mohon diberikan putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkanPemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya hadir di persidangan;Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon danTermohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraiandalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telahmemperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor835/54/BKPSDM tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh WallKota

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat initelah mendapat izin perceraian dari atasan berdasarkan keputusan WallKota Gorontalo nomor: 800/BKPP/I178 tanggal 15 Januari 2019 tentangKeputusan Pemberian Izin Perceraian;7.

Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten / kotadalam 1 ( satu ) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati / wallkota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,danc.

IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat ( 1 ) diberikanuntuk 1 ( satu ) jenis mineral atau batubara;Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN MkdAyat ( 2 ) : Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yangmenemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikanprioritas untuk mengusahakannya;Ayat ( 3 ) : Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lainsebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), wajib mengajukanpermohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, dan bupati / wallkota

Hal tersebut dilakukan untuk memenuhipersyaratan memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana yangtelah ditentukan di dalam Pasal 2 PERDA Kota Surabaya Nomor 10 Tahun2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Pajak Reklame(selanjutnya disebut PERDA Nomor 10 Tahun 2009); dan Peraturan WallKota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara PenyelenggaraanReklame (selanjutnya disebut Perwali Nomor 79 Tahun 2012):Bahwa, setelah

Tentang Objek Permohonan yang Bertentangan dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangundanganBahwa selengkapnya bunyi ketentuan Pasal 18 ayat ayat (3) Peraturan WallKota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun2018 yang terdapat dalam Bab XVIIl Ketentuan Peralinan ayat (3)menyebutkan Bagi pengusaha yang baru membuka usaha, gudang, gudangdistributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, gudang agen dan tokodalam wilayah Kota Pekanbaru

ayat (3) Perwako dandilaksanakan oleh pemilik barang/pengusaha sesuai dengan ketentuannyamaka tidak akan menimbulkan kerugian yang lebin besar kepada ParaPemohon karena akan menambah cost/biaya pengeluaran sebagaimanakeberatan Para Pemohon karena keterlibatan TKBM di sekitar tempat berdirinyausaha dalam bongkar muat tersebut tidak serta merta keseluruhan pekerjaanbongkar muat yang ada akan tetapi disesuaikan dengan volume dan jenispekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan WallKota

terhadap tindakan Termohon yang melakukan auditsebagaimana LHP yang terdapat dalam bukti P 7, P8 dan P9dihubungkan dengan ketentuan pasal 379 dan 380 UU No. 23 Tahun2014 yang ketentuan ini dijabarkan secara jelas dan tegas dalam pasal17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah berbunyi:(1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap PerangkatDaerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/wallkota

., WallKota Metro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIKI SEPTATARIGAN, S.H., M.Hum., MITA NESTHESIA HASIBUAN, S.H., danPERTIWI SETIYONINGRUM, S.H, yaitu: Jaksa Pengacara Negara padaKejaksaan Negeri Metro, berkedudukan di jalan A.H. Nasution Nomor 125,Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/831/SETDA/03/2020, tertanggal 5 Oktober 2020 jo. Surat Kuasa No.

delapan ratus juta rupiah) tetap dilanjutkan denganmenggunakan Dana DAU TA 2015, dengan asumsi pemotongan Dana BKP TA2015 tersebut akan turun pada TA 2016 karena adanya surat dari WalikotaTanjungbalai kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor900/19559/DPPKA/2015, tanggal 19 Oktober 2015.Bahwa Terdakwa selaku Pelaksanan Tugas Kepala Dinas Kebersihan danPasar Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Perintah Wali Kota Tanjung BalaiNomor 800/23650/BKD/2015, tanggal 13 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh WallKota

THAMRIN MUNTE, dan jugaselaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balaiberdasarkan SuratKeputusan Wali Kota Tanjung Balai Nomor 820/338/K/2015, tanggal 2 Desember2015, serta selaku Pengguna Anggaran (PA) dan bertindak selaku PPK (PejabatPembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjung BalaiNomor: 50 /197/K/2015, tanggal 5 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh WallKota Tanjung Balai An.

Bahwa pada prinsipnya, secara normatifyuridis penetapan mengenaiORGANISASI dan KEPENGURUSAN' masjid (Masjid Agung)merupakan WEWENANG Wallkota/Bupati (uc.

Lagi pula pembanding bingung dengan eksepsi PIHAK ASING, karenayang digugat Walikota dan Sekretariat Daerah Kota bukan pribadi Wallkota dan bukan Sekretaris Daerah atau pribadinya, justru eksepsi inidiarahkan PIHAK ASING pada diri sendiri yaitu mengapa yang digugatDinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Parepare, SekretariatDaerah Kota Parepare dan Wali kota Parepare, namun yang parapenasihat hukum bertindak untuk dan atas nama 1. Ir. H.

Bahwa Pasal 35 A UndangUndang Nomor 29 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 1997 tentangKetransmigrasian menentukan bahwa: = irayat (1): Menteff,Gubemur,dan/atau Bupati Wallkota melakukan pengawasanterhadap pelaksanaan transmigrasi sesuai dengan kewenangannya;ayat (2): Ketentuan lebib lanji## mengenal tata cara pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemenktah,Sedangkan Pasal 35 B UndangUndang yang samamenegaskan bahwa: Pejabat Pemerintah daniatau

Penggugat juga telah bersurat terkaitbanding administra atas surat No 600/055/D/DPUPRK/IV/2019 kepada WallKota Mataram dengan surat No 1/ILFL/IV/2019 akan tetapi sampai dengangugatan ini di ajukan tidak ada jawaban terkait Surat tersebut;F. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN MELANGGARPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU DAN MELANGGARHalaman 5 dari 35 halaman.

M2 (2 Ha) terhitung sejak selesainya musyawarah pemerintahan desatanggal 28 Januari 2011 dikelola oleh pemerintah desa (pemerintah desa dan BPD)selama 3 (tiga) musim tanam tebu mulai tahun 2011 sampai dengan 201343an dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan" ;Menimbang, bahwa dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa substansi dan surat Menteri Dalam Negeri nomor 900/1303/SJ tertanggal 16 April 2008 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/WallKota

Yang dalam konteks perkara ini terkait denganPerda APBD maupun Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2003,pada kenyataannya bahwa Wall Kota Surakarta telah membuat danmengeluarkan Surat Keputusan Wallkota Surakarta No.903/83/2003tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan ProyekAPBD Tahun Anggaran 2003 tanggal 12032003 dan Surat KeputusanWallkota Surakarta No. 921/03/R/III/2003 tentang Otorisasi AnggaranHal. 83 dari 76 hal. Put.

TAHUN 2003 tentang APBD Kota Surakarta TahunAnggaran 2003 maupun Perda APBD P Kota Surakarta Tahun 2003 yangtelah dinyatakan sah berlaku, untuk bisa dilaksanakan (direalisasikan)harus ada dan harus menggunakan Surat Keputusan Penjabaran danOtorisasi dari Wallkota Surakarta. Dan keluarnya Surat KeputusanSuratKeputusan tersebut secara hukum sama sekali bukan dan tidak lagimenjadi kewenangan serta kompetensi para Pemohon, melainkan haltersebut menjadi kKewenangan dan domain Walikota Surakarta.

Pemilihn yang akan keluar TPS danmemberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagaibukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.Menimbang, bahwa dalam pasal 61 Undangundang nomor 10 tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia No. 1tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangHalaman 33 dari 38, Putusan Pidana Nomor 2/Pid.S/2018/PN Sgmundang (Perpu) No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WallKota

Menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan dan/atauKeputusan Wali Kota Medan dan/atau Peraturan WallKota Medan yang menetapkan Lapangan Merdeka seluas4.88 Ha sebagai cadar budaya.> Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka,dan mempublikasikan setiap upaya dan hasil dari tindakantersebut kepada seluruh warga masyarakat Kota Medan, melalui:e Media cetak harian kompas..dstHalaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT MDNe Media online Detik.com, ... dste Media elektronik televise.

Membuat Permohonan IPR emas ke Pemerintah Daerah (Bupati/ WallKota).d.

Bahwa Pasal 35A UndangUndang Nomor 29 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 1997 tentangKetransmigrasian menentukan bahwa: irayat (1): Menteff,Gubemur,dan/atau Bupati Wallkota melakukan pengawasan terhadapPutusa Nomor 1/Pdt.G/2016/PNAt.Pst. halaman 11pelaksanaan transnigras sesuai dengan kewenangannya; ayat (2):Ketentuan Iebib lanji# mengenal tata cara pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemenktah*,Sedangkan Pasal 35B UndangUndang yang sama

HalimahBasjran Lubis termasuk keterangan kedua saksi yang diajukan olehTerbanding, yaitu : Halimah Hutagalung dan Anna Maria Haurisa, SE,yang pada pokoknya menerangkan antara lain : sebelum tahun 1962tanah objek perkara tersebut adalah aset Wali Kota (Pemda) yangdiserahkan dan yang menerima saat itu Ibu Basjrah Lubis (istri WallKota).

Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota.Perhatikan juga:Pasal 65 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, juga mengatur pembentukanPeraturan Daerah yakni adanya keterkaitan erat antara Bupati/WallKota