ANANG SYAHRIN dengan pidana penjara selama 5 (lima)tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, denganperintah Terdakwa tetap ditahan ;Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;Menyatakan barang bukti berupa :1 1 (satu) bundel, dokumen proposal pembuatan warungmakanan minuman taman Kota Tanjung Tahun 2010,yang dibuat oleh Seksi Pertamanan dan PemakamanDinas Tatakota dan Kebersihan Kabupaten Tabalong ;2 1 (satu)

selama1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar agar Terdakwamengganti dengan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya Terdakwadalam tahanan ;Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;Memerintahkan barang bukti berupa :1 (satu) bundel, dokumen proposal pembuatan warung makananminuman taman Kota Tanjung Tahun 2010, yang dibuat oleh SeksiPertamanan dan Pemakaman Dinas Tatakota

50.000.000, (imapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayaragar Terdakwa mengganti dengan menjalani pidana kurunganselama 2 (dua) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) bundel, dokumen proposal pembuatan warung makananminuman taman Kota Tanjung Tahun 2010, yang dibuat oleh SeksiPertamanan dan Pemakaman Dinas Tatakota

Objek Gugatan: 22+ = 2222 22 ene nn nnn neem neeYang menjadi objek gugatan pada perkara ini adalahSurat Kepala Dinas TataKota, Pemerintah Kota Bekasi No. 650/1871/2016 tanggal 8 Agustus 2016tentang Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Milik Para Penggugatdiatas lahan PT. Timah (Persero) Tbk, Jl. Mandor Demong Kp. Babakan RT.01/03, Kelurahan .Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, JawaBarat yang diterbitkan oleh Tergugat dan ditujukan kepada Para Penggugat ;B.

Bahwa Keputusan a quo adalah keputusan yang dikeluarkanoleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Dinas TataKota, Pemerintah Kota Bekasi, sebagaimana diatur pada pasal1 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 ; 2222e oeHalaman 7 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUNBDG2.

Kedamaian di atas bidang tanah milikPara Penggugat melalui Bapak Kepala Dinas Tatakota Kota Palembang, agar meninjaukembali IMB dan Sertipikat atas nama PT. Kedamaian dan sanggahan Para Penggugattersebut dijawab oleh Bapak Kepala Dinas Tatakota Kota Palembang melalui suratnyatanggal 4 Juli 2013 Nomor : 640 / 2304 / DKT /2013, Hal : Tanggapan Sanggahan yangintinya menyatakan bahwa dalam proses pengajuan Advis Planning dan IzinMendirikan Bangunan (IMB), pihak PT.

Kedamaian, dan memerintahkan kepadaTergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut ;9 Bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 04 Juli 2013, yaknipada saat menerima jawaban dari Kepala Dinas Tatakota Palembang atas sanggahanPara Penggugat dan Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Agustus 2013, makagugatan ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang No.9tahun 2004 Tentang Perubahan kedua

;Bukti T12: Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas TataKota dan Permukiman Kota Surabaya Nomor : 640/832/436.5.2/2008 tanggal 15 Juli 2008Perihal Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan diatas persil JI. Dukuh Kupang Barat I/1Surabaya, ditujukan kepada PT.

SURYA INTI;291314151617181920Bukti T13 : Foto copy sesuai salinan resmi, Putusan Perkara Pidana Pengadilan NegeriSurabaya Nomor : 1921/Pid.C/2008/PN.Sby. tanggal an JuliBukti T14 : Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas TataKota dan Permukiman Kota Surabaya Nomor : 640/07.91/436.5.2/2008 tanggal 070708,Perihal Pemberitahuan Pendirian Bangunan Tanpa Izin ; ditujukan kepada PT.

SURYA INTIPERMATA Tbk. di Surabaya ;15.Bukti.........Bukti T15 : Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas TataKota dan Permukiman Kota Surabaya Nomor : 005/0791/436.5.2/2008 tanggal 7 Juli 2008Perihal : Panggilan I, ditujukan kepada PT.

SURYA INTI PERMATA Tbk. di Surabaya ;Bukti T16: Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas TataKota dan Permukiman Kota Surabaya Nomor : 005/831/436.5.2/2008 tanggal 15 Juli 2008Perihal : Panggilan II, ditujukan kepada PT.

SURYA INTI PERMATA Tbk. di Surabaya ;Bukti T17: Foto copy sesuai aslinya, Surat dari Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas TataKota dan Permukiman Kota Surabaya Nomor : 640/1057/436.5.2/2008 tanggal 22 Oktober2008 Perihal : Perintah untuk membongkar sendiri bangunan tanpa IMB di persil Jl.

ADIRAMA BAHAN, MT selaku Kepala Dinas TataKota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya, dimana kelebihanuang tersebut dibagibagi diantara Terdakwa , Terdakwa Il, Terdakwa Ill, dansaksi Drs. ADIRAMA BAHAN, MT serta saksi LELO ANGGORO,S.STP.MAP,dimana untuk pemohon IMB dengan skala besar langsung dimintaHal. 9 dari 63 hal. Put. Nomor : 2519 K/Pid.Sus/2015menghadap kepada Saksi Drs.

Mengkoordinir kegiatan sekretaris dan para kabid di lingkungan Dinas TataKota, Bangunan Dan Pertamanan kota P.Raya sesuai petunjuk danketentuan yang berlaku,sehingga diperoleh sinkronisasi dalam pelaksaantugas;Mengarahkan dan mengatur sekretaris dan para kepala Bidang dalammelaksanakan tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yangberlaku;.

Membina kegiatan administrasi, organisasi dan tata laksana Dinas TataKota, Bangunan Dan Pertamanan kota Palangka Raya sesuai petunjukdan ketentuan yang berlaku agar tercapai hasil yang optimal;. Mengevaluasi perkembangan penyelenggarakan kegiatan dan program diBidang Tata Kota, Bangunan Dan Pertamanan kota Palangka Raya untukHal. 16 dari 63 hal. Put.

ADIRAMA BAHAN, MT selaku Kepala Dinas TataKota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya, dimana kelebihanuang tersebut dibagibagi diantara Terdakwa , Terdakwa Il, Terdakwa Ill, dansaksi Drs. ADIRAMA BAHAN, MT serta saksi LELO ANGGORO,S.STP.MAP,dimana untuk pemohon IMB dengan skala besar langsung dimintaHal. 21 dari 63 hal. Put. Nomor : 2519 K/Pid.Sus/2015menghadap kepada Saksi Drs.

ADIRAMA BAHAN, MT selaku Kepala Dinas TataKota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya, dimana kelebihanuang tersebut dibagibagi diantara Terdakwa , Terdakwa II, Terdakwa Ill, dansaksi Drs. ADIRAMA BAHAN, MT serta saksi LELO ANGGORO,S.STP.MAP,dimana untuk pemohon IMB dengan skala besar langsung dimintamenghadap kepada Saksi Drs.

SAKSISAKSIpendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pegawai Honorer padaKantor Dinas Tatakota Kota Dumai, bertempat tinggal di aaE

hendak mendapat untung, membawa, menyimpanatau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperolehkarena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagaiberikut:2e Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 04.30 Wib saksi AbdulAzizu Rafil Siregar Als Rafi dan Saksi Hendra Bin Als Hendra Bin Sugimin(Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) telah melakukan Pencurian berupa (satu) unit mesin water pump set model GWP 50 Warna putih merah milik dinas tatakota

dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkan denganketerangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, maka telah diperoleh faktafaktayuridis yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2012 sekira jam 04.30 WIB, saksiABDUL AZIZU RAFIL SIREGAR bersama dengan saksi HENDRA telah mengambil (satu) unit mesin water pump set model GWP 50 Warna putih merah milik Dinas TataKota

Nagekeo pada Dinas Perumahan, TataKota, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab.

FRANSISKUS KOGHA dengan nomor : 798.2 / PTKESDM / 87 /04/ 2011, tanggal 08 April 2011 ;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, TataKota, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Nagekeo an.

;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan TataKota Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nagekeo An.

berikutbangunan rumah tersebut, dan oleh karenanya Tergugat adalah sebagaisatusatunya pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan hak atastanahnya tersebut ;Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga tidak menyebut dengan pastiberapa luas tanah yang digugat berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan No.251/Kebon Jeruk dengan surat ukur no.496/1952 tersebut,tetapi Penggugat justru mendalilkan terdapat sisa tanah sisa tanah seluas318,76 M2 berdasarkan Advice Planing Ketetapan Rencana Tata Kotadari Dinas Tatakota

Walikota Jakarta Barat Nomor : 1131 /TN/JB/VIV/2008tertanggal 14 Agustus 2008 ;Bahwa Advice Planing Tatakota Walikota Jakarta Barat tersebut bukanlahsebagai bukti kepemilikan dan bukan merupakan bukti tentang berapaluas tanah yang dimiliki oleh Penggugat, tetapi Advice planning tersebuthanyalah sebagai fatwa akan rencana pembangunan yang akan dilakukandisuatu lokasi, dan saran oleh Dinas Tata Kota apabila akan mendirikanbangunan disuatu wilayah yaitu diwilayah Walikota Jakarta Barat, danadvice planning

kepemilikannya atas tanah berikutbangunan rumah tersebut, dan oleh karenanya Tergugat Il adalah sebagaisatusatunya pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan hak atastanahnya tersebut;Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga tidak menyebut dengan pastiberapatanah yang digugat berdasarkan sertifikat Hak Guna BangunanNo.251/Kebon Jeruk dengan surat ukur no.496/1952 tersebut, tetapiPenggugat justru mendalilkan terdapa sisa tanah sisa tanah seluas 318,76M2 berdasarkan Advice Planinglata Kota dari Dinas Tatakota

WalikotaJakarta Barat Nomor : 1131/TN/JB/VIV/2008tertanggal 14 Agustus 2008;Bahwa Advice Planing Tatakota Walikota Jakarta Barat tersebut bukanlahsebagai bukti kepemilikan dan bukan merupakan bukti tentang berapa luastanah yang dimiliki oleh Penggugat, tetapi Advice planning tersebuthanyalah sebagai fatwa akan rencana pembangunan yang akan dilakukandisuatu lokasi, dan saran oleh Dinas Tata Kota apabila akan mendirikanbangunan disuatu wilayah yaitu diwilayah Walikota Jakarta Barat, danadvice planning

., Jabatan Pelaksana pada Dinas TataKota, Bangunan dan Pemukiman; 4. RM. Rindra Eka Widiyawan, S.T., M.T., Jabatan Pelaksanapada Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman; 5. A.

Akan tetapisampai Perjanjian Sewa Media Reklame berakhir ternyata Penggugat telahlalai dan dengan sengaja tidak mau mengajukan surat Permohonan IzinPenyelenggara Reklame kepada Walikota Palembang melalui Dinas TataKota Palembang.Bahwa demikian juga Tergugat sendiri tidak pernah dikirimkan Surat Kuasaoleh Penggugat untuk bertindak mewakilinya mengajukan SuratPermohonan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) atas nama Penggugatsebagaimana di maksud pada pasal 12 ayat (2) hurup e Peraturan DaerahKota Palembang

Dengandemikian semua sebab akibatnya bukan dari pihak Tergugat.Bahwa seharusnya Penggugat yang kedudukannya sebagai Pemohonsetelah mendapat Surat Peringatan dari Dinas Pendapatan Kota Palembangmelalui Klien Penggugat (SAMSUNG) tersebut segera menyadari untukmengirim atau mengajukan Surat Permohonan Izin PenyelenggaraanReklame (IPR) kepada Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas TataKota Palembang, akan tetapi tidak pernah dilakukannya sampai perjanjianSewa Media Reklame berakhir.

Penyelenggaraan Reklame atau Pajak Reklame adalahkewajiban Pemerintah Kota Palembang dan tentu saja bukan kewajibanTergugat, karena kewajiban untuk mengeluarkan Perizinan Reklame danPajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku adalahWalikota Palembang melalui Dinas Tata Kota Palembang apabila sudah adaSurat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang diajukan olehPenggugat, sedangkan kewajiban Tergugat adalah apabila DokumenPerizinan Reklame dan Pajak Reklame telah dikeluarkan dari Dinas TataKota

Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengajatelah melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugianterhadap Penggugat Rekonvensi karena tidak pernahmengajukan surat Permohonan Izin PenyelenggaraanReklame kepada Walikota Palembang melalui Dinas TataKota Palembang agar Penggugat Rekovensi tidak dapatmemperoleh dokumen Perizinan Reklame dan PajakReklame untuk diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;Menyatakan bahwa Harga yang dimaksud dalamPerjanjian Sewa Media Reklame adalah Harga SewaMedia Reklame

Bahwa tanpa pernah adanya Surat Permohonan IzinPenyelenggaraan Reklame yang diajukan oleh Penggugatuntuk dapat diurus oleh Tergugat kepada PemerintahKota Palembang melalui Dinas Tata Kota Palembangmaka tidak akan ada dokumen Perizinan Reklame danPajak Reklamenya yang dapat diperoleh dari Dinas TataKota Palembang yang wajib diserahkan oleh Tergugatkepada Penggugat..

depan Rumah dinas Bupati HSS, didepanLapangan Lambung Mangkurat dan di Taman Darmansyah Zauhidie; Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengerusakantersebut, namun setelah diamankan Petugas Kepolisian Resort HSSbarulah saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pidanapengerusakan tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD THAILAH BIN (ALM)RUSBANDI; Bahwa yang dirusak adalah Pot bunga beserta tumbuhan / bunga yangtumbuh diatasnya, dan pot bunga tersebut adalah barang milik Dinas TataKota

di depan Rumah dinas Bupati HSS,didepan Lapangan Lambung Mangkurat dan di Taman DarmansyahZauhidie;Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengerusakantersebut, namun setelah diamankan Petugas Kepolisian Resort HSSbarulah saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pidanapengerusakan tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD THAILAH BIN(ALM) RUSBANDI:Bahwa yang dirusak adalah Pot bunga beserta tumbuhan / bunga yangtumbuh diatasnya, dan pot bunga tersebut adalah barang milik Dinas TataKota

Pada tanggal 8 November 2011 Pihak Pertama dan Pihak Keduamenyetujul bahwa harga tanah dan bangunan tersebut akanHal.3 dari 35 hal.Putusan No.322/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.10.11.12.disesuaikan dengan luas tanah yang terdapat dalam sertifikat HakAtas Tanah tersebut dan Pihak Pertama juga mneyetujui bahwa hargatanah tersebut Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) sesuai dengan hasilukur tanah bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak AtasBahwa berdasarkan hasil ukur sementara yang dibuat oleh TataKota ditemukan

) Nomor 53/DTKPWASBANG/BU/VIII/20 dari Pemerintah Kota Balikpapan, Dinas Tata Kotadan Perumahan, dengan isi surat berupa Telah Mengadakan Kegiatanmendirikan bangunan /bangunanbangunan berupa Bangunan baru danatas surat tersebut Penggugat menghadap Kasi Pengawasan Dinas TataKota dan Perumahan Kota Balikpapan yaitu Bapak Mulyono, adapun daripertemuan tersebut, Penggugat diminta untuk bertanggung jawabmembersihkan atap rumah tetangga karena surat tersebut ataspengaduan tetangga yaitu M.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugatdidalam gugatan angka 6 Bahwa setelah pertemuan Kasi PengawasanDinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan tidak adakelanjutannya maka Penggugat langsung menghadap kepada Dinas TataKota dan Perumahan bahkan dibuat secara tertulis yang seyogyanyaditandatangani Penggugat dan Muhammad Noor Penggugatmenciptakan ambigu seolah olah permasalahan panggilan pertama yaituSurat nomor 53/DTKPWASBANG?

Muhammad Noor secara lisan, bahwasaudara Denny Setiawan tetangganya dalam melakukan kegiatanMendirikan Bangunan telah melakukan pelanggaran tidak sesuai denganIMB (Izin Mendirikan Bangunan ) yang telah diberikan oleh Dinas TataKota; Bahwa Pengadu ( Muhammad Noor ) keberatan, karena bangunanmiliknya yang menjadi tetangga menjadi rusak dan kotor dan pada waktumulai melakukan kegiatan Mendirikan Bangunan tidak memintapersetujuan dari tetangga terlebih dahulu; Bahwa Wajib bagi seseorang / masyarakat

Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yangakan diuraikan berikut ini;Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebutdiatas Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan faktafakta hukum relevanyang diperoleh selama proses persidangan sebagai berikut;e Bahwa Penggugat ( Denny Setiawan ) adalah pemilik bangunan yangmemperoleh Izin Mendirikan Bangunan dengan Nomor IMB2117/DTKP/BU/GSR Tanggal 21 Desember 2015 (Vide Bukti P1 = T12);e Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016, Tergugat melalui Dinas TataKota

Dan Perumahan telah memberikan surat Perihal : PenghentianKegiatan Mendirikan Bangunan Tanpa IMB/Peringatan (Vide Bukti T2);e Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016, Tergugat melalui Dinas TataKota Dan Perumahan telah memberikan surat Perihal : PenghentianKegiatan Mendirikan Bangunan Tidak Sesuai IMB/Peringatan II (VideBukti T3);e Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016, Tergugat melalui Dinas TataKota Dan Perumahan telah memberikan surat Perihal : PenghentianKegiatan Mendirikan Bangunan Tidak Sesuai IMB/

(fotocopy);1 (satu) buku register Kaveling daerah Tomang Barat Phase VII WilayahJakarta Barat No. 391;1 (satu) lembar RKK (ketetapan rencana kota)/advis planing Sudin TataKota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 kaveling No.458.424.425;Untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ENDANGPONIMAN, dkk ;6.

(fotocopy); 1 (satu) buku register Kaveling daerah Tomang Barat Phase VII WilayahJakarta Barat No. 391; 1 (satu) lembar RKK (ketetapan rencana kota)/advis planing Sudin TataKota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 kaveling No.458.424.425.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainatas nama Terdakwa ENDANG PONIMAN, dkk; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Pid.B/2010/PN.Jkt.Baryang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

DKI Jakarta SARWO HANDAYANI, Nomor: 558/076.2tanggal 2 April 2008 perihal penjelasan aset pertamanan yang ditujukankepada Camat Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang menegaskan bahwalokasi tanah yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara VII Blok N Rt004/03 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol PetamburanJakarta Barat adalah TANAH ASET PEMERINTAH Propinsi DKI Jakarta,tercatat pada buku inventaris dengan nomor register: 00130;Bahwa berdasarkan keterangan saksi FAUZAL KAHAR (kepala Sudin TataKota

Berdasarkan Rencana Tata Kota dan Tata Ruang dan AdvisPlaning (RKK) tahun 1997 yang ditanda tangani 1 September 1977 danLembar Recana Kota (LRK) 30/29 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas TataKota Propinsi DKI Jakarta tahun 1997, peruntukan tanah atas lokasitersebut adalah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT) dan jalur jalan 8 meter.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Joko Susilo dan saksi Ir.Eko Baruno, MT dihubungkan dengan Surat Kepala Dinas Pertamanan No.337 agar Sdri.

Bagian keuangan; Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan sewa menyewa tanah TataKota Desa Setia Asih untuk pendirian tower Base Transciever Station, PT.Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.BdgProfesional Telekomunikasi Indonesia ( Protelindo ) meminta kepada terdakwa untuk membuat surat antara lain :1) Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31Kampung Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh terdakwaselaku Pemilik Tanah dan ditandatangani oleh terdakwa

yang berada di Blok Penggarutan persil 31D.II Letter C No. 1399 dan didalam proses pendirian pasar Puri Asih terse but, terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih tidak pernah melakukanmusyawarah dan tidak mendapatkan persetujuan dari Badan PerwakilanDesa Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;Bahwa setelah berdirinya pasar puri Asih yang berada diatas tanah tatakota Desa Setia Asih kemudian terdakwa menyewakan lapak/ tempatberjualan kepada pedagang diantaranya yaitu:1) Kepada Sukamdi

Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun2001 tanggal 3 Agustus 2001 juga mendirikan pasar diatas tanah tata kotaDesa Setia Asih seluas + 350 M2Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter CNo. 1399 dan didalam proses pendirian pasar Puri Asih tersebut, terdakwaselaku Kepala Desa Setia Asih tidak pernah melakukan musyawarah dantidak mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa Desa SetiaAsih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;Bahwa setelah berdirinya pasar puri Asin yang berada diatas tanah tatakota

SYAMSURI HADI adalah KepalaDesa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi periode Tahun 2001sampai dengan 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor141.1/Kep.271Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaSetia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001tanggal 3 Agustus 2001 ;Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.BdgMenimbang bahwa, Kantor Desa Setia Asih berdiri di atas tanah tatakota Desa Setia Asih, berasal dari tanah atas nama H.

Hamdani bin Samat,Nomor C 1399 persil 3 yang merupakan hasil tukar menukar dengan tanah tatakota Desa Setia Asih seluas 20.000 m2, Nomor C 1016/737, persil 112 terletakdi Desa Setia Asih, Blok Kampung Sawah ;Menimbang bahwa, mengenai tukar menukar tanah atas namaH.

Bahwa saksi mengetahui masalah tentang batas garis sepadan bangunan danTergugat mendirikan bangunan ruko tanpa ada IMB yang terletak di JalanIskandar Muda kota Medan.Bahwa sengketa dalam perkara ini antara Penggugat dengan Zen (ayah Suandy).Bahwa saksi mengetahui posisi nomor ruko Penggugat yaitu No 150c dan rukomilik Tergugat No. 150d.Bahwa saksi pernah melihat bukti P2 tentang surat penolakan dari Kantor TataKota dan Tata Bangunan Kota Medan.Bahwa sepengetahuan saksi, yang membangun bangunan tembok

memilikiPutusan No.563/Pdt.G/2014/PN.Mdn.hal. 13 dari 18surat izin Mendirikan Bangunan (SIMB), hal ini dikuatkan dengan surat penolakandari Tergugat Ill sesuai surat nomor 648/1443 tertanggal 23 Mei 2008 yang secarategas menolak permohonan SIMB dari Tergugat I.Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P1, tentang sertifikat hak miliknomor 237 atas nama Ferry Soehendro yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda,Desa Petisah Hulu, Medan.Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P2 tentang surat dari Dinas TataKota

;Tempat Lahir :Kandangan (Kabupaten Hulu SungaiSelatan);Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 12 Februari 1959;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean, RT. 8 / IV,Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;Agama : Islam;Pekerjaan : Pejabat Kepala Sub Bagian Umum danKepegawaian Dinas Lingkungan Hidup TataKota dan Perdesaan Kabupaten Hulu SungaiSelatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKandangan sebagai

Krisna dengan harga Penawaran sebesarRp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)dan pada tanggal 11 Oktober 2007, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, TataKota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Pihak Pertamadengan CV.

Benar PemohonPeninjauan Kembali telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, TataKota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Ketua TimPemeriksa Barang sesuai dengan SK dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup,Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17ATahun 2007 tanggal 14 Mei 2007.

Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) padaPengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah diKecamatan Kandangan Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan(dis.LH,Takodes) Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk Kegiatanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kotadan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 33 Tahun 2007tanggal 02 Agustus 2007, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pekerjaanuntuk KegiatanKegiatan Tahun 2007 Pada Dinas Lingkungan Hidup, TataKota

Setelahmendapatkan tanda tangan saksi MARDIANA langsung membuat SuratPernyataan tertanggal 09 Maret 2001 yang isinya persetujuan mendirikan rumahdi tanah milik saksi Mardiana tanpa seijin atau sepengetahuan adikadikTerdakwa yakni Darminto, Miming, Lily, dan Prisca dan Terdakwa memalsukantanda tangan adikadik Terdakwa sebagai persyaratan pembuatan IMB Nomor648/137/SJTG 2001 tanggal 21 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas TataKota Jambi.

Bangunan(IMB) yang diketahui oleh saksi HENDI SAUKY selaku Sekretaris Camat.Setelah mendapatkan tanda tangan saksi MARDIANA langsung membuat SuratPernyataan tertanggal 09 Maret 2001 yang isinya persetujuan mendirikan rumahdi tanah milik saksi Mardiana tanpa seijin atau sepengetahuan adikadikTerdakwa yakni Darminto, Miming, Lily, dan Prisca dan Terdakwa memalsukantanda tangan adikadik Terdakwa sebagai persyaratan pembuatan IMB Nomor648/137/SJTG 2001 tanggal 21 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas TataKota

., Staf Dinas TataKota Setda Palembang, alamat JalanMerdeka No. Palembang; . H.M. Syarif Suhaimi,S.H., Jabatan StafBagian Hukum dan Ortala Setda KotaPalembang, alamat Jalan Merdeka No. Palembang;. Yulia Purnama Sari, S.Kom., Jabatan StafBagian Hukum dan Ortala Setda KotaPalembang, alamat Jalan Merdeka No.1 Palembang; . Sulastrianah, S.H., Advocate and LegalConsultant, alamat Jalan Kapten AnwarSastro No.1409 C Palembang; .