Ditemukan 23 data
43 — 21
SANIEM; 2 (dua) lembar Surat Kantor hukum Law Office DEFI ISKANDAR, SHNomor : 04/DI/A/SKK/III/2017 kepada Bapak Walikoa Palembang padatanggal 13 Maret 2017.Halaman 20 dari 27 halaman Put.No.7/PID/2019/PT.PLG 2 (dua) lembar Surat Kantor Hukum Law Office DEFI ISKANAR, SHNomor : 05/DI/A/SKK/III/2017 kepada Manger PT.
SANIEM; 2 (dua) lembar Surat Kantor hukum Law Office DEFI ISKANDAR, SHNomor : 04/DI/A/SKK/III/2017 kepada Bapak Walikoa Palembang padatanggal 13 Maret 2017. 2 (dua) lembar Surat Kantor Hukum Law Office DEFI ISKANDAR, SHNomor : 05/DI/A/SKK/III/2017 kepada Manager PT.
SANIEM; 2 (dua) lembar Surat Kantor hukum Law Office Defi Iskandar, SHNomor : 04/DI/A/SKK/III/2017 kepada Bapak Walikoa Palembangpada tanggal 13 Maret 2017. 2 (dua) lembar Surat Kantor Hukum Law Office Defi Iskandar, SHNomor : 05/DI/A/SKK/III/2017 kepada Manger PT.
9 — 0
WaliKoa Mojokerto, Kepala Kantor/Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Mojokerto, telah dicocokkan denganaslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P. 1);2.
36 — 3
DIDIDK ISWAHYUDI, tempat/tanggal lahir : Grobogan, 23 Pebruari1979, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta,Kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Griya CarakaF2/18 RT.004, RW.007, Desa Walikoa, KecamatanKedawung, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat 7;. WIWIK YULIANTI, tempat/tanggal lahir : Grobogan, 06 Juli 1981,Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,Kewarganegaraan : Indonesia, alamat : JI. MenjanganV/4 RT.002, RW.004, Kel.
9 — 6
ARIFAH,SKM yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2019 yang di tanda tanganioleh Walikoa Pekanbaru Bapak FIRDAUS13.Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus dan mengakibatkan rumahtangga Penggugat dengan Terggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batindan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga kembali;14.Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhanrumah tanga dengan cara bersabar dan berkomunikasi dengan TergugatHim 4 dari 15 hlm Put.
59 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIDIK ISWAHYUDI, bertempat tinggal di Griya CarakaF2/18, RT.004, RW.007, Desa Walikoa, KecamatanKedawung, Kabupaten Cirebon.8. WIWIK YULIANTI, bertempat tinggal di Jalan MenjanganV/4, RT.002, RW.004, Kelurahan Palebon, KecamatanPedurungan Kota Semarang;9.
76 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
., bertempat tinggal diJalan Muteran II/3, RT 002, RW 003, KelurahanPudakpayung, Kecamatan Banyumanik, KotaSemarang;LILIK SUTRIONO, bertempat tinggal di PerumKaraba Indah D/7, RT 002, RW 008, Desa Wadas,Kecamatan Teluk Jambe Timur, KabupatenKarawang;DIDIK ISWAHYUDI, bertempat tinggal di GriyaCaraka F2/18, RT 004, RW 007, Desa Walikoa,Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon:WIWIK YULIANTI, bertempat tinggal di JalanMenjangan V/4, RT 002, RW 004, KelurahanPalebon, Kecamatan Pedurungan, KotaSemarang;DARWATI
19 — 11
Bahwa Pemohon sudah mendapatkan Surat Keteranganmelakukan Perceraian dari Badan Kepegawaian Pendididkan danPelatihnan Kota Kotamobagu dengan Nomor : 800/BKPPKK/595/X/2019tanggal Kotamobagu 18 November 2019 a.n Walikoa KotamobaguSekertaris Daerah u.b Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatihan.
1.SAPARUDDIN
2.RUGAYYA
3.HALIMAH
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Makassar
Intervensi:
KOPERASI PATRIA JUSTICIA MAKASSAR diwakili Ketua ANDI HAMKA AS., S.H., M.H.
143 — 81
Proses lahirnya serta Substansi KTUN Objek gugatan adalahberdasarkan/sesuai dengan ketentuan aturan hukum yangbarlaku dalam hal ini PERDA Kota Makassar Nomor 5 Tahun2012 serta Peraturan Walikoa Makassar Nomor 60 Tahun 2015tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPintU; 222 2n 2 nn nnn nn nn nnn nnn4) Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN Objek gugatan adalahtidak beralasan, sehingga permohonan Para Penggugat a quo layakdikesampingkan; 2222 eo nn ee nnn nnn eneIV.
HENDRI DJUNAIDI SH
Terdakwa:
DEFI SEPRIADI, SH. Bin ISKANDAR
67 — 30
SANIEM;
- 2 (dua) lembar Surat Kantor hukum Law Office DEFI ISKANDAR, SH Nomor : 04/DI/A/SKK/III/2017 kepada Bapak Walikoa Palembang pada tanggal 13 Maret 2017;
- 2 (dua) lembar Surat Kantor Hukum Law Office DEFI ISKANDAR, SH Nomor : 05/DI/A/SKK/III/2017 kepada Manger PT.
SANIEM; 2 (dua) lembar Surat Kantor hukum Law Office DEFI ISKANDAR,SH Nomor : 04/DI/A/SKK/III/2017 kepada Bapak Walikoa Palembangpada tanggal 13 Maret 2017. 2 (dua) lembar Surat Kantor Hukum Law Office DEF! ISKANAR,SH Nomor : 05/DI/A/SKK/III/2017 kepada Manger PT. PLN TelaniPura Palembang, pada tanggal 16 Maret 2017. 2 (dua) lembar Surat Kantor Hukum Law ffice DEFI ISKANDAR,SH Palembang pada tanggal 23 Maret 2017. 2 (dua) lembar surat Kantor Hukum Law Office DEF!
SANIEM; 2 (dua) lembar Surat Kantor hukum Law Office DEFI ISKANDAR, SHNomor : 04/DI/A/SKK/III/2017 kepada Bapak Walikoa Palembang padatanggal 13 Maret 2017. 2 (dua) lembar Surat Kantor Hukum Law Office DEFI ISKANAR, SHNomor : 0O5/DI/A/SKK/III/2017 kepada Manger PT.
181 — 43
dengan keterlibatan ASN dalam pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Propinsi Maluku sebagaimana dimaksuddalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah penggantiUndangUndang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihanGubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang;Tahun 2018 memberikan keterangan Ahli pada Polres MalukuTenggara sehubungan dengan dugaan pelanggaran PemilihanWalikota/Wakil Walikoa
76 — 14
Bahwa oleh karena Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikoa Palukepada Tergugat Ferry Tansil Nomor: 650/65/DTKB/2005 tertanggal 3 Juli 2005Halaman 11dari53didasarkan pada sertifikat yang tidak sah dan telah dimatikan oleh BPN Kota Palu, makasangat wajar apabila Turut Tergugat (Waliakota Palu) mencabut dan atau membatalkanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut;31.
210 — 76
denganketerlibatan ASN dalam pemilihnan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Malukusebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan pemerintah pengganti UndangUndang nomor 1 tahun 2014tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang;Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada Polres Maluku Tenggara sehubungandengan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota/Wakil Walikoa
42 — 12
Kembali;e Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/PenggugatDalam Konvensi untuk membayar ongkos perkaraseluruhnya baik yang timbul dalam Konvensi maupundalam Rekonpensi;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi tersebut, Turut Tergugat Konpensi memberikan jawaban pada pokoknyasebagai berikut:Dalam eksepsiHalaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2014/PN.Mdn1 Penggugat keliru dalam melibatkan Turut TergugatBahwa dalam perkara a quo Penggugat telah menarik Walikoa
128 — 52
Asli surat dari DKP Kota Cirebon kepada Walikoa Cirebon Nomor :593/352/DKP tanggal 23 Juli 2015.2. Asli berita Acara serahterima dokumen tanah untuk RTH Publikdiwilayah Kelurahan Argasunya Kota Cirebon.3. Asli berita Acara serahterima dokumen tanah untuk RTH Publikdiwilayah Kelurahan Argasunya Kota Cirebon.4. Asli tanda terima berkas Asli permohonan pembuatan sertifikat HakMilik.5.
Asli surat dari DKP Kota Cirebon kepada Walikoa Cirebon Nomor :593/352/DKP tanggal 23 Juli 2015.2. Asli berita Acara serahterima dokumen tanah untuk RTH Publik diwilayahKelurahan Argasunya Kota Cirebon.3.
Asli surat dari DKP Kota Cirebon kepada Walikoa Cirebon Nomor :593/352/DKP tanggal 23 Juli 2015.2.
137 — 132
Menetapkan barang bukti1:10.Asli surat dari DKP Kota Cirebon kepada Walikoa Cirebon Nomor :593/352/DKP tanggal 23 Juli 2015.Asli berita Acara serahterima dokumen tanah untuk RTH Publikdiwilayah Kelurahan Argasunya Kota Cirebon.Asli berita Acara serahterima dokumen tanah untuk RTH Publikdiwilayah Kelurahan Argasunya Kota Cirebon.Asli tanda terima berkas Asli permohonan pembuatan sertifikat HakMilik.Asli berita Acara Nomor : 593/BA.163.DKP/2015 tentang Hasilmusyawarah atau kesepakatan pembebasan tanah
menjatuhnkan Putusan sela tertanggal 30Januari 2017 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :MENGADILI Tidak menerima Eksepsi (keberatan) dari Penasihat Hukum Terdakwa; Memerintahkan agar sidang perkara ini dilanjutkan ; Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti yang antara lain sebagai berikut :Him 38 dari 148 hlm Putusan No. 104/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg10.11.12.13.Asli surat dari DKP Kota Cirebon kepada Walikoa
47 — 21
Bahwa pihak lain/instansi lainya termasuk kantor KementerianAgama Kota Mataram adalah bukan pihak yang menerbitkan suratpemberitahuan No 000/157/BKSPOL/X/2015, tertanggal 28Oktober 2015, dan karenanya Penggugat secara hukum telah benarmengajukan gugatan perobuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Penguasa hanya kepada Walikoa Mataram.DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa alasan hukum yang Penggugat kemukakan dalam bagianeksepsi mohon secara mutatis mutandis masuk dalam bagian padapokok perkara.2.
126 — 48
Kepala Dinas Kebersihan Kota PalembangNo. 800/042/KPTS/DKK/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun 2015 menunjuk terdakwaDEDY SUMARYANTO, MT BIN SUMARMO, Kepala Seksi Pembina TeknisGedung Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Palembang Selaku PejabatPembuat Komitmen(PPK) dan Surat tugas Nomor :001/109/ULP tanggal 8 April2015 atas Perubahan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor120.a/KPTS/VV2015 tanggal 27 Pebruari 2015 tentang Perubahan atasKeputusan Walikoa
59 — 18
Karena ancaman tersebut akhirnyanilai tersebut diatas disetujui oleh Walikota dan wakil Walikoa dalam pertemuanterbatas.Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada daftar hadir maupun notulen.Bahwa sebagai penyedia barang adalah PT. Balai Pustaka ( Persero ).Bahwa dasar kerja sama antara pemkot dan PT.
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos Bin SUYITNO Alm
155 — 31
rapat bulanan selalu diperingatkanBadan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang,agar Terdakwa membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan/RKAPtahun 2015, namun Terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah AnekaUsaha dan Jasa tahun 2014 dan 2015 yang bertanggungjawab dalammengelola anggaran tidak pernah membuat Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan (RKAP) Tahun Anggaran 2015;Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjabat belum pernahmembuat laporan keuangan yang disampaikan kepada Walikoa
73 — 13
Pho Samping Kantor Walikoa +Sal. Phb Eramas Kecamatan Angsuran (50%)Jumlah Rp. 9.456.672 berdasarkan SPT No.31/1.794.4 Him. 373 dari 785 hlm. PUTUSAN Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, 228. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pertanggungjawaban Pemeliharaan dan OperasionalInfrastruktur Pengendali Banjir KegiatanPemeliharaan saluran Drainase Jalan Kota Adm.Jakarta Timur Sal. Pho Samping Kantor Walikoa +Sal.