kapan Para Penggugatmulai menguasai lanhan sengketa tersebut;Bahwa pada saat itu tugas Saksi adalah sebagai KepalaSecurity sekaligus bertugas untuk menyampaikan terkait kepemilikanlahan kepada pihak Perusahaan dan mengkonfrimasikan nya kepadapihak Desa terkait serta bertugas mengawal pihak Perusahaan saatkegiatan pengeboran;Bahwa sepengetahuan Saksi jika pihak Perusahaan telahmelakukan kegiatan pengeboran artinya tahan tersebut telah dibayarkan;Bahwa pihak Perusahaan yang saya maksud adalah PT WedaBay

Hasrat Rami;Bahwa pihak Tergugat tidak pernah melakukan komplain;Bahwa sebelum tahun 2009 lahan sengketa tersebut masihberupa hutan;Bahwa pihak Perusahaan yang saya maksud adalah PT WedaBay Nickel sekarang PT IWIP;Bahwa kegiatan pengeboran mulai dilakukan pada sekitaranlokasi obyek sengketa pada tahun 2007;Bahwa Saksi mulai bekerja di Perusahaan dari tahun 2006;Bahwa sepengetahuan Saksi titik nol yang dimaksud olehPihak Tergugat masuk dalam Desa Waibulen;Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanda patok

PT WedaBay Nickel kepada BRI Kantor Cabang SoaSioMerupakan Surat Kuasa kepada Sdr. MauludTampubolon selaku Administration Manager(dan beberapa orang lainnya) untuk dan atasnama Pemberi Kuasa (yakni Alain Bernard HenriGirud selaku Presiden Director) untuk:1. Menandatangani Cek/Billiet Giro dan Notanota surat lainnya,2.

Bahwa posita Penggugat Rekonvensi pada angka 2 adalah tidakbenar dan hanya mengadaada dengan munuduh Tergugat Rekonvensiingin lari dari tuntutan nafkah karena Penggugat Rekonvensi sendiri tahubenar kalau Tergugat Rekonvensi tidak lagi bekerja di perusahaan WedaBay dan saat ini Tergugat memang tidak memiliki pekerjaan sama sekali;3.

PT WedaBay Nickel kepada BRI Kantor Cabang SoaSioMerupakan Surat Kuasa kepada Sdr. MauludTampubolon selaku Administration Manager(dan beberapa orang lainnya) untuk dan atasnama Pemberi Kuasa (yakni Alain Bernard HenriGirud selaku Presiden Director) untuk:1. Menandatangani Cek/Billiet Giro dan Notanota surat lainnya,2.

Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal20 Juni 1979:Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona), karena menempatkankedudukan Tergugat sebagai pihak utama yang bertanggung jawab;Dengan demikian, gugatan Penggugat yang mengikutsertakan PT WedaBay Nickel sebagai Tergugat Ill adalah keliru dan salah pihak (error inpersona), karena Tergugat Ill bukanlah pihak yang terkait dan memilikihubungan hukum apapun atas sengketa kepemilikan atas tanah danTergugat Ill, melainkan hanyalah sebagai penyewa yang beriktikad

Putusan Nomor 644/B/PK/PJK/2016dalam pasal undangundang dapat dipahami dengan jelas, bukanuntuk membuat norma tersendiri ... dst (Yusril Ihza Mahendra,Keterangan Ahli Dalam Perkara Sengketa Pajak Antara PT, WedaBay Nickel Melawan Direktorat Jenderal Pajak DepartemenKeuangan di Pengadilan Pajak, hal.2 ) :bahwa menurut Majelis, di dalam batang tubuh Pasal 9 ayat (8) hurufb UU PPN Tahun 1994 itu sendiri, memang hanya mengatur bahwaPajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran BarangKena Pajak

Padahal penjelasan sebuah norma yangterkandung dalam sebuah pasal undangundang atau batang tubuhundangundang; sifatnya hanyalah menjelaskan saja agar normadalam pasal undangundang dapat dipahami dengan jelas, bukanuntuk membuat norma tersendiri ... dst (Yusril Ihza Mahendra,Keterangan Ahli Dalam Perkara Sengketa Pajak Antara PT, WedaBay Nickel Melawan Direktorat Jenderal Pajak DepartemenKeuangan di Pengadilan Pajak, hal.2 ) ;bahwa menurut Majelis, di dalam batang tubuh Pasal 9 ayat (8) hurufb UU

WedaBay Nickel);Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat(dissenting opinion) dari Hakim Anggota Masdi, dengan pendapat sebagaiberikut:Bahwa Pajak Masukan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 8Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UUNomor 11 Tahun 1994 selanutnya disebut UU PPN yaitu :Pajak Masukanadalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar olen Pengusaha Kena Pajakkarena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa KenaPajak dan/

Padahal penjelasan sebuah norma yangterkandung dalam sebuah pasal undangundang atau batang tubuhundangundang; sifatnya hanyalah menjelaskan saja agar normadalam pasal undangundang dapat dipahami dengan jelas, bukanuntuk membuat norma tersendiri ... dst (Yusril Ihza Mahendra,Keterangan Ahli Dalam Perkara Sengketa Pajak Antara PT, WedaBay Nickel Melawan Direktorat Jenderal Pajak DepartemenKeuangan di Pengadilan Pajak, hal. 2);Bahwa menurut Majelis, didalam batang tubuh Pasal 9 ayat (8) hurufb UU PPN

Untuk itu, Pemohon Banding mohon untuk dapat diundang;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.45371/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 5 Juni 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP1062/WPJ.07/2010 tanggal 27 Oktober 2010,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Masa Pajak Juli 2008Nomor: 00121/507/08/056/09 tanggal 10 Desember 2009, atas nama: PT WedaBay

Juni 2008 dapat dikreditkan dan dikompensasikan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.45370/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 05 Juni 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1055/WPJ.07/2010 tanggal 27 Oktober 2010,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Masa Pajak Juni 2008Nomor 00120/507/08/056/09 tanggal 10 Desember 2009, atas nama: PT WedaBay

WedaBay Nickel Melawan Direktorat Jenderal Pajak DepartemenKeuangan Di Pengadilan pajak, hal. 2)bahwa menurut Majelis, di dalam batang tubuh Pasal 9 ayat (8) hurufb Undangundang Pajak Pertambahan Nilai 1994 itu sendiri, memanghanya mengatur bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagipengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak apabila tidakmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;bahwa dengan demikian tidak mengatur lebih lanjut mengenai syaratyaitu bahwa Agar Pajak Masukan dapat

Untuk itu, PemohonBanding mohon untuk dapat diundang;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.45381/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 5 Juni 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:"Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP3223/WPJ.07/2011 tanggal 20 Desember 2011,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Masa Pajak Mei 2009Nomor: 00156/507/09/056/11 tanggal 19 Januari 2011, atas nama : PT WedaBay

Untukitu, Pemohon Banding mohon untuk dapat diundang;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.45380/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 05 Juni 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP3072/WPJ.07/2011 tanggal 8 Desember 2011,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Masa Pajak April 2009Nomor 00155/507/09/056/11 tanggal 19 Januari 2011, atas nama: PT WedaBay

Karena PT WedaBay Nickel belum ada penyerahan maka kelebihan pembayaranPPN nya hanya dapat direstitusikan pada akhir tahun buku yaituMasa Pajak Desember, sehingga untuk Masa Pajak September2006 kelebihan PPN sebesar Rp6.160.990.865,00 dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya;Bahwa berdasarkan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak di atas,dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan untuk Masa Pajak Januarisampai dengan September 2006 dapat dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya dan direstitusikan pada akhir tahun

WedaBay Nickel, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Budiardjo,Nugroho, Reksodiputro, Counsellors AT Law, beralamat diGedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal SudirmanKav. 58, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus TanpaNomor Tanpa Tanggal September 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada:1.

Padahal penjelasan sebuah norma yangterkandung dalam sebuah pasal undangundang atau batang tubuhundangundang; sifatnya hanyalah menjelaskan saja agar normadalam pasal undangundang dapat dipahami dengan jelas, bukanuntuk membuat norma tersendiri ... dst (Yusril lhza Mahendra,Keterangan Ahli Dalam Perkara Sengketa Pajak Antara PT, WedaBay Nickel Melawan Direktorat Jenderal Pajak DepartemenKeuangan di Pengadilan Pajak, hal.2 );Bahwa menurut Majelis, didalam batang tubuh Pasal 9 ayat (8) hurufb UU PPN

Untukitu, Pemohon Banding mohon untuk dapat diundang;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.45382/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 05 Juni 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP3196/WPJ.07/2011 tanggal 16 Desember 2011,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Masa Pajak Juni 2009Nomor 00157/507/09/056/11 tanggal 19 Januari 2011, atas nama: PT WedaBay

WedaBay Nickel, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Budiardjo,Nugroho, Reksodiputro, Counsellors AT Law, beralamat diGedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal SudirmanKav. 58, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus TanpaNomor Tanpa Tanggal September 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada:1.

Padahal penjelasan sebuah norma yangterkandung dalam sebuah pasal undangundang atau batang tubuhundangundang; sifatnya hanyalah menjelaskan saja agar normadalam pasal undangundang dapat dipahami dengan jelas, bukanuntuk membuat norma tersendiri ... dst (Yusril Ihza Mahendra,Keterangan Ahli Dalam Perkara Sengketa Pajak Antara PT, WedaBay Nickel Melawan Direktorat Jenderal Pajak DepartemenKeuangan di Pengadilan Pajak, hal.2 ) ;bahwa menurut Majelis, di dalam batang tubuh Pasal 9 ayat (8) hurufb UU