Ditemukan 25 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wardana warsita wartawan wardaya wardata warsana warnawa warsada warsama wardawa warsaka wartawa warsawan
Pengadilan PN KEBUMEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-01-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN KEBUMEN Nomor 1 /Pdt.G/2016/PN Kbm
Tanggal 22 Agustus 2016 — NY. ENIE SUPRAPTINAH - penggugat 1. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Negara BUMN R.I. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. C.q. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta C.q. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kebumen 0032, - TERGUGAT I 2. Prayoga Hadi Wasana - TERGUGAT II
170 — 171
  • sehingga Penggugat BERHAK Untuk Memperoleh Hak Ganti RugiTidak Terbatas (Unlimited Liability) dari Tergugat I.Bahwa tuntutan Penggugat Untuk Memperoleh Hak GantiRugiTidak Terbatas (Unlimited Liability) dari Tergugat I, telahBESESUAIAN pula dengan perkara Swanson Peever Canadayang sudah menjadi Yurisprudence di Common Law System danmenjadi Inspiratif di negara Anglo Saxon dan Europa Continentaldalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa hal tersebut DIDUKUNG oleh Konvensi Internasional ;Konvensi Warsawa
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 878/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon:
PT Gita Mandiri Teknik
Termohon:
KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
720 — 753
  • Konspol Pazgan Mandiri ;Copy Salinan, Surat Kuasa, Warsawa 22 Desember2018.Konspol Pazgan Mandiri ;Fotocopy, Surat Perjanjian Kerja Pembangunan No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2697 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — TARMA SUDJANA Bin DAMIYAH, DKK lawan YUYUN RAHAYU Binti SABAN, DK dan MARELO SISWANTO Bin IKIN DASIKIN, DKK
61 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tuntutan danpemberian ganti rugi karena adanya suatu unsur kesalahan dankecerobohan dalam setiap perbuatan melawan hukum menurutketentuan hukum internasional dan konvensi internasional yangdisepakati oleh penganut hukum Europa Continental;Bahwa prinsip dasar penentuan tuntutan dan pemberian ganti rugikarena adanya suatu unsur kesalahan dan kecerobohan dalamsetiap perbuatan melawan hukum juga dianut oleh mazhab hukumAnglo Saxon yang telah disepakati dan ditetapkan dalam konvensiinternasional, Konvensi Warsawa
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-10-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 165/Pdt.G/2014/PN.Dpk
Tanggal 3 September 2015 — SOENDAROE RACHMAD Melawan DRS. RIDWAN YAHYA; A. BOENTARMAN, dkk
270 — 169
  • IS RACHMAT) adalah PensiunanPegawai Negeri Sipil dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia denganjabatan terakhir sebagai KUASA USAHA TETAP REPUBLIK INDONESIA.PENGGUGAT IV pada tahun 1964 1967 sebagai Kepala Bagian Penerangan &Hubungan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa,Polandia.PENGGUGAT WV pada tahun 1971 1972 sebagai Kepala Bagian Protokol &Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beograd, Yugoslavia.PENGGUGAT IV pada tahun 1972 1976 sebagai Kepala Bagian Politik
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
94 — 16
  • dan PemberianGanti Rugi karena adanya suatu Unsure Kesalahan dan Kecerobohan dalamsetiap Perbuatan Melawan Hukum menurut Ketentuan Hukum Internasionaldan Konvensi Internasional yang disepakati oleh Penganut Hukum EuropaContinental;Bahwa Prinsip Dasar Penentuan Tuntutan dan Pemberian Ganti Rugi karenaadanya suatu Unsure Kesalahan dan Kecerobohan dalam setiap PerbuatanMelawan Hukum juga dianut oleh Mazhab Hukum AngloSaxon yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Konvensi Internasional,Konvensi Warsawa