Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor SKPP 450/07/2015 NomorPangkal/CIF : SKDO106 tanggal 10 Juli 2015 bermeterai cukup dan sesuaidengan aslinya bertanda P12. Fotocopy Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor SKPP 877 122016, Nomor Pangkal/CIF 4208 Nomor: 497001004593109 tanggal 23Desember 2016 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda P2.Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/PDT.G.S/2018/PN Mrs3.

aquo tidak perlu dilakukan pembuktian.Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dan Tergugat Ill mengakui dantidak membantah gugatan Penggugat tetapi apakah gugatan Penggugat dapatdikabulkan sebagian atau seluruhnya.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkanadanya tuntutan yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut dalamgugatannya.Menimbang, bahwa perihal tuntutan tersebut pada point 2 dalam bagianpetitum gugatan penggugat, maka menurut Majelis Hakim Surat PengakuanHutang Nomor SKPP

450/07/2015 Nomor Pangkal/CIF : SKDO106 tanggal 10Juli 2015 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor SKPP 877 12 2016,Nomor Pangkal/CIF 4208 Nomor: 497001004593109 tanggal 23 Desember2016 dengan pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan sama dengan suratperjanjian atau perikatan dimana Surat Pengakuan Hutang merupakan suatuperjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatuperjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

Tompo bulu Kabupaten Maros oleh karenaPara Tergugat tidak menjaminkan sebagai pembayaran hutangnya dantidak disebutkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SKPP 450/07/2015Nomor Pangkal/CIF : SKDO106 tanggal 10 Juli 2015 maka rumah tinggal milikSayati (Tergugat I) yang terletak di Dusun Pucak RT/RW 00/00, Kel.

Menyatakan sah dan mengikat perjanjian hukum yang tertuang dalamSurat Pengakuan Hutang Nomor SKPP 450/07/2015 Nomor Pangkal/CIF :SKDO106 tanggal 10 Juli 2015 dan Addendum Surat Pengakuan HutangNomor SKPP 877 12 2016, Nomor Pangkal/CIF 4208 Nomor: 497001004593109 tanggal 23 Desember 2016.4.

BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja;

Denai dengan Nomor SHM No. 703;

Deandls Mual Asri dengan Nomor SHM No. 698;

BRI(Persero) Tok Medan Sisingamangaraja.Fotocopy Pengumuman Ulang lelang Eksekusi HakTanggungan Nomro : 5015II/KC/ADK/06/2013 tanggal 27 Juni 2019.Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yangada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas TanahOrang Lain Berhubung dengan SKPP No : /SKPP/SM atas namaUD. Grace P.

BRI (Persero)Tbk Medan Sisingamangaraja;Fotocopy Pengumuman Ulang lelang Eksekusi HakTanggungan Nomro : 5015II/KC/ADK/06/2013 tanggal 27 Juni 2019;Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yangada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas TanahOrang Lain Berhubung dengan SKPP No: /SKPP/SM atas nama UD.Grace P.

Muhammad Riza yang pada saat itu bekerja juga di BRI KCPKatamso sebagai AO.Bahwa setahu Terdakwa tugasS membuat Surat KeteranganPermohonan Pinjaman (SKPP) adalah ADK sdri.

Kemudian bersamaan dengan disposisi tersebut bagianAdministrasi Kredit juga ada membuat surat keteranganpermohonan pinjaman nomor : SKPP : B.79.II/SKPP/ADK/2009tertanggal 20 Desember 2009 yang berisi uraian dokumendokumenseperti NPWP, Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, SITU/HO, TDP,KTP, jenis agunan berupa SHM nomor 703 tanggal 12 Mei 2008 An.Deandls Sijabat dengan total nilai agunan Rp. 600.000.000,00.Setelah surat SKPP tersebut selesai maka Terdakwa paraf dansetujul untuk diproses, kemudian Terdakwa

BRI(Persero) Tok Medan Sisingamangaraja;Fotocopy Pengumuman Ulang lelang Eksekusi HakTanggungan Nomro : 5015II/KC/ADK/06/2013 tanggal 27 Juni 2019;Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yangada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas TanahOrang Lain Berhubung dengan SKPP No : /SKPP/SM atas namaUD. Grace P.

Bahwa sebagaimana amar Penetapan SKPP diatas nomor 2 butir 2angka 13, yaitu barang bukti nomor 120 yaitu:118. 22.5119, ss6120. Bukti setoran penyelesaian kewajiban PT. Dw KencanaLestari kepada PT.

Bahwa sebagaimana amar Penetapan SKPP diatas nomor 2butir 2 angka 13, yaitu barang bukti nomor 120 yaitu:118.5119. ...;120. Bukti setoran penyelesaian kewajiban PT. Dw KencanaLestari kepada PT.

Bahwa Secara Hukum Pidana,Skpp No: B982/N.2.10/Ft.2/07/2018), Tertanggal 13 Juli 2018 TelahMemiliki Kekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde),Sehingga Amar dalam SKPP Tersebut Sudah Wajib UntukDilaksanakan.4.

Bahwa dengan demikian amar nomor 2 di dalam SKPP No: B982/N.2.10/Ft.2/07/2018tersebut, telah memiliki kekuatan hukumtetap (inkracht van gewjsde) dan oleh karenanya sudah wajibdilaksanakan.C.

Bahwa SKPP tersebut menyatakan bahwa barang bukti 118 s/d120 berdasarkan daftar barang bukti SKPP, yaitu sebagaiberikut :119. Uang sebesar Rp. 1.242.998,340, (satu milyardua ratus empat puluh dua juta sembila ratussembilan delapan tiga ratus empat puluh)120. Bukti setoran penyelesaian kewajiban PT. DwKencana Lestari kepada PT. Bank BNI 46 TbkCabang Medan sebesar Rp. 31.598.803.664.

WISMARDI yang telah diterbitkan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) No.401/108.21. 01/SMU.01/KP2003 Tanggal 19 November2003 dan Dra.

Wismardi tanggal 1 November 2003;Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor:401/108.21.01/SMU.01/ KP2003 atas nama Drs.

WISMARDI;1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) No. 991/186/BA/S.K.P.P/2006tanggal 14 Desember 2006 atas nama Dra.

Syair dimana dalam Surat KeteranganPemberhentian Pembayaran (SKPP) tersebutmenyatakan terhitung tanggal 01 Januari 2004 gajiyang bersangkutan (Drs.

WISMARDI yang telah diterbitkan SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) No. 401/108.21.01/SMU.O1/KP2003 Tanggal 19 November 2003 dan Dra.

Bahwa Terbitnya SKPP Nomor W9A4/2751/Ku.00/2010 tanggal 1September 2010 yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Tahun 2010 tersebut tidak memiliki dasar hukum;Penerbitan SKPP seharusnya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Pejabat Tahun 2010 tersebut setelah Penggugat dinyatakan telahdilantik dan diambil sumpah dalam pangkat dan jabatan, telah mendudukijabatan serta telah menjalankan tugas sebagai Hakim PratamaUtama/Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu Kelas II yang dibuktikandalam

Bahwa perbuatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Tahun2010 yang telah menerbitkan SKPP sebelum terjadinya/dilaksanakannyapelantikan Penggugat sebagai Hakim Pratama Utama/Wakil KetuaPengadilan Agama Dompu Kelas II adalah perbuatan menyalahi prosedurpenerbitan SKPP, dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaranadministrasi:6.

Atas surat tersebut Kepala KPPN JakartaIV memberikan jawaban sebagai berikut:1) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)dibatalkan;2) Sejak keluarnya SKPP, pegawai yang bersangkutanmempunyai hak gaji Selama 2 (dua) bulan;3) Bersurat kepada Pengadilan Agama Dompu meminta SuratKeterangan tidak pernah menjalankan tugas di PA Dompu;10. Bahwa sesuai surat dari Kepala KPPN Jakarta IV tersebut, KetuaPengadilan Agama Dompu menerbitkan/mengeluarkan Surat KeteranganNo.

Untuk dapat mengaktifkan kembali Data Base Pegawai yangbersangkutan agar mengajukan surat pembatalan SKPP;3. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secaratidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terusmenerus, diberhentikanpembayaran gaji mulai bulan ketiga;B. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat setelah semuahak kepegawaiannya terpenuhi dibuatkan SKPP, untuk menonaktifkanData Base GPP, sedangkan hakhak lainnya dapat diperoleh yangbersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;12.

hukum atas terbitnya SKPP yang menyalahi proseduradministrasi yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Tahun 2010 sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaransebelumnya;17.

).5.Bahwa......5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa penerbitan SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sudah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan apabilaTERGUGAT tidak mengeluarkan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) tersebut, sedangkan surat keputusan dari KepalaBadan Kepegawaian Negara yang menetapkan Pemberhentian denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah terbit, maka TERGUGATakan dipersalahkan karena sebagai kewenangannya

tidak segeramenerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yangdapat mengakibatkan kerugian negara.Jadi, sudah jelas sekali disini bahwa penerbitan Surat KeteranganPemberhentian Pembayaran (SKPP) oleh TERGUGAT didasarkan atasterbitnya SK Pensiun dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada2DPENGGUGAT dan atas kewenangan TERGUGAT yang diberikan olehketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku.6 Bahwa karena permohonan gugatan PENGGUGAT tidak selayaknyadikabulkan oleh Majelis

diajukan pada DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ; Bahwa surat permohonannya dikerjakan oleh bagian kepegawaian, saksitinggal tanda tangan saja ; Bahwa saksi menerima Surat Keputusan pensiun pada tanggal 14 November2012, sedangkan SKPP saksi terima tanggal 17 Januari 2013;Bahwa Surat Keputusan Pensiun diterima lebih dulu setelah itu baru SKPP;Bahwa Surat Keputusan pensiun saksi ditandatangani oleh Presiden ;Bahwa atas inisiatif saksi sendiri melalui kepegawaian Dinas Pertanian

;Bahwa SKPP saksi terima sari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAsset Daerah ; Bahwa pengajuan usulan pensiun saksi dan Penggugat tidak bersamaan;Bahwa tidak ada Surat Keputusan untuk mengembalikan gaji ; Bahwa Pegawai Negeri Sipil pensiun usia 56 tahun, dan Penggugat usianyadibawah saya 10 tahun ; Bahwa Tergugat tidak tahu tentang usulan perpanjangan usia pensiun bagiPenggugat ; Bahwa tidak ada temanteman saksi yang pensiun di usia 60 tahun disuruhmengembalikan gaji ; Bahwa yang pensiun

Selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati Ponorogo menindaklanjuti hal tersebut dengan menerbitkan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) No. 900/012/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013 atas namaPenggugat TMT 1 Juni 2012, dimana dalam SKPP tersebut Penggugat diwajibkanuntuk mengembalikan gaji yang terlanjur dibayar selama 7 (tujuh) bulan mulai bulanJuni sampai dengan bulan Desember 2012 dan gaji 13 sebesar Rp. 28.459.300, yangdalam obyek

Bukti PFotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan PenghentianPembayaran (SKPP) Nomor: 0082/SKPP/2021, tanggal 23Maret 2019 :Fotokopi sesuai dengan asli salinan, Surat Keputusan Wajo,Nomor: 00045/27313/AV/03/21, Tentang Pemberhentian DanPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai BatasUsia Pensiun, tanggal 15 Maret 2021;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Wajo,Nomor: 820/3940/BKPSDM, Tentang Penempatan PegawaiNegeri Sipil Lingkup Pemerintan Kabupaten Wajo, tanggal 3Desember

Wajo, Nomor: PD27313000034, tanggal 12 Maret 2021,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional IV BadanKepegawaian Negara (BKN) ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat KeteranganPenghentian Pembayaran (SKPP), Nomor: 0082/SKPP/2021,tanggal 23 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala BPKPDKabupaten Wajo;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan yang dibuatoleh dr. H.

Wajo ;Bahwa benar saksi yang menandatangani surat keterangan penghentianpembanyaran gaji ;Bahwa benar saksi yang menandatangani bukti P1 yaitu Surat KeteranganPenghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 0082/SKPP/2021, tanggal 23Maret 2019 dan bukti T8 yaitu Surat Keterangan Penghentian Pembayaran(SKPP), Nomor: 0082/SKPP/2021, tanggal 23 Maret 2021 ;Bahwa dasar hukumnya saksi menerbitkan Surat Keterangan PenghentianPembanyaran (SKPP) Penggugat yaitu :1.

Mks.juga ada lampirannya seperti itu lalu Penggugat konsultasi ke Taspen kemudiandibuatlah surat pernyataan ;Bahwa benar setiap SKPP yang ditandatangani itu mengacu kepada TMT yangditandatangani oleh Bupati ;Bahwa yang dibutuhkan dalam lampiran SKPP adalah SK pensiun, pas photo,KTP dan beberapa dokumen lagi yang saksi tidak hapal ;Bahwa SK pensiun itu biasanya diserahkan oleh Penggugat dan tidak dikirimkanoleh Tergugat kepada saksi ;Bahwa SK pensiun itu diberikan kepada saksi pada Bulan Maret 2021

Hal tersebut membuktikan bahwa sudah terjadi kelalaian yang akibatnyamenimbulkan beban data hutang bagi Penggugat yang seharusnya dibebankan padaTergugat yang melakukan kelalaian ;Menimbang, bahwa dari bukti P1 akibat kelalaian Tergugat, menyebabkanPenggugat mendapat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah(BPKPD) Kabupaten Wajo Nomor: 0082/SKPP/2021 Tanggal 23 Maret 2021 denganData Hutang Jumlah Rp. 148.995.6000 dengan

Majuko Utama Indonesia memperoleh izin usahasementara pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipasesual rencana bisnis yang disampaikan", dengan Ruas Transmisi:Cilegon Anyer (Bukti P6);Izin SKPP : Surat Departemen ESDM Dirjen Minyak Dan Gas Bumikepada Pelawan Nomor: 20345/18.03/DMT/2008, Hal: SertifikatKelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) Pipa Penyalur, tertanggal 14November 2008, yang menerangkan bahwa pihak pengguna adalahPelawan dengan lokasi bentangan pipa: dari MS Pertamina Cilegon

Majuko Utama Indonesia/Pelawan dan Izin SKPP;.

Pelawantidak lagi berkedudukan sebagai investor Terlawan, makaPelawan tidak berkewajiban melakukan pembayaran sewalahan untuk kepentingan Terlawan, walaupun padakenyataannya terdapat pembayaran beberapa sewa lahanyang telah dilakukan secara di muka oleh Pelawan, karenaadanya tagihan dari para pemilik lahan;Saat ini Pelawan berusaha untuk mengadakan perjanjian sewalahan untuk kepentingan dan atas nama sendiri dan bukan atasnama Terlawan, berdasarkan Izin Usaha SementaraPengangkutan Pipa a.n Majuko dan SKPP

Menteri ESDM NO. 1391 K/20/Izin Usaha Niaga (Trader) Gas Bumi di Indonesia melalui Kep.Menteri ESDM No. 1393 K/20/MEM/2002;Izinizin sewa tanah;Izin SKPP No. 079/61/PP/SKPP/28.00/PJM/2004 tanggal 22 OktoberBahwa atas Surat tertanggal 24 November 2008 tersebut, Pelawanmenyatakan keberatan dan menolak karena Terlawan memberikan pernyataanyang tidak benar dan manipulatif karena yang sebenarnya adalah Terlawantidak mempunyai dasar hukum sama sekali sebagaimana dimaksud dalamsuratnya tersebut, dengan faktafakta

Bahwa berkaitan dengan Izin SKPP No.079/61/PP/SKPP/28.00/PJM/2004 tanggal 22 Oktober 2004 (Bukti P10), sebagaimana dimaksuddalam surat Terlawan tersebut, mohon kiranya Yang Terhormat KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat mencermati Izin SKPP tersebut,mengingat Izin SKPP tersebut hanya berlaku sampai dengan tanggal 04Oktober 2007, sehingga Izin SKPP yang diajukan oleh Terlawanmerupakan Izin yang telah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi.Sekali lagiini membuktikan caracara yang dilakukan Terlawan

Mencatat pendaftaran permohonan Kredit tersebut padaregister SKPP (Model 35), dan register nomor indukpeminjam (Model 35CA) bagian pertama (untuk debiturbaru), untuk selanjutnya mencatat nomor SKPP dannomor induk peminjam atas nama debitur tersebut padaModel 72 Kupedes atau model sejenis.

Kaunit sebagai Pemrakarsa, untuk mendapatkan rekomendasiapabila usulan Kredit dari hasil analisis Mantri merupakanputusan AMBM, MBM atauPinca.Dalam hal SKPP dikerjakan oleh Mantri dan Kaunit, makaMantri dan Kaunit setelah selesai mengerjakan SKPP tersebut,selanjutnya menyerahkan kepada Customer Service untukdicatat pada Register 35 dan 35B.

Menyerahkan kembali berkas SKPP dan register Model 35kepada Customer Service.li.

Dalam hal pemrakarsa Kredit lebih dari 1(satu) orang maka dalam SKPP Model 70 Kupedes disebut sebagaiPemrakarsa I, Pemrakarsa Il,dst.

Lama proses penyelesaian SKPP, ditentukan :i. Lama penyelesaian SKPP sejak dari pendaftaran sampai denganputusan dan pemberitahuan keputusan kepada calon debitur,Ketua Hakim Parat Majelis Anggota Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2021/PT GTOtidak boleh lebih dari 5 (lima) hari kerja baik ditolak maupundisetujui.il.

2017; Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan tersebut telah memasuki jadwalpersidangan dengan agenda Pembacaan Putusan yang dijadwalkan akan dilaksanakan padahari Kamis, tanggal 30 November 2017, kemudian Kuasa Hukum Pemohon dengan SuratnyaHal. 2 dari 5 halaman Penetapan No. 2/P/FP/2017/PTUN.BKLtanggal 28 November 2017 prihal Pencabutan Permohonan terhadap perkara a quo yang dibuatdan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon dengan alasan telah menerima SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP

Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan permohonan, Majelismenerbitkan PenetapanPencabutan Permohonan; Ayat (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untukumum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari BukuRegister Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapatkan fakta Hukum dalamPermohonan Pencabutan tersebut diatas telah dilampirkan juga Surat KeteranganPemberhentian Pembayaran (SKPP

) gaji atas nama YUNALIS, A.Ma.Pd. yangdipermasalahkan menjadi sengketa dalam perkara ini dikarenakan tidak diterbitkan;Menimbang, bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP) gaji atas nama YUNALIS, A.Ma.Pd. oleh Termohon, maka apa yangdituntut dalam permohonan a quo sebenarnya sudah terpenuhi, dengan demikian MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan permohonan dimaksud patut dikabulkan;Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan No. 2/P/FP/2017/PTUN.BKLMenimbang, bahwa

::W25.00058843.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal 3 Agustus 2018 (untukselanjutnya disebut Sertifikat Jaminan Fidusia).Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, Kendaraan menjadi objekjaminan fidusia atas pelaksanaan kewajiban Debitor kepada Tergugatberdasarkan Perjanjian Pembiayaan, termasuk tetapi tidak terbatas padakewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tertuangdalam Perjanjian Pembiayaan.Bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan dari Perjanjian Pembiayaan(SKPP), Debitor melakukan

telah melakukan wanprestasi berdasarkanPerjanjian Pembiayaan, berdasarkan Pasal 8.2.1 SKPP dan Pasal 8.2.2 SKPP,Debitor wajib melunasi seluruh sisa hutang kepada Tergugat atau DebitorHalaman 6 dari 20 halaman Putusan No. 10/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.10.11.12.13.wajib menyerahkan Kendaraan yang merupakan jaminan atas hutangnyaDebitor kepada Tergugat.Tergugat memiliki hak untuk mengambil Kendaraan yang merupakan jaminanatas hutangnya Debitor terhadap Perjanjian Pembiayaan berikut dengan SKPP.Tergugat juga

Penggugat yang telah melakukan wanprestasi(berhenti bayar angsuran), berdasarkan Pasal 8.2.1 SKPP dan Pasal 8.2.2SKPP maka Penggugat wajid melunasi sisa hutangnya senilalRp166,613,999.27, (seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga belas ribusembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu koma dua puluh tujuh rupiah) atauPenggugat wajib menyerahkan Kendaraan agar dilakukan penjualan lelanguntuk menutupi seluruh sisa hutang Penggugat kepada Tergugat.Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No. 10/Pdt.G.S

Bahwa Tergugat juga memiliki hak untuk menjual Kendaraan dengan caralelang melalui Balai Lelang Swasta dan hasil penjualan tersebut untukmembayar seluruh sisa hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkanPasal 8.2.3.4 SKPP.38.

Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan No.: 1818132424tertanggal 31 Juli 2018 berikut dengan Syarat dan Ketentuan Umum dariPerjanjian Pembiayaan (SKPP) dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.:W25.00058843.AH.05.01 TAHUN 2018 tertanggal 3 Agustus 2018 dan AktaFidusia No.: 28 tertanggal 2 Agustus 2018;3.

rangkap asli Rekap Daftar Gaji SMA N 1 Palembayan Bulan Oktober 2013;

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Krgkebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa Saksi Abdul Rauf Alfatah selaku pemilik 1 (Satu) unit sepedamotor Honda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303 NosinJFY1E1046407 telah mengenal Terdakwa sebagai teman selama 2 (dua)tahun yang Saksi Abdul Rauf ketahui sebagai anak angkat pemilik satekambing SKPP

KrgKaranganyar, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatubenda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang beradapadanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa Saksi Abdul Rauf Alfatah selaku pemilik 1 (Satu) unit sepedamotor Honda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303 NosinJFY1E1046407 telah mengenal Terdakwa sebagai teman selama 2 (dua)tahun yang Saksi Abdul Rauf ketahul sebagai anak angkat pemilik satekambing SKPP

Saksi ABDUL RAUF ALFATAH dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Krg Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memilikihubungan keluarga dengan Terdakwa; Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman yang Saksiketahui bahwa Terdakwa adalah anak angkat pemilik sate SKPP; Bahwa Saksi sebelum kejadian pernah mengantar Terdakwa pulangke tempat tinggalnya di daerah Badranasri pada hari Jumat tanggal26 Maret 2021 sekitar pukul 21.00

yang Saksibayar secara mengangsur di sebuah lembaga pembiayaan; Bahwa pada keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 27 Maret 2021sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat Saksi bekerjadi sebuah tempat jasa potong rambut Rio Barbershop denganmaksud hendak meminjam sepeda motor milik Saksi danmenyatakan akan menserviskannya secara gratis saat motortersebut selesai Terdakwa gunakan; Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa sebagai teman terlebih Saksimengira sebagai anak angkat yang juga bekerja di SKPP

Lawu NO.438 Bonjot, Badranasri,Kabupaten Karanganyar telah membawa 1(satu) unit sepeda motorHonda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303 NosinJFY1E1046407, milik Abdul Rauf Alfatah; Bahwa Saksi Abdul Rauf Alfatan selaku pemilik 1 (satu) unit sepedamotor Honda Vario Nopol AD 3731 AJF Noka MH1JFY116GK049303Nosin JFY1E1046407 telan mengenal Terdakwa sebagai temanselama 2 (dua) tahun yang Saksi Abdul Rauf ketahui sebagai anakangkat pemilik sate kambing SKPP Karanganyar.

Meskipun Termohon/Penyidik DJPbelum dan atau tidak menerbitkan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan (SKPP) akan tetapi sahnya penghentian penyidikan bukanterletak pada terpenuhinya administrasi perkara berupa menerbitkanSKPP, melainkan terletak kepada dipenuhinya dan dilengkapinya alatbukti sesuai Pasal 188 KUHAP.

SKPP adalah kelengkapan administrasidalam kaitan dan untuk keperluan pemberitahuan (penghentianpenyidikan tersebut) kepada pihak yang berkepetingan sebagaimanadiatur dalam Pasal 109 ayat (2), (8) KUHAP; Berkaitan dengan hal tersebut , tepatlah apa yang diuraikan Drs. P. A.

Lamintang, S.H., Hukum Acara Pidana Pembahasan secaraYuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana,Sinar Bandung halaman 235, 236 dan 281);Surat Ketatapan Penghentian Penyidikan (SKPP) yang dikeluarkan olehPenyidik tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam ketentuan interninstitusi yang bersangkutan, sehingga merupakan bagian dan produkakhir dari suatu proses kegiatan penghentian penyidikan.

Dengandemikian SKPP (yang dikeluarkan oleh Penyidik) bukan produk hukumyang berdiri sendiri.

Bahwa pertimbangan Hakim yang menyatakan tindakan KejaksaanAgung yang mengembalian SPDP dan menghapus perkara dari registerperkara tindak pidana merupakan perintah untuk melakukan ataumenerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP)merupakan kekeliruan yang nyata karena tidak sesuai dengan Pasal44B UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;C.

Jumlah Hutang : Rp. 216.300.000,00e Jangka Waktu : 60 angsurane Pada tanggal : 9 tiap bulan dimulai tanggal 9/9/2018e Besar angsuran : Rp. 3.605.000,00Pasal Yang Dilanggar Oleh Penggugat Berdasarkan PerjanjianPembiayaan.Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukanpembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke20 yang jatuh temposejak tanggal 09/04/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan.Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan (untukselanjutnya disebut SKPP

) (Bukti P2), menyatakan:Setiao peristiwa dibawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasiberdasarkan Penanjian ini: Debitor tidak membayar jika atau saat jatuhtempo salah satu angsuran atau angsuranangsurannya atau kewayjibankewayjiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukupdibuktikan dengan lewatnya waktu saja.Pasal 8.2.2 SKPP (Bukti P1), menyatakan:DEBITOR tanpa menundanunda harus segera membayar seluruh jumlahyang terhutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbataspada

3.605.000, (angsuran) senilai Rp. 634.480,(denda angsuran ke20); Angsuran ke21 (jatuh tempo tanggal 9/5/2020, keterlambatan 58hari X 0,2% X Rp. 3.605.000, senilai Rp. 418.180, (dendaangsuran ke21); Angsuran ke22 (jatuh tempo tanggal 9/6/2020), keterlambatan 27hari X 0,2% X Rp. 3.999.000, (angsuran) senilai Rp. 194.670,denda angsuran ke22).Biaya admin karena keterlambatan angsuran per tanggal 6/7/2020, yaituRp. 20.000, (per bulan keterlambatan) X 3 bulan keterlambatan senilaiRp. 60.000,Pasal 4.3 SKPP

Berdasarkan Pasal 8.1.1 SKPP,dalam hal Tergugat berhenti membayar angsuran yang cukup dibuktikandengan lewatnya waktu saja, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukanwanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Bg!

Oleh karena itu, dalam hal Tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji)kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 8.2.2 SKPP, mewajibkan Tergugatdengan segera dan seketika melakukan pembayaran seluruh sisa hutangnyakepada Penggugat yang totalnya adalah senilai Rp. 149.112.330,00 (Seratusempat puluh sembilan juta seratus dua belas ribu rupiah)3. Bukti Pengiriman dan isi dari:a. Surat Peringatan ke1 (Bukti P3.a);b. Surat Peringatan ke2 (Bukti P3.b); danc.

Pasal Yang Dilanggar Oleh Penggugat Berdasarkan PerjanjianPembiayaan.Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukanpembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke3 yang jatuhtempo sejak tanggal 25/10/2019 sampai dengan gugatan sederhanaini diajukan.Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan(untuk selanjutnya disebut SKPP) (Bukti P2), menyatakan:Setiap peristiva dibawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasiberdasarkan Perjanjian ini: Debitor tidak membayar jika atau

saatjatuh tempo salah satu angsuran atau angsuranangsurannya ataukewajibankewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini,hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja.Pasal 8.2.2 SKPP (Bukti P1), menyatakan:DEBITOR tanpa menundanunda harus segera membayar seluruhjumlah yang terhutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidakterbatas pada:8.2.2.1 semua jumlah Hutang Pokok, dan Biaya Tambahan yangharus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bungaHalaman 2 dari 13 Putusan Perdata

Angsuran ke7 (jatuh tempo tanggal 25/2/2020),keterlambatan 7 hari, senilai Rp. 49.280.,.Pasal 4.3 SKPP (Bukti P1), menyatakan:Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yangseharusnya dibayar oleh DEBITOR dan/atau apabilaterdapatpembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlahangsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka DEBITORHalaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bg!

Berdasarkan Pasal 8.1.1 SKPP, dalam halHalaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bg!

Tergugat berhenti membayar angsuran yang cukup dibuktikan dengan lewatnyawaktu saja, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkarjanji) kepada Penggugat, oleh karena itu, dalam hal Tergugat melakukanwanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 8.2.2 SKPP,mewajibkan Tergugat dengan segera dan seketika melakukan pembayaranseluruh sisa hutangnya kepada Penggugat yang totalnya adalah senilai Rp.206.674.720, (dua ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuhratus

Bahwa yang mengenai obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usahaoleh Penggugat adalah merupakan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh Tergugat denganNomor : 900/006/405.17/2013 tertanggal 02 Januari 2013 adalahsalah gugatan, karena surat tersebut hanya merupakan suratketerangan bukan merupakan surat keputusan Tergugat yangkeberadaannya didasarkan pada Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor : 00276/KEP/CV/23502/2012 yangmenetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 58 Tahun2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogodalam Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah (DPPKAD) mempunyaitugas menyelesaikan masalah perbendaharaan belanja pegawaidan ganti rugi serta memproses Surat Keterangan PemberhentianPembayaran (SKPP);20 no nnn cnn cn cence en neces.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwapenerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran(SKPP) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan apabila Tergugat tidakmengeluarkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran(SKPP) tersebut, sedangkan Surat Keputusan dari Kepala BadanKepegawaian Negara yang menetapkan Pemberhentian denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah terbit, maka Tergugatakan dipersalahkan karena sebagai kKewenangannya tidak segeramenerbitkan

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran(SKPP) yang dapat mengakibatkan kerugian negara ; Jadi, sudah jelas sekali disini bahwa penerbitan Surat KeteranganPemberhentian Pembayaran (SKPP) oleh Tergugat didasarkanatas terbitnya SK Pensiun dari Kepala Badan KepegawaianNegara kepada Penggugat dan atas kewenangan Tergugat yangdiberikan oleh ketentuan atau peraturan perundangundanganyang berlaku; an nnn nnn nnn nnn nine.

Pasal Yang Dilanggar Oleh Penggugat Berdasarkan PerjanjianPembiayaan.Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukanpembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke4 yang jatuhtempo sejak tanggal 29/05/2020 sampai dengan gugatan sederhanaini diajukan.Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan(untuk selanjutnya disebut SKPP) (Bukti P2), menyatakan:Setiap peristiwa dibawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasiberdasarkan Peranjian ini: Debitor tidak membayar jika atau saatjatuh

tempo salah satu angsuran atau angsuranangsurannyaatau kewayjibankewajiban lainnya yang timbul berdasarkanPenanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktusaja.Pasal 8.2.2 SKPP (Bukti P1), menyatakan:DEBITOR tanpa menundanunda harus segera membayar seluruhjJumlah yang terhutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk tetapitidak terbatas pada:Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No.31/Pdt.G.S/2020/PN.

:(i) Sisa Hutang Pokok yang wajib dibayar Tergugat senilai Rp. 200.754.000,(dua ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan(i) Denda karena keterlambatan pembayaran angsuran per tanggal 7Agustus 2020, yaitu:Angsuran ke4 (jatuh tempo tanggal 29/05/2020), keterlambatan 70 hari,senilai Rp. 493.080,;Angsuran ke5 (jatuh tempo tanggal 29/06/2020), keterlambatan 39 hari,senilai Rp. 274.716,;Angsuran ke6 (jatuh tempo tanggal 29/06/2020), keterlambatan 9 hari,senilai Rp. 63.396, ;Pasal 4.3 SKPP

Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 2010605218 tertanggal 10 Februari2020 berikut dan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan danLampiran Angsuran ( Bukti P2).Keterangan singkat :Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dengan No.:2010605218 tertanggal 10 Februari 2020 (SKPP), Tergugat memilikikewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggaljatuh tempo yang telah ditentukan untuk setiap bulannya berdasarkanHalaman 4 dari 11 Halaman Putusan No.31/Pdt.G.S/2020/PN.

Berdasarkan Pasal 8.1.1SKPP, dalam hal Tergugat berhenti membayar angsuran yang cukupdibuktikan dengan lewatnya waktu saja, membuktikan bahwa Tergugat telahmelakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.Oleh karena itu, dalam hal Tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji)kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 8.2.2 SKPP, mewajibkan Tergugatdengan segera dan seketika melakukan pembayaran seluruh sisahutangnya kepada Penggugat yang totalnya adalah senilai Rp.201.586.000, (dua ratus satu juta

Menyatakan Batal :

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1247/KPTS/M/2021, tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Berupa Penipuan, atas nama ANUAR SADAT, S.T NIP. 197105162007101002 Pangkat/Golongan Penata (III/c);

- Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : Ku.02.02/skpp/2022

/14, tanggal 9 Maret 2022, Perihal: Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama ANUAR SADAT, S.T NIP. 197105162007101002, Pangkat/Golongan Penata (III/c);

3.

Mewajibkan Tergugat II Untuk Mencabut Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : Ku.02.02/skpp/2022/14, tanggal 9 Maret 2022, Perihal: Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama ANUAR SADAT, S.T NIP. 197105162007101002, Pangkat/Golongan Penata (III/c);

5.

Nasabah MUHAMMADSALEH tertanggal SKPP : 27 Juni 2019;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/39/I/2021/BMKode .F232 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bonea Makmur Kab.Kepulauan Selayar, tertanggal 21 Januari 2021;Bahwa berdasarkan Formulir pelaporan kematian Kode .F2.28 yangditanda tangani olen Pemohon sendiri tertanggal 21 Januari 2021;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penguburan No. 40/I/2021/BM yangditanda tangani oleh Kepala Desa Bonea Makmur Kab.

Nasabah MUHAMMAD SALEHtertanggal SKPP : 27 Juni 2019 yang dimiliki oleh Pemohon;Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan TahunKelahiran MUHAMMAD SALEH almarhum (Orang Tua) Pemohon padaKartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) untuk disesuaikan denganHalaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/PDT.P./2021.

Nasabah MUHAMMAD SALEH tertanggal SKPP : 27Juni 2019;3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa pada hari pada hari hari Senin tanggal 29 Maret2021, Pemohon Menghadap Sendiri dan setelah permohonannya dibacakanPemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti Surat di persidangan, yaitu:1.

Atasnama MUHAMMAD SALEH dengan tanggal SKPP 27 Juli 2019, diberi tandaalat bukti (P6);Fotokopi Fromulir pelaporan Kematian, atas nama yang Mati MUH.SALEHyang meninggal pada Selasa 12 Januari 2021, ditandatangani LAHMUDDIN,pada tanggal 21 Januari 2021, telah diperlinatkan aslinya, diberi tanda alatbukti (P7);Fotokopi Surat Keterangan Penguburan/Pemakaman, atas namaMUH.SALEH, yang dimakamkan tanggal 13 Januari 2021 ditandatanganiKepala Desa Bonea Makmur, tanggal 21 Januari 2021, telah diperlihatkanaslinya

Nasabah MUHAMMADSALEH tertanggal SKPP : 27 Juni 2019;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mendukung dalildalilpermohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti Suratsurat,sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P9, serta 2(dua) orang saksisaksi, yaitu Saksi Patriadi Sawal dan Saksi Fitriani:Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/PDT.P./2021.