Dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat sebagai legalstanding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat Surat Izin Untuk Melakukan Percerian dari Walikota Tangerang.Dengan keluarnya Surat tersebut berarti telah ditempuh prosedur sesuaiperaturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Walokota Tangerang sebagai Pejabat YangBerwenang tidak akan mengeluarkan Surat Izin kecuali setelah menasehati danmendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bg. gugatan Penggugatpatut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapat izin untuk bercerai dari Walokota Pekanbaru sesuai SuratKeputusan Nomor : 424 Tahun 2016 tanggal 03 Agustus 2016, hal ini telahmemenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 atasperubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib adimistrasi

., M.M.perihnal Pembongkaran dan membangun kembali bangunan komplekpertokoan Kanjengan yang pernah ditunjukkan para saksi korban ternyataSurat tersebut palsu sesuai dengan keterangan saksi HENDRAR PRIHADIALS HENDI, SE.MM selaku Walokota Semarang yang menerangkan bahwaPemerintah Kota Semarang tidak pernah menerbitkan Surat WalikotaSemarang (nomor kosong) tertanggal 18 Juli 2014 perihal Pembongkarandan membangun kembali bangunan komplek pertokoan Kanjengan kepadaDirektur Utama PT.

yang ditujukan kepada Pimpinan DPR Aceh perihalRekomndasi Pengalokasian Dana Pembebasan Tanah, pada prinsipnya DPRAtidak keberatan dan mendukung pengalokasian dana pengadaan tanah untukkeperluan penyelesaian sengketa tanah yang telah digunakan Pemerintah KotaBanda Aceh untuk pembangunan Pelabuhan Ulee Lhee;Bahwa meskipun DPRA telah mengrekomendasikan dan menyetujui suratdari Walikota tersebut, naman tidak ada realisasinya karena pada tahun 2012bertepatan dengan masa Pilkada Gubernur dan Bupati/Walokota

2011 yang ditujukan kepadaPimpinan DPR Aceh perihal Rekomndasi Pengalokasian Dana Pembebasan Tanah,pada prinsipnya DPRA tidak keberatan dan mendukung pengalokasian danapengadaan tanah untuk keperluan penyelesaian sengketa tanah yang telahdigunakan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk pembangunan' Pelabuhan UleeLhee, meskipun DPRA telah mengrekomendasikan dan menyetujui surat dariWalikota tersebut, naman tidak ada realisasinya karena pada tahun 2012 bertepatandengan masa Pilkada Gubernur dan Bupati/Walokota

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan sudah harusdilengkapi dengan 1(satu) orang kepala tehnik tambang (KTT) dandokumen lingkungan dan baru dapat melakukan operasi produksididalam WIUP yang telah disetujui.Bahwa yang berwenang menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan)adalah menteri, Gubernur dan Bupati/Walokota sesuai dengankewenangannya kecuali ditentukan lain menurut aturan yang berlaku;Bahwa yang harus diperlinatkan atau ditunjukkan oleh badan usaha,koperasi dan perseorangan dalam melakukan

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan sudah harusdilengkapi dengan 1(satu) orang kepala tehnik tambang (KTT) dandokumen lingkungan dan baru dapat melakukan operasi produksididalam WIUP yang telah disetujui.Bahwa yang berwenang menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan)adalah menteri, Gubernur dan Bupati/(Walokota sesuai dengankewenangannya kecuali ditentukan lain menurut aturan yang berlaku;Bahwa yang harus diperlinatkan atau ditunjukkan oleh badan usaha,koperasi dan perseorangan dalam melakukan

Dan selama 20 (dua puluh) Tahun mengabdikan dirisebagai pegawai di RSUD Gambiran Penggugat selalu bekerja dengan baikBahwa berdasarkan Keputusan Walokota Kediri Nomor 356 Tahun 2009tanggal 28 April 2009 Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupapemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai calonPegawai Negeri Sipil karena dituduh telah melanggar Pasal 2 huruf c dan x,Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun 1980 ;Bahwa atas Keputusan Walikota Kediri

Walokota Pekalongan
2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pekalongan
Turut Tergugat:
1.Kepala kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala kantor kelurahan kandang panjang

jo Pasal 143 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan pasal 4 PERMANomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi: setiap perkara perdata harusdiselesaikan terlebin dahulu mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernahhadir di persidangan, maka mediasi tidak layak dilakukan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keputusan Izin untuk Melakukan Perceraian No.474.2/KEP.192BKPSDM/2018, atas nama PENGGUGAT terhadapTERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Walokota

GR.821.29.922005, tanggal 03 Agustus2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanKepala Sekolah Menengah Pertama atas nama Drs MuhammadIlyas sebagai Kepala SMP Negeri No. 31 Makassar.7. 1 (satu) lembar tanda terima Buku Bahasa Indonesia Jjilid tertanggal 04 Juni 2013.8. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walokota Makassar No.425.05/088/Kep/1/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentangPembentukan Tim Manejemen Bantua Operasional Sekolah (BOS)Kota Makassar Tahun Anggaran 2012.Hal. 47 dari 51 hal,

GR.821.29.922005, tanggal 03 Agustus2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatanKepala Sekolah Menengah Pertama atas nama Drs MuhammadIlyas sebagai Kepala SMP Negeri No. 31 Makassar.7. 1 (satu) lembar tanda terima Buku Bahasa Indonesia Jjilid tertanggal 04 Juni 2013.8. 1 (satu) eksamplar Keputusan Walokota Makassar No.425.05/088/Kep/1/ 2012 tanggal 11 Januari 2012 tentangPembentukan Tim Manejemen Bantua Operasional Sekolah(BOS) Kota Makassar Tahun Anggaran 2012.9. 1 (satu) eksamplar

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,mengatur :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata denganbadan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa atas penerbitan Keputusan Walokota

Bahwa berdasarkan Keputusan Walokota Tanjungbalai Nomor :820/100/K/2017 tertanggal 06 April 2017 tentang Pengangkatan jabatanFungsional Perawat Muda, pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Tanjungbalai(vide bukti P13);.8. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor820/02/K/2017 tertanggal O3 Januari 2017 tentang pengangkatanPenggugat dengan Jabatan Kepala Puskesmas Eselon lV.a padaPuskesmas Semula Jadi Kota Tanjungbalai (vide bukti P14);.9.

Bahwa, Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, denganjabatan Guru Kelas di SDN 1 Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru danPenggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraianberdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru tentang PemberianIzin Perceraian dengan Nomor : 868/210/BKPP tanggal 02 Juli 2019 yangdikeluarkan oleh Walokota Banjarbaru;10.Bahwa, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, BP4 KUA KecamatanMartapura Kota, Kabupaten Banjar dan Badan Kepegawaian, Pendidikandan Pelatihnan

Putusan Nomor 381 K/TUN/201510.11.rumah Jalan Gang Warung Nomor 2527 Semarang tersebut, makaPenggugat beserta saudarasaudaranya dan orang tuanya tinggal di JalanGang Pasar Baru Nomor 1 Semarang, sedangkan rumah di Jalan GangWarung Nomor 2527 Semarang dijadikan tempat usaha hingga sekarang;Bahwa pada tahun 1972 ada Keputusan Walokota Kepala DaerahKotamadya Semarang Nomor:Sek.11/72 tanggal 4 Maret 1972 isinyatentang Projek Peremajaan Jalan Dan Bangunan JI. Soegijo Pranoto, Sj, JI.Siliwangi, JI.

(Sepuluh ribu rupiah) untuksetiap bungkusnya yang isinya sebanyak 4 (empat) butir;Bahwa kemudian dilakukan pengembangan untuk menangkapTerdakwa dengan cara pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 September2017 menyuruh lelaki Janwar Alias Janu menghubungi Terdakwamemesan 1 (satu) box obat THD dan atas kesepakatan antara lelakiJanwar Alias Janu dengan Terdakwa, obat tersebut akan diambil olehlelaki Janwar Alias Janu di Palopo pada hari itu juga sekira pukul 19.00Wita bertempat dibelakang Kantor Walokota

No. 279/Pdt.G/2015/PA.PkjMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dantermohon datang menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa pemohon berprofesi sebagai seorang PNS padaDinas Tenaga Kerja Kota Parepare, dan telah melampirkan surat izinmengajukan gugatan cerai dari atasannya, Nomor: 499 Tahun 2015, yang dibuatdan ditandatangani oleh Walokota Parepare, tanggal 19 Mei 2015, hal tersebuttelah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang

Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kantor Walokota JakartaSelatan pada tanggal 12 Oktober 2018 ;5.

MAHMUD ditulissecara lengkap dalam posting terdakwa di akun Twiternya dimana postingantersebut bsia dibaca oleh semua orang.Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAQBUL HALIM Bin ABDULHALIMdengan memposting katakata/kalimatkalimat sebagaimana tersebutdiatas membuat saksi koroban HM.AKSA MAHMUD merasa terhina karenanama saksi HM.AKSA MAHMUD ditulis secara lengkap dalam postingantersebut sehingga pembaca menafsirkan seolaholah saksi HM.AKSAMAHMUD yang membeking atau mensetting untuk memenangkanPasangan Walokota

PEMOHON III, nomor :3271066505360002, yang dikeluarkan oleh Walokota Bogor, tanggal 6 Pebruari2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, namun tanpa aslinya, laluoleh Ketua Majlis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.14 ;15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An.

Pertambangan Wilayah (WUP)oleh Menteri serta telah ditetaobkan menjadi Wilayah lIzin UsahaPertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) olehGubernur.Bahwa sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor: 4 tahun2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan PeraturanPemerintah RI Nomor: 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentangpelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubaraBahwa yang dapat menerbitkan IUP, IPR dan IUPK dalam satu wilayahkabupaten adalah Bupati/walokota

harus dipertimbangkan sah tidaknya menurut hukumdan dalam petitumnya harus ditentukan mengenai status hukumnya, padahal sesuai denganhukum acara perdata yang berlaku yaitu pasal 189 ayat 3 RBg bahwa pada prinsipnyahakim tidak boleh mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut karena akan mengakibatkanmengabulkan lebih dari yang dituntut atau ultra petita dan disini Majelis Hakim akanmengalami kesulitankesulitan ; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini yang berupatanah/Rumah Dinas Walokota