• BintoroKabupaten Demak sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) ;Bahwa setiap saksi korban menyerahkan uang kepadaterdakwa tersebut selalu) dibuat bukti penerimaan ataukuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwasendiri serta disaksikan oleh saksi Pudjiono;Bahwa sekira bulan Maret 2010 terdakwa pernah menyerahkanfoto kopi Formulir Penetapan NIP CPNS Daerah serta fotoHal. 31kopi SK Pengngkatan CPNS sambil mengatakan bahwa aslinyamasih di Semarang; Bahwa foto kopi tersebut didapat dari Agus Suwondho

  ; Bahwa terdakwa setelah menerima uang dari saksi Mohadilangsung diserahkan kepada Agus Suwondho semuanyasehingga tidak pernah menerima sepeserpun dari H.

• Penyidik Atas Kuasa PU:
  IPTU R WASIT SUWARTO
  Terdakwa:
  1.MAILAN YULIANTO Bin SARWI
  2.IMAM MUCHLIS IKHSANUL HAKIM Bin R BAMBANG IRIYANTO
  3.IMAM SHOLIHIN SUPRIYADI Bin AGUS SUPRIYADI
  4.KRESNA WIDIYANTA Bin SIDUL
  5.EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin YUDHO SUWONDHO

• Predy Paus Natawijaya Bin Suwondho umur42 tahun, agamaIslam, pekerjaan PNStempat tinggal di Jalan Mataram Raya Blok 31Nomor 24,RT.04 RW. 24, Desa Margadadi, Kecamatan Indramayu,Kabupaten Indramayu.

• Eddie Widiono Suwondho, M.Sc pada tanggal 21Maret 2012 ;Bahwa dalam Petitum Dalam Pokok Perkara pada angka 2 dan 3permohonan Judicial Review tersebut, Ir.

  Eddie Widiono Suwondho,M.Sc. memohon bahwa:2 Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan UndangUndangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) sepanjang frasaBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara... bertentangandengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 ;3 Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan UndangUndangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002),

• diperlukan untuk mengajukan proses penggantian sertipikatdan sekaligus memperpanjang sertipikat tersebut;Bahwa laporan kehilangan tertanggal 15 Mei 2011 tersebut Saksi serahkankepada stafnya Pak Fuad karena Saksi susah bertemu dengan Pak Fuad;Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa inimeskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu;Bahwa, disamping suratsurat bukti, Tergugat II Intervensi di persidangantelah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Agus Suwondho

  Wijoyo danBurhanuddin Ulim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adalahsebagai berikut:Saksi Agus Suwondho Wijoyo:Bahwa sejak Tahun 1990 Keluarga Soewandi Soedjono dan Ibu Ana HerAndraruni yang merupakan suami isteri ada hubungan persahabatan denganSaksi;Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan SHGBmilik Soewandi Soedjono yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonankepada AURI agar mendapatkan hak selaku Anggota AURI dan diberikankesempatan untuk membayar rumah

• EDDIEWIDIONO SUWONDHO, Msc. menyatakan Siapa Bisa Memimpin PT.PLN (PERSERO)...? saat kebijakan publik PT. PLN (PERSERO) dikritisi oleh Pemerintah dan IR. EDDIE WIDIONO SUWONDHO, Msc.menjadi tersangka atas dakwaan baik secara sendirisendiri ataubersamasama dengan MARGO SANTOSO, IR. FAHMI MOCHTAR danIR.

  EDDIEHal 15 dari 128 Hal Putusan No.290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel25.26.WIDIONO SUWONDHO, Msc. saat masih menjabat selaku DirekturPemasaran dan Distribusi (DIRSAR) PT. PLN (PERSERO) sejak Tahun1998 telah mengetahui PT. PLN (persero) Distjaya dan Tangerang,telah bekerjasama dengan Politeknik ITB Bandung sejak Tahun 1994untuk membuat dan mengembangkan aplikasi, Sistem InformasiManajemen Pelanggan Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPELRISI), yang memiliki fungsi dan Fitur sebagai berikut:(I).

  EDDIEWIDIONO SUWONDHO, Msc. saat masih menjabat selaku DirekturPemasaran dan Distribusi (DIRSAR) PT. PLN (PERSERO) sejak Tahun1998 telah mengetahui PT. PLN (persero) Distjaya dan Tangerang,telah bekerjasama dengan Politeknik ITB Bandung sejak Tahun 1994Hal 77 dari 128 Hal Putusan No.290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel11.12.untuk membuat dan mengembangkan aplikasi, Sistem InformasiManajemen Pelanggan Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPELRISI), yang memiliki fungsi dan Fitur sebagai berikut:(I).

• Danoehadi Soemarto,sedangkan bangunan rumah tersebut diatas merupakan hak waris dari R.Danoehadi Suwondho;Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Agustus 1976, yangberhak untuk memiliki atas nama Ny. RA. Sriati untuk memelihara, mengurus,mengawasi, dan menjual apabila sangat diperlukan atas harta kekayaan beruparumah yang terletak di Tembok Dukuh II/2 Surabaya dan Kalibutuh Gang LebarNo. 63 A Surabaya adalah R. Danoehadi Soewondho;Bahwa R.

• Satu unit Sepeda Motor Merk HONDA, GL 200, Nopol S 4003 KA, Nomor MesinSABJE1001842, Tahun Pembuatan 2002, warna SILVER, BPKB atasnama SUWONDHO,H;103. Satu unit Sepeda Motor Merk SUZUKI, UY 125 S AT, Nopol W 5670 EY, NomorMesin F484IDI98610, Tahun Pembuatan 2008, warna BIRU HITAM, BPKB atasnamaWIWIK SULISTYOWATI;104. Satu unit Sepeda Motor Merk SUZUKI, UY 125 S AT , Nopol W 6523 EY, NomorMesin F4841D277370, Tahun Pembuatan 2008, warna HITAM, BPKB atasnama ERWINFITRIYAH;105.

  Satu unit Sepeda Motor Merk HONDA, GL 200, Nopol S 4003 KA, Nomor MesinSABJE1001842, Tahun Pembuatan 2002, warna SILVER, BPKB atasnama SUWONDHO,Hs103. Satu unit Sepeda Motor Merk SUZUKI, UY 125 S AT, Nopol W 5670 EY, Nomor MesinF484IDI98610, Tahun Pembuatan 2008, warna BIRU HITAM, BPKB atasnama WIWIKSULISTYOWATI;2104. Satu unit Sepeda Motor Merk SUZUKI, UY 125S AT , Nopol W 6523 EY, Nomor MesinF4841D277370, Tahun Pembuatan 2008, warna HITAM, BPKB atasnama ERWINFITRIYAH;105.

  MesinJBC1E1277073, Tahun Pembuatan 2009, warna HITAM, BPKB atas nama HUFRON;Satu unit sepeda motor merk HONDA, GL 200 R, Nopol W 2316 LM, Nomor MesinMC21E1024355, Tahun Pembuatan 2007, warna HITAM, BPKB atas nama MOH.SHOLEH;Satu unit sepeda motor merk HONDA, NC11D1D AT, Nopol W 6335 KH, Nomor MesinJF02E1043937, Tahun Pembuatan 2011, warna BIRU HITAM BPKB atas namaSUWANDI;Satu unit sepeda motor merk HONDA, GL 200, Nopol S 4003 KA, Nomor MesinSABJE1001842, Tahun Pembuatan 2002, warna SILVER, BPKB atas nama SUWONDHO

• Heru Suwondho Ket: Sertifikat dijaminkan di PT Untuk pembayaran kekurangan VISA AMERIKA yang diterima oleh Sdr. Irwan;

• 1 (satu) lembar foto adanya Sdr.Heru Suwondho Sdr.Siti Fatimah Sdr. Siksa dan Sdr.

  Heru Suwondho, uang sejumlah Rp.105.000.000,- untuk pembayaran Proses ke USA kerja pabrik Coca Cola di Atlanta yang diterima oleh Sdr Irwan Tulungagung;

• 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian/pernyataan Sdr.Irwan Efendi pada tanggal 24 Juni 2021 selaku Direktur AMI, yang menyatakan bahwa Sdr.

  Heru Suwondho alamat Trenggalek, telah membayar uang sebesar Rp.105.000.000,- kepada PT AMI untuk pemberangkatan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik coca cola Atalnta, apabila dalam jangka waktu maksimal 7 bulan terhitung dari tanggal perjanjian ini dibuat PT AMI tidak bisa memberangkatkan ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik Coca Cola Atlanta maka PT AMI siap mengembalikan uang sebesar Rp.105.000.000,- kepada Sdr.

  Heru Suwondho (yang bersangkutan);

• 1 (satu) lembar bukti kwitansi pada tanggal 22 September 2021 yang berbunyi Telah terima dari Sdr. Heru Suwondho uang sjeumlah Rp.84.000.000,- untuk pembayaran 80 + 4 juta + Sertifikat atas nama Kasan Takyin yang dibawa B Fatim yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan;
• 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan biaya proses Amerika Sdr.

  Heru Suwondho tanggal 12 Mei 2021;

• 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.777 surat ukur No.723 1985 an. KASAN KAYIN seluas 850 M2 alamat Desa Sambirejo, Kab. Trenggalek;

Dikembalikan kepada Saksi Herru Suwondho, S.E. Bin Suwarno;

• 1 (satu) lembar bukti kwitansi pada tanggal 25 Maret 2021 yang berbunyi telah terima dari Ny.

• Eddie Widiono Suwondho, Msc., menjadi tersangkaatas dakwaan baik secara sendirisendiri atau bersamasama denganMargo Santoso, Ir. Fahmi Mochtar dan Ir. Gani Abdul Gani, antara bulanSeptember 2000 sampai dengan bulan Mei 2006, berdasarkan Pasal 5 joPasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 46 TahunHal. 11 dari 98 hal.

  Eddie widiono suwondho, Msc.saat masih menjabat selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (DIRSAR)PT. PLN (Persero) sejak tahun 1998 telah mengetahui PT. PLN (Persero)Distjaya dan Tangerang, telah bekerjasama dengan Politeknik ITB Bandungsejak tahun 1994 untuk membuat dan mengembangkan aplikasi, SistemInformasi Manajemen Pelanggan Rencana Induk Sistem Informasi(SIMPEL RISI), yang memiliki fungsi dan Fitur sebagai berikut:1). Fungsi Pelayanan Pelanggan;Il). Fungsi Pembacaan Meter;III)IV)V).

• (Pendapat disampaikan pada persidangan perkara tindakpidana korupsi proyek outsourcing Customer Information SystemRencanaInduk Sistem Informasi (CISRISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya)Tangerang tahun 20042007 dengan Terdakwa mantan Dirut PLN EddieWidiono Suwondho).Berdasarkan uraian di atas, Kejaksaan tidak mempunyai wewenangmenurut undangundang untuk melakukan audit investigasi untuk kepentingantindak pidana korupsi dan menetapkan kerugian Negara sehingga penetapankerugian Negara oleh

  (Pendapat disampaikan pada persidangan perkara tindakpidana korupsi proyek outsourcing Customer Information SystemRencanaInduk Sistem Informasi (CISRISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya)Tangerang tahun 20042007 dengan Terdakwa mantan Dirut PLN EddieWidiono Suwondho).Berdasarkan uraian di atas, Inspektorat Kabupaten Manggarai tidakmempunyai wewenang menurut undangundang untuk melakukan auditinvestigasi untuk kepentingan tindak pidana korupsi dan menetapkan kerugianNegara sehingga penetapan

  (Pendapat yang dikemukakan didalam persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek outsourcing CustomerInformation SystemRencana Induk Sistem Informasi (CISRISI) di PLNDistribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 20042007 denganTerdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho).Bahwa menurut UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPKPasal 1 angka 14: Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaiankebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/infomasimengenai

• (Pendapat disampaikan pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyekoutsourcing Customer Information SystemRencana Induk Sistem Informasi(CISRISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 20042007 dengan Terdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho).Berdasarkan uraian di atas, Kejaksaan tidak mempunyai wewenang menurutundangundang untuk melakukan audit investigasi untuk kepentingan tindakpidana korupsi dan menetapkan kerugian Negara sehingga penetapan kerugiannegara oleh

  (Pendapat disampaikan pada persidangan perkara tindakpidana korupsi proyek outsourcing Customer Information SystemRencanaInduk Sistem Informasi (CISRISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya)Tangerang tahun 2 0042007 dengan Terdakwa mantan Dirut PLN EddieWidiono Suwondho);Berdasarkan uraian di atas, Inspektorat Kabupaten Manggarai tidak inempunyaiwewenang menurut undangundang untuk melakukan audit investigasi untukkepentingan tindak pidana korupsi dan menetapkan kerugian Negara sehinggapenetapan

  (Pendapat yang dikemukakan di dalampersidangan perkara tindak pidana korupsi proyek outsourcing CustomerInformation SystemRencana Induk Sistem Informasi (CISRISI) di PLNDistribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 20042007 denganTerdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho. ) ;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1angka 14:Hal. 118 dari 144 hal. Put.

• (Pendapat disampaikan pada persidangan perkara tindakpidana korupsi proyek outsourcing Customer Information SystemRencanaInduk Sistem Informasi (CISRISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya)Tangerang tahun 20042007 dengan Terdakwa mantan Dirut PLN EddieWidiono Suwondho).Berdasarkan uraian di atas, Kejaksaan tidak mempunyai wewenangmenurut undangundang untuk melakukan audit investigasi untuk kepentingantindak pidana korupsi dan menetapkan kerugian Negara sehingga penetapankerugian Negara oleh

  (Pendapat disampaikan pada persidangan perkara tindakpidana korupsi proyek outsourcing Customer Information SystemRencanaInduk Sistem Informasi (CISRISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya)Tangerang tahun 20042007 dengan Terdakwa mantan Dirut PLN EddieWidiono Suwondho).Berdasarkan uraian di atas, Inspektorat Kabupaten Manggarai tidakmempunyai wewenang menurut undangundang untuk melakukan auditinvestigasi untuk kepentingan tindak pidana korupsi dan menetapkan kerugianNegara sehingga penetapan

  (Pendapat yang dikemukakan didalam persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek outsourcing CustomerInformation SystemRencana Induk Sistem Informasi (CISRISI) di PLNDistriousi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 20042007 denganTerdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho).Bahwa menurut UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPKPasal 1 angka 14: Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaiankebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/infomasimengenai

• Putusan MK tersebut merupakanpenolakan MK atas Judicial Review yang diajukan olehmantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho yang perkaranyadiselidiki oleh KPK yang berkoordinasi dengan BPKP dalampenghitungan kerugian keuangan negaranya.

• (Pendapat disampaikan pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyekoutsourcing Customer Information SystemRencana Induk Sistem Informasi(CISRISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 20042007dengan Terdakwa mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho);Berdasarkan uraian di atas, Kejaksaan tidak mempunyai wewenang menurutundangundang untuk melakukan audit investigasi untuk kepentingan tindakpidana korupsi dan menetapkan kerugian Negara sehingga penetapan kerugiannegara oleh

• PLN (Persero) bapak Eddie Widiono Suwondho dan PejabatSementara Komisaris Utama PT. PLN (Persero) Bapak Lutfi Hamid(Bukti Pemohon PK16). Penghargaan ini menunjukkan keberhasilanPT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dalam mengurangi susutjaringan dari sebesar 15,8 % (lima belas koma delapan persen) padaakhir bulan November tahun 2002 menjadi sebesar 7,8 % (tujuh komadelapan persen) pada akhir tahun 2007. Artinya, ada perbaikan angkasusut sebesar 8 % (delapan persen) selama 5 tahun.

• Eddie Widiono Suwondho,M.Sc, telah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, yangmempermasalahkan Pasal 6 huruf a dan penjelasannya UndangUndang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).