Ditemukan 24 data
387 — 12
mengesek kayu di kawasan hutantersebut;Bahwa Ahli dihadirkan sehubungan dengan jabatan saya selakupelaksana pada Balai inventarisasi dan Pendapatan hutan JambiDinas Kehutanan Provinsijambi adalah di Bidang pengukuran danPemetan hutan yang ada dalam Wilayah Provinsi Jambi danberdasarkan surat perintah tugas nomor 7267/SPT/Dishut2.1/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 dan saya mempunyasertifikat di bidang saya yaitu pemetaan kawasan hutan karenasaya telah mengikuti pendidikan dan latihan pengukuran Teritis
104 — 8
ACHMAD HAMDI ada permasalahan sengketa batasdengan tanah milik ACHMAD MAKSUM;>Bahwa setahu Saksi yang menjadi masalah adalah teritis rumah ACHMADMAKSUM jatuh di tanah milik Penggugat, dimana dahulu ada warung namun saatint warung sudah tidak ada;Bahwa tanah milk Penggugat maupun tanah mili Para Tergugat masingmasingdiberi tembok keliling;Bahwa setahu Saksi di tanah milk ACHMAD MAKSUM ada bangunan toko yangdikontrakan; Menimbang, bahwa terhadap' keterangan Saksi tersebut, baik pihakPenggugat maupun
1.HARYONO, SH
2.JESFRY AGUSTINUS, S.H
Terdakwa:
RESPATTY RAMANDINI alias RESTY
43 — 37
Ratna No. 28 Blok Teritis RT 03/ RW 02Kelurahan Jati Kramat Kecamatan Jati Asih KotaBekasi.7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Karyawan SwastaTerdakwa Respatty Ramandini Alias Resty ditahan Rumah Tahanan Negaraoleh :1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal7 Februari 20213. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengantanggal 23 Februari 20214.
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
780 — 1378
kontrakkontrak pemborongan dengan pihakswasta pemerintah mengadakan kontrak pengadaan barang dan jasa denganswasta itu seratus persen tunduk pada Hukum Perjanjian, perjanjiankeperdataan sebagaimana kalau di dalam perdata diatur di dalam Buku KetigaKitab UndangUndang Hukum Perdata yang sampai sekarang masih berlaku;Bahwa kalau objektivitas saya sebagai pemerhati di bidang hukum perbankanhukum bisnis pada umumnya, kalau benar bahwa pejabat KPKLN memberikanjawaban seperti itu jika benar, maka pandangan teritis