., Hakim Pengadilan Agama Donggala, sebagaimana diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Januari 2014 bahwa proses mediasiyang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, lalu persidangandinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang olehPenggugat tetap pada susbtansi

Put.No.201/Pdt.G/2017/PA Dgl.23 Agustus 2017, yang pada pokoknya proses mediasi yang telah dilaksanakantidak berhasil mencapai kesepakatan, lalu Majelis Hakim melanjutkan ke tahappemeriksaan pokok perkara dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum,selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetappada susbtansi gugatannya semula;Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secaralisan dan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat membenarkan gugatanPenggugat,

halaman 15 (lima belas) bait ke 1(pertama), yang menyebutkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumputusannya menyatakan bahwa bukti PVI dan PVIl merupakan buktipetunjuk bahwa tanah sengketa adalah tanah Gegeh Sembiring yangsewanya akan dibayar Tergugat sejak tahun 1958 setelah konsesi selama50 tahun berakhir, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujuipertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena ditinjau dariformal bentuknya maupun susbtansi

pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menjawabsesuail dengan apa yang ada di dalam surat permohonan Pemohon;Bahwa pada persidangan tanggal 04 Februari 2015, tanggal 18 Februari2015 dan tanggal 04 Maret 2015 Termohon melalui kuasa hukumnya telahdipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir sehingga Majelis Hakimmelanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, lalu persidangan dinyatakantertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yangoleh Pemohon tetap pada susbtansi

Musyawarah tertanggal 7 Desember 2022 yang dilaksanakan di rumah Tergugat I adalah cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidak-tidaknya batal demi hukum, karena didasari pada suatu tindakan/perbuatan yang keliru, tidak berdasar dan/atau bertentangan dengan hak asal-usul, adat istiadat dan hukum adat yang hidup dan berkembang di Negeri Lahema serta melawan hukum;

., Hakim Pengadilan Agama Donggala, sebagaimana diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Januari 2014 bahwa proses mediasiyang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, lalu persidangandinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang olehPenggugat tetap pada susbtansi

apabila Termohon Keberatan membayar sisa hutang ataumelanjutkan hubungan hukum hutang piutang berdasarkan perjanjian Pembiayaandengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia;22Menimbang, bahwa oleh karena hanya amar ke2 dan ke4 Putusan BPSKKota Tasikmalaya yang tidak dapat dipertahankan sedangkan amar ke5 PutusanBPSK Kota Tasikmalaya tersebut hanya diperbaiki redaksionalnya, maka oleh karenaMajelis tidak merubah amar ke3 dan ke5 Putusan BPSK Kota Tasikmalaya di manaamar ke3 dan ke5 tersebut merupakan susbtansi

lalu sesuai dengan petunjukPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh prosesmediasi, namun Penggugat dan Tergugat menolak untuk dimediasi dengan alasanbahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk bercerai, lalu MajelisHakim melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dan persidangandinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat,yang oleh Penggugat tetap pada susbtansi

Dengandemikian, alasan banding ketiga, harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap alasan banding kedua dan keempat,Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 690/PDT/2021/PT SBYMenurut Pengadilan Tinggi, alasan banding ini hanya merupakan ulanganterhadap susbtansi putusan yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim TingkatPertama, termasuk alat bukti Suratsurat dimaksud.

aslinya);Fotokopi dari Fotokopi PERATURAN KUWU GEBANGKULON KECAMATAN GEBANG NOMOR 1 TAHUN2020, tanggal 17 =Maret 2020 TENTANGPENGHASILAN KUWU DAN PERANGKAT DESA DIDESA GEBANG KULON.9 (Foto copy dari foto copy)Foto pengganti perangkat desa. ( Foto Sesuai denganHalaman 33 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUNBDG1.2.12.13.14.15.16.Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16aslinya )Pasal 52 Peraturan Bupati Cirebon No.32Tahun 2018Tentang Perangkat Desa, yang mengatus Syarat,mekanisme, dan Susbtansi

pemberhentian denganHormat Perangkat Desa di Kabupaten Cirebon; (AdInformandum) ;Pasal 32 Peraturan Desa Gebang Kulon 1 tahun 2019Tentang Susunan Organisai Tata Kerja PemerintahDesa Gebang Kulon yang mengatursyarat,mekanisme dan susbtansi pemberhentianDengan Hormat, perangkat Desa Gebang Kulon (AdInformandum) ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor : 42 Tahun2016 Tentang Tata Naskah Dinas diLingkungan Kementrian Dalam Negeri (AdInformandum) ;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal

Denganbegitu, susbtansi gugatan akan kabur;16.Berdasarkan dalildalil diatas, jelas gugatan Penggugat menjadi tidak cermat,tidak jelas dan kabur dalam merumuskan kapasitas tergugat sebagai apa.Karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakangugatan aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NietOntvankelijke Verklaard;Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan :1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;2.

Denganbegitu, susbtansi gugatan akan kabur;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim memperhatikansurat gugatan, ternyata Penggugat telah menguraikan bagian Identitas, posita danPetitum gugatan. Dimana materi gugatannya pada pokoknya adalah tentang ParaTergugat yang telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

., dan sebagaimana laporanmediator tanggal 21 Juni 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil;Bahwa oleh karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil, selanjutnyaMajelis Hakim melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara danpersidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan suratgugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada susbtansi gugatannyasemula, dengan perubahan sebagai berikut:Halaman 3 dari 28 Halaman Put.Nomor 0152/Pdt.G/2016/PA.Dgl.> Bahwa pada identitas Tergugat tertulis,

masingmasing ini adalah hukum agama, hukumadat, dan hukum lainlainya;2.6Bahwa mengenai inkrahnya putusan perceraian antaraTerbanding semula Penggugat dengan Pembanding semulaTergugat dalam perkara a quo diterima dan diakui kebenarannyaoleh Terbanding semula Penggugat, karena terdapat kesalahandalam penulisan tanggal putusan perceraian berkekuatan hukumtetap, hal tersebut tidak mengurangi esensi dari Gugatan dantidak menyebabkan Gugatan Terbanding semula Penggugatmenjadi kabur atau tidak jelas, karena susbtansi

No.1247 K/Pdt/2009Il dengan Termohon Kasasi/Tergugat III sebagaimana Akta JualBeli No.117/2004 dan No.118/2004 keduanya tanggal 7 Juni2004) secara materiil cacat hukum karena susbtansi/isi dariSertifikat Hak Milik tersebut tidak sesuai dengan daftar (catatanperubahan) data fisik atau data yuridis yang ada pada BukuTanah BPN Ambon, yaitu tidak dicantumkan adanya catatanbahwa Sertifikat Hak Milik (asli/original) tersebut masih menjadijaminan di Bank Mandiri Cabang Ambon ;(Mohon Majelis Hakim Agung,

Dengan begitu, susbtansi gugatan akan kabur ;23.Berdasarkan dailildalil diatas, jelas gugatan Penggugat menjadi tidak cermat,tidak jelas dan kabur dalam merumuskan kapasitas tergugat sebagai apa.Karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakangugatan aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NietOntvankelijke Verklaard ;Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenanmemutuskan :1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;2.

Dengan begitu, susbtansi gugatan akan kabur ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim memperhatikansurat gugatan, ternyata Penggugat telah menguraikan bagian Identitas, posita danPetitum gugatan. Dimana materi gugatannya pada pokoknya adalah tentang ParaTergugat yang telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Televisi PendidikanIndonesia memberikan kuasa tertanggal 7 Pebruari 2003 dankuasa tertanggal 3 Juni 2003 kepada PT Berkah Karya Bersama Hal 37 dari 51 Halaman Putusan No.629/PDT/2011/PT.DKI 38untuk menyelenggarakan RUPSLB PT Cipta Televisi Pendidikanyang dilaksanakan tanggal 18 Maret2005. 2n one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn cencee Yang kemudian RUPSLB PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesiatertanggal 18 Maret 2005 tersebut digugat keabsahannya dalam perkaraini sebagai susbtansi

Penggunaan istilah tersebuthanyalah pada masalah presepsi penggugat saja, dan tidak berhubungandengan susbtansi dari pokok perkara, ehingga dengan demikian eksepsi iniharus dinyatakan tidak dapat diterima;3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consotium);Menimbang, Bahwa dalam eksepsi Tergugat mendalilkan bahwatindakan Penggugat mengajukan gugatan hanya kepada Tergugat sajaadalah sangat tidak rasional, mengingat banyak pihak yang seharusnyadigugat oleh Penggugat.

dalil Penggugat, Tergugat II Intervensi dalamjawabannya juga telah membantah dalil dari Penggugat dan menyatakan ObjekSengketa a quo tidak cacat hukum dan telah berdasarkan prosedur hukumyang berlaku;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil para pihak, makamenurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan adalah apakah Tergugat dalammenerbitkan Objek Sengketa a quo tidak secara terang dan terbukamengumumkan kepada khalayak ramai sesuai prosedur dan apakah ObjekSengketa a guo terdapat kesalahan dalam susbtansi

oleh Tergugat II Intervensi:;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pengumumandata fisik dan data yuridis terhadap permohonan Tergugat II Intervensi, makadalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketaa quo tidak secara terang dan terbuka mengumumkan kepada khalayak ramaitidak terbukti dan haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpersoalan mengenai apakah Objek Sengketa a quo telah terdapat kesalahandalam susbtansi

JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TIDAK MELAKSANAKANKEWAJIBANNYABahwa pertimbangan Judex Factie sebagaimana telah diuraikan di atas,jelas terlihat bahwa Judex Factie sama sekali tidak memberikanpertimbangan terhadap keseluruhan substansi perkara;Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi yang mengambil alin seluruhpertimbangan hukum dan Pengadilan Negeri jelasjelas menunjukkanpelanggaran terhadap kewajibannya untuk memeriksa seluruh susbtansi;Bahwa apabila dianalisa secara hukum pada bagian menimbang dalamputusan

Nomor : 5/Pdt.G/2017/PNPmk, namun susbtansi gugatannya adalah sengketa tanah yang mana Tergugatdi gugat oleh para Penggugat karena telah menguasi tanah milik paraPenggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris KARMO;Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2017/PN Pmk,yang berbeda adalah subyek Penggugatnya yang mana Penggugat , II dan IIHalaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2019/PN Pmktidak masuk dalam perkara No.05/Pdt.G/2017/PN Pmk sedangkan Tergugatdalam perkara Nomor