Ditemukan 436 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 26-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2927 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI;
9238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI;
    , jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU402/PJ/2019,tanggal 4 Februari 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
    Putusan Nomor 2927/B/PK/Pjk/2020Pajak Nomor 00024/107/14/123/17, tanggal 8 Juni 2017, Masa PajakDesember 2014 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi,NPWP 01.128.068.2123.000, Jenis Usaha: Perusahaan Daerah AirMinum, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 1, Pasar Baru,Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212, dan3.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00271/NKEB/WPuJ.01/2018, tanggal 6 Maret2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak Kedua atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00024/107/14/123/17, tanggal 8 Juni 2017, Masa Pajak Desember 2014, atasnama Perusahaan Daerah Aijr Minum Tirtanadi, NPWP01.128.068.2123.000, dengan alamat di Jalan SisingamangarajaNomor 1, Pasar Baru, Medan Kota, Kota
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014Nomor 00024/107/14/123/17, tanggal 8 Juni 2017, atas namaPerusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi, NPWP 01.128.068.2123.000, dengan alamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 1,Pasar Baru, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman 4 dari 9 halaman.
Register : 13-04-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2361 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PERUSAHAAN DAEERAH AIR MINUM TIRTANADI;
13433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PERUSAHAAN DAEERAH AIR MINUM TIRTANADI;
    YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 403/PJ/2019, tanggal 4 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
    C Karena Permohonan WajibPajak Kedua atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00003/107/13/123/17,tanggal 8 Juni 2017 Masa Pajak Desember 2013;MembatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00270/NKEB/WPJ.01/2018, tanggal 6 Maret 2018, tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Kedua atas Surat TagihanPajak Nomor 00003/107/13/123/17, tanggal 8 Juni 2017 Masa PajakDesember 2013, atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi
    Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00270/NKEB/WPJ.01/2018, tanggal 6 Maret2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajid Pajak Kedua atas Surat Tagihan Pajak Nomor O00003/107/13/123/17, tanggal 8 Juni 2017 Masa Pajak Desember 2013,atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi, NPWP01.128.068.2123.000
    , dengan alamat di Jalan SisingamangarajaNomor 1, Pasar Baru, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara,20212, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor 00003/107/13/123/17, tanggal 8 Juni 2017, atas namaPerusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi, NPWP 01.128.068.2123.000, dengan alamat di
Putus : 14-08-2020 — Upload : 19-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2927 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
3111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
Register : 01-11-2023 — Putus : 27-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5911 B/PK/PJK/2023
Tanggal 27 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PDAM TIRTANADI;;
85 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PDAM TIRTANADI;;
Putus : 26-04-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 /C/ PK/PJK/2006
Tanggal 26 April 2010 — PDAM TIRTANADI, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PDAM TIRTANADI, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PU T U S ANNomor. 46 /C/ PK/PJK/2006.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pajak dalam peninjauankembali telah mengambil putusan akhirsebagai berikut dalam perkara :PDAM TIRTANADI, beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 1,Medan KotaMedan 20212, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :H.
    Kep97/WPJ.01/2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2002, No. 00177/207/02/122/04 tanggal 18Agustus 2004, atas nama PDAM Tirtanadi, NPWP : 01.128.068.2122.000, alamat JalanSisingamangaraja No. Medan KotaMedan 20212, tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 21 Juli 2005 No.
    PDAM Tirtanadi adalah Perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakat akan airbersih.2. Setoran atas 50% dari pajak terhutang kami lakukan pada akhir batas waktu yangditentukan, untuk menjaga liquiditas Perusahaan.3.
    Kep97/WPJ.01/2005 tanggal 7 Maret 2005 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 No. 00177/207/02/122/04 tanggal 18 Agustusd 2004 atas nama : PDAM Tirtanadi NPWP : 01.128.068.2122.000, alamat Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan, untuk sebagian ; Menghukum Termohon Peninjauankembali/Terbanding untuk menghitung kembaliPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2002
Register : 07-03-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1450 B/PK/PJK/2022
Tanggal 19 April 2022 — PDAM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PDAM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Putus : 18-05-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 B/PK/PJK/2007
Tanggal 18 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
400 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
Putus : 12-10-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4342 B/PK/PJK/2023
Tanggal 12 Oktober 2023 — PD AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
390 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PD AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 02-03-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 B/PK/PJK/2023
Tanggal 2 Maret 2023 — PDAM TIRTANADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PDAM TIRTANADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 02-03-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 B/PK/PJK/2023
Tanggal 2 Maret 2023 — PDAM TIRTANADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PDAM TIRTANADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 12-10-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4340 B/PK/PJK/2023
Tanggal 12 Oktober 2023 — PD AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
390 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PD AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 14-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4651 B/PK/PJK/2023
Tanggal 14 Nopember 2023 — PD AIR MINUM TIRTANADI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PD AIR MINUM TIRTANADI;
    PD AIR MINUM TIRTANADI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 19-06-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 123/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 26 Nopember 2020 — Pansomal Tirtanadi diwakili oleh : Chandra Tirtanadi ( Direktur Utama)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
7251179
  • Pansomal Tirtanadi diwakili oleh : Chandra Tirtanadi ( Direktur Utama)
    Tergugat:
    Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
    PANSOMAL TIRTANADI, beralamat di Jalan Jelambar Selatan X, No. 30A, Rt.005, Rw 004, Kelurahan Jelamber Baru, Kecamatan GrogolPetamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal inidiwakili oleh Chandra Tirtanadi, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Direktur Utama PT. Pansomal Tirtanadi, tempattinggal di Jalan Jelambar Selatan X, No. 30A, Rt. 005, Rw 004,Kelurahan Jelamber Baru, Kecamatan Grogol Petamburan,Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
    Pansomal Tirtanadi,bersifat konkret, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:a. Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata UsahaNegara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan. Dalam perkara ini, Objek Sengketa diterbitkan olehTERGUGAT berupa Pencabutan Surat Izin Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia terhadap PT. Pansomal Tirtanadi;b.
    Pansomal Tirtanadi;3. Mewajibkan Kepada TERGUGAT Untuk Mencabut:Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 94 Tahun2020, tanggal 14 Februari 2020, Tentang Pencabutan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Pansomal Tirtanadi;4.
    Pansomal Tirtanadi;3. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan Keputusan MenteriKetenagakerjaan RI Nomor 94 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020,tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia PT. Pansomal Tirtanadi;4.
    Pansomal Tirtanadi Nomor 01, tanggal 4 Juni 2020,dibuat dihadapan Stephany Maria Lilianti, S.H. Notaris diJakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:AHU0039277.AH.01.02.TAHUN 2000, tanggal 9 Juni 2020,Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT. Pansomal Tirtanadi. (Fotokopi sesuai dengan asli);KTP atas nama Chandra Tirtanadi, NIK: 3173022109580001,(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat PT.
Putus : 12-10-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4341 B/PK/PJK/2023
Tanggal 12 Oktober 2023 — PD AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
440 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PD AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 14-11-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4655 B/PK/PJK/2023
Tanggal 14 Nopember 2023 — PD AIR MINUM TIRTANADI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PD AIR MINUM TIRTANADI;
    PD AIR MINUM TIRTANADI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 13-05-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 B/PK/Pjk/2012
Tanggal 13 Mei 2013 — AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    AIR MINUM TIRTANADI, diwakili oleh Ir. Azzam Rizal,M.Eng., selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan SisingamangarajaNo.1, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. Zulkarnain,Staf Khusus Bidang Perpajakan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 214/Dir/2011, tanggal 22 Desember 2011 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal GatotSubroto No.4042, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasakepada :1.
    dengan ketentuan yang berlaku,maka gugatan ini dianggap tidak ada (batal) ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 34386/PP/M.XI1/99/2011, tanggal 19 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S344/WPJ.01/KP.0707/2011 tanggal 08 Maret 2011, tentang Pemberitahuanatas SPMKP yang Telah Diterbitkan dan Penolakan Pemberian Imbalan Bunga UntukPermohonan PD Air Minum Tirtanadi
    dengan Surat Nomor 23/DIR/KEU/IX/2010, atasnama : PD Air Minum Tirtanadi, NPWP 01.128.068.2123.000, alamat JalanSisingamangaraja Nomor 1, Medan 20212, tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak 34386/PP/M.XI/99/2011, tanggal 19 Oktober2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 November2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat
    Tujuan Permohonan Peninjauan Kembali :Memohon kepada Maielis Hakim agar Gugatan PDAM Tirtanadi dengan SuratNo.12/DIR/KEU/IV/2011, yang terdaftar dalam berkas perkara Pengadilan PajakNo.99055 1062002, dapat dibuka kembali dengan adanya bukti tertulis baru berupasurat Kepala Kantor Pos Medan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 huruf b UndangUndang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, karena seluruh persyaratanformal untuk pengajuan Gugatan sesuai dengan Pasal 40 ayat (1), (3) dan (6)UndangUndang
    AIR MINUM TIRTANADI, tersebut tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan
Putus : 12-10-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4343 B/PK/PJK/2023
Tanggal 12 Oktober 2023 — PD AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
390 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PD AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 18-10-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 100/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 30 Januari 2014 — IRWANSYAH SIREGAR VS DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA
220118
  • ---------------------------------------M E N G A D I L I----------------------------------------Dalam Penundaan :- Menyatakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia
    Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; -------------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; -------------------------------------------4.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ; -----------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ; ---------------
    IRWANSYAH SIREGAR VS DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA
    Kelurahan Pasar Baru,Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara, berdasarkan SK No.: 27/KPTS/2012 tanggal 06Maret 2012 tentang Promosi dan Mutasi/Alih tugas PegawaiPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yangditandatangani Direktur Utama PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara oleh Penggugat sedang mengajukanGugatan terhadap Tergugat atas dikeluarkannya SURATKEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSISUMATERA UTARA NOMOR : 96/KPTS/2013 TENTANGPROMOS!
    IRWANSYAH SIREGAR dari jabatan semula KepalaDivisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi StafAhli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atasnama pengganti Drs. Wahril Jabatan semula KepalaCabang Medan Denai PDAM Tirtanadi Jabatan barumenjadi Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi, tertanggal16 Juli 2013, yang saat ini perkara a quo sedang diperiksadan terdaftar dalam Reg. No.: 90/G/2013/PTUNMDN ;.
    IRWANSYAH SIREGAR dari jabatansemula Kepala Divisi Keuangan PDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadiStaf Ahli Direksi Bidang Keuangan PDAM Tirtanadi dan atas namapengganti Drs. Wahril Jabatan semula Kepala Cabang Medan DenaiPDAM Tirtanadi Jabatan baru menjadi Kepala Divisi Keuangan PDAMTHAIN sesenseeeeseteteceseemeneeeeeene eres eee eeseeesneeees7.
    Keputusan Direksi Perusahaan Daerah AirMinum Tirtanadi Nomor 148/KPTS/2008 Tentang StrukturOrganisasi serta Uraian Tugas, Wewenang dan TanggungJawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara jo.
    serta uraian tugas, wewenang dantanggungjawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Jo.
Putus : 12-10-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4344 B/PK/PJK/2023
Tanggal 12 Oktober 2023 — PD AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
400 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PD AIR MINUM TIRTANADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 27-07-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2508/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
12530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
    KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU400/PJ/2019,tanggal 4 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI
    Karena Permohonan Wajib PajakKedua atas Surat Tagihnan Pajak Nomor 00562/107/16/123/17, tanggal 8Juni 2017, Masa Pajak Desember 2016,Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00273/NKEB/WPJ.01/2018, tanggal 6 Maret 2018, tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Kedua atas Surat Tagihan PajakNomor 00562/107/16/123/17, tanggal 8 Juni 2017, Masa Pajak Desember2016, atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi
    Putusan Nomor 2508/B/PK/Pjk/20202018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak Kedua atas Surat Tagihan Pajak Nomor00562/107/16/123/17, tanggal 8 Juni 2017, Masa Pajak Desember2016, atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi, NPVWP01.128.068.2123.000, dengan alamat di Jalan SisingamangarajaNomor 1, Pasar Baru, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara,20212, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016Nomor 00562/107/16/123/17, tanggal 8 Juni 2017, atas namaPerusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi, NPWP 01.128.068.2123.000, dengan alamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 1, PasarBaru, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.