Ditemukan 29 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : suratâ surati suratã surat suryati surata surato surate suraty
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 14-08-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
1.RAJIN TANI LAIA
2.NOVETINUS BUULOLO, S.Pd
Tergugat:
Kepala Desa Sarahililaza Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
113 — 70
  • TAFAHEA LAIA, S.Pd, tertanggal 30 April 2020;Fotocopy Surat Camat Lahusa Nomor : 421/229/12.14.03/2020 Perihal Permintaan Data, tertanggal 10 Maret 2020,Suratv yang bertujuan agar tidak ada Perangkat Desa yangmerangkap jabatan;Fotocopy Surat Kepala Desa Sarahililaza Nomor : 141/41/03.2018/2020 Perihal Usulan Rekomendasi PemberhentianPerangkat Desa karena diberhentikan a.n.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2013 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 45/PID.SUS/2011/PN.Mks
Tanggal 28 Januari 2013 — - MARIANI NANNING,SE Binti SABAR Vs. - JPU
86 — 13
  • o 1(satu) lembar foto copy surat pelaksanaan Aanwijzing tanggal 28 Mei 2009.o 1(satu) rangkap keputusan Bupati Luwu Nomor : 114/III/2009, tanggal 04 maret 2009 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah Penyedia Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Suratv Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2009.o 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 januari 2009, tentang penunjukan bendahara
    Luwu tahun anggaran 2009.1 (satu) lembar foto copy surat pelaksanaan Aanwijzing tanggal28 Mei 2009.1 (satu) rangkap keputusan Bupati Luwu Nomor : 114 /Ill/2009,tanggal 04 maret 2009 tentang penunjukan pejabat yang diberiwewenang menandatangani surat perintah Penyedia Dana(SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Suratv PerintahPencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan Suratpertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2009.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/1/2009,tanggal 16 januari 2009, tentang
    Luwu tahunanggaran 2009.1(satu) lembar foto copy surat pelaksanaan Aanwijzingtanggal 28 Mei 2009.1(satu) rangkap keputusan Bupati Luwu Nomor : 114/1/2009, tanggal 04 maret 2009 tentang penunjukanpejabat yang diberi wewenang menandatangani suratperintah Penyedia Dana (SPD), Surat Perintah Membayar(SPM), Suratv Perintah Pencairan Dana (SP2D) danmengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahunanggaran 2009.1(satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/1/2009, tanggal 16 januari 2009, tentang penunjukanbendahara
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 11-08-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 503/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : BAMBANG WIRAHYOSO,
Pembanding/Penggugat II : ISKANDAR MAULA
Pembanding/Penggugat III : Prof. DR. MATHIUS TAMBING SH. MSI.,
Pembanding/Penggugat IV : M. SALEH KHALID, IR., MM.,
Pembanding/Penggugat V : NINASAPTI TRIASWATI. PHD.
Pembanding/Penggugat VI : IR. HARIYADI BS. SUKAMDANI,
Terbanding/Tergugat I : BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Tergugat II : DEWAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
71 — 56
  • dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telahtermasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III menolak seluruh dalildalilPara Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegaskebenarannya.Tidak terdapat ketentuan dalam UU BPJS, Perpres 110/2013 dan PMK 34/2015yang mengamanatkan/mengatur/menyebut bahwa Menteri Keuangan adalahPejabat Yang Ditunjuk oleh Presiden untuk Menetapkan Target Kinerja dan PenilaianCapaian Target Kinerja BPJS, Pengesahan Pengelolaan Program BPJS sertaMenerbitkan Suratv
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 15-06-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 81/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 10 Agustus 2017 — Pembanding/Tergugat : YUSUF SABAN
Terbanding/Penggugat : PT.KARANG JUANG INDAH diwakili SURYO SOETOMO selaku Direktur Utama
60 — 29
  • Hasan Ola ) Orang tua TergugatIL. seluas + 50.198,50 M2 atau + 5 Ha, yang kemudian dijual kepadaTergugat III;Pada halaman 8 poin 15 Posita , tertulis:Semula : Bahwa begitu pula Tergugat Ill mengakui tanah obyeksengketa sebagai miliknya berdasarkan pelepasan hak dari Hasa Ola(suami Tergugat II) , sesuai Suratv keterangan Untuk Melepaskan Haktanggal 20 Mare4t 2002 , antara Hamsiah ( Kuasa waris alm HasanOla) dengan H. Banda Kadiyah .
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk
Tanggal 19 Juni 2014 — - Drs. H.M. SHOBIR TOYYIB, M.Hum.
68 — 8
  • SHOBIER TOYYIB, M.Hum sebesar lebih kurangRp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).Bahwa dokumen yang diterima dari ISKANDAR untuk CV Global SaranaMandiri dengan Direkturnya TATANG NURYADIN dan dokumen yangditerima dari IDOS atau TEDI FIRDAUS untuk CV Persada Raya denganDirekturnya ALEP ARSLAN FITRI adalah:v Akte notarisv SIUPv SITUNPWPv KTPKOP SURATv Rekening Bank
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel
Tanggal 18 Desember 2019 — 1. Bambang Wirahyoso, beralamat di Jalan Manglayang IX Nomor 18/337, RT 004/RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Iskandar Maula, beralamat di Jalan Siak Blok H7 Nomor 15, RT 006/RW 007, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., Msi., beralamat di Bintara II Jalan Kebon Baru Nomor 31, RT 010/RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. M. Saleh Khalid, Ir., M.M., beralamat di Perum Insan Cita Griya Blok-BB Nomor 18, RT 000/RW 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Ninasapti Triaswati. P.H.D., beralamat di Jalan Ciragil II Nomor 28, RT 005/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, beralamat di Jalan Bojonegoro Nomor 8, RT 001/RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Hardi Saputra Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bintang Mulia & Rekan (BM&R), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Melawan: 1. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019; 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili Suminto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-142/MK.1/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 6. Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
349 — 94
  • perkara ini, serta Tergugat Ill menolak seluruhHalaman 38 dari 83 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Seldalildalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegaskebenarannya.Tidak terdapat ketentuan dalam UU BPJS, Perpres 110/2013 dan PMK34/2015 yang mengamanatkan/mengatur/menyebut bahwa MenteriKeuangan adalah Pejabat Yang Ditunjuk oleh Presiden untuk MenetapkanTarget Kinerja dan Penilaian Capaian Target Kinerja BPJS, PengesahanPengelolaan Program BPJS serta Menerbitkan Suratv
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk
Tanggal 19 Juni 2014 — - Alep Arslan Fitri bin Masyhur Salam.
48 — 17
  • kurangRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan dari uang sebesarRp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) mengalir ke Drs.SHOBIER TOYYIB, M.Hum sebesar lebih kurang Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);Bahwa dokumen yang diterima dari ISKANDAR untuk CV Global SaranaMandiri dengan Direkturnya TATANG NURYADIN dan dokumen yangditerima dari IDOS atau TEDI FIRDAUS untuk CV Persada Raya denganDirekturnya Terdakwa ALEP ARSLAN FITRI adalah:v Akte notarisv SIUPv SITUv NPWPv KTPKOP SURATv
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk
Tanggal 19 Juni 2014 — - Tatang Nuryadin, S.T. bin Deddy Suherman
45 — 9
  • sebesarRp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) mengalir ke Drs.SHOBIER TOYYIB, M.Hum sebesar lebih kurang Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah).Bahwa dokumen yang diterima dari SKANDAR untuk CV Global SaranaMandiri dengan Direkturnya Terdakwa TATANG NURYADIN' dandokumen yang diterima dari IDOS atau TEDI FIRDAUS untuk CVPersada Raya dengan Direkturnya ALEP ARSLAN FITRI adalah:v Akte notarisv SIUPv SITUHalaman 61 dari halaman 110 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2014/PN Tjkv NPWPv KTPKOP SURATv
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
Terdakwa:
SURYADI Bin SUWARNO
62 — 20
  • RIDUANSYAH.3) Suratv kepala BPMPK Kab. Berau nomor900/269/BPMPK/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 yangditujukan kepada Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Berau perihal rekomendasi pencairan dana ADK Tahap Kampung Balikukup Ta. 2014 sebesarRp304.752.400.00.4) Surat keterangan sekrertaris BPMPK Kab.