Kadaulatanyang dipimpin oleh Penggugat baik pada tingkat DewanPimpinan Cabang (DPC) maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP),Tergugat telah menyatakan Partai Kedaulatan tidak sahkarena tidak ditandatangani oleh DPC yang sah yang DPPnya disahkan oleh KemenkumHAM sebagaimana terlihatpada hasil Verifikasi Pencalonan dan Persyaratan CalonWalikota dan wakil Walikota Ambon tahun 2011 yangdilakukan oleh Tergugat tanggal 28 Maret 2011 yangtertuang dalam Berita Acara Hasil VeritifikasiPencalonan dan Persyaratan Calon Walokota

Bahwa Tergugat dalam hal ini menetapkan hasilVeritifikasi Pencalonan dan Persyaratan alon Walikotadan Wakil Walikota Ambon tahun 2011 tanggal 28 Maret2011, Tergugat tidak meneliti dan mempertimbangkansecara baik legalitas Partai Kedaulatan yang dipimpinoleh Penggugat yang telah memberi rekomentasi kepadaPasangan Calon Walokota dan Wakil Walikota Ambon $n.Drs.Paulus Kastanya M.Si. dan Drs.La Hamsidi, Tergugattelah menyatakan Partai Kedaulatan Tidak Sah, sehinggadengan demikian layak menurut Hukum

Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1996 secara sah menurut agama Kristen dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Gereja Kristen Jawi Wetan Malang dan telah didaftarkan pada Walokota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.47/K/2001, tanggal 29 Mei 2001 adalah sah dan putus karena perceraian ; -----------------------------------------------------------------------------

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ; Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1996 secara sah menurut agama Kristen dimanaperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di GerejaKristen Jawi Wetan Malang dan telah didaftarkan pada Walokota Denpasar sesuai denganKutipan Akta Perkawinan

Fanhar mempunyai proyek di Pemkot Palembang dankalau saksi korban berminat maka saksi Salam akan mempertemukan saksikorban dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan kakak ipar Walikota,mendengar perkataan tersebut maka saksi korban berminat ikut dalam proyektersebut, selanjutnya pada tanggal 6 April 2015 bertempat di Hotel Classie saksikorban bertemu dengan Terdakwa, dan salam memperkenalkan saksi korbandengan Terdaka, setelah bertemu kemudian Terdakwa menceritakan bahwaTerdakwa dapat / pemberian dari Walokota

Walokota Batu, Malang,bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai (P.4);SAKSI.

SOEBAGIOSANTOSO JACOUB) dan bukti P4 berupa Surat keterangan ganti nama yangditerbitkan oleh yang diterbitkan oeh Walokota Surabaya pada tanggal 30 Oktober1973, telah diperoleh fakta nama Pemohon tertulis JM.

Pts.No.81/Pid.Sus/2013/PN.Kdikonstruksi, penambangan, pengolahaan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan pasea TaMbang 3 sense eect reeset nmentiememm renee Bahwa kewenangan ijin pertambangan apabila lokasi penambangan adapada suatu wilayah Kabupaten/Kota ijin dari Bupati/Walokota, apabila lokasipenmbangan ada lintas kabupaten ijin dari Gubernur dan lintas propinsi daripemerintah puSat ; nono nen nn nnn nnn nnn en nee ne nnn n nee Bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan harus memiliki ijin dari

Putusan No.975/Padt.G/2019/PA.Srg berdasarkan Surat Izin Nomor 472.23/Kep.270BKPP/2019 tanggal 18 Maret 2019yang dikeluarkan oleh Walokota Cilegon ;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untukumum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah

Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor :800/230/419.62/2012 tanggal 23 Pebruari2012 yang dikeluarkan oleh Walokota Kediri,bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,selanjutnya ditandai dengan (P.3) ;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis HakimPenggugat menyatakan telah menghadirkan saksisaksikeluarga/orang dekatnya yang menurut pengakuannya6 bernama; = ee1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaanMarketing Asuransi KotaKediri; 2.

keterangan beda nama Nomor :470/435/425.503.6/1/2012 yang dibuat oleh Lurah Sumbertaman, KecamatanWonoasih Kota Probolinggo pada tanggal 04 September 2012 (P.4); 5 Asli bermaterai cukup dan sesuai aslinya surat keterangan beda nama Nomor :470/434/425.503.6/1/2012 yang dibuat oleh Lurah Sumbertaman, KecamatanWonoasih Kota Probolinggo pada tanggal 04 September 2012 (P.5); 6 Foto copy bermaterai cukup dan sesuai aslinya Surat Keterangan Kenal LahirNo.43/1981 tanggal 22 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Walokota

GR.821.29.922005, tanggal 03 Agustus 2005 tentangpengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala SekolahMenengah Pertama atas nama Drs Muhammad Ilyas sebagai KepalaSMP Negeri No. 31 Makassar ;1 (satu) lembar tanda terima Buku Bahasa Indonesia Jilid tertanggal04 Juni 2013 ;1 (satu) eksamplar Keputusan Walokota Makassar No.425.05/088/Kep/1/2012 tanggal 11 Januari 2012 ~ tentangPembentukan Tim Manejemen Bantua Operasional Sekolah (BOS)Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 ;1 (satu) eksamplar Buku

Asli Surat Keterangan izin perceraian dari atasan Penggugat Nomor xxxxxxx,yang dikeluarkan Walokota Semarang pada tanggal 20 januari 2016, diberitanda (bukti P.3)ll. Saksisaksi :1.

Fotokopi Surat Keterangan No. 471.13/84737/P3K/2017, atas nama HanifanAkbar sebagai Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Walokota KotaTangerang, tanggal 24 Jan 2017, sesuai aslinya dan telah di nazagelen,diberi kode bukti P.1)2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3671074112890004, atas nama RatuMulyana sebagai Pemohon Il, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemda KotaTangerang, tanggal 20 Februari 2013, sesuai aslinya dan telah di nazagelen,diberi kode bukti P.2)3. Fotokop!

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diperkuat keterangan saksisaksi, maka antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suamiisteri dan telah terikat perkawinan sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) Penggugat adalah Pegawai NegeriSipil (Guru TK Dharma Wanita Lirboyo Kota Keidiri), dalam hal ini telah memperolehKeputusan Pemberian izin Perceraian dari Walokota

T2 : Keputusan Walokota Palu Nomor : 876/462/BKD/2014Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Palu Nomor 876/443/BKD/2010 Tentang Pemberhentian gaji PNS an. Drs. Roberth Parengkuan (foto copy sesuai dengan asli);3. T3 : Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah TentangKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 862/1094/2009 (foto copysesuai dengan asli); i 4. T4 : Surat Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor : 800/2355/pendTentang Permohonan Izin Cerai (foto copy sesuai dengan asl); 5.

Roberth Parengkuan MA, Pd.K ( foto copy sesuai dengan asli); aa T II Intv7 i Surat Gugatan Perceraian Nomor 27/PDTG/2009/PN.PL (fotocopy dari foto copy);T II Intv8: Surat Pernyataan Karyawan Hotel Tamasya Kotamobagu Tahun2009 (foto copy dari foto copy); T II Intv9: Surat Pernyataan orang tua anak Dionisius Rori Parengkuan Tahun 1998 (foto copy sesuai dengan asli); T II Intv10: Keputusan Walokota Palu Nomor : 876/462/BKD/2014Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Palu Nomor 876/443/Hal 13 dari 38 Hal

Bahwa benar nama IE, TJAN HIN telah berubah nama menjadiICHWAN HINDARNO berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor2232/AS/Bpgk/67 tanggal 11 Maret 1967 atas nama IE TJAN HIN, yangdikeluarkan Walokota Kotamdya Malang;3. Bahwa benar nama TJHIN, TJIN SAN telah berubah nama menjadiWOLLY SANDRA berdasarkan Penetapan Ganti Nama Nomor 735/Pdt/1981/Ptanggal 3 Juni 1981 atas nama TJHIN TJIN SAN, yang dikeluarkan PengadilanNegeri Malang;4.

Bahwa pada tahun 1972 ada Keputusan Walokota Kepala DaerahKotamadya Semarang Nomor:Sek.11/72 tanggal 4 Maret 1972 isinyatentang Projek Peremajaan Jalan Dan Bangunan Jl. Soegijo Pranoto, Sj,Jl. Siliwangi, Jl. Pedamaran, Gang Warung, Gang Pinggir;. Bahwa dengan adanya projek peremajaan bangunan di Jalan GangWarung, maka kemudian NV. Handel En Bouw Mij Thio Tjoe Pianselaku pemilik bangunan rumah Nomor 2527 Gang Warung,mengadakan hitunghitungan dengan ayah Penggugat BOK THIN IENdan NV.

Putusan Nomor :020/G/2014/PTUN.Smg 8.10.11.Bahwa kemudian dengan adanya Keputusan Walokota Kepala DaerahKotamadya Semarang Nomor:Sek.11/72 tanggal 4 Maret 1972 isinyatentang Projek Peremajaan Jalan Dan Bangunan Jalan Gang Warung,maka kemudian Penggugat disuruh oleh ayah Penggugat BOK THINTIEN untuk mengajukan Izin Peremejaan Bangunan atas namaPenggugat; Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut di atas, maka kemudianterbitlah Surat Izin Peremajaan tanggal 31 Januari 1974 atas namaPenggugat;Bahwa dengan

pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secararesmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0181/Pdt.G/2016/ PA.Gtlo,panggilan pertama tanggal 16 Maret 2016, dan panggilan selanjutnya tanggal 23Maret 2016;Bahwa, Penggugat yang mengajukan perkara ini adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil telah mendapat surat izin untuk bercerai dari atasanya yang dikeluarkanoleh Walokota

Bahwa sebagai Pegawai Negeri sipil Penggugat ada melampirkansurat ijin atasan yang di keluarkan oleh Walokota Payakumbuh Nomortanggal 26 Juli 2012;9.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3673054903600002, atas namaPenggugat, yang dikeluarkan oleh Walokota Kota Serang, tanggal 16September 2011 (bukti diberi tanda P.1) ;2.

yang ditujukan kepada Pimpinan DPR Aceh perihalRekomndasi Pengalokasian Dana Pembebasan Tanah, pada prinsipnya DPRAtidak keberatan dan mendukung pengalokasian dana pengadaan tanah untukkeperluan penyelesaian sengketa tanah yang telah digunakan Pemerintah KotaBanda Aceh untuk pembangunan Pelabuhan Ulee Lhee;Bahwa meskipun DPRA telah mengrekomendasikan dan menyetujui suratdari Walikota tersebut, naman tidak ada realisasinya karena pada tahun 2012bertepatan dengan masa Pilkada Gubernur dan Bupati/Walokota

2011 yang ditujukan kepadaPimpinan DPR Aceh perihal Rekomndasi Pengalokasian Dana Pembebasan Tanah,pada prinsipnya DPRA tidak keberatan dan mendukung pengalokasian danapengadaan tanah untuk keperluan penyelesaian sengketa tanah yang telahdigunakan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk pembangunan' Pelabuhan UleeLhee, meskipun DPRA telah mengrekomendasikan dan menyetujui surat dariWalikota tersebut, naman tidak ada realisasinya karena pada tahun 2012 bertepatandengan masa Pilkada Gubernur dan Bupati/Walokota