Ditemukan 37 data
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soeriaatmadja pada bukunya yang berjudul PenelitianAspekAspek Hukum dalam Penyelesaian Piutang Negara mengatakan:"..dengan pemerintah melakukan penyertaan modal berupa sahamdalam perseroan pada saat itu imunitas publik dari negara hilang danterputus hubungan hukumnya dengan keuangan yang telah berubahmenjadi saham dan pedoman pada UndangUndang Perseroan Terbatasyang berlaku.
1381 — 1695
Soeriaatmadja, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimanaSurat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03136 tertanggal 10 Juni 2016 yang berkantor di WIBHISANA ANDPARTNERS LAW OFFICE beralamat di Sovereign Plaza, Jl. TBSimatupang Kav. 36 Jakarta Selatan 12340;e. A. Ismail Irnwan Marzuki, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftarsebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor :Hal.12 Putusan Homologasi No.1 42/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.
Soeriaatmadja, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimanaSurat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor. AHU.AH.04.03136tertanggal 10 Juni 2016 yang berkantor di WIBHISANA AND PARTNERSHal.13 Putusan Homologasi No.1 42/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt. PstLAW OFFICE beralamat di Sovereign Plaza, Jl. TB Simatupang Kav. 36Jakarta Selatan 12340;e. A. Ismail Irnwan Marzuki, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimanaSurat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor.
591 — 258
Soeriaatmadja, SH, para Advokat pada Kantor Hukum Soeriaatmadja & Partners, beralamat diJalan Karawitan No. 85 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2015; selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT.Terhadap:1. Michael S.
138 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
SoeriaAtmadja,S.H., berpendapat:"Dalam hal pendirian perseroan terbatas, pemerintah tidak dapat bertindakmenggunakan kekuasaan dan kewenangan publiknya untuk mengaturmengelola perseroan. Hal mana disebabkan keikutsertaan pemerintahdalam perseroan bertindak sebagai badan hukum privat sehinggaHalaman 17 dari 34 hal.Put.
89 — 58
Juli2005 Nomor Urut 2 No Peta 1, dari tanah iniseluas 4.317 M2 telah diberikan untukkepentingan jalan dan jembatan arteri, tercatattanggal 23 Nopember 2005 ; Blokir dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya surattanggal 14122005 Nomor Pol B/11993/X1I1/2005,terhitung sejak tanggal 21 12282005 (tanggal diterimanya surat) berlaku sampaitanggal ...... (30 hari kedepan) ;Pencatatan blokir, blokir bersama sama M.268 +269 + 270 + 271 + 272 / Rawamangun dari EddiRosadie Soeriaatmadja, surat tanggal 2282006Nomor
126 — 2161 — Berkekuatan Hukum Tetap
SoeriaAtmadja, SH. (ahli hukum anggaran negara) dengan mendasarkan diri padapandangan Van der Vlies, berpendapat bahwa UU tentang APBN tidak: dapatdiuji diMahkamah Konstitusi. Jika dirangkumkan, maka hal tersebut dapatdikaitkan dengan dua pertimbangan. Pertama, tidak: ada pihak, apalagiwarga negara biasa yang dapat dianggap mempunyai legal standing untukmenjadi Pemohon pengujian UU tentang APBN itu.
202 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soeriaatmadja, S.H., dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Wibhisana & Partners, berkantor di Sovereign Plaza Lantai15 Suite B, Jalan T.B. Simatupang, Kavling 36, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016;Termohon Kasasi dahulu Termohon/Keberatan;Dan:1. IINSUWARNI, bertempat tinggal di Batam, Komplek Citra BatamBlok.C Nomor 12;2. ROSNA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batam,Komplek Windsor Park Blok.
132 — 33
Bachtiar Soeriaatmadja, yang pada saat itu menjabat selaku CreditDepartemen Head Bank Persyarikatan Indonesia.Bahwa oleh karena usaha ini sangat menjanjikan, Penggugat merasa perlu danberencana untuk membuat atau menyewa tempat pengolahan ikan tuna sendiri.Namun untuk itu diperlukan dukungan finansial dari kreditur.Bahwa berbekal dukungan dan tawaran dari pihakpihak Tergugat I yang merupakanpengambil keputusan tersebut, maka Penggugat melakukan survey ke daerahdaerahsentra penangkapan ikan tuna,
127 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
SoeriaAtmadja, S.H., berpendapat "Dalam hal pendirian perseroan terbatas,pemerintah tidak dapat bertindak menggunakan kekuasaan dankewenangan publiknya untuk mengatur mengelola perseroan.
47 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
SoeriaAtmadja SH., bahwa perbuatan pihak BPKP dan pihak Kepolisian dapatdikategorikan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatigoverheidsdaad) yang telah menimbulkan kerugian secara materiil dannon materill terhadap instansi maupun pejabat yang diperiksa.
77 — 12
Soeriaatmadja No.2 Sumedang, berdasarkan SuratKuasa Khsus Nomor 180/32/HUK/2014 tanggal 4 April 2014, yanguntuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;18.DEDE SH, NOTARIS (PPAT) KABUPATEN SUMEDANG, yangberalamat di Jalan Raya Tanjungsari Sumedang KabupatenSumedang yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;19.CHRISTY SUKMIATI SUTADIKUSUMAH, SH NOTARIS (PPAT),beralamat di jalan Raya Cigending Kelurahan Kota Kulon, KecamatanSumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, yang untuk selanjutnyadisebut
Soeriaatmadja No.2 Sumedang, berdasarkan SuratKuasa Khsus Nomor 180/93.a/HUK/2014 tanggal 30 Juni 2014,yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;24.KEPALA DESA CIPTSARI KECAMATAN PAMULIHAN, beralamatdi Jalan Rancakalong No.07, Dusun Ciayunan Rt.02 Rw.01, DesaCiptasari, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, yang untukselanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;25.ASEP SOBUR, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT 003Rw.004, Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, KabupatenBandung
Pembanding/Penggugat II : Lili Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat III : Amislan Surbakti Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IV : Sukiyati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat V : Albert Sagala Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VI : Tongozatulo Giawa Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VII : Jaswadi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat VIII : Junis Aritonang Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat IX : Mieke Dumasary Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat X : Duma Raya Pakpahan Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XI : Bori Buhori Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XII : Adrianus Musila Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIII : Hj Sahati Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XIV : Sapran Adi Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XV : Sonang Harahap Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Pembanding/Penggugat XVI : Subur Diwakili Oleh : TEO REFFELSEN SH
Terbanding/Tergugat I : Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat XXII : Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat XXIII : Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
130 — 82
SoeriaAtmadja,S.H. (dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 2007,Hal. 8485) yang menyatakan bahwa:BUMN merupakan badan hukum perdata yang tidak memilikikewenangan publik, dimana kekayaan negara yang menjadi modaldalam bentuk saham dari badan usaha tersebut tidak lagi merupakankekayaan negara, tetapi telah berubah status hukumnya menjadikekayaan badan usaha tersebut.
115 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soeriaatmadja selaku GeneralManager PT.
241 — 154
Asconusa Air Transport adalah sebuah badan hukum yangdidirikan berdasarkan hukum Indonesia yang diketahui bergerak di bidangpenerbangan.Komposisi pemegang saham Tergugat V adalah: Doddy Gautama /Tergugat VII : 30% PT Sarana Sangkuriang Sakti : 70%Sedangkan susunan terakhir Dewan Direksi dan Dewan KomisarisTergugat V adalah sebagai berikut: Presiden Komisaris : Doddy Gautama / Tergugat VII Komisaris : Hernandi Putra Prasetia Komisaris : Aditya Putra Soeriaatmadja Direktur : Herry SunardiTergugat VI
179 — 66
SOERIAATMADJA, SH.
365 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
SoeriaAtmadja dalam persidangan tingkat pertama yang pada intinyamenerangkan sebagai berikut :1. Status hukum YPPI adalah Badan Hukum Privat dan BankIndonesia adalah badan hukum publik, yang tata cara pengelolaandan pertanggungjawaban keuangannya berbeda ;2. Keuangan Bank Indonesia merupakan kekayaan Negara yangdipisahkan dari kekayaan Negara, sehingga sistem keuangan BankIndonesia tidak terikat kepada sistem keuangan APBN, khususnyaUU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.
185 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soeriaatmadja, SH dan Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.ENG, oleh karenaitu dengan tidak dipertimbangkannya keterangan para Ahli tersebut, makamasih ada fakta dan keadaan yang belum dipertimbangkan, makakekurangan itu dapat mengakibatkan batalnya putusan a quo ;5.