Ditemukan 42 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu,meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubunganlangsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukantersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksudtidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PajakPertambahan Nilai.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahmemberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit dan maksudpara pihak yang menandatangani
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1347 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu,meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubunganlangsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukantersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksudtidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PajakPertambahan Nilai.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahmemberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit dan maksudpara pihak yang menandatangani
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3524 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu,meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubunganlangsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukantersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksudtidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PajakPertambahan Nilai.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahmemberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit dan maksudpara pihak yang menandatangani
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylora),telah memberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit danmaksud para pihak yang menandatangani Kontrak Karya (Contractof Work) Generasi VII khususnya mengenai pajak pertambahannilai yang dibayar oleh perusahaan pertambangan;14.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, meskipunsuatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubunganlangsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan PajakMasukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabilapengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahanyang terutang Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord),telah memberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit danmaksud para pihak yang menandatangani
Putus : 25-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1342/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord),telah memberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit danmaksud para pihak yang menandatangani Kontrak Karya(Contract of Work) Generasi VII Khususnya mengenai pajakpertambahan nilai yang dibayar oleh perusahaan pertambangan;14.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1350/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telahmemenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatanusaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapatdikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak adakaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak PertambahanNilai.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahHalaman 32 dari 46 halaman.
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1348 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5623 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord),telah memberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit danmaksud para pihak yang menandatangani Kontrak Karya(Contract of Work) Generasi VII khususnya mengenai pajakpertambahan nilai yang dibayar oleh perusahaan pertambangan;14.
Register : 09-02-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 April 2016 — PT. WEDA BAY NECKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4734 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluarantelah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengankegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidakdapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak adakaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak PertambahanNilai;Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahmemberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit dan maksudpara pihak yang menandatangani
Putus : 25-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1348/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhisyarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha,masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapatdikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak adakaitannya dengan penyerahan yang terutang PajakPertambahan Nilai;Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukumpertambangan Charles Gaylord Watkins (selanjutnyadisebut Ahli Gaylord), telan memberikan keterangansecara tertulis mengenai spirit dan maksud para pihak yangmenandatangani
Register : 01-09-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1207 B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukumpertambangan Charles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telah memberikan keterangan secara tertulismengenai spirit dan maksud = para pihak yangmenandatangani Kontrak Karya (Contract of Work) GenerasiVil Khususnya mengenai pajak pertambahan nilai yangdibayar oleh perusahaan pertambangan;14.
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Is Sudaryono, SH., MH; Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN
5036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahmemberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit danmaksud para pihak yang menandatangani Kontrak Karya (Contractof Work) Generasi VII knususnya mengenai pajak pertambahannilai yang dibayar oleh perusahaan pertambangan.14.
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1349 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telahmemenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatanusaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidakdapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidakada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PajakPertambahan Nilai.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukumpertambangan Charles Gaylord Watkins (selanjutnya disebutAhli Gaylord), telah memberikan keterangan secara tertulismengenai spirit dan maksud para pihak yang menandatanganiKontrak
Putus : 27-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1205/B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — PT WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5739 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukumpertambangan Charles Gaylord Watkins (selanjutnya disebutAhli Gaylord), telah memberikan keterangan secara tertulismengenai spirit dan maksud para pihak yang menandatanganiKontrak Karya (Contract of Work) Generasi VII khususnyamengenai pajak pertambahan nilai yang dibayar olehperusahaan pertambangan;14.
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahmemberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit dan maksudpara pihak yang menandatangani Kontrak Karya (Contract of Work)Generasi VII khususnya mengenai pajak pertambahan nilai yangdibayar oleh perusahaan pertambangan.14.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1351/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT WEDA BAY NICKEL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahmemberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit danmaksud para pihak yang menandatangani Kontrak Karya (Contractof Work) Generasi VII khususnya mengenai pajak pertambahannilai yang dibayar oleh perusahaan pertambangan.14.
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1350 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluarantelah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatanusaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapatdikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannyadengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahmemberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit dan maksudHalaman 37 dari 51 halaman
Putus : 10-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — PT WEDA BAY NICKEL ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluarantelah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengankegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebuttidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidakada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PajakPertambahan Nilai;Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahHalaman 39 dari 54 halaman.
Register : 17-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1349 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord),telah memberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit danmaksud para pihak yang menandatangani Kontrak Karya(Contract of Work) Generasi VIl Khususnya mengenai pajakpertambahan nilai yang dibayar oleh perusahaan pertambangan;14.
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1352 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4540 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syaratadanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masihdimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan,yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya denganpenyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahmemberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit danHalaman 39 dari 54 halaman.