SKET/21/I/2011/Sumda, tertanggal 13 Januari 2011 dari KepalaKepolisian Resort Kota Besar Semarang ; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugattelah dipanggil dan hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan danmendorong keduabelah pihak untuk menempuh jalan damai melalui proses mediasi denganmediator Hakim Drs. H. MOH. NOR HUDLRIEN, S.H., M.H.

tercatat inidalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan makaditunjuk halhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara Persidangan ini yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimanadiuraikan di atas ;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI telah menyerahkan SuratKeterangan Personalia dari Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Nomor :SKET/21/1/2011/Sumda

majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara inidiputus menurut hukum dengan seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yangtelah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan bersamaTermohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar, telahmemperoleh izin Cerai dari atasan, sebagaimana Surat Izin Cerai, nomorHal. 3 dari 27 Hal.Put.741/Pdt.G/2019/PA.Mks02/ SIC III/2019/Sumda

, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian ResorKota Makassar Kabag Sumda, tanggal 14 Maret 2019;Bahwa, majelis hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belahpihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasimelalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs.

Syahidal, tetapi mediasitersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar, telahmemperoleh izin Cerai dari atasan, sebagaimana Surat Izin Cerai, nomor02/ SIC III/2019/Sumda, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian ResorKota Makassar Kabag Sumda, tanggal 14 Maret 2019, sebagaikelengkapan adminisrasi sebagai seorang anggota Polri untukmengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan

Tergugat ) kepadaPenggugat ( Penggugat) ;3: Menetapkan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :e Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat hadirsendiri di persidangan, sedangkan Tergugat baru hadir setelah sidang ketiga,sehingga tahapan mediasi telah terlewatkan ;Bahwa sebagai Anggota Polri, Tergugat telah mengajukan SuratKeterangan dari Personalia Kepolisian Resor Kota Besar Semarang,Nomor:Sket/25/III/2013/Sumda

putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang bahwa berdasarkan identitas para pihak dan bukti ( P 1 ),serta maksud gugatan Penggugat maka perkara ini termasuk kewenanganrelatif dan absolut Pengadilan Agama Ambarawa, untuk memeriksa danmengadili ;Menimbang, bahwa sebagai Anggota Polri, Tergugat telah mengajukanSurat Keterangan dari Personalia Kepolisian Resor Kota Besar Semarang,Nomor:Sket/25/III/2013/Sumda

Sumda Polres Fakfak akan tetapi tidak berhasil;7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antaraPemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik,sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dankarenanya agar masingmasing pihak tidak melanggar norma hukumdan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagiPenggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon danTermohon;8.

Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ( exaequo et bono );Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon danTermohon telah menghadap didampingi Kuasa hukumnya di persidangan;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang anggota POLRI, Pemohon telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: SIC/11/XI/2019/SUMDA,tanggal

Fakta sebenarnyaPemohon dan Termohon memang diperdamaikan dalam pertemuan diRuangan Kabag Sumda dan Termohon telah memberikan klarifikasiterkait tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah pergi meninggalkanPemohon tanpa izin yang pada faktanya Pemohon yang menyuruhTermohon berangkat keluar dari Fakfak karena Pemohon telahHal. 5 dari 29 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PA.

Bahwa gugatan cerai Pemohon sudah mendapat ijin cerai darikesatuan Pemohon Dewan BP4R Polres Fakfak dengan Nomor:SIC/11/X1/2019/SUMDA tanggal 26 November 2019 sebagai manadiatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata carapengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai padaKepolisian Negara Republik Indonesia;5.

tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil, Serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohondan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini(persona standi in judictio);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohondengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuanPasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah merupakan SuratIzin Perceraian, Nomor SIC/11/X1/2019/SUMDA

dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan bahwa yang dimaksud Termohonterlalu boros dalam keuangan adalah Pemohon telah memberikan semua gaji Pemohonkepada Termohon tetapi selalu merasa kurang bahkan Termohon masih sering berhutangkepada orang lain tanpa seizin dan sepengatahuan Pemohon, tahutahu ada orang datangmenagih hutang Termohon ; Menimbang, bahwa surat izin Pemohon untuk melakukan perceraian tersebut, kemudiandicabut oleh Kepala Bagian SUMDA

Kepolisian Resort (Polres) Gresik sebagaimana suratpencabutan izin cerai atas nama Pemohon (Bripka PEMOHON ASLI) yang dikeluarkan olehKepala Bagian SUMDA Polres Gresik Nomor : R/04/I/2012/Bagsumda, tanggal 30 Januari2012; Menimbang, bahwa Termohon juga menyampaikan surat bertanggal 2 Februari 2012yang isinya mencabut surat pernyataannya tanggal 21 Nopember 2011 yang menyatakanbahwa Termohon siap dan setuju untuk diceraikan oleh Pemohon;Hal.3 dari 34 hal.

Bahwa oleh karenanya Surat Pemberian Izin Cerai oleh Kepala Kepolisian ResortGresik kepada Pemohon (BRIPKA PEMOHON ASLI) terhadap Termohon(TERMOHON) dengan surat Nomor : R/340/XII/2011/Bag Sumda, tertanggal 20Desember 2011 tersebut, mohon dicatat : sudah dinyatakan di cabut kembali olehKepolisian Resort Gresik dengan suratnya Nomor : R/04/1/2012/Bag Sumdatertanggal Gresik 30 Januari 2012, Perihal : Pencabutan Izin Cerai.

Polres Gresik sebagaimana surat pencabutan izin ceraiatas nama Pemohon (Bripka PEMOHON ASLI) yang diterbitkan oleh Kepala BagianSUMDA Kepolisian Resort Gresik Nomor : R/04/1/2012/Bagsumda, tanggal 30 Januari 2012; Menimbang, bahwa meskipun surat izin yang diberikan kepada Pemohon untukmelakukan perceraian yang diterbitkan oleh Kepala Polres Gresik tersebut telah dicabut olehKepala Bagian SUMDA Kepolisian Resort Gresik, namun Pemohon tetap pada pendiriannyauntuk menceraikan Termohon, dan Pemohon

kemudian membuat surat pernyataan tanggal 4Februari 2012 yang menyatakan bahwa Pemohon siap menerima sanksi dari pimpinan atas sikapnya tersebut; Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama, surat pencabutan pemberian izinperceraian kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, tidak cukup kuat karenaditerbitkan oleh Kepala Bagian SUMDA Kepolisian Resort Gresik, sementara surat izin yangdiberikan kepada Pemohon untuk bercerai dengan istrinya (Termohon) diterbitkan olehKepala Kepolisian

Bahwa majelis Hakim telah mengabaikan dan tidak mempertimbangakanSurat Kepala Kepolisian Resort Kapuas NomorB/816/IV/KEP.7/2019/Sumda, tanggal 1 April 2019 yang memohon kepadaPengadilan Agama Banjarbaru agar tidak memproses cerai talaknya SaudaraPemohon karena tidak mendapat izin dari Pimpinan, berupa surat izin darihasil sidang BP4R.Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingpada tanggal 9 September 2019, dan Terbanding telah mengajukan kontramemori banding tanggal 24 September

Keberatan yang kedua adalah karena Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan surat Kepala KepolisianResort Kapuas Nomor B/816/IV/Kep.7/2019/Sumda, tanggal 1 April 2019yang memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru agar tidakmemproses permohonan cerai talaknya Pemohon karena tidak mendapatizin dari Pimpinan berupa surat izin dari hasil sidang BP4R;Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang Nomor 1 Majelis HakimTingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ceraitertanggal 20 September 2010 danberhubung dengan itu, pada tanggal 25 Februari 2010 yang laluTergugat setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam yangdiikuti dengan Sidang disiplin yang memutuskan bahwa Tergugatdinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 21 (dua puluh satu)hari kurungan penjara;Bahwa berdasarkan permohonan cerai yang secara dinas telahdiajukan Penggugat tersebut maka Penggugat secara dinas telahdiizinkan untuk cerai, hal mana berdasarkan Surat Izin CeraiNomor: SIC/ O/ 11/2011/Bag Sumda

Mbhd.Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untukmenjalankan fungsi mediator dan telah melaksanakan Mediasi,akan tetapi gagal;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota Sat Intelkam/Polres Malang Kota, dan sudah mendapat surat ijin cerai dariKepala Kepolisian Resort Malang Kota nomor: SIC/ O1/ I/ 2011/Bag Sumda Tertanggal 19 Januari 2011;Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis melanjutkanpemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu berupaya mendamaikanpara pihak tetapi tidak berhasil, lalu)

JAZULI, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota SatIntelkam/ Polres Malang Kota, dan sudah mendapat surat ijincerai dari Kepala Kepolisian Resort Malang Kota nomor: SIC/ Ol1/I/ 2011/ Bag Sumda Tertanggal 19 Januari 2011, dengan demikiantelah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983tentang izin perkawinan, perceraian bagi Pegawai Negeri Sipiljo. Keputusan Kapolri Nomor Pol.

Soselisa kepada Kapolres Mamberamo Tengah, tanggal 04 Desember 2019Nomor :B/127/XII/2019/Sumda, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telahbermeterai cukup lalu diberi tanda bukti P3;Fotocopy sesuai Aslinya, Surat Ijin Cerai dari Kapolres Mamberamo Tengah,tanggal 12 Desember 2019 Nomor :SIC/01/XII/2019/SUMDA, dicocokkansesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup lalu diberi tanda bukti P4;Fotocopy sesuai Aslinya, Kartu.

Hal ini Sesuai dengan Surat Ijin Cerai dari KapolresMamberamo Tengah Nomor :SIC/01/XII/2019/SUMDA tanggal 12 Desember 2019yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kapolres Mamberamo Tengah (P.4).dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat memenuhi syarat untukmelakukan perceralan 2 222222 2n oon noneMenimbang, bahwa Hakim selanjutnya mempertimbangkan Petitum no.3Gugatan ini Penggugat meminta agar Hak Asuh terhadap 7 (tujuh) anak yang lahirdalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat

Gondrong Bin Abdul Muthaleb adalah positif Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RI Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bukti surat berupa Keterangan DokterMitra Urkes Bag Sumda Polres Sabang Nomor : SK/132/XII/KES.3.1 /2018/URKES tanggal 08 Nopember 2018 hasil pemeriksaan barang bukti urineterdakwa Aidul Fitri Als.

GONDRONG BIN ABDUL MUTHALIB,adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61Lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa bukti Surat berupa Keterangan Dokter Mitra Urkes Bag Sumda PolresSabang Nomor : SK/132/XII/KES.3.1 /2018 /URKES tanggal 08 Nopember2018 hasil pemeriksaan barang bukti urine terdakwa Aidul Fitri Als.Gondrong Bin Abdul Muthaleb adalah positif mengandung Amphetaminterdaftar dalam Golongan Nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RINomor 35

GondrongBin Abdul Muthaleb adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Keterangan Dokter MitraUrkes Bag Sumda Polres Sabang Nomor : SK/132/XII/KES.3.1/2018/URKEStanggal 08 Nopember 2018 hasil pemeriksaan barang bukti urine terdakwaAidul Fitri Als.

antara PEMOHON dan TERMOHONtidak dapat dibiarkan berlarutlarut karena dikhawatirkan dapat terjadi halhal yang tidak dapat diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yangperlu diselesaikan dengan segera, dan PEMOHON merasa tidak dapathidup rukun lagi sebagai suamiistri dengan TERMOHON, oleh karena itu,PEMOHON mengajukan Permohonan CeraiTalak di Pengadilan Agamakota Demak;Bahwa Pemohon sebagai anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) telahmendapatkan Surat lin Cerai Nomor : SIC/ 03 / IX /2015 / SUMDA

Foto copi surat izin perceraian tanggal 21 September 2015 Nomor :SIC/03/IX/2015/SUMDA dari Kepolisian Negara Repoblik Indonesia DaerahJawa Tengah Resor Demak oleh Ketua Majelis telah dicocokkan denganaslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yangdiberi tanda P3;4.

Termohon yang bernama ANAK;Pasal5Bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon dan Termohon memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkankesepakatan perdamaian ini dalam putusan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengadakankesepakatan bersama, maka majlis akan menetapkan kesepakatan tersebutdalam amar putusan;13Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon selaku anggotaPolisi Republik Indonesia (POLRI) telah mendapatkan Surat jin Cerai Nomor :SIC/ 03 / KX /2015 / SUMDA

yang pada pokoknyatetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti berupa :Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/43/I/2006 Tanggal 22 Februari2006 yang aslinya dikeluarkan oleh , telah bermaterai cukup (dinazegelen),kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya olehKetua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : Kket/4599/VI/2012/Sumda

tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kabag Sumda PolresCirebon, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan saksisaksi yaitu sebagai berikut :1.

Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat izin cerai dari KepalaKepolisian Resor Lhokseumawe Bapak Anang Triarsono, S.Ik berdasarkanSurat Izin Cerai Nomor: SIC/01/II/2016 tertanggal 23 Februari 2016;Q, Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudahpernah diperbaiki dengan melibatkan pihak keluarga, Kepala AspolMalahayati, dan KABAG SUMDA POLRES Lhokseumawe untuk damaiseperti Sedia kala namun kembali tidak rukun;10.

Bahwa benar kami sudah menghadap Kabag Sumda dan melibatkanpihak keluarga untuk damai namun Pemohon sendiri yang tidak mau dantetap ingin menceraikan Termohon.

Aziz selakuKepala Aspol Malahayati karena sudah merasa tidak ada kecocokan lagiantar Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga;8 nn222 Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat izin cerai dari KepalaKepolisian Resor Lhokseumawe Bapak Anang Triarsono, S.lk berdasarkanSurat Izin Cerai Nomor: SIC/01/II/2016 tertanggal 23 Februari 2016;Q, Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudahpernah diperbaiki dengan melibatkan pihak keluarga, Kepala AspolMalahayati, dan KABAG SUMDA POLRES Lhokseumawe

No. 0080/Pdt.G/2016 /MSLsm.Tgl.27.04.16G.22 Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat izin cerai dari KepalaKepolisian Resor Lhokseumawe Bapak Anang Triarsono, S.lk berdasarkanSurat Izin Cerai Nomor: SIC/01/II/2016 tertanggal 23 Februari 2016;7 .nonn Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudahpernah diperbaiki dengan melibatkan pihak keluarga, Kepala AspolMalahayati, dan KABAG SUMDA POLRES Lhokseumawe untuk damaiseperti Sedia kala namun kembali tidak rukun;8.

(AKP/65080521)Kaur Subbagkum Bag Sumda Polres Metro Jakarta Utara dan HarisNurdianto, SH. (Brigadir/8907631) Banum Subbid Bankum BidkumHal.1 dari 3 hal Putusan Nomor 15/Pid.Pra./2020/PN. Jkt.

untuk mendapatkan izin perceraian terlebih dahulu daripejabat yang berwenang apabila akan menceraikan isterinya sesuai denganPeraturan Kapolri tersebut di atas;Menimbang, bahwa, Pemohon selaku anggota polisi telah memperolehsurat izin untuk melakukan perceraian dengan termohon, sebagaimana suratyang diterbitkan oleh Kapolres Gresik Nomor: R/340/XII/2011/Bangsumda,tanggal 20 Desember 2011;Menimbang, bahwa surat izin Pemohon untuk melakukan perceraiantersebut, kemudian dicabut oleh Kepala Bagian SUMDA

Sby.yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Sumda Kepolisian Resort GresikNomor:R/04/I/2012/Bagsumda, tanggal 30 Januari 2012;Menimbang, bahwa hakim banding tidak sependapat denganpertimbangan hakim tingkat pertama yang mempertentangkan kedua surattersebut, karena walaupun surat pencabutan surat izin tidak langsungditandatangani oleh kapolres, surat pencabutan itu tetap sah sebagai suratresmi dari Kapolres, sehingga dengan demikian surat izin yang ditandatanganilangsung oleh Kapolres Nomor R/340/XII/

Bahwa Pemohon selaku anggota POLRI telah mendapat persetujuanpimpinan, berupa Surat Izin Cerai Nomor SIC/08/VII/2017/Sumda, tanggal 11Juli 2017;:7.

Membebankan biaya yang timbul dari perkara sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;SUBSIDER:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon danTermohon hadir sendiri menghadap di persidangan;Bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI telah menyerahkan surat izinbercerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Manokwari denganSurat Izin Cerai Nomor: SIC/08/VII/2017/SUMDA, tanggal 11 Juli 2017;Bahwa Majelis

No. 0100/Pdt.G/2017 /PA.Mw.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI telahmemperoleh surat izin dari Kepala Kepolisian Resor Manokwari dengan SuratIzin Cerai Nomor: SIC/08/VII/2017/SUMDA, tanggal 11 Juli 2017 untukmelakukan perceraian, dan Pemohon telah menyerahkan surat izin dimaksudsebagai syarat administrasi, maka secara formil Pemohon telah memenuhiketentuan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata CaraPengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri PadaKepolisian

.; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari mentri Kesehatan atau instansiterkait dalam hal menyalah gunakan narkotika golongan bagi diri sendiri; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaanbarang bukti urine kepolisian Negara republic Indonesia daerah Aceh resornagan raya tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh PS Paur KesBag SUMDA M.

Nagan raya yakni cara terdakwa memakai shabu tersebutialah pertamatama dengan menyiapkan bong sebagai alat hisap shabutersebut kemudian mengambil shabu tersebut dan meletakkannya didalamkaca pirex yang ada pada bong dan membakarnya, kemudian terdakwamenghisap pada pipa kedua pada bong hal ini diperkuat dengan Berita AcaraPemeriksaan hasil pemeriksaan barang bukti urine kepolisian Negara republicIndonesia daerah Aceh resor nagan raya tanggal 06 April 2018 yangditandatangani oleh PS Paur Kes Bag SUMDA

SUMDA......, Alamat 3 Pst YOU BANA. Shen DTe. low (Ete. an ysoumantic 9 PT Albasi Pe n estar' MWK F427 gy2 09 0 8B2O0D Ae cian ella at lelaly Ae fae.Seat Xe a eS Masia a yng sit noeOse eee eee ee nee e eee eee EERE Peed ee eee eeei seeetiheetestesteceeses dee eeeeeesesebessereanessceeceseeetetessnssneeseseeetebeeesennanen PASAL YANG DILANGGARpal S Jalil enema tae Oa Jem at Tang Perkara : Pinay ae Rasles Lahir Nay ee Sor Pekerjaan SAL Agama .ASLAM... Suku; Alamat ..

(Tergugat) NomorR/77/VII/2015/Bag Sumda, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian ResorBanjar tertanggal 06 Agustus 2015;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:3A. Surat:1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EuisKomariah NIK. 3273246505660003, yang diterbitkanoleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKota Bandung tertanggal 04 Oktober 2012, (buktiP1);2.

(Tergugat) Nomor R/77/VIII/2015/Bag Sumda, yang diterbitkan oleh KepalaKepolisian Resor Banjar tertanggal 06 Agustus 2015, oleh karena itu telahterpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta peraturan perundangundanganlainnya yang berkaitan;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan

Sekitar satu minggusebelum Upacara Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polridilakukan yakni tanggal O3 April 2018 dari anggota Sumda(sumberdaya) Polres Sabang;> Bahwa gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh pada tanggal 11 Mai 2018, oleh karenanya Gugatan a quobelum daluarsa karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 harisejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud.

dimutasikan kembalipada tahun 2012 bulan Juli ke Polres Sabang sebagai Ba Polres Sabangkemudian Penggugat pada bulan Agustus tahun 2012 dimutasikan kePolsek Sukakarya Kesatuan Polres Sabang sebagai Ba Polsek Sukakarya.Pada Tahun 2014 Penggugat ditempatkan sebagai Banit Reskrim PolsekSukakarya Kesatuan Polres Sabang dan pada tahun 2016 Penggugatdimutasikan sebagai Brigadir Sat Sabhara Polres Sabang;Bahwa pada tanggal 10 April 2018, Penggugat diundang melalui suratUndangan Nomor: B/362/IV/KEP.12/2018/Bag Sumda

Pada hariyang sama Penggugat diperiksa urinnya dan dari hasil pemeriksaan Urintersebut yang diperiksa oleh Paur Kes Bag Sumda Kesatuan PolresSabang menyatakan bahwa Urin Penggugat Positif (+) mengandung zatMethaphtamine dan diduga Penggugat telah menggunakan Narkotika jenisShabu;Halaman 5 dari 73 HalamanPutusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNABahwa setelah dilakukan pengecekan urin, Kapolres Sabangmemerintahkan kasi propam untuk mengamankan Penggugat.

Kapolres Sabang Paur Kes BagSumda Kesatuan Polres Sabang BRIPKA SUGIWAN, A.MK Nrp79091191 dengan Nomor : SK/88/IX/2016/Sumda, tanggal 07September 2016;Dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut, ahli, parasaksi membenarkan bahwa terduga pelanggar an.

(Sesuai dengan aslinya);Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:88/1X/2016/Sumda tanggal 7 September 2016. (Sesuaidengan aslinya);Halaman 34 dari 73 HalamanPutusan Perkara Nomor:17/G/2018/PTUN.BNA5. BuktiT56. BuktiT67. BuktiT78. BuktiT89. BuktiT910. Bukti T 1011. Bukti T 11Surat dari Kapolres Sabang Nomor: R/107/II/2017,tanggal 24 Februari 2017 tentang Permintaan Pendapatdan Saran Hukum.

Bahwa pemohon sebagai anggota POLRI telah mendapatkan izin atasan dariKepolisian Resor Berau nomor : Bin.1.8/93/V/2012/Sumda tertanggal 24 Mei2012;Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon tidak mungkin lagi, hidup rukun dengantermohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon danmohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb, kiranya berkenanuntuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagaiberikut:Primer:Ls Mengabulkan permohonan pemohon;2.

PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkanoleh 2 (dua) orang saksi serta produk P., harus dapat dinyatakan bahwa pemohonterbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan termohon, menikah diKecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 04 Mei 1997;Menimbang, bahwa pemohon sebagai anggota Polisi Republik Indonesia telahmemperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian yaitu berupa Surat IzinCerai nomor : SIC/03/V/2012/Sumda