JERA KEPADATERDAKWA DAN TIDAK PULA MEMPUNYAI DAYA TANGKAL YANGDAPAT MENIMBULKAN SHOCK TERAPY BAGI ANGGOTAMASYARAKAT LAINNYA sehingga sangat mungkin sekali terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence)yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

Banding adanya koreksi Technical Assistance dan Sales Service Fee sebesarUSD14,101,728.00;e bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terbanding dan PemohonBanding pada tanggal 23 Agustus 2010 adalah sebagai berikut : N PosPos yang Dikoreksi Jumlah Koreksi Sanggahan Pemohon Temuan yang TanggapanUSD Banding dipertahankan PemohonUSD oleh Terbanding BandingPPh BadanPeredaran Usaha 413,021,068.00 413,021,068.00 0.00 SetujuHPP:Purchase 132,051,258.00 132,051,258.00 0.00 SetujuLegal Welfare

memberitahuan kepadaPemohon Banding adanya koreksi Trademark License Fee sebesar USD 2,245,360.00;e bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terbanding dan PemohonBanding pada tanggal 23 Agustus 2010 adalah sebagai berikut : N PosPos yang Dikoreksi Jumlah Koreksi Sanggahan Pemohon Temuan yang TanggapanUSD Banding dipertahankan PemohonUSD oleh Terbanding BandingPPh BadanPeredaran Usaha 413,021,068.00 413,021,068.00 0.00 SetujuHPP:Purchase 132,051,258.00 132,051,258.00 0.00 SetujuLegal Welfare

Dalam faham sosialisme, intervensi tersebutdiperkenankan dalam kerangka welfare state, dengan tujuankemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara harusberperan aktif untuk menyelenggarakan hal itu. Berbedadengan faham liberalisme maupun Neoliberalism, negarahanya berperan sebagai penjaga malam saja(nachtwatchenstaat).

Individu. dan masyarakat diberikankebebasan untuk mencapal kemakmurannya sendin.Kata Pembinaan dalam ketentuan tersebut harus diartikandalam konteks Welfare State seperti tersebut diatas. PihakPemerintah harus berperan aktif, bersamasama berupaya,membenkan petunjukpetunjuk dan saransaran, yangbertujuan menyelamatkan Perusahaan demi kemakmuranbersama (welfare state).

Tujuannya tetap dalamkerangka welfare state, kemakmuran dan kesejahteraanmasyarakat. Apabila dalam pengawasan ditemukan adanyapenyimpanganpenyimpangan, dilakukanteguranteguran/peringatanperingatan, untuk tidak melakukanlagi.

Prevention is not a final aim, but a means to a more supremsaim, e.g. social welfare;3. Only breaches of the law which are imputable to the perpretatoras intent or negligence qualify for punishment;4. The penalty shall be determined by its utility as an instrumentfor the prevention of crime;5.

The punishment is prospective, it points into the future; it maycontain as element of reproach, but neither reproach nor retributiveelements can be accepted if they do not serve the prevention of crimefor benefit or social welfare;Secara garis besar, teori deterrence dapat dibagi menjadi duamacam yaitu :1. Deterrence theory, dibedakan ke dalam dua macam yaitu teorispecial deterrence (pencegahan khusus) dan general deterrence(pencegahan umum).

Bahwa Tergugat bersedia melakukan pembayaran terhadap sisa danapendidikan (welfare fund) kepada 55 (lima puluh lima) orang karyawan HotelLegian Paradiso (Sesuai dengan lampiran yang ditandatangani);3. Bahwa para pihak menyatakan perkara register Nomor 18/Pdt.SusPHI/2021/PN Dps telah berakhir dan tidak akan saling menuntut satu samalain dikemudian hari dan saling menjaga agar situasi kerja di Hotel LegianParadiso tetap kondusif;4.

Pada hari ini SELASA tanggal 30 Agustus 2016, dalam persidanganPengadilan Negeri Kelas A Tanjungkarang yang terobuka untuk umum yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama,telah datang menghadap :Hi.USMAN IBRAHIM alis Hi.Dody Bin IBRAHIM;Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jalan lkan Kerapu No.16Rt.022 Kelurahan PesawahanKecamatan Teluk Betung Selatan KotaBandar Lampung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaBicterzon Welfare Hutapea,SH,M.Johan,SH, Adi Brata Wijaya

Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) helai baju seragam sekolah merk welfare yang terdapat bercak darahDikembalikan kepada saksi Andri Wijaya- 1 (satu) helai baju seragam sekolah merk konveksi yang terdapat bercak darahDikembalikan kepada saksi Rahmadi6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) helai baju seragam sekolah merk welfare yang terdapat bercakdarahDikembalikan kepada saksi Andri Wijayae 1 (satu) helai baju seragam sekolah merk konveksi yang terdapatbercak darahDikembalikan kepada saksi Rahmadi4.

belumsampai saksi Andri Wijaya di posisi saksi Rahmadi sudah datangmencegat Terdakwa Muhammad Akhiar dan langsung melakukanpemukulan ke wajah saksi Andri Wijaya berkalikali hingga akhirnyasaksi Andri Wijaya terjatuh ;Bahwa saat melakukan pemukulan tersebut, Para Terdakwa hanyamenggunakan tangan kosong dan tidak ada menggunakan alat ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang barangbukti yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa berupa :e 1 (satu) helai baju seragam sekolah merk welfare

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) helai baju seragam sekolah merk welfare yang terdapat bercakdarahDikembalikan kepada saksi Andri Wijayae 1 (satu) helai baju seragam sekolah merk konveksi yang terdapatbercak darah19Dikembalikan kepada saksi Rahmadi6.

.//2019 PNKpg tanggal 25 Juli 2019 ;Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa tersebut, padapokoknya sebagai berikut :1.5.Bahwa ciri negara hukum adalah welfare state (negara kesejahteraan) dengansistem peradilan sebagai tonggak yang tidak saja mencerminkan rasa keadilanhukum, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum atas setiapputusan lembaga peradilan;Bahwa tarik menarik dan pada akhirnya mengabaikan ketiga elemen (keadilanhukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum) sebagaimana

pada angka1, dalam penegakan hukum menyebabkan masyarakat pencari keadilanenggan untuk hidup dalam negara hukum yang bercorak Welfare Statesebagaimana amanat UndangUndang Dasar 1945.Bahwa dalam perkara a quo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang dikualifisir sebagaiPencurian Dalam Keluarga, tentu memiliki ciri dan karakteristik problematikyang berbeda dengan perkaraperkara pada umumnya, maka dengan hanyamengedepankan keadilan hukum, mengabaikan

Sus/2020/PN KotMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1)KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapaimufakat bulat karena Hakim Anggota Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.berbeda pendapat (dissenting opinion) terkait dengan penerapan hukum acarapidana dalam tahap prapenuntutan yang berdampak pada dapat tidaknya suatupenuntutan yang diajukan

sebelum penangkapan tidak ada alat bukti sah lainnya; Menimbang, bahwa dengan demikian penangkapan terhadap Terdakwadilakukan tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, sehingga penangkapanterhadap Terdakwa dilakukan tidak dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kewenangan Hakim dalampersidangan untuk memeriksa mengenai sah atau tidaknya penangkapan yangdialami oleh Terdakwa, Hakim Anggota Bicterzon Welfare

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa tentang kewenangan Hakim mempertimbangkanpenangkapan dan penahanan dalam pemeriksaan pokok perkara hal itu selaraspula dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam hal suatu perkarasudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaanmengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaantersebut gugur, Hakim Anggota Bicterzon Welfare

Pasal 78 ayat (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, HakimAnggota Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. berpendapat hal itu bukanlah untukmembatasi kewenangan Hakim Pengadilan Negeri pemeriksa pokok perkaradalam memeriksa tentang penangkapan dan atau penahanan yang dialami olehTerdakwa saat pemeriksaan pokok perkara, justru pasal tersebut diadakanadalah untuk mengakomodir hak dari Tersangka supaya pencegahan untuk tidaklebih jauh lagi kalaukalau Hak Asasi Manusianya telah diperkosa

Ricardo Sitohang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon WelfareHutapea, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 10 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh DesnaIndah Meysari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota Hakim KetuaBicterzon Welfare

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno JhohannesSimanullang, S.H. dan Murdian, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KotaAgung Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Kot tanggal 17 Maret

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Murdian,S.H.Panitera Pengganti,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Perincian Biaya: 1. Pendaftaran .........cceeceeeeeee : Rp 30.000,00;2. Biaya POSES 00... eeeeeeeeeeeeeeeees : Rp 50.000,00;3. Panggilandan PNBP Relaas.. : Rp310.000,00;A, MBIA ssnccscmcnccmmnnamnnmmnmaamnacns Rp 10.000,00;5.

pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadapnegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan kaburnya gugatan Penggugat yang demikian itu Tergugat menolakdengan tegas mengenai gugatan diajukan Penggugat dan dinyatakan gugatankabur (obscuur libel);Bahwa, menurut Pasal 14 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2005 tentangDesa dinyatakan : Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusanpemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sesuai dengan keberadaannegara yang menganut konsep welfare

pekerjaan, menurutPasal 153 huruf (b) UU No.13/2003 dinyatakan : Pekerja/ouruh berhalanganmenjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa, Judex Facti tidak mempertimbangkan sebagaimana diatur dalamPasal 14 ayat (1) No. 71 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan Kepala Desamempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan, hal tersebut sesuai dengan keberadaan negara yangmenganut konsep welfare

Penggugat telahmemanggil kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak jugamelaksanakan kewajibannya untuk bekerja adalah pertimbangan yang salahdan keliru, karena terpilinnya Pemohon Kasasi menjadi Kepada Desa sebagaisalah satu tugas negara bukanlah suatu pelanggaran, kongkritnya menurutpasal 14 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan : KepalaDesa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan, sesuai dengan keberadaan negara yangmenganut konsep welfare

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, olehkami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Trisno Jnohannes Simanullang, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Panitera Pengganti PengadilanNegeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ratriningtias Ariani, S.H.Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.Panitera Pengganii,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Putusan Nomor 464/Pid.B/2020/PN Kot Halaman 13 dari 13

VS YAYASAN INDIA MUSLIM SELATAN SUMATERA UTARA (YAYASAN THE SOUTH INDIA MUSLIM MOSQUE & WELFARE COMMITTEE), yang diwakili oleh Ketua Muhammad Kamal Saleh, Sekretaris Abdul Rajak, S.S., Bendahara Muhammad Muhajir, dkk.

Yani Vil Nomor 25 A, Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing tanggal31 Januari 2018 dan 2 Februari 2018;Para Pemohon Kasasi;LawanYAYASAN INDIA MUSLIM SELATAN SUMATERA UTARA(YAYASAN THE SOUTH INDIA MUSLIM MOSQUE &WELFARE COMMITTEE), yang diwakili oleh KetuaMuhammad Kamal Saleh, Sekretaris Abdul Rajak, S.S.,Bendahara Muhammad Muhajir, berkedudukan di Jalan H.Zainul Arifin Nomor 200 Medan, Kelurahan Petisah Tengah,Kecamatan Medan Petisah, dalam hal ini memberi kuasakepada A.

Setelah Pemohon Banding teliti kKembali,ternyata didalam jumlah DPPmenurut Pemeriksa Pajak terdapat transaksi yang tidak terhutang PPhPasal 23, dengan rincian sebagai berikut : Perkiraan Jumlah Koreksi Keterangan(Rp)No Nama802013020 WELFARE 71.838.937 Pemindahan saldo buku sebelum merger803046020 OFFICE EQUIP.MAINTENANCE 1.816.344.465 Objek PPH Pasal 26 dipotong thn.2006803046060 MOULD MAINTENANCE 94.700.000 Objek PPH Pasal 26 dipotong thn.2006811040010 RESEARCH & DEVELOPMENT 22.226.400 Objek PPH

Putusan Nomor 1062/B/PK/PJK/2017Ledger 802013020 Welfare, dan Ledger 811040010 Research &Development;Bahwa transaksi tersebut adalah pemindahbukuan saldo dari pembukuanPT. Sharp Yasonta Antarnusa (Sebelum merger) ke dalam pembukuanPemohon Banding (setelah merger). Perlu Pemohon Banding jelaskanbahwa pada tahun 2005 telah dilakukan merger antara PT. SharpYansonta Antarnusa dengan PT.

Sebagaimana Ledger802011060 Canteen, Ledger 802013020 Welfare, dan LedgerHalaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1062/B/PK/PJK/2017811040010 Research & Development, pemindahbulcuan ini terlihatsebagai mutasi debet biaya terhutang PPh Pasal 23, padahal transaksiyang telah lampau;7.

jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyasehingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannyadan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (social welfare

jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyasehingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannyadan anggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai fina/ goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (social welfare

efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernahdilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasyarakat (Social Welfare

Koreksi Biaya Employee Welfare sebesar Re206.365.100,00;2. Koreksi Biaya Vehicles Gasoline sebesar Rp131.776.162,00;3. Registration Harvard Business sebesar Rp132.608.000,00;Halaman 4 dari 7 halaman.

dalam Penanggulangan Kejahatan menulis bahwa sekiranyakebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan saranapenal (hukum pidana), yang operasionalisasinya melalui beberapa tahap:tahap formulasi (kebijakan legislative), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dantahap eksekusi (kebijakan eksekutif), khususnya pada kebijakanyudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainyatujuan dan kebijakan sosial itu, berupa kebijakan/upayaupaya untukkesejahteraan sosial (Social welfare

tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasanpenyalahgunaan Narkotika ilegal;Keadaan yang meringankan:7 Terdakwa dalam persidangan berterus terang mengakui perbuatannya,menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapunlagi; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapaimufakat bulat karena Hakim Anggota Bicterzon Welfare

Pringsewu;Menimbang, bahwa perbuatan membeli Narkotika jenis Sabu yangmerupakan Narkotika Golongan adalah perbuatan tindak pidana Narkotikasebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim AnggotaBicterzon Welfare Hutapea, S.H. berpendapat kesalahan TerdakwadanSaudara Fajarudin Helmi Pamungkas bin Halwaini Syam (berkas terpisah) atasperbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, olehAri Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H. dan Anggraini, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Klausul memajukan kesejahteraan umum sebagaimanadimuat dalam alinea keempat UndangUndang Dasar 1945 tersebutmenunjukkan bahwa Republik Indonesia menganut sistem negarakesejahteraan (welfare State). Lebih lanjut, nilainilai yangmencerminkan welfare state dalam UndangUndang Dasar 1945 antaraHalaman 29 dari 46 Halaman. Putusan Nomor 66 PK/TUN/2017lain dirumuskan dalam Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 danPasal 34 UndangUndang Dasar 1945.

Sebagai negara yang menganutWelfare State, maka sistem ketatanegaraan Indonesia mengacu pada 5(lima) prinsip welfare state, yaitu:a. Cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hiduporang banyak dikuasai oleh negara;b. Usahausaha swasta di luar cabangcabang produksi yangmenyangkut hajat hidup orang banyak diperbolehkan, tetapinegara melakukan pengaturan sehingga tidak terjadi monopoliatau oligopoly yang dapat mendistorsi pasar;c.

Pembuatan keputusan publik dibuat secara demokratis;Prinsip negara kesejahteraan (welfare state) tersebutmengharuskan peran negara untuk berperan aktif (stateintervention) dalam halhal yang menyangkut hajat hidup orangbanyak dan tidak menyerahkannya secara bebas sematamatapada mekanisme pasar.

Oleh karena itu apabila putusan a quo tidak dibatalkanakan memberi dampak yang luas terhadap konsep negara kesejahteraan(welfare state) dan diterimanya argumentasi yang pada pokoknyamenyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaannegara/daerah tidak termasuk kekayaan negara, maka hal tersebut akanmembawa beberapa konsekuensi hukum, diantaranya mengenaisebagian besar modal BUMN yang berasal dari APBN denganmekanisme penyertaan modal negara membawa konsekuensi bahwaBUMN merupakan bagian