Ditemukan 54 data
12 — 2
UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;7Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini
14 — 1
UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UUNo. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primai telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 Peraturan PemerintahNo 9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1
11 — 3
Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugattelah beralasan oleh karenanya patut dikabulkan.Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan padal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, Jo.Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa = mengenai tuntutan subsidair Penggugat,Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telahterbukti maka tutuan subsidair
14 — 1
UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasal 39 UU Nomor tahun 1974 jo, pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1
15 — 1
UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasal 39 UU Nomor tahun 1974 jo, pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1
45 — 2
UndangUndang No. 3 tahun 2006dan UU No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair teiah terbukti maka tutuan subsidair tidakperiu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan Pasai 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, Pasai 19 Peraturan PemerintahNo 9 tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasai 70 UU Nomor 7 tahun 1989serta peraturan iain yang berkaitan dengan perkara ini;
56 — 19
Bahwa yangbenar antara Penggugat dan Tergugat hanya samasama satu klan/Soroh yakniSEMETON DADIA TUTUAN (dalam satu PURA Dadia yakni PURA BATURKelod Kauh) tapi tidak memiliki garis warismewaris dengan Pihak ParaPISAQQUQE Seeseenssenniecnianemepseeieenannesraentaaee eaten neisianin een Hines iS4.
Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat daftar pengempon ataupenyungsung Pura Penataran Tutuan Taman Sari, telah dicocokkan sesuaidengan aslinya;j wn nnn nn nnn nnn nn crn nnn nnn nnn nme cnn nen ren nnn nnn cnn ne> Bukti P.6. Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat daftar iuran anggota PuraPenataran Tutuan Taman Sari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;> Bukti P.7.
Foto Copy sesuai dengan aslinya, surat daftar anggota pengemponPura Penataran Tutuan Taman Sari sambungan dari bukti P.6;> Bukti P.8.
Bahwa yang benarantara Para Penggugat dan Para Tergugat hanya samasama satu klan/Soroh yakniSEMETON DADIA TUTUAN (dalam satu PURA Dadia yakni PURA BATUR KelodKauh) tapi tidak memiliki garis warismewaris dengan Pihak Para Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut kuasa ParaTergugatmengajukan bukti surat bertanda T.1 yang berupa fotokopi dari Asli Silsilan keturunanyang dibuat tanggal 10 oktober 2016 oleh Wayan Nama dengan diketahui oleh KlianBanjar Dinas Babakan Gede Arjana,
9 — 2
UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
11 — 4
UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan Pasal 39 UU Nomor tahun 1974 jo, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1
8 — 1
UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UUNo. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal 39 UU Nomor tahun 1974 jo, pasal 19Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UUNomor 7 tahun 1989 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1
21 — 10
UndangUndangNo. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat; 777 37 rr rrMenimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, MajelisHakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telah terbuktimaka tutuan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 Jo, pasal 19Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islamdan pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan lain yang berkaitandengan
6 — 1
UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UUNo. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 Peraturan PemerintahNo 9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
15 — 3
yang disediakanuntuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Ngawi untuk menjalankan ketentuan Pasal tersebut;Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan padal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, Jo.Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa = mengenai tuntutan subsidair Penggugat,Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telahterbukti maka tutuan
45 — 2
UndangUndang No. 3 tahun2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidairtidak perlu dipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal 39 UU Nomor tahun 1974jo, pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islamdan pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI1
10 — 2
UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 sertaperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
12 — 2
UndangUndang No. 3 tahun2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidairtidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 PeraturanPemerintah No 9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor7 tahun 1989 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
7 — 1
UndangUndang No. 3 tahun2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidairtidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, Pasal 19 PeraturanPemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 70 UU Nomor7 tahun 1989 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
51 — 17
Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut Belum dikaruniaiKS TUTUAN Gpnm~n nnn nnn nnn.
9 — 1
UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena tuntutan primair telah terbukti maka tutuan subsidair tidak perludipertimbangkan lagi; Memperhatikan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 PeraturanPemerintah No 9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor 7 tahun1989 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
membawa arit, cangkul dan parang adalah alatalat pekerjaan seharihari, maka Kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim TunggalPengadilan Negeri Pelaihari tidak mengerti mengenai Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Darurat No.12 Tahun 1951 yang menyebutkan bahwadalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusukdalam pasal ini, tidak termasuk barangbarang yang nyatanyatadimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaanpekerjaan rumah tangga atau nyatanyata mempunyai tutuan