jang berkepentingantelah menghadap Panitera Perigadilan Negeri Djakarta jang maksudnja menjatukan mohon kasasi terhadap ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Djakartatanggat 27 Pebruari 1967 No. 30/1967 W. tersebut, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nja jang diadjukan dengan perantaraan kuasanja chusus dan jang diterima kepanieraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 15 April 1967;Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dariUndang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2

tersebut mulai berlaku padatangeal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah.

tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan Kekuasagn Mahkamah Agung, maupun karena688Undang2 jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang2 itu mengatur atjarakasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwapasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehinggajang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia. dalam keseluruhannja, melainkan chusus mengenai kedudukan, susunandan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang

mengenai atjarakasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam UndangeMahkamah Agung Indonesia tersebut; ;Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja pemohontelah diadjukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan daiam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima,Menimbang bahwa keberatan jang diadjukan oleh penggugat untuk kasas:pada pokoknja ialah:a, bahwa anak tersebut dilahirkan di Moscow dari perkawinan antara pemohon kasasi dan Rachmat Zulfirman

jang bersangkutan, Peraturan MahkamahAgung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;MEMUTUSKANMenolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Njonja Jadwiga AlexanderZemzar Maun tersebut; .Menghukum pemohon kasasi akan membajar biaja perkara dalam tingkatini ditetapkan sebanjak Rp. 78,75 (tudjyh puluh delapan rupiah tudjuh puluhima sen)

Lerus, Djaksa Ekonomi pada Kedjaksaan Ekonomi di Makassar pada tanggal 30 Djuli 1963, djadi tenggang jang berlalu antara pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Makassartersebut adalah 175 hari, dengan demikian melewati tenggang 6 minggu se bagaimana jang ditetapkan dalam pasal 122 ajat 1 Undang2 Mahkamah AgungIndonesia, akan tetapi menurut pendapat Mahkamah Agung permohonan kasasi jang diadjukan oleh Djaksa Agung karena djabatannja, tidak terikat olehtenggang waktu tersebut;Menimbang,

;Menimbang, bahwa keberatan2 jang diadjukan oleh Djaksa Agung sebagai.penuntutkasasi pada pokoknja adalah:1, bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi di Makassar tidak meieksanakan pasal42 Undang2 Darurat No. 7 tahun 1955, karena Pengadilan Tinggi telahbersidang dengan seorang Hakim Tunggal,2. bahwa Pengadilan Ekonomi tidak memberi penilaian terhadap pengakuanterdakwa pada pemeriksaan pendahulvan didepan Djaksa;Menimbang, mengenai keberatan 1:bahwa keberatan tersebut adalah benar;Menimbang, bahwa Pengadilan

Tinggi Ekonomi di Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding dengan seorangHakim Tunggal, telah mengambil dasar Undang2 (Darurat) No. 11 tahun 1955jang mengubah dan menambah pasal 11 Undang2 (Darurat) No. 1 tzhun 1951,dalam Undang2 mana dimungkinkan Pengadilan Tinggl mengadili perkarapidana dalam tingkat banding dengan seorang Hakim Tunggalbahwa akan tetapi kemungkinan untuk mengadili sesuatu perkara dalamtingkat banding dengan seorang Hakim Tunggal tidak berlaku

2 (Darurat) No. 7tahun 1955, Pengadilan Tinggi Ekonomi dalam tingkat banding, memutusperkara dengan tiga orang Hakim, termasuk Ketua dan waki Ketua, hal manadjelas nampak dari ketentuan peralihan dari Undang2 No. 7 tahun 1955tersebut, jaitu. pasal 50 sub 3 jang berbunji: "Apabila ketentuan2 dalamatau berdasarkan Undang2 lain bertentangan dengan ketentuan2 dalam UndangUndang ini, maka akan berlaku ketentuan2 dalam Undang?

jang bersangkutan serta pasal 20 dan130 Undang2 Mankamah Agung Indonesia;MEMUTUSKANMenerima permohonan kasasi dari Djaksa Agung karena djabatannja.Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Makassar tanggal1$ Djuli 1963 No. 2/P.N./1963/Pid.

terachir didesa Arahankidul, keasistenan Lohbener,Kawedanan dan Kabupaten Indramaju, pekerdjaan Kepala desakuwu) dari desa Arahankidul, penuntut kasasipenuntut kasasi (ditahan sedjak tanggal 26 Nopember 1962),jang diadjukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituntut:Pertama:bahwa ia pada atau kira2 tanggal 10 Djanuari 1962, atau setidak2njadalam tahun 1962, didesa ArahanKidul tersebut telah melakukan kedjahatan sebagaimana termaktub dan terantjam hukuman dalampasal263 (1) (2) Kitab Undang2

kuasanja Harun S.H. tersebut;Mclihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 9 September 1963,dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknja berpendapat, bahwahendaknja Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut:Melihat surat2 jang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Djakarta tersebut telah diberitahukan kepada penuntutkasasi padg tanggal 23 Mei 1963, dengan demikianpermechonan kasasi beserta alasan2nja telah dimasukkan dalam tenggang2 dandengan tjara menurut Undang2

terdapat dalam perkara ini;mengenai keberatan ad. 3:karena menurut pasal 315 (2) R.I.B. perintah Hakim jang termaksud ituharus seketika dilaksanakan segera setelah putusan Hakim diutjapkan, lagipulaj jang diperintahkan oleh Hakim itu adalah penahanan sementara danbukannja mendjalankan hukuman;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 jang diuraikan diatas, pula olehkarena tidak ternjata bahwa putusan judexfacti bertentangan dengan hukum,maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Memperhatikan pasal2 Undang2

., atau dalam bahasa Djepang Ohikishima Boseki, suatu perseroan menurut Undang2 Negara Djepang.berkedudukan di Np. 34,4, Chome Bingamachi, Higashiku, Osaka,Japan dalam hal ini memilih kedudukan di Kantor Pengatjara OeiTat Hway $.H., Kali Besar Barat No. 5 Djakaria Kota, pemohonkasasi, dahulu pemohon,melawan:Tham Kwok Foe, Dijalan Pintu Air If No. 60 atau Djalan Pintu AirV/39 Djakarta, termohon kasasi, dahulu termohon.Mahkamah Agung tersebut;Melihat surat?

no. 80518 berupa merekkata"Shikibo dengan gambar mermaid;680bahwa pemohon sangat berkeberatan terladap pendaftaran merek2 termohontersebut oleh karena merek pemohon bersamaan pada pokoknja dengan merek2termolion tersebut; bahwa persamaan itu adalah begitu besarnja, sehingga tidakbisa tidak pasti menimbulkan kekatjauan dan kebingungan diantara chalajakramai mengenai merek pemohon dan merek termohon; bahwa maksud termohon untuk meniru merek pemohon adalah djelas, maka berdasarkan pasal 10~ajat 2 Undang2

persengketaan dalam soal merek dagang karena hal.itu tidak/belum diatur dalam681Undang2 tersebut Mahkamah Agung menganggap berlaku atjara kasasi jangberlaku pada waktu sekarang;Menimbang bahwa permohonan kasasi tersebut baru diterima pada tangzal 1 Agustus 1967, sedang putusan jang dimohonkan kasasi ~ i.c. putusanPengadilan Negeri Djakarta No. 81/1967 G. didjatuhkan pada tanggal 27 Djuni1967 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, sehingga dengan demikian permohonan kasasi tersebut menurut pasal 113 ajat 1 Undang2

Soewito pemohon kasasi djuga tidak mengadjukan sisalah kasasi jang ditentukan dalam pasal115 ajat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia;Menimbang bahwa oleh karena demikian maka permohonan kasasi jangdiadjukan oleh Shikishima Spinning Co.

Ltd. tersebut harus dinjatakan tidakdapat diterima;Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan MahkamahAgung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1963;MEMUTUSKANMenjatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasi: ShikishimaSpinning Co. Ltd. tersebut tidak dapat diterima;Menghukum pemohon kasasi untuk membajar biaja perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanjak Rp. 80, (Delapan puluh Tupiah).>

berdasarkan SK Keberatan tersebut Penggugat dengan surat tanggal 3 Agustus 2011mengajukan permohonan Restitusi atas SKPLB Masa FebJuni yang telah dipindahbukukanke SKPKB Masa Januari 2009 karena SKPKB a quo telah diputuskan menjadi Nihil.Disamping permohonan restitusi Penggugat juga menuntut Imbalan Bunga ex Pasal 27AUndang2 KUP;bahwa atas permohonan tersebut Tergugat membayarkan restitusinya namun menolakmembayar Imbalan Bunga berdasarkan Pasal 24 (5) PP No 80 Tahun 2002;bahwa berdasarkan Pasal 11 (1) Undang2

Dengan demikian pada saatpemindahbukuan ketentuan Pasal 28(8) Undang2 KUP belum berlaku sehingga masihtermasuk didalam pengertian Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11(1)Undang2 KUP; bahwa tindakan Tergugat untuk melaksanakan retitusi pada tanggal 16 Agustus 2011 atasKelebihan Bayar SKPKB Masa Januari 2009 (pemindahbukuan) karena diterbitkannya SKIKeberatan pada tanggal 1 Agustus 2011 telah benar dan masih belum melampaui jangkalwaktu bulan sejak terbitnya SK Keberatan;bahwa Penggugat

Namun didalam Pendapat Akhir Penggugat menuntut pembayaran Imbalan Bunga berdasarkanKelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan SKPLB Masa FebJuni 2009 (mendasarkan padalPasal 11 ayat 1, 2 dan 3 Undang2 KUP) sehingga dihitung sejak tanggal 7 Juli 2010)Penggugat tidak mengakui Pemindahbukuan dengan alasan bahwa Penggugat barumengetahui adanya pemindahbukuan karena adanya surat jawaban Tergugat atas PermohonanResitusi dan Imbalan Bunga No S8262/WPJ.06/KP.1107/2011 tanggal 28 September 2011;bahwa berdasarkan

Penggugat telah benar;bahwa alasan Penggugat bahwa tahu adanya Pemindahbukuan sejak diterimanya suratTergugat No 8262/WPJ.06/KP.1107/2011 tanggal 28 September 2011 tidak dapat diterimakarena didalam kenyataanya Penggugat barn memproses permohonan Restitusi dan ImbalanBunga setelah diterimanya SK Keberatan;bahwa argumentasi Penggugat bahwa pemindahbukuan a quo tdak atas persetujuan Penggugattidak dapat di terima karena pemindahbukuan tersebut adalah atas kuasa Undangundangyaitu Pasal 11 ayat (1) Undang2

oleh memori alasan2nya yang diterima dikepaniteraanPengaditan Negeri tersebut pada tanggal 14 Pebruari 1970;bahwa setelah itu oleh penggugatpembanding yang pada tanggal 24Pebruari 1970 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugatterbanding diajukan jawaban memori kakasi yang diterima dikepaniteraanPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 April 1970, dengan demikianjawaban memcri kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukandalam pasal 115 ayat G) Undang2 Mahkamah Agung Indonesia

lampau,tnaka oleh karena itu jawaban memori kasasi tersebut tidak dapatdiperhatikan: .Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70dari Undang2 No.3 tahun 1965 sejak Undang2 tersebut mulai berlaku padatanggal 6 Juli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidakberlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanyamengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupunkarena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang?

itu mengaturacarakasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapatbahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian,sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 MahkamahAgung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenaikedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karsna manahal2 yang mengenai acarakasasi Mahkamah Agung masih perlumenggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesiatersebut;menimbang bahwa permohonan

kasasi a quo beserta alasan2nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukandalam tenggang2 waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang2,maka oleh karena itu dapat diterima,Menimbang bahwa keberatan2 yang diajukan oleh penggugat untukkasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah ;3801. bahwa tergugat dalam kasasi/penggugatasal mengajukan gugatan atasdasar ,,tekanan2 yang tidak sewajarnya yang dilaksanakan oleh pihakpenggugat untuk kasasi/tergugatasal, sehingga

Agung Indonesia No. tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No.13tahun 1965; .

hukum uang padjak pendjualan jang harus disetorkan kepada Kantor Inspeksi Keuangan Tyirebon sedjumlah Rp.2.958.130,59 (dua djuta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratustiga puluh 59/100 rupiah) uang mana baik sebagizn maupun seluruhnja bukanlah milik terdakwa dan diperoleh bukan karena kedjahatan.Akibat dari perbuatan terdakwa maka perusahaan teh Jo Eng Pin Coydiharuskan membajar uang padjak pendjualan sedjumiah seperti tersebutdiatas ditambah dengan dendadengan memperhatikan pasal 372 Kitab Undang2

jang bersangkutan,Menimbang, bahwa sekalipun menurut pasal 70 Undang2 No. 13 tahun1965, Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi,namun karena Undang2 jang mengatur atjara kasasi belum ada, maka untuk dapat menetapkan diterima atau tidaknja suatu permohonan kasasi, MahkamahAgung menganggap masih perlu menggunakan pasa! !

Undang2Mahkamiah Agung Indonesia sebagai pedoman untuk menentukan sjahnja permohonan kasasi itu,Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntutkasasi pada tanggal 2 Nopember 1965, djadi tenggangjang berlaku antara diberitahukannja putusan Pengadilan Tinggi tersebut dandiadjukan permohonan kasasi adalah 37 (tiga puluh tudjuh) hari, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah dimasukkan melewati tenggang 3 (tiga)minggu, sebagaimana ditentukan dalam pasal 122 ajat 1 Undang2

MahkamahAgung Indonesia, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dinjatakan tidak dapat diterima;Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan,327MEMUTUSKANMenjatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntutkasasi:Oey Tjie Lam tersebut; 4Menghukum penuntutkasasi tersebut akan membajar segala biaja perkaradalam tingkat ini.

dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Pebruari1968;bahwa setelah itu oleh penggugatterbanding jang pada tanggal 6 Peb611ruari 1968 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugutpembanding diadjukan djawaban memori kasasi jang diadjukan dengan perantafaan kuasanja chusus dan jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri 1stimewa Djakarta pada tanggal 17 Pebruari 1968;Meninibung terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dariUndung2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2

itu mengatur atjaranasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapal, bahwapusal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehinggajang dinjatukan tidak berluaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesiy dalam keseluruhannja. imelainkan chusus mengenai kedudukan, susunandan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hel? jang mengenai atjarakusasi Mahkgimah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang?

hukum jang berlaku sebagaimana jang dimaksud dalam, pasal 51 Undang2 No.13 tahun 1965;Menimbang bahwa oleh karena demikian, lagi pula dari sebab tidak ternjata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum danfatau Undang2, maka permohonan kasasi dari penggugat untuk ka612sasi tersebut harus ditolak;Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan MahkamahAgung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun1965;MEMUTUSKANMenolak permohonan kasasi dari

penggugat2pembanding pada tanggal 14 Mei 1966, kemudian terhadapnja oleh merekadiadjukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 2Djuni 1966, sebagaimana ternjata dari surat keterangan No. 9/1966 jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Djakarta, permohonan mana kemudiandisusul oleh memori alasan2nja jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Ting:gi tersebut pada tanggal 10 Djuni 1965:Menimbang terlebili dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dariUndang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2

Mahkamah Agung Indonesia telah dinjatakantidak berlaku lagi. namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanjaimengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang? jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang? itu mengatur atjarakasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwapasal 70 dari Undang?

waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2, maka olehkarena itu dapat diterima;Menimbang bahwa keberatan2 jang diadjukan oleh penggugat2 untuk kasasi pada pokoknja ialah:a, bahwa penggugat2 untuk kasasi tidak setudju dengan pendapat Pengadilan tentang sahnja djual beli hak waris dari harta peninggalan sengketa;b. bahwa penggugat2 untuk kasasi djuga tidak setudju dengan pertimbanganPengadilan Tinggi tentang tidak digunakannja ketentuan2 B.W. dalam.soal warisan bagi orang golongan Arab;Menimbang

bahwa keberatan2 tersebut tidak dapat dibenarkan, karenatentang hal itu telah dibahas dan dipertimbangkan setjara tepat oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan karenanja menurut pendapat Mahkamah Agung putusan jang telah didjatunkan dalam perkara ini adalah sudahbenas: Menimbang bahwa berdasarkan apa jang dipertimbangkan, diatas lagi pula dari sebab tidak ternjata bahwa putusan Pengadilan Bawahan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonankasasi jang diadjukan

oleh penggugat2 untuk kasasi Awod Aldjaedi dan kawannja tersebut harus ditolak;Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan dan pasal 46 Undang2No. 13 tahun 1965;MEMUTUSKAN:Menolak permohonan kasasi dari penggugat2 untuk kasasi: Awod ALdjaedi dan Muhamad bin Ali Aldjaedi tersebut;Menghukum penggugat2 untuk kasasi akan membajar biaja perkara dalamtingkat ini ditetapkan sebanjak Rp. 84,75 (delapan puluh empat rupiah tudjuhpuluh lima sen),

tersebut mulai berlaku padatanggal 6 Djuli 1965 Undang2Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidakberlaku lagi, namun taik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja meng:atur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karenaUndang2 jang menurut pasal 49 ajat (4) dari Undang2 itu mengatur atjarakasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung brpendapat, bahwapasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehinggajang dinjatakan tidak berlaku itu bukaniah Undang2

Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan chusus mengenai kedudukan, susunandan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjarakasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2Mahkamah Agung Indonesia tersebut;Menimbang bahwa permohonan2 kasasi a quo beserta alasan2nja jangtelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diadjukan dalamtenggang2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2, makaoleh karena itu kedua2nja dapat

putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena penggugat untuk kasasi tidak mengerti hukum apa jang dipergunakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menjatakan gugatan penggugat untuk kasasi tidak memenuhi sjarta limitatief untuk bertjerai danandaikata Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menetapkanpersjaratan itu masih menggunakan pasal 209 B.W., hal itu. tidaklahtepat karena pasal itu dianggap sudah tidak berlaku lagi sebab B.W.tidak berlaku lagi sebagai Kitab Undang2

tetapi hanja sebagai pedomansadja, lagi pula djika pasal 209 B.W. masih dianggap berlaku, ketentuan itu dirasakan sebagai ketentuan jang bertentangan dengan rasa keadilan; bahwa tidak dilarang oleh hukum bila untuk menerima suatulembaga hukum baru jang tidak termuat dalam suaty Undang2 atauperaturan hukum tertulis lainnja bilamana lembaga itu dipertukan dalam praktek dan ta bertentangan dengan rasa keadilan; bahwa hukumjang berlaku untuk. memetjahkan sengketa dni adalah hukum adat, katena sesual

jang bersangkutan, Peraturan MahkamahAgung Indonesia No. tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun1965;MEMUTUSKANMenerima permohonan kasasi dari kedua belah pihak (baik Tjioe TiangHin maupun Kwee Poey Tjoe Nio);Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandjarmiasin tanggal 2 Nopem:ber 1967 No. 21/1967 Pdt.P.T.Bjm. dan putusan Pengadilan Negeri Bandjarmasin tanggal Agustus 1967 No. 33/1967 Perd.B.

.~~ Menperhatikan peraturan peraturan hukum yang berkenaan dengan hal hal serupa ini dan pasal2 dari Undang2 yang bersang ~.kutan ( Undang2 No.14 Tahun 1970 )y

~ iemperhatikan peraturan peraturan hukum yang berkenaan dengan halhat serupa ini dan pasal2 dari Undang2 Pokok ekuasaan ehakiman (Undang2 No.14 Tahun 1970 ); +~~~ a a miAe ee ma se ar ate ame ee NE CH es wt HHO WS nt Meu saaME NE TA PEKAN Meugabulkan permohonan pemohon tersebut jeen ee ee ee Komenew~ Menectapken bah a anak pemohon yaitu ;...~~...02 Ww. maSUSAN TO, lahir di anjung eidong pada tanggal 03 Desember1995,adalah anak lakilaki yang ketujuh dari HENGANG PIE alias HARUN, dengan istrinya MIA

pemohon terse=jsebut ;e ee e nS i mem m n nk mn mcs a~~~ Menimbang bahwa berdasarkan pe:timbangan pertimbangan tersebut diatas (an setelah dihubuagkan dengan keterangan pe mohon dan surat surat bukti yang dilampirkan bersamasama dehgan surat permohonan pemohon untuk menguatkan permohonan tersebut yang mana satu dengan yang lainnya Saling bersesuaian ~~oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan ;~ Memperhatikan peraturan peraturan hukum yang berkenaan dengan hal hal serupa ini dan pasal2 dari Undang2

Pokok KekuasaanSO OO A EO A a 8S pe uD Sm MOY omen eed case eae 66ehaximan ( Undang2 No.14 Tahun 1970 dy 2

kelahiran anak pemohon tersebut;~ Mnimbang bahwa berdasurkan pertimbangan pertimbanian terse but diatas dan setelah dihubungkan dengan keterangan pemohon di persidangan dan juga surat surat bukti yang dilampirkan bersama Sama dengan permohonan pemohon untuk me nguatkan permohonan ter ~sebut yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian olehkarena itu permohonan pemohon dapat dikabulkanpr ee wee ee Memperha tikan peraturan peraturan hukum yang berkenaan denganhal hal serupa ini dan pasal2 dari Undang2

*ekuasaan Kehakiman (Undang2 No.14 Tahun 1970 ) MENETAPKAN:~ Mengabulkan permohonan pemohon tersebut jr eeeee eee ee= Menetapkan bahwa anak pemohon yaitu ;...WILLY JEKSON WIJAYA, lahir di Rantauprapat pada tanggal ~~11 Agustus 1986, adalah anak pertamalakilaki diluar nikah dari nyonya ROHANA je2 2 Memberic kuasa dan memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipildi Rantauprapat untuk mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut dalam Daftar Tambahan Selahiran untuk warganegara Indonesia untuk tahun 1986

/Direktorat Perdata, Kepala Dinas Catatan Sipil di Jalan Taman Pedjambon No. 2 Jakarta tertanggal 27 Juni 1973 Perihal : Permohonan ijin merubah nama berdasarkan peraturan/Undang2 No. 4 Tahun 1961, SANTOSO WIDJAJA di Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Februari 2014 Nomor : 133/Pdt.P/2014/PN.Sby, SANTOSO WIJAYA di Akta Ikatan Jual Beli tanggal 24 Nopember 1986 Nomor : 159 dan Akta Jual Beli tanggal 8 Oktober 1987 No. 222/Pb.Ctk/1987, keduanya dibuat di hadapan Soetjipto, S.H., pada waktu

/DirektoratPerdata, Kepala Dinas Catatan Sipil di Jalan Taman PedjambonNo.2 Jakarta tertanggal 27 Juni 1973 Perihal : Permohonan jinmerubah nama berdasarkan peraturan/Undang2 No. 4 Tahun 1961JEO SIONG SAN mengajukan perubahan nama menjadiSANTOSO WIDJAJA (vide bukti P10).Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabayatanggal 25 Februari 2014 Nomor : 133/Pdt.P/2014/PN.Sby. telahdiberikan jjin untuk mengganti nama dari nama : SIONG SANtersebut dalam Akte Kelahiran Catatan Sipil Kotamadya Malang

/Direktorat Perdata, Kepala Dinas CatatanSipil di Jalan Taman Pedjambon No. 2 Jakarta tertanggal 27Juni 1973 Perihal : Permohonan jijin merubah namaberdasarkan peraturan/Undang2 No. 4 Tahun 1961 ; SANTOSO WIDJAJA sesuai dengan Penetapan PengadilanNegeri Surabaya tanggal 25 Februari 2014 Nomor133/Pdt.P/2014/PN.Sby. ; SANTOSO WIJAYA sesuai dengan Akta Ikatan Jual Belitanggal 24 Nopember 1986 Nomor : 159 dan Akta Jual Bellitanggal 8 Oktober 1987 No. 222/Pb.Ctk/1987, keduanyadibuat di hadapan Soetjipto

/Direktorat Perdata,Kepala Dinas Catatan Sipil di Jalan Taman Pedjambon No. 2Jakarta tertanggal 27 Juni 1973 Perihal : Permohonan jinmerubah nama berdasarkan peraturan/Undang2 No. 4 Tahun1961, SANTOSO WIDJAJA di Penetapan Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 25 Februari 2014 Nomor133/Pdt.P/2014/PN.Sby, SANTOSO WIJAYA di Akta IkatanJual Beli tanggal 24 Nopember 1986 Nomor : 159 dan AktaHalaman 8 Penetapan Nomor 1220/Pdt.P/2020/PN SbyJual Beli tanggal 8 Oktober 1987 No. 222/Pb.Ctk/1987,keduanya dibuat

/Direktorat Perdata,Halaman 10 Penetapan Nomor 1220/Pdt.P/2020/PN SbyKepala Dinas Catatan Sipil di Jalan Taman Pedjambon No. 2 Jakartatertanggal 27 Juni 1973 Perihal : Permohonan jjin merubah namaberdasarkan peraturan/Undang2 No. 4 Tahun 1961, SANTOSO WIDJAJAdi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Februari 2014Nomor : 133/Pdt.P/2014/PN.Sby, SANTOSO WIJAYA di Akta Ikatan JualBeli tanggal 24 Nopember 1986 Nomor : 159 dan Akta Jual Beli tanggal 8Oktober 1987 No. 222/Pb.Ctk/1987, keduanya

/Direktorat Perdata,Kepala Dinas Catatan Sipil di Jalan Taman Pedjambon No. 2 Jakartatertanggal 27 Juni 1973 Perihal : Permohonan jjin merubah namaberdasarkan peraturan/Undang2 No. 4 Tahun 1961, SANTOSO WIDJAJAdi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Februari 2014Nomor : 133/Pdt.P/2014/PN.Sby, SANTOSO WIJAYA di Akta Ikatan JualBeli tanggal 24 Nopember 1986 Nomor : 159 dan Akta Jual Beli tanggal 8Oktober 1987 No. 222/Pb.Ctk/1987, keduanya dibuat di hadapanSoetjipto, S.H., pada waktu itu

pemohon terseBE ym mre ne ret ah nee acer nine sieves~~ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan pemohon dan surat Surat bukti yang dilampirkan dalam berkas permohonan tersebut .untuk menguatkan permohonan pemohon yang mana satu dengan yang ~lainnya saling bersesuaian oleh karena itu Permohonan pemohon ~~dapat dikabulkan 5 a ea a ee~= Memperhatikan peraturan peraturen hukum yang berkanaan denganhal hal setupa ini dan pasal pasal dari Undang2

Pokok K ekuasan Kehakiman ( Undang2 No.14 Tahun 1970 );~22MENETAPKAN~ Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;~.~ 200, Menetapkan bahwa pemohon yaitu ;TAN TJOE MIE , lahir di Rantauprapat pada tanggal 23 April 1931,adalah anak pereipuan yang ketiga dari =TAN A LI dengan istrinya LIM A OEI pow w enn ~~ Memberi kuasa dan memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipildi Rantauprapat untuk mendaftarkan kelahiran pemohon tersebutdalam Daftar Tambahan Nelahiran untuk warganegara Republik Indonesia untuk

hon tersebut ; +... ee eS Se ea a a i a ce nia~ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan ter ~sebut diatas dan setelah dihubungkan dengan keterangan pemohon=dan surat surat bukti yang dilampirkan bersama sama dengan permohonan pemohon untuk menguatkan vermohonan tersebut yang manaSatu dengan yang lainnaya saling persesiaian oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan A St NS Si i ei mie Memperhatikan peraturan peraturan yang herkensan dengan halhal serupa ini dan pasal2 dari Undang2

Pokok Aekua saan Kehakiman( Undang2 No.14 tahun 1970 ); ewe ee ee A nA a a aig eeMENETAPK AN~~~ Mengabulkan permohonan pemohon tersebut Om ere ce seins tee site eee~ Menetapkan bahwa pemohon yaitu ;: ne ee ae ee ee ee a eeRUDY CHANDRA, lahii di 4 njung Leidong pada tanegal 8 September 1970,adalah anak lakilaki yang ke ~Guam diluar nikah dari nyonya JO JAN Soq7"~ Memberi kuasa dan memerintahkan key: da Pegawai Catatan Sipil di Rantauprapat untuk meadaftarkan kelahiran pemohon tersebut tersebut dalam

akte kelahiran pemohon tersebut +se.everdasarkan pertimbangan gertimbangan tersesebut diatas dan setelah dihubungkan dengan keterangan pemohondan surat surat bukti yang dilampirkan hersams sama dengan suratpermohonan pemohon wituk mnguatkon permohon on tersebut yang menasatu dengan yang lainnya Ssaling hbersesnaian oleh arena itu per =mohonan pemohon dapat dikabulkan jw ee eee eeeeo es en Me me ee Memperhatikan peraturan peraturan Hukum yang Derkenean de ugau hal hal serupa ini dan nasal2 dari Undang2

Sekuasaan ~ehakiman ( Undang2 No.14 tahunOe FeMi N ETA PKANw Mengabulkan permohonon pemohon tersehut a ee a se ee ae4ttMenetapkan babvwa pemohon yaitu ;ee ee a ce te te ey nee eet fy ccs See sd tems eeAGU*S TI NA, lahir di Rentauprapat pada tanggcl 26 Agustus 1970,adalah anak peremouan yang ketigadiluar nikah dari nhyonya Lili LIEN TJU aliasBUYANE perm mnininitin mae" 9 Memberi kuasa dan memeri itahken kenada Pegawai Catatan Sipildi Rantauprapat untuk mendaftarkan kelahiran nemohon tersebutdalam

.+~~~= Menimbang baiwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut diatas dan setelah dihubungkan dengan Surat surat bnktiyaig dilampirkan bersama sama dengan surat permohonan pemohonuntuk menguatkan permohonan tersebut yang mane satu dengan yanglainnya saling be:rsesuaian oleh karena itu permohonan pemohondapat dikabulkan ;~ a~ Menuperhatikan peraturan hukum yang berk:naan dengan hal halserusa ini den pasal dari Undang2 Pokok ekuasaan Kehakiman(Undang2 No.1 Tahun 1970 ); wanes / MENE TA PK AN

diganti menjadi tanggal 13 Mei 1977 3 ~ ~ ~~ wao~ Menimbang atwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan terSebut diais dan setelah dihubungkandengan keteraugan pemohonGan surat surat bukti yang dilampirkan bersama sama dengan Surat permohonan pemohoh untuk menguatkan permohonan pemohontersebut yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaianeleh karena mans permohonan pemohon dapat dikabulkan see Memperhatikan peraturan peraturan 4ukum yang berkenaan deag22 hel hal serupa ini dan pasal2 dari Undang2

$aan ehakiman ( Undang2 No.14 Tahun 1990 );MENETAPEKAN~~~ Meogabulkan permohonan pemohon tersebut ; Memberi kuasa dan menrintahkan kesada Pegawai Catatan Sipil di antauprapat untuk menperbaiki akte kelhiran anakPemohon tersebut yng diferbitkan oleh Pegawai Catatan Sipil di Kantaupra at tertanggal 26 Juni 1978 No.46/1978 ~Setentang mengenai tansgsl kelahiran anak pemohon terseOE RE Ek as the eet cree Tanggal 21 Juni 1978 diganti menjadi Tg1.13 Mei 1977.roaikan mana dilakukan dengan cara menc~atat