Teguh Priyo Sadono, MSi. selaku Anggota ;Bahwa setetah Terdakwa dan Team Perumus Statuta tersebut berhasilmembuat Statuta baru yang disebut Statuta Tahun 2002, maka Statuta yangdibuat oleh Terdakwa yang sebenarnya tidak berhak dan tidak berwenangtersebut telah menghasilkan Statuta yang tidak sama lagi dengan KonsepStatuta yang dibuat oleh Team Penyempurnaan Statuta 1998 sekaligusmenghasilkan Statuta yang justru bertentangan dengan ketentuanPerundangundangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan

Wahyudi Noor Saleh,serta merasa sudah memiliki Statuta 2002 yang seolaholeh Statuta itu aslidan tidak dipalsukan, maka Terdakwa berani memberlakukan StatutaUniversitas Dr.

Legalisir draft Statuta yang cover depannya adadisposisi (tulisan tangan) dari Drs.Mumoto tertg! 1 Desember 2001;1 (satu) buku Statuta Universitas Dr.

No. 519 K/Pid/200814.Berita acara rapat senat tentang keputusan menyutujui konseppenyempurnaan statuta Unitomo 2002 tanggal 15 Juni 2002 ;15.Keputusan senat Unitomo tanggal 8 Agustus 2002 tentangpemberlakuan Statuta Unitomo 2002 ;16.Daftar hadir rapat senat tanggal 8 Agustus 2002 tentangpemberlakuan Statuta Unitomo 2002 ;Ill Kewenangan Pengelolaan Keuangan oleh Rektor Menurut PP 60 Tahun1999, Statuta 1998, Statuta 2002 dan Hasil Audit Pengelolaan keuanganoleh Rektor :9.

Bertentangan dengan peraturanperundangundangan karena:Pertama: ketentuan mengenai tata cara pemilihan Dekan menurutPermendikbud a quo diatur dalam Statuta Unkhair. Dalam hal belum diaturdalam Statuta maka diatur dan ditetapkan oleh Senat Unkhair dimanaproduk hukumnya adalah Peraturan Senat Unkhair.

Larangan bertindak sewenangwenang;Ketiga: tidak ada satu pasalopun dalam Permendikbud a quo maupunKepmendiknas a quo, yang mengatur adanya tahap pemilihan Dekanoleh Senat Fakultas Bersama Rektor/Tergugat;Keempat: kedudukan Statuta sebuah perguruan tinggi adalah sebagaikonstitusi/undangundang dasarnya perguruan tinggi yangbersangkutan. Demikian pula Statuta Unkhair.

Oleh karenakedudukannya itu maka setiap produk hukum baik yang ditetapkan olehSenat Unkhair, Rektor/Tergugat maupun pejabat lainnya di lingkunganUnkhair tidak boleh bertentangan dengan Statuta Unkhair;12.

Halini sesuai pula dengan Pasal 16 ayat (4) Kepmendiknas No.026/0/2005 Tentang Statuta Universitas Khairun yang menyatakan :Rektor mengangkat dan memberhentikan Dekan dan PembantuDekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atauTindakan;Bahwa Termohon Kasasi melanggar kewajibannya dengan tidakmematuhi prosedur pembuatan keputusan, yaitu perbuatan TermohonKasasi menambah tahap pemilinan Dekan bersama Rektor di manatahap ini tidak pernah diatur dalam Permendikbud No. 33 Tahun 2012dan Statuta Unkhair;5.

Bahwa pada tanggal 27 November 2017 telah dilaksanakan RapatSenat Terbuka Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangidengan agenda Pembahasan Implementasi Statuta Pasal 33 danPasal 34 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas SamRatulangi.

Adapun hasil Rapat Senat Fakultas Pertanian Unsrat,sebagai berikut : Statuta Pasal 33 huruf (g) sudah selesai dibahas, dan diterimadengan baik oleh forum Rapat Senat Fakultas PertanianUnsrat. Pasal 34 ayat (2) tentang tahapan pengangkat dekan dilakukanpaling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa jabatan Dekanadalah 24 Februari 2018.

Maka Ketua Senat dan ataspersetujuan peserta rapat memutuskan proses pengangkatanDekan Fakultas Pertanian Unsrat Periode 20182022, bataldilaksanakan karena bertentangan dengan Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi.

Bahwa berdasarkan adagium point de interest point de actionmaka dalam jabatannya sebagai Ketua Senat Faper (videketentuan Pasal 19 Statuta Unsrat) Penggugat tidakberkepentingan untuk memohon pembatalan Objek Sengketasebagaimana petitum gugatan a quo.

Bukti T8 : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RINomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas SamRatulangi, tertanggal 30 Desember 2011 (FotokopiSesuai dengan Fotokopi)9.

Demikian pulamenurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Statuta Universitas Darul UlumJombang Tahun 2014, bahwa yang berwenang mengangkat danmemberhentikan Senat Universitas adalah Rektor, akan tetapi faktanyaSenat Universitas diangkat oleh Ketua Senat. DENGAN DEMIKIAN,maka senyatanya didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadipelanggaran administrasi dalam hal pengangkatan Senat Universitas,khususnya melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Statuta UniversitasDarul Ulum Jombang Tahun 2014;.

Bahwa senyatanya, antara Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf : c,dengan Ketentuan Pasal 19 ayat (5) huruf : g, Statuta Universitas DarulUlum Jombang Tahun 2014 tersebut, terdapat konflik norma dankonflik kewenangan sebagai akibat dari campuraduknya kewenanganantara kewenangan atributie dengan kewenangan delegatie.

Berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR/283 RBgPenggugat berkewajiban untuk membuktikan dalildalilnya tersebut ;1)Tentang keabsahan pembentukan Senat Universitas Darul Ulum Jombang ;Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan pembentukan SenatUniversitas Darul Ulum Jombang, maka yang harus dijadikan pedomanadalah Statuta Universitas Darul Ulum Jombang yang berlaku pada saatdilakukan pembentukan Senat ;Menimbang bahwa yang dimaksud statuta menurut Kamus BesarBahasa Indonesia (KKBI) Online adalah anggaran

Sedangkan pemilihnan Rektor berlangsung pada bulan Maret2018.Menimbang bahwa dalam kurun waktu sejak 14 Mei 2014 sampaiMaret 2018 tidak ada perubahan terhadap Statuta 2014 ;Menimbang bahwa oleh karena itu Statuta yang berlaku adalahStatuta 2014, sehingga mekanisme pembentukan Senat Universitas DarulUlum Jombang sebagaimana yang menjadi pokok sengketa dalam perkaraini juga harus berpedoman pada Statuta yang saat itu berlaku, yaitu StatutaTahun 2014 ;Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dan membuktikan

Senat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.Menimbang bahwa berkaitan dengan pembentukan SenatUniversitas, berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) Statuta Tahun 2014Keanggotaan Senat Universitas terdiri dari dosen tetap bergelar GuruBesar, Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas dan dua orang dosen tetapperwakilan dari masingmasing fakultas.Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan pasal 19 ayat (2) dan(3) Statuta 2014, berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, dapatdisimpulkan mengenai

Tahun 2017, sesuaidengan surat nomor : 30/l2/STIEPR/IV2018, perihal PenolakanTerhadap Statuta Tahun 2017, tertanggal 26 Februari 2018.Bahwa penolakan Penggugat terhadap Statuta 2017 bukanlahdikarenakan isi atau materi dari Statuta, melainkan disebabkan oleh :1) Bahwa adanya pelanggaran terhadap surat perjanjiankesepakatan antara yayasan dan penyelenggara yang ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2018 di rumah Ketua SenatDosen (Dr.

,MH.), yang dibicarakan secaralisan bahwa statuta akan dibuat sesuai prosedur daripenyelenggara, senat dosen baru dibawa dalam rapat yayasanuntuk disepakati bersama.Hal. 8 dari 43 halaman Putusan 11/G/2018/PTUN.PLK14.15.2) Bahwa penyusunan statuta tahun 2017 tidak melalui proses yangbenar sesuai dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 12Tentang Pendidikan Tinggi serta Panduan Penyusunan statutaPTS yang disampaikan oleh Direktorat Kelembagaan danKerjasama Dirjen Dikti Kemdikbud.3) Dalam proses penyusunan

Dan Statuta 2017 juga adalah sah.Bahwa penolakan terhadap statuta 2017 oleh penggugat (YudiPungan) adalah pelanggaran berat oleh Ketua STIE Palangka Rayamasa bakti 20142018 oleh sebab itu wajar dan patut Yayasanmemberikan peringatan keras dan terakhir, yang sebelumnya jugaHal. 19 dari 43 halaman Putusan 11/G/2018/PTUN.PLKsudah diberikan peringatan oleh yayasan.

Perihal Menerima danmentaati/menolak tidak mentaati Peraturan Statuta dan PeraturanKepegawaian 2017.

AlumniSarjana Ekonomi Indonesia Palangka Raya No. 259/YPSEI/V/2018tanggal 23 April 2018 adalah sah dan mengikat, karena telah sesuaidengan Peraturan Statuta yang mengangkat dan memberhentikanPimpinan/Ketua STIE Palangka Raya adalah Yayasan.Dasar:a.

Pelanggaran Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas IndonesiaA.

Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas,maka jelaslah pencalonan dan pengangkatan Tergugat IlIntervensi Il sama sekali tidak melanggar ketentuan Pasal 23 ayat(3) PP Statuta UI;ill. Pencalonan dan Pengangkatan Tergugat II Intervensi IIITidak Melanggar Ketentuan Pasal 23 Ayat (3) PP Statuta UIa.

Rujukanketentuan Pasal 40 ayat (4) PP Statuta Ul yang disebutkandalam Surat Rektor sama sekali tidak meniadakan usulan dariSenat Akademik atas namanama Anggota Majelis WaliAmanat terpilih. Pasal 40 ayat (4) PP Statuta Ul merupakanketentuan tentang anggaran pelaksanaan tugas SenatAkademik dibebankan pada Universitas Indonesia.

PP Statuta UI;C.

Jadi softskill berbicara lebin pada kualitas manusia, dimana yang menjadiinduknya adalah kecerdasan spiritualnya; Bahwa rasa keadilan itu memenuhi rasa keadilan sosial, tidak bisadisamakan, makanya tidak berbanding lurus dengan jenjangpendidikan seseorang; Bahwa Statuta, dalam hal ini yang dimaksud adalah statuta UI yangada dalam PP.

Tergugat dengan tegas menyangkal semua dalil Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugat tidak berwenang memberhentikan Penggugat sebagai KetuaSTAIPANA karena dianggap melanggar STATUTA STAIPANA. Penggugattelah membaca STATUTA dengan cara sepotongsepotong dan memilihmilihpasal yang menguntungkan dirinya sendiri.

Dalam surat gugatan setidaknya 6kali Penggugat menyebutkan STATUTA STAIPANA dan telah pula nyata danjelas bahwa Penggugat pun tunduk dan mengakui berlakunya STATUTA, haltersebut tercermin dalam surat gugatan diantaranya :bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penggugat sebagai ketua Sekolah TinggiAgama Islam Pancawahana (STAIPANA) Bangil dalam melaksanakan tugasnya untukperiode tahun 20102014 berpedoman pada statuta Sekolah Tinggi Agama IslamPancawahana (STAIPANA) Bangil tahun 2011 tanggal 02 Mei

, bukankah jelas tersuratbahwa dasar diterbitkannya SK tersebut adalah STATUTA. Bahkan dalam naskah SKrevisi sebagaimana diuraikan dalam posita Para Tergugat angka 18 diatas dasarhukumnya pun tetap mengacu pada STATUTA. Ada apa gerangan sehingga Penggugattidak mempelajari dahulu isi/materi SK yang digugat?. Apakah hanya karena perkara iniadalah perkara perdata lantas yang materil diabaikan dan hanya fokus pada yang formilformil saja?

Berdasarkan bukti yang cukup dapatdibuktikan bahwa Penggugat selaku Ketua STAIPANA melakukansejumlah pelanggaran yang diatur dalam ART Yafinu, PedomanKetenagaan dan STATUTA STAIPANA ;.

Keterlibatan Tergugat I, II,Ill, IV adalah karena permintaan tergugat V dan turut tergugat Ijusteru karena Tergugat V dan Turut Tergugat I menyesuaikandengan ketentuan dalam STATUTA ;Bahwa Para Turut Tergugat sangat keberatan dimana Penggugatselain tidak menggunakan STATUTA secara utuh, menghilangkanpula kedudukan ART dan Ketentuan Pedoman KetenagaanYayasan yang benarbenar berlaku dan wajib ditaati oleh301.Penggugat dan Para Tergugat.

Ansoruddin,MP) yang masih berpangkat sebagai AsistenBahwa alasan Tergugat tersebut bertentangan dengan Statuta Universitas Asahan,sebab dalam Statuta Universitas Asahan Tahun 2008 tidak ada diatur tentangpangkat seorang Pejabat Rektor. Dengan demikian alasan Tergugat tersebutadalah alasan yang dicaricari ;Bahwa dalam Pasal 42 point 9 Statuta Universitas Asahan tahun 2008disebutkan : Bilamana Rektor berhalangan tetap, Senat Universitasmengusulkan Pejabat Rektor kepada Yayasan Universitas Asahan.

Surya Murni Yunus, MT terpilih sebagai Dekan Fakultas TeknikUniversitas Asahan untuk periode 20132017 ;32 Bahwa proses pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Asahan Definitiftelah melanggar hukum serta melanggar Statuta Universitas Asahan Tahun 2008.Oleh karena itu sangat beralasan hukum Pemilihan Dekan Fakultas TeknikUniversitas Asahan dan hasil pemilihan Ir.

Universitas/institutyang bersangkutan ;6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) Statuta UniversitasAsahan tahun 2008 menentukan bahwa Dekan diangkat dandiberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senatfakultas ;Bahwa adapun kronologis, sebab kenapa Tergugat menerbitkanKeputusan Nomor : 78/PKTSUNA/2013 bertanggal 11 Januari 2013tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan FakultasTeknik Universitas Asahan yang menjadi obyek sengketa a quo, dapatdijelaskan sebagai7.1

(Bukti P7) ;8 Fotocopy Surat Pernyataan Mahasiswa Fakultas Teknik UniversitasASA AN. 0... cece cece cece cece ee eee eee eeeeeseeeeeeeeseseeees (Bukti P8) ;9 Fotocopy Statuta Universitas Asahan Tahun 2008.......

(Bukti T14) ;15 Fotocopy Statuta Universitas Asahan2008............e cece (Bukti T15) ;16 Fotocopy Surat Koordinasi PerguruanTinggi Swasta WilayahI, bertanggal 21Nopember 2012 Nomor 552/K1.2.1/2012,Hal mohon penjelasan, kepada 1.

pokoknya terkait dengan masalah Draft StatutaUniversitas Proklamasi 45;Perlu penggugat jelaskan disini, pada tanggal 26 Desember 2020, diadakanrapat oleh Rektor Universitas Proklamasi 45 bersama dengan TERGUGATdan Senat Universitas Proklamasi 45 incasu Penggugat terkait draft StatutaUniversitas Proklamasi 45 yang telah dibagikan tersebut kepada seluruhSenat Universitas Proklamasi 45 ;Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Smn26.27.28.29.30.31.32.Bahwa pembahasan Draft Statuta

setiap statutaperguruan tinggi disesuaikan dengan ketentuan DIKTI yang baru ;Bahwa di dalam rapat tersebut, Penggugat selaku anggota Senat danbeberapa anggota senat universitas lainnya mengajukan usul dan pendapatmengenai isi dari pasalpasal yang tercantum dalam Draft StatutaUniversitas Proklamasi dimaksud yang telah dirumuskan oleh tim perumusyang dibentuk oleh Rektor dan atau Tergugat ;Namun, usulan dan pendapat dari Penggugat dan beberapa anggota SenatUniversitas Proklamasi 45 terhadap draft Statuta

Sehingga, beberapa anggota Senat UniversitasProklamasi 45 dan Penggugat melakukan walk out dari rapat tersebut.Karena, pembahasan Draft Statuta dalam rapat dimaksud dilakukan tidakdisesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;Bahwa dikarenakan pembahasan draft Statuta Universitas Proklamasi 45dimaksud, tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yangberlaku, MAKA, 23 orang Anggota Senat Universitas Proklamasi 45melayangkan surat kepada TERGUGAT, Rektor Universitas Proklamasi 45dan Kepala

halhal diluar materi statuta sehingga adalah wajar apabila KetuaSenat selaku pimpinan Rapat hanya dapat menampung usulanusulanyang tidak berkaitan langsung dengan materi statute ;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 29 yang padaintinya menyatakan bahwa pembahasan draft statuta tidak dilakukansesuai prosedur; dalil tersebut adalah tidak benar karena mekanismedan proses penyusunan statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakartatelah sesuai dengan pedoman penyusunan Statuta Peraturan MenteriRiset

, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan StatutaPerguruan Tinggi Swasta; yaitu mulai dari Penerbitan Surat KeputusanRektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarata Nomor032/SK.Rek/UP/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim PenyusunRancangan Statuta UP45 Yogyakarta pada tanggal 9 April 2020,dilanjutkan dengan rapatrapat Tim Perumus, sampai kepada RapatDraft Statuta antara Yayasan, Tim Perumus dengan seluruh anggotaSenat pada tanggal 26 Desember

Peraturan Pokok Karyawan periode20122014 dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja ;17.Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 65 huruf (d) tentang Pelanggaranyang dapat mengakibatkan PHK dengan alasan Mendesak, Peraturan PokokKaryawan periode 20122014 yang berbunyi :Huruf (d) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan, baik lisanmaupun tertulis ;Hal. 4 dari 16 hal.Put.Nomor 41 K/Pdt.SusPHI/201418.Bahwa Tergugat juga melanggar Pasal 55 tentang Kode Etik dan Pasal 56tentang Sanksi, ayat (1) dan (2) Statuta

Terhadap Anjuran a quo secara tegas Penggugat telahmenyatakan menolak ;21.Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 65 huruf (d) tentang Pelanggaranyang dapat mengakibatkan PHK dengan alasan Mendesak, Peraturan PokokKaryawan periode 20122014 dan Pasal 55 tentang Kode Etik dan Pasal 56tentang Sanksi, ayat (1) dan (2) Statuta IKPIA (ABFIll) Perbanas, sehinggacukup alasan secara hukum apabila Tergugat diputus hubungan kerjanyatanpa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak ;22.Bahwa

Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 15 tentang Tata Tertib Kerjabutir 2 huruf (i), Pasal 65 huruf (d) tentang Pelanggaran yang DapatMengakibatkan PHK dengan alasan Mendesak, Peraturan Pokok Karyawanperiode 20122014 dan Pasal 55 tentang Kode Etik dan Pasal 56 tentangSanksi, ayat (1) dan (2) Statuta IKPIA (ABFIl) Perbanas ;3.

Bahwa perlu Judex Juris ketahui, Peraturan Pokok Karyawan periode 20122014 IKPIA Perbanas dan Statuta IKPIA (ABFIl) Perbanas secara tegas danjelas telah mengatur Tata Tertib Kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal15 tentang Tata butir 2 huruf (i) yang menyebutkan "Karyawan wajibmelaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya olehLembaga dengan mengikuti dan mematuhi semua petunjuk dan/atauinstruksi yang diberikan oleh atasan dsn/etsu Pimpinan.

Dan terhadapkaryawan yang nyatanyata terbukti melanggar larangan termasuk apabilapelanggaran tersebut termasuk dalam kategori larangan dan pelanggaranHal. 8 dari 16 hal.Put.Nomor 41 K/Pdt.SusPHI/2014dengan sanksi pemutusan hubungan kerja, maka Pemohon Kasasi akanmemberi sanksi tegas sampai Pemutusan Hubungan Kerja ;Bahwa Pemohon Kasasi sangat menjunjung tinggi kaidahkaidah moral,kesusilaan, kejujuran, kKebenaran dan kaidahkaidah keilmuan serta kaidahprofesi" (vide Statuta IKPIA Pasal 55 tentang Kode

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1)Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun2013 Tentang Statuta Universitas, maka Dekan diwajibkan untukmengusulkan nama Wakil Dekan ke Rektor tapi karena namanama yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadiamanahkan Pasal 28 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun2013 Tentang Statuta Universitas, Dekan Fakultas Teknikmengusulkan Pelaksana Tugas Wakil Dekan Fakultas

Dalam hukum yang diperlukan adalah bukti,bukan kesan. ;4.Terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 3 yang padapokoknya menyatakan sebutan Pelaksana Tugas Wakil Dekantidak diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta UniversitasBengkulu dapat dijawab sebagai berikut;A@.ccss Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Bengkulu tidakmengatur sebutan Pelaksana

Dengandemikian tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Pasal40 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 75 Tahun 2013 Tentang Statuta UniversitasBengkulu.

syaratnya minimalLektor dan itulah yang menjadi pertimbangan kita;Bahwa sepengetahuan Saksi 45 ayat 1 pada Statuta bahwa WakilDekan diangkat berdasarkan usul dari Dekan pada statuta JabatanWakil Dekan itu selesai pada saat masa Jabatan Dekan habis,artinya tidak ada wakil Dekan yang akan membantu Dekanterpilih yang baru untuk melaksanakan tugas, jadi otomatisDekan terpilih yang baru akan mengusulkan Pelaksana TugasWakil Dekan untuk membantunya dalam mewujudkan Visi danMisi Dekan terpilih yang baru

syaratnya minimalLektor dan itulah yang menjadi pertimbangan kita;Bahwa sepengetahuan Saksi 45 ayat 1 pada Statuta bahwa WakilDekan diangkat berdasarkan usul dari DekanPada statuta JabatanWakil Dekan itu selesai pada saat masa Jabatan Dekan habis,artinya tidak ada wakil Dekan yang akan membantu Dekanterpilih yang baru untuk melaksanakan tugas, jadi otomatisDekan terpilih yang baru akan mengusulkan Pelaksana TugasWakil Dekan untuk membantunya dalam mewujudkan Visi danMisi Dekan terpilih yang baru

Yuliana Bae;Bahwa sejak itulah Penggugat secara sah menjadi Dekan Fakultas IImu Sosial danIImu Politlk Universitas Timor dan selama Penggugat memangku jabatan DekanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor selama + 5 bulan,Penggugat telah menjalankan tugastugas sebagai seorang Dekan Fakultas IlmuSosiai dan IImu Politik Universitas Timor dengan baik/tanpa cacat sesuai dengantugastugas sebagai seorang Dekan, sebagaimana diatur dalam Statuta Universitas;Selanjutnya pada tanggal 29 Januari

Anton Berkanis, M.Hum. sebagaiorang per orang dari pada lembaga adalah suatu penafsiran yang tidak beralasankarena yang dilakukan oleh Senat sematamata adalah untuk mengkritisitindakan yang tidak sesuai, dengan Statuta Universitas Timor yang dilakukanoleh Yayasan terhadap Rektor yang melekat dalam diri pribadi Drs. AntonBerkanis M.Hum, bukan kepada Drs, Anton Berkanis, M.Hum, sebagai pribadi,seperti yang dituduhkan kepada saya;c.

Didalam Statuta Universitas Timor tidak ada pasal yang mengatur bahwaseorang Penjabat Rektor dapat memberhentikan Dekan di LingkunganUniversitas Timor;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, menurut Penggugat alasanPemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan I!mu PolitikUniversitas Timor tidak berlasan hukum, sebab dalam Statuta Universitas Pasal 16ayat 5 (lima) menyatakan:Hal. 3 dari 21 hal. Put.

Statuta Universitas Timor;b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;c.

Yuliana Bae, dari Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik pada UniversitasTimor, jelasjelas bertentangan dengan Statuta Universitas Timor17dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentangPendidikan Tinggi, faktanya Pemohon Kasasi diberhentikan dariJabatan Dekan pada Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik padaUniversitas oleh seorang Pejabat Rektor yang tidak dilakukanproses sebagaimana dimaksud dalam statuta Universitas Timor danPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dan oleh karenanyaPertimbangan

Simalungun telah mengeluarkan SuratKeputusan Nomor.07/B.02/SenatUSI/2012 dan surat keputusan tersebut telahsesuai dengan Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 ;Bahwa Bakal Calon Rektor USI yang ikut dalam penyampaian visi dan misitermasuk Tergugat II Intervensi adalah Bakal Calon yang memenuhi syaratsesuai dengan Statuta Universitas Simalungun Tahun 2012 Pasal 54, dan SenatUniversitas Simalungun telah menjalankan ketentuan hukum yang berlaku danapabila Penggugat menganggap Surat Keputusan No

tetapi ada hal yang tidaklazim dalam statuta karena Panitia lebih tinggi dariyayasan ; Bahwa saksi mengatakan syarat yang di statutakhususnya Pasal 54 dipenuhi oleh Penggugatkecuali izin bebas tugas ; Bahwa saksi mengatakan Penggugat bukan dosen diUniversitas Simalungun tetapi dosen di Unimed ; 3.

tahun 2012karena pada saat itu statuta sudah selesai baru saksiCUATONSE ccccccmarnmnsemcenanediangkat sebagai anggota senat dan saksi pernahmembaca statuta itu ; Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak sebagaidosen, dosen luar biasa atau sebagai dosen tetap diUniversitas Simalungun ; Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3(tiga) orang saksinya dalam perkara ini adalah sebagai berikut ; 1.

Rektor melanggar statuta ; Bahwa saksi mengatakan seandainya ada persyaratanyang lain/berbeda harus kembali kepada statuta padasaat di senat ; Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu berita dikoranditembuskan kepada senat pada saat itu ; Bahwa saksi mengatakan yang menjadi Rektor USIsekarang adalah Drs.

, tetapi saksi tidak hapalapa tugas panitia ; Bahwa saksi mengatakan anggota senat seluruhnyaantara 28, 29 orang ; Bahwa saksi mengatakan statuta merupakan aturantertinngi di Universitas ; Bahwa saksi mengatakan ia pernah melihatAnggaran Rumah Tangga Yayasan USI ; Bahwa saksi mengatakan bab V Pasal 16 (BuktiP6) tidak satupun statuta itu merupakan hirarkhiperaturan yayasan karena itu masih draf dan belumdisyahkan dan tidak berlaku ; Bahwa saksi mengatakan senat bisa meeliminerkeputusan panitia karena

./13/1/1c/KP.07.6/133/2015 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaandan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Ambon tersebut, sehubungandengan terbitnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2015tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang kemudian olehTergugat dijadikan sebagai dasar rujukan hukum dalam menerbitkan SuratKeputusan Pemberhentian tersebut beserta lampirannya sebagaimanatertuang dalam konsideran Menimbang dictum

Hal ini telah diaturdalam Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta dalampasal 28 ayat (3) yang dijelaskan secara Eksplisit bahwa Jabatan Wakil RektorDan Dekan (para Tergugat) Mengikuti masa Jabatan Rektor (Tergugat).

IAIN yang bersifat sementara(untuk mengisi kekosongan Hukum ) sambil menunggu diterbitkannyaPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2015Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon ;e Bahwa terhadap dalil dalil Para Penggugat dalam gugatannyamempertegas secara de facto dan yuridis keputusan pengadilan TataUsaha yang telah berkekuatan hukun tetap.

Semua pihak harus menaati penerapan/pemberlakuan PMA Nomor :50 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Ambon. ;2. Masa jabatan Senat sama dengan masa berakhirnya jabatan rektorsesuai dengan Statuta tersebut ;3. Agar Rektor menetapkan kembali anggota Senat dari utusan dosenyang sudah ada dan menyampaikan ke masing masing FakulitasHalaman 20 dari 36 Putusan Nomor 4 /PDT/2018/PT.AMBuntuk menambah anggota senat utusan dosen sesuai amanatStatuta IAIN Ambon ;4.

Segera mengisi jabatanjabatan yang kosong yang dinonaktifkankarena tidak sesuai dengan prasyarat pada Statuta IAIN Ambondengan mengangkat pejabat baru yang memenuhi prasyarat sesuaiAmanat Statuta ;Dengan demikian Tergugat dalam hal ini tidak melakukan perbuatanmelawan hukum karena Tergugat bekerja berdasarkan instruksi pimpinaandalam hal ini perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RepublikIndonesia dan menjalankan PMA Nomor : 50 tahun 2015 tentang Statuta IAINAmbon tersebut ;e Bahwa sehubungan

Perlu kami tegaskan bahwa Statuta yang ditandatangai olehPenggugat adalah Statuta setelah adanya STKIP NBF; Melakukan Pencairan uang demi kelancaran urusan Yayasan yangberhubungan dengan operasional STKIP NBF atas kebijakan dariKetua Pembina Drs. Paulus Kadju (alm) untuk melakukan pengalihanbuku rekening pada Agustus 2012 dari Pengurus Yayasan (Ketua:Drs.

PAULUS KADJU (alm); Bahwa Penggugat mengatasnamakan BPH, melakukanpenandatanganan dan menerbitkan STATUTA STKIP NBFdengan Nomor: 01/YWU/X/2013 Tahun 2013 secara melawanhukum (//lega/).

Bahkan kesalahan yang paling fatal adalah waktupenandatanganan dan penerbitan SATUTA tersebut dilakukanpada tanggal 26 Oktober 2013, dimana masa jabatan atau masakerjanya sebagai Ketua BPH telah berakhir; Bahwa STATUTA asli STKIP NBF adalah STATUTA yangdikeluarkan oleh Yayasan pada Tahun 2010 dan merupakandokumen STATUTA yang dipakai saat pengusulan STKIP NBF keKemenristek Dikti di Jakarta.

Bahwa STATUTA STKIP NBF Nomor: 01/YPWU/X/2013,tertanggal 26 Oktober 2013 adalah produk illegal yang diterbitkanoleh Penggugat, sebab penerbitan STATUTA Tahun 2013 tersebuttidak berdasarkan mekanisme atau prosedur yang seharusnya dantidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalamSTATUTA asli STKIP NBF Tahun 2010, yang merupakan dokumenHalaman 29 dari 78 Putusan Nomor 21/Padt.G/2018/PN Bjwyang digunakan dalam penyelenggaraan STKIP NBF karenamerupakan dokumen STATUTA yang diusulkan ke DirektoratJenderal

Bahwa STATUTA asli STKIP NBF adalah STATUTA yangdikeluarkan Yayasan pada Tahun 2010 dan merupakan dokumenSTATUTA yang dipakai saat pengusulan STKIP NBF ke KemenristekDikti di Jakarta. Bahwa Pembuatan dan Penandatanganan STATUTAbaru Tahun 2013 adalah tidak sah (illegal) dan melawan hukumkarena tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya (sepertipenjelasan pada poin 6 dan poin 9 dalam jawaban ini). Dengandemikian pemberhentian Prof. Dr.

Maka sepatutnyahal hal yang dengan Statuta Perguruan Tinggi jo.

Agustus 1945 Surabaya masabakti 20132017 telah ditetapkan, diangkat dan diputuskan oleh Tergugatsebagaimana tersebut pada diktum keputusan (Obyek Sengketa) tanpaterlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas dan dihasilkandari penunjukan langsung sepihak tanoa melalui pemilihan yangdemokratis maka keputusan Rektor (Tergugat) bertentangan denganPeraturan Perundangan, yakni UndangUndang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 61 ayat (3), (2), (1) jo Pasal 6 huruf b jo Pasal 31 ayat(5) Statuta

sebagaimana tertuangdalam Surat Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945Surabaya No.03/SK/YPA/VI/2013 sebagaiamana disebutkan diBahwa di dalam Statuta dimaksud di antaranya diatur bahwa TataCara Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan WakilBahwa kemudian Rektor menetapkan Peraturan Rektor universitas17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 234/SK/R/X/2013 tentangTata Cara Pengangkatan Pejabat Struktural di LingkunganUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya Periode Tahun 20132017,dan Pesyaratan

P4 : Fotokopi dari fotokopi STATUTA Tahun 2013, Universitas 17Agustus 1945 Surabaya; 5.

Bahwa Saya pernah membaca STATUTA pasal 31 ayat 10; Bahwa Ketua Senat : Drs. Ec. Nono Soepriyadi, MM; Sekretaris : DR.Slamet Riyadi, MSi.; Anggota : Drs. Dantje Saelan, MM.; Drs. Murgianto,MS.; Sugeng Hariyanto, SE.MM.; Drs. Ec.

Seianjutnya dalam Konsiderans memperhatikan, pergantian Penggugat dariJabatan Dekan Fakultas Pertanian juga atas Usul Saran dari PimpinanYayasan Pendidikan Cendana Wangi, dalam rapat konsultasi pada tanggal 15Januarl 2010 dan tanggal 20 Januari 2010 serta Statuta Universitas Timor;5.

Anton Berkanis, M.Hum,sebagai orang per orang dari pada lembaga adalah suatu penafsiran yang tidakberalasan karena yang dilakukan oleh Senat sematamata adalah untukmengkritisi tindakan yang tidak sesuai, dengan Statuta Universitas Timoryang dilakukan oleh Yayasan terhadap Rektor yang melekat dalam diripribadi Drs. Anton Berkanis, M.Hum., bukan kepada Drs. AntonBerkanis,M.Hum, sebagai pribadi, seperti yang dituduhkan kepada saya;c.

Di dalam Statuta Universitas Timor tidak ada pasal yang mengatur bahwaseorang Penjabat Rektor dapat memberhentikan Dekan di lingkunganUniversitas Timor;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, menurut Penggugat alasanPemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu PendidikanUniversitas Timor tidak berlasan hukum, sebab dalam Statuta Universitas Pasal 16ayat 5 (lima) menyatakan:Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas setelahmendapat pertimbanqan Yayasan

Statuta Universitas Timor;2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;3.

Universitas Timor menurut asal 1 ayat (4),berbunyi:"Statuta Universitas Timor adalah Pedoman dasar penyelenggara kegiatanyang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan programdan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan UniversitasTimor, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturanumum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku diUniversitas Timor";Sedangkan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan Fakultas diatur,dalam Statuta

(Pasal 59 Statuta Univ.Jember Jo. Pasal 16 Peraturan Rektor Jo.

Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.Halaman 21 dari 244 HalamanDalam Statuta Universitas Jember/Surat Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan RI Nomor : 183/0/2002 tentang Statuta Universitas Jember,tentang pengangkatan dan pemberhentian, Dekan dan Wakil Dekan telahdiatur dalam : Pasal 59, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) dan (2); Pasal 59 : Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dandiberhentikan oleh Rektor setelah mendapatPertimbangan Senat Fakultas; Pasal61 ayat(1) : Senat Fakultas merupakan

;> Peraturan Menteri Riset, Tehnologi, Dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015, Pasal 16 menegaskan :Ketentuan mengenal pengangkatan dan pemberhentianPembatu/Wakil Rektor, Pembantu/ Wakil Ketua, Pembantu/ WakilDirektur, Dekan dan Pembantu Dekan atau sebutan lain diaturdalam Statuta masingmasing Perguruan TINQQl ; 722 2 oe> Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :183/ O/ 2002 tentang Statuta Universitas Jember, Pasal : Pasal 59 :Dekan dan Pembantu Dekan diangkat

Tidak dapat dijadikan dasar pijakan oleh Rektor/Tergugat untukmenerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, karena Statuta,Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan masingmasing PerguruanTinggi tidak sama (berbedabeda). ;g.

Pada bagian Mengingat: Surat Keputusan Rektor UniversitasJember Nomor: 14411/UN25/KP/2016, tanggal 21 Oktober 2016,TIDAK MEMASUKKAN Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan RI Nomor : 183/0/2002 tentang Statuta UniversitasJember, padahal Statuta tersebut merupakan dasar peraturan danPutusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.Halaman 54 dari 244 Halamansumber kewenangan Rektor untuk melakukan perbuatan hukum dalamPengangkatan dan PemberhentianDeka) 222 n2 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne neh Masih

GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR (EXCEPTIODILATORIA)18.Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) Statuta PSSI 2014 mengatur sebagaiberikut:Kongres dapat memecat Anggota jika:a. Anggota tidak memenuhi kewajiban keuangannya pada PSSI;b.

Anggota secara serius telah melanggar Statuta, peraturanperaturan,instruksiinstruksi atau keputusankeputusan yang dikeluarkan FIFA, AFC,AFF dan PSSI.19.Adapun yang dimaksud dengan Kongres dalam ketentuan hukum tersebut diatas adalah organ tertinggi dari Turut Tergugat (vide Pasal 1 ayat (9) StatutaPSSI 2014).20.Merujuk kepada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Statuta PSSI 2014, maka dalamhal Penggugat ingin mengajukan permohonan pemberhentian Tergugatsebagai anggota Turut Tergugat, maka Penggugat harus

Bahwa Turut Tergugat sebagaimana telah diakui dan dikenal secara luasmerupakan organisasi yang memiliki Kewenangan untuk mengatur, mengurusdan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola diIndonesia (vide Pasal 3 ayat (4) Statuta PSSI 2014).2. Lebih lanjut, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut diatas, Turut Tergugat diberikan kewenangan sebagai berikut (vide Pasal 4 ayat(2) Statuta PSSI 2014):2.1.

Fotocopy Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Edisi 2014,bukti TT 1;2. Fotocopy Buku M. yahya Harahap, SH. berjudul Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan. Sinar Grafika, tahun 2006, bukti TT 2 ;3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 492 K/ Sip/1970 tertanggal 16Desember 1970, bukti TT 3;4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.!

;e Bahwa berdasarkan pasal 70 ( 2 ) Statuta 2014 Turut Tergugat tidak memilikikewenangan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan Penggugatdikarenakan Turut Tergugat hanya memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikanperselisihan internal antara pihak pihak yang terdakftar dan diakui sebagaianggota Turut Tergugat.;3.

Bahwa alasan Tergugat tersebut bertentangan dengan statutaUniversitas Asahan Tahun 2008, sebab dalam Statuta UniversitasAsahan Tahun 2008 tidak ada diatur tentang pangkat seorangPejabat Rektor. Dengan demikian alasan Tergugat tersebut adalahalasan yang dicaricari ; 14. Bahwa dalam Pasal 42 point 9 Statuta Universitas AsahanTahun 2008 disebutkan : Bilamana Rektor berhalangan tetap,Senat Universitas mengusulkan Pejabat Rektor kepada YayasanUniversitas Asahan.

Bahwa alasan Tergugat tersebut diatas adalah alasan yang tidakberdasarkan Hukum, sebab seluruh proses Pemilihan DekanFakultas Pertanian Universitas Asahan Periode tahun 20112015telah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku baik tentangtata tertib, persyaratan Calon Dekan, Tentang Penetapan CalonDekan yang akan dipilih oleh Senat Fakultas, Tentang PenetapanCalon Dekan telah dipilih oleh Senat Fakultas untuk diangkat Rektoryang telah sesuai pula dengan Statuta Universitas Asahan tahun19.

Bahwa seluruh mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Dekan FakultasPertanian Universitas Asahan Periode 20112015 telah sesuaidengan Pasal 54 ayat (3) Statuta Universitas Asahan Tahun2008 yang menyebutkan : , Mekanisme pengangkatana. Senat.......a. Senat Fakultas bersidang untuk menyusun tata cara pemilihanDekan, panitia penjaringan calon Dekan.b. Panitia penjaringan calon Dekan diangkat berdasarkan hasilmusyawarah mufakat sidang senat fakultas.c.

Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Statuta Universitas AsahanTahun 2008 menyebutkan : Dekan diangkat dan diberhentikanoleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas ;22.

BuktiT 14);STATUTA UNIVERSITAS ASAHAN 2008 ........ cee eeeeeeees(Bukti T 15);Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah1,bertanggal 21 Nopember 2012 Nomor ; 552/K1.2.1/2012,Hal mohon penjelasan, kepada 1. Ketua Yayasan UniversitasAsahan, 2. Rektor Universitas Asahan, ..........c.cceseeees (BuktiT16);17.