Ditemukan 14286 data
45 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
EASTERN SUMATRA INDONESIA
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
EASTERN SUMATRA INDONESIA
./2016 tanggal 14 November 2016:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT Eastern Sumatra Indonesia, beralamat di Gedung BankSumut Lt. 7, Jalan Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, MedanPolonia, Medan, Sumatra Utara, 20152, yang diwakili olehAdam Christian Quentin James, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73032/PP/M.VB/16/2016, tanggal 10 Agustus 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP2943/WPJ.07/2015 tanggal11 September 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMei 2013 Nomor: 00009/207/13/058/14 tanggal 21 Juli 2014, atas nama : PTEastern Sumatra
Indonesia, NPWP: 01.127.816.5058.000, beralamat di :Gedung Bank Sumut Lt. 7, Jalan Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, MedanPolonia, Medan, Sumatra Utara, 20152, dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman.
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2943/WPJ.07/2015 tanggal 11 September 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013Nomor: 00009/207/13/058/14 tanggal 21 Juli 2014, atas nama :PT Eastern Sumatra Indonesia, NPWP: 01.127.816.5058.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum,3. 3.
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANDAR SUMATRA INDONESIA;
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANDAR SUMATRA INDONESIA;
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
EASTERN SUMATRA INDONESIA
./2014, tanggal 22 Desember 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT EASTERN SUMATRA INDONESIA, beralamat diGedung Bank Sumut Lt 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18,Madras Hulu, Medan 20152, yang diwakili oleh KurimanHabeahan, jabatan Direktur PT Eastern Sumatra Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali
amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put55138/PP/M.VB/16/2014, tanggal 15 September 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2145/WPJ.07/2013tanggal 11 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2011 Nomor 00015/207/11/058/12 tanggal 20 Juli 2012,atas nama PT Eastern Sumatra
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPKEP2145/WPJ.07/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011Nomor 00015/207/11/058/12 tanggal 20 Juli 2012, atas nama PTEastern Sumatra Indonesia, NPWP 01.127.816.5058.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
16 — 4
BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE
17 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE
51 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT TALISMAN UK (SOUTH EAST SUMATRA) LIMITED;
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
MERCU ANTAR SUMATRA (PT. MAS);
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT TALISMAN UK (SOUTH EAST SUMATRA) LIMITED;;
17 — 8
Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama Ni Luh Made Windawati, lahir di Gunaksa, pada tanggal 3 Juli 1996, jenis kelamin perempuan, anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Sumatra dengan Ni Nyoman Kicen di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;3.
I KETUT SUMATRA
*"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikutdalam permohonan : KETUT SUMATRA, Tempat/TglI lahir, Gunaksa, 19 Maret 1962, jenis kelaminlakilaki, agama Hindu, pekerjaan Petani, alamat Br.
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nama Ketut Sumatra,bermaterai cukup,telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,diberitanda P1. ;2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 5105041807073338 tertanggal 27Nopember 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, diberi tanda P2. ;3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 87/Bda.Gnk/X1/2012,tertanggal 22 Nopember 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya,diberi tanda P3.;4.
Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anakPemohon yang bernama Ni Luh Made Windawati, lahir di Gunaksa,pada tanggal 3 Juli 1996, jenis kelamin perempuan, anak kedua daripasangan suami istri yang bernama Ketut Sumatra dengan NiNyoman Kicen di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Klungkung ;3.
56 — 16
Menyatakan Terdakwa SUMATRA JAYA SEMBIRING MILALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;3.
-Sumatra Jaya Sembiring Milala
140 — 30
INTI PALM SUMATRA
INTIPALM SUMATRA ;10.Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503/IUP/BPP/341/Il/2007, tanggal 13Februari 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada PT. INTIPALM SUMATRA; Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor :522/1173, tanggal 22 Januari 2007. Perihal : Rekomendasi Teknis atas Lahanyang dimohonkan PT. INTI PALM SUMATRA.
INT PALM SUMATRA di Desa Sei Paham dan Desa PerbangunanKecamatan Sei Kepayang. Bukti ini sudah dinazegel dan dilegalisir disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda : P 4.Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten AsahanNomor : 522/1173, tanggal 22 Januari 2007. Perihal : Rekomendasi Teknis atasLahan yang dimohonkan PT. INTI PALM SUMATRA. Berikut PETA terlampir.
INT PALM SUMATRA. Bukti ini sudah dinazegel dan dilegalisirdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda : P 18 Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI.
PALM SUMATRA.
Inti Palm Sumatra, Jalan TimorRR/SS/10, berikut lampirannya Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran PBBPertambangan, Perhutanan Dan Perkebunan (SSPBBP3) tanggal 21 Oktober2011 Dan Surat Setoran Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan (SSP PBB) tanggal 21Oktober 2011. Bukti ini sudah dinazegel dan dilegalisir disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda : P 48Menerangkan : Bahwa PT. INT PALM SUMATRA Ic.
71 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sumatra Tobacco Trading Company
I Made Sumatra
29 — 9
Pemohon:
I Made Sumatra
71 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sumatra Tobacco Trading Company
134 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sumatra Tobacco Trading Company
120 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
WAYAN SUMATRA VS MADE JARNI
PUTUSANNomor 110 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:WAYAN SUMATRA, bertempat tinggal di Desa Topo8/Saribuana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, ProvinsiSulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada RichardNuha, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Richard Nuha,S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Asaan Nomor 21Kelurahan Kaleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten
kepemilikan yang autentikberupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1998/Tohiti Sari tanggal 20 Mei 1977 atasnama Pan Jarni;Bahwa karena itu perbuatan Pemohon Kasasi menguasai objeksengketa tanpa persetujuan Termohon Kasasi adalah perbuatan melawanhukum:;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Paludalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiWAYAN SUMATRA
34 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
JASA SUMATRA; M. SUPARDI