurah Syamsudin Noor : Hartono digantikan Dardiansyah10.

Panglima Batur No.1 Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, waktunya saksi lupa dan yang memimpinpertemuan tersebut adalah Sekdako Banjarbaru pak DR. H. SYAHRIANI, M.Si.dan saksi ikut untuk yang terakhir saat menjabat sebagai Camat Landasan Ulinkemudian saksi pindah menjadi Camat Liang Anggang.31.

Banjarbaru sebagai Anggota5) Kabag Hukum dan PerundangUndangan Sekdako Banjarbaru sebagaiAnggota6) Camat Setempat sebagai Anggota7) Kepala Seksi HT dan PT Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sebagaiAnggota.8) Kasubag Bina Agraria9) Lurah setempate namanama pejabat dari Panitia Pengadaan Tanah Kota BanjarbaruSeingat saksi:e Sekda Kota Banjarbaru : H.

Abdurrahman, SH (alm)e Kepala Bagian Pemerintahan Sekdako Banjarbaru : Sublie Kabag Hukum Sekdako Banjarbaru : Edye Camat Landasan Ulin: Drs. Nazmie Kepala Seksi HT & PT Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru : 1. Plt. H.FITRI ZAMZAM, 2. Plt. Hj.

Pihak yang lebihmengetahui adalah bagian Sekretariat P2T Tapem Sekdako Banjarbaru.Putusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.241 dari 350 hale Bahwa Dasar atau pedoman dalam verifikasi dan pelaksanaan pembebasantanah Saya jelaskan dasar peraturan perundangannya :1.Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.2. Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.3.

Yani Km.29, No.1B, Komplek BenawaIndah RT.029/004, Kelurahan Guntung Manggis,Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;Islam ;PNS / Sekdako Banjarbaru dan Ketua P2TTahun 2012 ;S.3;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, berdasarkan suratpenetapan penahanan oleh :1. Penyidik Kejati KalSel, sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d 19 Nopember 2014 ;2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati KalSel, sejaktanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 29 Nopember 2014 ;3.

minta agar Pemerintah menyediakan keperluanperluasan Bandara Syamsuddin Noor seluas 102,02 Ha terdiri dari tanahmasyarakat 93,43 Ha, asset AURI 2,07 Ha dan fasilitas umum seluas 4,09 Ha ; Bahwa untuk keperluan tersebut Walikota Banjarbaru menerbitkan SuratKeputusan No.268 tahun 2011 tentang pembentukan panitia yang susunankeanggotaannya sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 02/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm., yaitu :Ketua Panitia : Sekdako

;e Tanah pemukiman sebesar Rp. 275.000, /M2 ;e Tanah kosong/perkebunan sebesar Rp. 255.000, /M2 ;Kemudian hasil rapat internal panitia dengan pihak Angkasa Pura tentangpenetapan harga tersebut yang dibuat dalam berita acara rapat panitiadisampaikan kembali kepada para pemilik tanah yaitu diumumkan di kantorKelurahan Syamsuddin Noor dan Kelurahan Guntung Payung serta di bagianpemerintahan Sekdako (Sekretaris Kota) Banjarbaru, berisi pengumuman yangisinya antara lain bagi masyarakat yang setuju dengan

Ekspl RencanaAnggaran Biaya PD Pembangunan Kota Binjai TA 2008.1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai No. 050 973 tanggal 17 September 2008 perihal penyertaan modal pemerintah KotaBinjai kepada PD Pembangunan Kota Binjai TA 2009 .1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai No. 910 794 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal permintaan penyertaan modal dariPemerintah Kota Binjai tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000. yang ditujukankepada Walikota Binjai Cq Sekdako

EksplRencana Anggaran Biaya PD Pembangunan Kota Binjai TA 2008.1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai No. 050 973 tanggal 17 September 2008 perihal penyertaan modal pemerintahKota Binjai kepada PD Pembangunan Kota Binjai TA 2009 .1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PD Pembangunan Kota Binjai No. 910 794 / 2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihal permintaan penyertaanmodal dari Pemerintah Kota Binjai tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000.yang ditujukan kepada Walikota Binjai Cq Sekdako

Yasmen juga menyetujuinya dengan mencantumkan parafnyapada draft tersebut pada tanggal 28 November 2007, Kemudian draft tersebutHim. 29 Putusan Pidana No. 08/Pid.B/TPK/2011/PN PDG.30disampaikan kepada SEKDAKO yaitu saksi Drs. H. Khairul, selanjutnya saksiDrs.H.

Yasmen juga menyetujuinya dengan mencantumkan parafnyapada draft tersebut pada tanggal 28 November 2007, Kemudian draft tersebutHIm. 61 Putusan Pidana No. 08/Pid.B/TPK/2011/PN PDG.62disampaikan kepada SEKDAKO yaitu saksi Drs. H. Khairul, selanjutnya saksiDrs.H.

Khairul SEKDAKO Bukittinggi Ketua 9.368.349,124.Drs. Yasmen Asisten Tata Praja WkI Ketua/Negosiator 8.197.305,485.Drs. Wasdinata Kabag Pemerintahan Sekretaris/Negosiator 8.197.305,486./Unggul, S.Sos. M.Si Kasubag PAP BagWkl Sek/Negosiator 6.440.740,02Pemerintahan7.H. Asmah Hadi, SH./Kabag Hukum Anggota/Negosiator 4.684.174,56MH8.Anderman, SIP. M.SiCamat Mandiangin KotoAnggota/Negosiator 3.906.601,36Selayan9.Erwansyah Lurah Manggis Ganting Anggota/Negosiator 1.153.730,1610.

Khairul sebagai Sekdako selaku PenanggungJawab Anggaran yang menyetujui penetapan harga secara musyawarah hanya denganpemilik tanah atau kuasanya saja, tanpa memiliki pembanding harga tanah yang laindibiarkan saja atau tidak dipertanyakan terlebih dahulu oleh Terdakwa Drs. H.

Khairul selaku Sekdako Bukittinggi, kemudian diajukan kepada atasannyayaitu saksi Wasdinata selaku Kabag Tata Pemerintahan, selanjutnya draf tersebut disetujioleh saksi Drs Wasdinata dengan mencantumkan parafnya pada draf tersebut, selanjutnyadraf tersebutdisampaikan kepada saksi H. Asma Hadi, SH, MH dan oleh saksi H. AsmaHadi, SH, MH draf tersebut juga disetujui dengan mencantumkan parafnya pada tanggal 28November 2007, kemudian draf tersebut disampaikan kepada saksi Drs.

Kemudian draft tersebutdisampaikan kepada Sekdako yaitu saksi Drs. 4H. Khairul,selanjutnya saksi Drs.H. Khairul juga menyetujuinya denganmencantumkan parafnya pada tanggal 28 November 2007 dankemudian draft tersebut diajukan ke Walikota Bukittinggi,selanjutnya draft tersebut ditandatangani oleh Drs.

Yasmen dandisetujui dengan membubuhi = parafnya, lalu. saksi Drs.Khairul (Sekdako Bukittinggi) juga = menyetujuli denganmembubuhi parafnya, selanjutnya Walikota menandatangani SKWalikota Bukittinggi No : 188.45 3532007 tanggal 30November 2007 tentang Penetapan Indek harga ganti = rugitanah permeter persegi di Kelurahan Campago Guguak BulekKec.

Khairul (Sekdako Bukittinggi), terdakwaUnggul,S.Sos. M.Si, saksi Drs. Yasmen, saksi Drs.Wasdinata, saksi H.

Yasmen dandisetujui dengan membubuhi parafnya, melalui saksi Drs.Khairul (Sekdako Bukittinggi) juga = menyetujui dengan70membubuhi parafnya, selanjutnya Walikota menandatangani SKWalikota Bukittinggi No : 188.45 3902007, tanggal 19Desember 2007, tentang Penetapan Indek Harga Ganti MRugiTanah Permeter Persegi bagi pelaksanaan pembangunan daerahkota Bukittinggi atas Objek Tanah di Bukit Batarah Kel.Manggis Ganting di Kec.

Khairul (Sekdako Bukittinggi), saksi Drs.Yasmen, saksi Drs. Wasdinata, terdakwa Unggul,S.Sos.M.Si dan saksi H. Asmah Hadi, SH.MH. Berita Acara pelaksanaan pelepasan hak atas tanahtanggal 19 Desember 2007 yang berisi saksi Syafri StPangeran melepaskan hak atas tanah tersebut, danditerima oleh Drs. Djufri Walikota Bukittinggi dengandisaksikan oleh saksi Erwansyah, saksi Ir.

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa,telah memutus perkara Terdakwa:Nama lengkap : JUNAIDI, S.Sos;Tempat lahir : Air Molek;Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 28 Juli 1965;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kurnia Djaya Alam Jalan Garuda RayaNomor 41 RT.005 RW.005, KelurahanBelian Kota BatamKepri;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Mantan Kabag KesejahteraanMasyarakat Sekdako

.= Bahwa berdasarkan surat Badan Pengawas kepada Sekdako perihal usulpemberhentian Dirut (PD KBU Banjarmasin) yang isinya pada pokoknyaadanya dugaan penyelewengan yang mengindikasikan Dirut telahmelakukan penggelapan dana APBD yaitu untuk unit agro pakan ikanBanjarmasin, akan tetapi menyangkut besaran kerugian akibat tindakandirut dan para manajer usaha terkait penggunaan uang 1, 5 M dperlukanaudit kinerja dan audit vinansial oleh akuntan publik atau BPKP, namun137demikian perlu juga diminta penjelasan

Nomor 017/PD.KBUBP//2010,perihal usul pemberhentian Dirut (PD KBU Banjarmasin) yang isinya padapokoknya adanya dugaan penyelewengan yang mengindikasikan Diruttelah melakukan penggelapan dana APBD yaitu untuk unit agro pakanikan,setelah surat tersebut masuk ke Sekdako Banjarmasin, Sekdamembuat catatan kepada Walikota yang isinya pada pokoknya memintaarahan selanjutnya dari Walikota Banjarmasin.n Selanjutnya Walikota(Yudhi Wahyuni) membuat disposisi kepada Sekdako Banjarmasin (H.Didit Wahyuni) yang

isinya memerintahkan kepada Sekdako untukmemanggil Dirut PD KBU (Masmamanadi Haspan) dan juga BadanPengawas.

BURHANUDINyang mendisposisikan ke Sekdako dengan isi disposisimenyarankan ada pertimbangan dari DPPKAD (terkait pendapatan);Dari Sekdako/sdr.

BUDIYAMIN mendisposisikan kepada KepalaDPPKAD isi disposisi pertimbangan:Atas dasar dispossisi Sekdako tersebut Kepala DPPKAD membuatNota Pertimbangan tanggal 17 Desember 2009, yang isinya antaralain:Selama masa uji petik pengelolaan parkir di Pasar Ulin Raya tetapdiberlakukan pemungutan Retribusi Parkir sesuai dengan ketentuanyang berlaku, yang seyogyanya hasil pemungutan Retribusi Parkirdisetorkan secara bruto kepada Pemerintah Kota Banjarbaru,mengingat pelaksanaan ini bersifat uji coba dan Pihak

BURHANUDINyang mendisposisikan ke Sekdako dengan isi disposisi menyarankanada pertimbangan dari DPPKAD (terkait pendapatan);2. Dari Sekdako/sdr.

BUDIYAMIN mendisposisikan kepada KepalaDPPKAD isi disposisi pertimbangan:Atas dasar dispossisi Sekdako tersebut Kepala DPPKAD membuatNota Pertimbangan tanggal 17 Desember 2009, yang isinya antaralain: Selama masa uji petik pengelolaan parkir di Pasar Ulin Raya tetapdiberlakukan pemungutan Retribusi Parkir sesuai denganketentuan yang berlaku, yang seyogyanya hasil pemungutanhalaman 75 dari 226 halamanPutusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PTBJMRetribusi Parkir disetorkan secara bruto kepada Pemerintah KotaBanjarbaru