Peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinyaBahwa peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinyaadalah :Ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf b UndangUndang No. 8 Tahun 1981tentang KUHAP yang berbunyi Dalam menilai kebenaran keteranganseorang saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguh memperhatikanpersesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;Bahwa persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain adalah :Persesuaian keterangan saksi yaitu Rico Matius Cornelis Worumi

dalamputusan tersebut pada halaman 9 strep ke4 s/d ke7 ;KETERANGAN SAKSI RICO MATIUS CORNELIS WORUMIBahwa keterangan saksi Rico Matius Cornelis Worumi dalam putusantersebut pada halaman 9 strep ke4 s/d ke7, sebagai berikut :e Bahwa sebelumnya saksi mengenal ganja dari saudara James, temannyaTerdakwa Imanuel Wona alias Manu dan saksi biasanya pakai ganja apabiladiberikan oleh Terdakwa ;e Bahwa selanjutnya saksi dan saksi MELKIAS REDONDO PAPARE aliasDONDO (Terdakwa dalam berkas lain) yang biasanya

mengantar ganja kepada orang yangmemesan ganja kepada Terdakwa ;e Bahwa saksi dan saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO(Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah diberikan 2 (dua) buah korek api yangberisi ganja dan saksi berdua mengantar ke saudara ROI dan saudara OMPET ;e Bahwa biasanya saksi dan saksi MELKIAS REDONDO PAPARE alias DONDO(Terdakwa dalam berkas lain) diberikan 1 (satu) linting/cikung setelahmengantar ganja tersebut kepada orang yang memesan ;Bahwa keterangan saksi Rico Matius Cornelis Worumi

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten WaropenTahun 2015, YOHAN YANTORI, S.H selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen Tahun 2015, ELIA E.IMBIRI, SKmselaku Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Tahun 2015, ARDHAT MANDA, S.Sosselaku Pelaksana Kegiatan Pengadaan, HANS ELON WORUMI, S.KM selakuPejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Tahun 2015 danMARKUS MADA selaku Bendahara Barang Pada Dinas Kesehatan (Masingmasing terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) serta

ARTANA EKO;Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan 25 Unit Solarcell untuk PuskesmasPembantu dan Poskeskam Tahun 2015 sebesar Rp.425.000.000,00, (Empatratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus(OTSUS) Tahun 2015 tidak pernah dilakukan Proses PelelanganSebagaimana Ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalamRencana Kerja dan SyaratSyarat (RKS) namun secara administrasi DokumenPelelangan beserta Tahapan Pelelangan dibuat dan ditandatangani olehHANS ELON WORUMI, S.KM

,M.M selaku KuasaPengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen, YOHANYANTORI, S.H (Selaku PPK), HANS ELON WORUMI, S.KM (selaku KetuaPanitia Pengadaan Barang Dan Jasa), ARDHAT MANDA,S.Sos (selakuPelaksana Pekerjaan) dan ELIA ELDOVALDO IMBIRI, S.KM (Selaku KetuaPanitia Pemeriksa Barang) dan MARKUS MADA (selaku Anggota PanitiaPemeriksa Barang) (Masingmasing Terdakwa dalam berkas perkara yangterpisah) serta EKO NURYAQIN (selaku Kontraktor Pelaksana (DPO);Bahwa Perbuatan Terdakwa HANS L.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten WaropenTahun 2015, YOHAN YANTORI, S.H selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen Tahun 2015, ELIA E.IMBIRI, S.Kmselaku Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Tahun 2015, ARDHAT MANDA, S.Sosselaku Pelaksana Kegiatan Pengadaan, HANS ELON WORUMI, S.KM selakuHal. 7 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PT JAPPejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Kesehatan Tahun 2015 danMARKUS MADA selaku Bendahara Barang Pada Dinas Kesehatan (Masingmasing

EKO;Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan 25 (dua puluh lima) Unit Solarcelluntuk Puskesmas Pembantu. dan Poskeskam Tahun 2015 sebesarRp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumberdari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun 2015 tidak pernah dilakukanProses Pelelangan sebagaimana ketentuan yang berlaku sebagaimana yangtermuat dalam Rencana Kerja dan SyaratSyarat (RKS) namun secaraadministrasi Dokumen Pelelangan beserta Tahapan Pelelangan dibuat danditandatangani oleh HANS ELON WORUMI

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1490/KSJ atasnama Margaretha Worumi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Serui Jaya,tertanggal 8 November 2021, selanjutnya diberi tanda P10;11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan olehKepala Kelurahan Serui Jaya, tertanggal 27 Oktober 2021, selanjutnyadiberi tanda P11;12.

RW 006, Kelurahan SeruiKota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang manamasih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga dengandemikian Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan memutusperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P2, P11 dan P12 serta dihubungkan dengan keterangan saksisaksi di persidangan, telahterbukti bahwa Meitelda Rerei dengan Pemohon merupakan saudara kandungdari pasangan suami isteri Frits Rerei dan Margaretha Worumi

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Jhohan Saputra Worumi alias Jhohan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Jhohan Saputra Worumi alias Jhohan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 SermaAnekletus Worumi (Saksi2) pergi ke Koramil 170904/Yapbar menanyakan Terdakwa kepada salah satuAnggota Koramil 170904/Yapbar (nama lupa) namunpenyampaian dari Anggota tersebut bahwa TerdakwaHal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 104K/PM III19/AD/VI/2019MenimbangMenimbangMenimbangmeminta ijin untuk mengurus persyaratan nikah akan tetapisampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali keKesatuan.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018Serma Anekletus Worumi (Saksi2) pergi ke Koramil 170904/Yapbar menanyakan Terdakwa kepada salah satuAnggota Koramil 170904/Yapbar (nama lupa) namunpenyampaian dari Anggota tersebut bahwa Terdakwameminta ijin untuk mengurus persyaratan nikah akan tetapisampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali keKesatuan.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018Serma Anekletus Worumi (Saksi2) pergi ke Koramil 170904/Yapbar menanyakan Terdakwa kepada salah satuAnggota Koramil 170904/Yapbar (nama lupa) namunpenyampaian dari Anggota tersebut bahwa Terdakwameminta ijin untuk mengurus persyaratan nikah akan tetapiHal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 104K/PM III19/AD/VI/2019MenimbangMenimbangMenimbangsampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali keKesatuan.

PUTUSANNomor 80/Pdt/2015/PT JAPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara : FERDINANDUS WORUMI. Pekerjaan, wiraswasta. Beralamat di jalan.Gang Suci RT.003, RW.004 KelurahanTarau, Kecamatan.

akibat trauma benda tumpul:; Bahwa pada saat kejadian, anak korban masih berusia 15 (lima belas)tahun, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 523/2004 tanggal18 Oktober 2004 yang menerangkan bahwa di Serui, pada tanggal Enambelas bulan September tahun Dua ribu tiga (16092003) telah lahirBERLIANA NUR AMALIA anak perempuan dari suamiistri HartonoSalewangeng dan Erni Ernawati Ketaren, yang dibuat dan ditandatanganioleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen yaitu Drs.HENGKI WORUMI

akibat trauma benda tumpul; Bahwa pada saat kejadian, anak korban masih berusia 15 (lima belas)tahun, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 523/2004 tanggal18 Oktober 2004 yang menerangkan bahwa di Serui, pada tanggal Enambelas bulan September tahun Dua ribu tiga (16092003) telah lahirBERLIANA NUR AMALIA anak perempuan dari suamiistri HartonoSalewangeng dan Erni Ernawati Ketaren, yang dibuat dan ditandatanganioleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen yaitu Drs.HENGKI WORUMI

HENDRIK WORUMI, S.Sos.Msi., Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- ---------------------------- PENGGUGAT V / TERBANDING ; 6. AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- ---------------------------- PENGGUGAT VI / TERBANDING ;7.

HENDRIK WORUMI, S.Sos.Msi., Kewarganegaraan Indobesia, Tempattinggaldi Jalan Petam Kota Baru, Kampung Wapomania, DistrikSarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil ; Selanjutnya disebut sebagai wanna nnn n nnn en nnn nnn enn nn PENGGUGAT V/ TERBANDING ;6.

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi MALEAKI MAMORIHalaman 2 Putusan Nomor : 45 /PID/2018/PT.JAP(korban), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hariSabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 Wit saat saksi MALEAKIMAMORI (korban) hendak menuju ke Mariadei dengan menggunakansepeda motor berboncengan dengan saksi SUSET WORUMI

Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Tempattinggal di Jalan Petam Kota Baru, Kampung Wapomania,Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, PekerjaanPegawai Negeri Sipil ; Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ; 6. Agus Festus Moar, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal diKampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, KabupatenSarmi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ; 7.

Bahwa Penggugat V ( Hendrik Worumi, S.Sos., M.si ) adalahKepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi, berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor: SK.821.201tanggal 19 mei 2014 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural Dan Telah Dilantik ; Bahwa Penggugat VI ( Agus Festus Moar, S.Pd) adalah KepalaDinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Sarmi, berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor: SK.821.201tanggal 19 mei 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural , Kabupaten

Penggugat V ( Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si ) menjabatsebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi ;c. Penggugat VI ( Agus Festus Moar, S.Pd ) menjabat sebagaiKepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi ;d. Penggugat VII ( Willem Fonataba, SE., M.Si ) menjabatsebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Sarmi ;e.

WakilKetua Ill DPRD Kepulauan Yapen dan dalam pembicaraan via telepontersebut, Bapak Herman Wariori (almarhum) menyampaikan bahwa beliauakan datang ke rumah adik kandung Penggugat (Yosafat Atururi), untukmeninjau lokasi tanah yang akan dibeli untuk membangun bangunanPOLTEKES Kabupaten Kepulauan Yapen.Dan hari itu juga sekitar pukul14:00 (jam 02.00 siang) rombongan Pimpinan DPRD, masingmasing BapakHerman Wariori / almarhum (Wakil Ketua Il DPRD), Bapak Denis Wainggai(Wakil Ketua DPRD) dan bapak Bernad Worumi

DistrikAnotaurei Kabupaten kepulauan Yapen antara pemerintah Daerah kepadaKeluarga Ataruri dan Kayai terletak ;Halaman 23Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/ PN SruBahwa saksi tahu karena pada tahun 2009 sampai 2014 saksi menjabatsebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten kepulauan Yapen;Bahwa sekitar tahun 2011 saksi diminta hadir di Kediaman PelaksanaTugas Bupati pada malam hari yang saksi lupa hari dan Tanggalnya, hadirpada pertemuan tersebut adalah bapak Herman Wariori sebagai WakilKetua ll DPRD, bapak Bernad Worumi

Perjanjian lisan tahun 2011 sekitar bulan September antara Para Penggugat,adiknya Yosafat Ataruri dan Plh Bupati yang disaksikan Bapak HermanWariori (Wakil Ketua Il DPRD), Bapak Denis Wanggai (Wakil Ketua DPRD)dan bapak Bernad Worumi (anggota DPRD) bahwa Penggugat minta dibayarRp100.000,(seratus Juta Rupiah) ;2.

WILLEM WORUMI selakuAnggota. Mengenai pencantuman nama panitia lelang tersebutsesuai arahan atau persetujuan dari KALEB IMBIRI, SE, M.Si.Kemudian dokumen kontrak No. : 05/KONT/PDPP/BAPP/W/2004tertanggal 7 Juni 2004 ditanda tangani oleh KALEB IMBIRI,SE, M.Si dan OBEDNEGO TANA ALLO, SP tanpa terlebih dahuludilakukan proses pelelangan dan hal ini bertentangan denganmaksud pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden R.!

WILLEM WORUMI selakuAnggota. Mengenai pencantuman nama panitia lelang tersebutsesuai arahan atau persetujuan dari KALEB IMBIRI, SE, M.Si.Kemudian dokumen kontrak No. : 05/KONT/PDPP/BAPP/W/2004tertanggal 7 Juni 2004 ditandatangani oleh KALEB IMBIRI,SE, M.Si dan OBEDNEGO TANA ALLO, SP tanpa terlebih dahuludilakukan proses pelelangan dan hal ini bertentangan denganmaksud pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden R.!

Bahwa dalil Penggugat point 5 dapat ditanggapi bahwa walaupunPenggugat telah menyampaikan Surat Keputusan Badan MusyawarahKampung Ransarnoni Nomor 01 Tahun 2018 mengenai Penetapan KepalaKampung Terpilin dimaksud kepada Bupati Kepulauan Yapen melaluiKepala Distrik, akan tetapi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung(BPMPK) sebagai Panitia Penjaringan dan Pemilihan Kepala KampungKabupaten Kepulauan Yapen juga menerima Surat Laporan Pengaduandari Saudara DEMIANUS WORUMI tertanggal 13 Desember 2018, CalonKepala

Nomor urut 1 Demianus Worumi memperoleh 141 suara2. Nomor urut 2 Benyamin Ansanai memperoleh 57 suara3. Nomor urut 3 Mesak Arebo memperoleh 135 suara4. Nomor urut 4 Nehemia Waromi memperoleh 23 suara;b Terdapat indikasi lain dimana setelah pengumumanhasilperhitungan suara, ada penggelembungan suara oleh panitiapenyelenggara terhadap calon tertentu dan keluar dan tahapanpelaksanaan pemilihan;C.

Perlu Tergugattegaskan bahwa saudara penggugat bukanlan kepala kampung terpilihdalam pemilihan kepala kampung tahun 2018, karena hasil peroleh suarayang sesuai dengan fakta dilapangan yang mendapat perolahan suaraterbanyak adalah nomor urut 1 saudara DEMIANUS WORUMI:;12.

Sekda Kabupaten KepulauanYapen selaku Ketua Baperjakat Kabupaten Kepulauan Yapen (Bapak Drs.Hengky Worumi), Sekretaris Baperjakat (Bapak Yansen Bisay, SH.) danAnggota Baperjakat (Drs.

Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si., dan Pane Ifi Kogoyo, S.Pd.

Willem Worumi selaku anggota;Mengenai pencantuman nama panitia lelang tersebut sesuai arahan ataupersetujuan dari Kaleb Imbiri, SE., M.Si., kKemudian dokumen kontrak No. : 05/KONT/PDPP/BAPP/W/2004 tertanggal 7 Juni 2004 ditanda tangani oleh KalebImbiri, SE., M.Si., dan Obednego Tana Allo, SP., tanpa terlebih dahulu dilakukanproses pelelangan dan hal ini bertentangan dengan maksud Pasal 10 ayat (1)Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan PengadaanBarang/ Jasa.

Willem Worumi selaku anggota.Mengenai pencantuman nama panitia lelang tersebut sesuai arahan ataupersetujuan dari Kaleb Imbiri, SE., M.Si.; Kemudian dokumen kontrak No. : 05/KONT/PDPP/BAPP/W/2004 tertanggal 7 Juni 2004 ditanda tangani oleh KalebImbiri, SE., M.Si., dan Obednego Tana Allo, SP., tanpa terlebih dahulu dilakukanproses pelelangan dan hal ini bertentangan dengan maksud Pasal 10 ayat (1)Keputusan Presiden R.I Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Willem Worumi selaku anggota;Mengenai pencantuman nama panitia lelang tersebut sesuai arahan ataupersetujuan dari Kaleb Imbiri, SE., M.Si., Kemudian dokumen kontrak No. : 05/KONT/PDPP/BAPP/W/2004 tertanggal 7 Juni 2004 ditanda tangani oleh KalebImbiri, SE., M.Si., dan Obednego Tana Allo, SP., tanpa terlebih dahulu dilakukanproses pelelangan dan hal ini bertentangan dengan maksud Pasal 10 ayat (1)Keputusan Presiden R.I Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Saksi PETRONELA LIVELIN WORUMI, dibawah sumpah dibacakanBAP didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa benar Saksi menjelaskan kejadian Tindak PidanaPencurian terjadi Pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitarpukul 12.30 wit di JI. Davinci Rt/Rw 002/002 Kel. Klaigit Dist. AimasKab. Sorong.

Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si. dan Pene Ifi Kogoya,S.Pd,MM.;Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, BadanHal. 15 dari 15 hal. Put.

Enos Worumi pada Perkaraterdahulu Nomor 13/PdtG/2014/PN.Sru menyatakan bahwa didalamproses pembuatan Kontrak Kerja Gatot Bowonseet tidak pernah bersamasama dengan karyawan atau pegawai dari Tergugat I. Hal ini membuktikanbahwa Tergugat I tidak pernah terlibat atau mengetahui prosespembuatan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 412.6/SPP/12,tanggal 12 Oktober 2003 sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat I.c.

EnosWorumi dan Jonathan Auparay sebagaimana Putusan Pengadilan NegeriSerui pada perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru.Dimana Sdr.Enos Worumi selaku Pemimpin Proyek pada saat memberikan kesaksianditanya apakah pernah dihubungi oleh Tergugat I (PT. Bank PembangunanDaerah Papua) dan saksi menjawab bahwa yang bersangkutan pernahdihubungi melalui telepon tetapi lupa siapa dan waktunya. Demikian jugaSdr.

Enos Worumi dan Sdr. JonathanAuparay dan Tergugat tidak pernah terlibat didalam proses pembuatandan penandatangan Surat Perjanjian Pemborongan; Bahwa proses pembuatan, penandatanganan serta dikeluarkannyaSurat Perjanjian Pemborongan Nomor 412.6/SPP/12, tanggal 12Oktober 2003 tersebut adalah merupakan beban dan tanggungjawabhukum pihakpihak yang membuatnya dan tidak dapat dibebankankepada pihak lain untuk bertanggungjawab secara hukum, TERGUGAT I (PT.

Enos Worumi pada Perkaraterdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru menyatakan bahwa didalam prosespembuatan Kontrak Kerja Gatot Bowonseet tidak pernah bersamasamadengan karyawan atau pegawai dari Tergugat I. Hal ini membuktikan bahwaTergugat tidak pernah terlibat atau mengetahui proses pembuatan SuratPerjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 412.6/SPP/12, tanggal 12 Oktober2003 sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat .c.

EnosWorumi dan Jonathan Auparay sebagaimana Putusan Pengadilan NegeriSerui pada perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sru.Dimana Sadr.Enos Worumi selaku Pemimpin Proyek pada saat memberikan kesaksianditanya apakah pernah dihubungi oleh Tergugat (PT. Bank PembangunanDaerah Papua) dan saksi menjawab bahwa yang bersangkutan pernahdihubungi melalui telepon tetapi lupa siapa dan waktunya. Demikian jugaSdr.

Enos Worumi dan Sdr. Jonathan33Auparay dan Tergugat tidak pernah terlibat didalam proses pembuatan danpenandatangan Surat Perjanjian Pemborongan;Bahwa proses pembuatan, penandatanganan serta dikeluarkannyaSurat Perjanjian Pemborongan Nomor 412.6/SPP/12, tanggal 12 Oktober2003 tersebut adalah merupakan beban dan tanggungjawab hukumpihakpihak yang membuatnya dan tidak dapat dibebankan kepadapihak lain untuk bertanggungjawab secara hukum;TERGUGAT (PT.