Ditemukan 34404 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mndirikan mengirimkan mandirian
Penelusuran terkait : Izin mendirikan bangunan Surat izin mendirikan bangunan Izin surat mendirikan bangunan Mendirikan tempat parkir tanpa ijin Ptun Perijinan Ijin mendirikan bangunan Yogyakarta Pembatalan surat izin mendirikan bangunan Tanah sengketa Tidak ada hubungan hukum Sengketa tanah Mendirikan bangunan sepihak Perbuatan melawan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 14-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/TUN/LH/2020
Tanggal 26 Maret 2020 — I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG., II. PT. MARGAHAYU RAYA (PERSERO) VS DRS. AGUS DERMAWAN DASUKI, DKK;
642 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan BangunanApartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak diJalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, KecamatanRancasari, Kota Bandung;2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat IzinKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP. tanggal 2 Oktober 2017,Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H.
    Menyatakan batal Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/201 7/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Izin Mendirikan Bangunankepada H. Hari Raharta Sudradjat, S.E., beralamat di Jalan KomplekCitra Green Garden Kavling 17 Nomor , RT. 002, RW. 005, KotaBandung, untuk Mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersialberlantai XX (dua puluh) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, TentangIzin Mendirikan Bangunan kepada H. Hari Raharta Sudradjat, S.E.
    ,beralamat di Jalan Komplek Citra Green Garden Kavling 17 Nomor ,RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan BangunanApartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak diJalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, KecamatanRancasari, Kota Bandung;Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/20204.
    Menyatakan sah Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunankepada H. Hari Raharta Sudrajat, S.E., beralamat di Jalan KompleksCitra Green Garden Kavling 17, Nomor , RT 002, RW 005, KotaBandung, untuk mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersialberlantai XX (dua puluh) yang terletak di jalan Soekarno Hatta Nomor638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;3.
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum
Register : 16-11-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 429/Pid.B/2017/PN Mgl
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Iwin Surtining, SH
Terdakwa:
Daniel Sukardi anak Dari Gimin
74 — 52
  • Tulang Bawangserta mendirikan tenda untuk menduduki lahan milik PT.BNILtersebut, dimana saat itu Terdakwa menempati tenda nomor 36 yangdiketuai oleh Sdr. Suyatno.Setelah Sdr. TOEKIMAN Alias SUKIRMAN, Sdr. SUGIANTO, Sadr.SUKIRJI bersama sama Terdakwa DANIEL SUKARDI, Sadr.BAMBANG, Sdr. TOHIR, Sdr. SUKATNO HANDOYO, Sadr.ARIYANTO Alias YANTO, Sdr. HASAN NUDIN, Sdr. SUJARNO, Sar.TOMAS SUWARTO, Sdr.
    TOMAS SUWARTO, Sadr.AGUS SUPRIONO dan kurang lebih 1000 (seribu) orang wargalainnya mendirikan tenda dan menetap dilokasi tersebut selamabeberapa hari.Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 429/Pid.B/2017/PN.Mgl. Kemudian pada Hari Minggu Tanggal 02 Oktober 2016 PihakKepolisian berupaya melakukan pembubaran terhadap warga yangmenduduki lahan PT.
    TOMAS SUWARTO, Sadr.AGUS SUPRIONO dan kurang lebih 1000 (seribu) orang wargalainnya mendirikan tenda dan menetap dilokasi tersebut selamabeberapa hari.Kemudian pada Hari Minggu Tanggal O2 Oktober 2016 PihakKepolisian berupaya melakukan pembubaran terhadap warga yangmenduduki lahan PT.
    TOMAS SUWARTO, Sadr.AGUS SUPRIONO dan kurang lebih 1000 (seribu) orang wargalainnya mendirikan tenda dan menetap dilokasi tersebut selamabeberapa hari. Kemudian pada Hari Minggu Tanggal 02 Oktober 2016 PihakKepolisian berupaya melakukan pembubaran terhadap warga yangmenduduki lahan PT.
    Bahwa terdakwa beserta masyarakat yang berjumlah kuranglebin 1000 (Seribu) orang mendirikan tenda di areal / lahanHalaman 40 dari 44 Putusan Nomor 429/Pid.B/2017/PN.Mgl.perkebunan PT.BNIL tersebut karyawan ataupun pegawaiPT.BNIL yang melakukan aktifas pekerjaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-04-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2707 K/Pdt/2014
Tanggal 21 April 2015 — PT. BANK MEGA Tbk Kantor Cabang Bandung VS MARCEL,
71 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEBITUR wajib Menyerahkan IMB sesuai fisik dengan ketentuanmenyerahkan resi pada saat pengikatan kredit dan dana diblokir sebesar5% dari plafond hingga IMB sesuai fisik selesai dan diserahkan ke BANK.Maka Penggugat telah menyerahkan SURAT IZIN Nomor503.648.1/3481/BPPT TENTANG IZIN MENDIRIKAN BA tertanggal 08Desember 2011 atas nama MARCEL (IMB ASLI) kepada Tergugat;Bahwa, pada tanggai 28 Maret 2013 PENGGUGAT telah melunasiseluruh kredit/nutangnya kepada Tergugat dan memenuhi segala kewajibankewajibannya
    No. 2707 K/Pdt/2014(MEGA UKM) Nomor 1179/PKSME/WILBDG/11 yang dibuat danditandatangani pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011, akan tetapi Tergugatsampai saat gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriBandung belum tau tidak bisa mengembalikan surat izin Nomor503.648.1/3481/BPPT tentang izin mendirikan bangunan, tertanggal 08Desember 2011 atas nama MARCEL (IMB ASLI);Bahwa, sudah beberapakali Penggugat mendatangi Tergugat untukmenanyakan perihal kenapa surat izin Nomor 503.648.1/3481
    /BPPT tentangizin mendirikan bangunan, tertanggal 08 Desember 2011 atas nama MARCELbelum juga dikembalikan atau diserahkan kepada Penggugat akan tetapiPenggugat mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dari Tergugat, danterakhir Penggugat melalui kKuasa Hukumnya pada tanggal 8 April 2013melayangkan Surat Somasi kepada Tergugat untuk mengembalikan surat izinNomor 503.648.1/3481/BPPT tentang izin mendirikan bangunan, tertanggal 08Desember 2011 atas nama MARCEL. akan tetapi Penggugat sangat terkejutmendapatkan
    jawaban dari Tergugat melalui suratnya Nomor Surat00165/BDAY/IV/13 tertanggal 09 April 2013 yang menyatakan bahwa saat inisurat izin Nomor : 503.648.1/3481/BPPT tentang izin mendirikan bangunan,tertanggal 08 Desember 2011 sedang dalam proses pengurusan dan pihak kamibertanggung jawab untuk mengembalikan surat izin tersebut;Bahwa, yang menjadi pertanyaan Penggugat adalah kenapa TergugatMELAKUKAN PENGURUSAN SURAT IZIN Nomor 203.648.1/3481/BPPTTENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, 08 Desember 2011 dan
    Berdasarkan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan adalah merupakanpersyaratan administrasi yang harus dipenuhi apabila inginmendirikan bangunan/rumah;b. Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan bukanlah suatu buktikepemilikan melainkan suatu persyaratan administrasi;c.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 08-11-2011 — Putus : 12-12-2011 — Upload : 27-02-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 132/B/2011/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Desember 2011 — KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO dan IMRON DJOJO SANTOSO, SE (qq. UD. MAMA JAYA) vs MARYADI PURNOMO
126 — 89
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 400Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentangPemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepadaSaudara IMRON DJOJO SANTOSO, SE cq UD.
    MAMAJAYA alamatJalan Pradah Permai 6/39 Kelurahan Pradah Kalikendal,Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kotamadya : Surabayauntuk mendirikan gudang palawija di Jalan Kalijaten IlKelurahan Kalijaten Kecamatan Taman dengan ukuran sebagaiberikut ; Bang Gudang = 210 M2; Bang pagar tembok = 8M ;Bang pagar besi = 7 M; Bang saluran air = 75 M; Jalanrabat = 30 M2, Bang urugan tanah = 279 Me ditambahbangunan 4 sumur/septictank, terletak diatas tanah miliksendiri tersebut dalam sertipikat HM Nomor 71 Petok D/
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat Nomor : 400 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010tentang Pemberian ljin Mendirikan Bangunan kepadaSaudara IMRON DJOJO SANTOSO, SE cq UD.MAMA JAYA alamatJin.
    Pradah Permai 6/39 Kelurahan Pradah Kalikendal,Kecamatan Dukuh Pakis, Kabupaten/Kotamadya : Surabayauntuk mendirikan gudang palawija di Jalan Kalijaten IlKelurahan Kalijaten Kecamatan Taman dengan ukuransebagai berikut ; Bang Gudang = 210 M2 ; Bang pagartembok = 8M ; Bang pagar besi = 7 M; Bang saluran air= 75 M; Jalan rabat = 30 M2, Bang urugan tanah = 279 M2ditambah bangunan 4 sumur/septictank, terletak diatastanah milik sendiri tersebut dalam sertipikat HMNomor 71 Petok D/C No Persil No.
    Pelaksanaan pembangunan tidak dilakukan sesuai denganIjin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Tergugat /Pembanding ; ++2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-05-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 PK/TUN/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — SUWARNI VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI;
77 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Izin Mendirikan/MengubahBangun Rumah Kantor An.
    Suwarni, diterapkan diJambi pada tanggal 12 Juni 2012, maka sejak saat itu Penggugat mulaimengerjakan 1 (satu) Ruko Milik Penggugat (Ruko yang dibangunsemuanya berjumlah 24 ruko dengan cara bangun bagi), dimana untukpengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pembangunan Rukodiserahkan kepada Sdr.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/2017Pemberitahuan Pembatalan atau Pencabutan IMB Nomor 511.3/1141/K/1971002003/Ptsp/201 2, Tentang Izin Mendirikan/MengubahBangunan Rumah Kantor An.
    Bahwa terbitnya Objek Sengketa a quo merupakan bagian darirangkaian tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalamrangka penegakan hukum di bidang penataan ruang, bidangbangunan gedung dan bidang sumber daya air dalam kaitannyadengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Penggugat;c.
    Putusan Nomor 100 PK/TUN/2017memberikan izin mendirikan/mengubah bangunan kepada PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat (Suwarni) sebagaimana yang termuatdalam Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 511.3/1141/K/1971002003/Ptsp/ 2012 Tentang Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan Rumah KantorAn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-07-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 K /Pdt/ 2012
Tanggal 9 Juli 2011 — ARBY, SH, DK VS ERMEN SYAMSUDIN
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kemudian pada tahun 2009 tanpa seizin / persetujuan Penggugat,Tergugat 1 dan 2 memperbaiki / mendirikan bangunan rumah / tokopermanen karena termasuk diatas tanah objek perkara yang merupakanbagian dari jalan / gang dan Tergugat 3 dan 4 yang telah mengeluarkanizin bangunan (IMB) atas nama Tergugat 2 ;Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang memperbaiki / mendirikanbangunan rumah memperbaiki / mendirikan bangunan rumah / tokopermanen karena termasuk diatas tanah objek perkara yang merupakanbagian
    Gugatan Penggugat meminta menyatakan tidak sah dantidak berkekuatan hukum suatu keputusan Tata usahaNegara yang dikeluarkan berupa izin mendirikan Bangunan(IMB) adalah merupakan kewenangan Tata Usaha Negara ;2.
    Dra.Nelma Rais;Bahwa walaupun Tergugat dan II mendirikan bangunan toko diatastanah SHM No. 554, tetapi masih ada jalan menuju rumah Hj.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — HARIJONO VS FRENKY TANDA UTAMA, DK
104 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Legalitas izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor 207/P/IMB/2011.,tanggal 14 November 2011 A/n. Sdri Supartinah, yang seharusnya atasnama sdr. Harijono (Tergugat !). Menurut Penggugat PembangunanRumah dan Toko tingkat Ill tersebut adalah bangunan liar karena tidakmempunyai jin Mendirikan Bangunan (IMB).
    Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Kabupaten Situbondo Nomor 503/255/431.405.3/2012, Pada hariJumat tanggal 3 Agustus 2012 telah dilaksanakan Peninjauan LokasiPembangunan rumah dan toko milik Sdr. Harijono yang berlokasi di JalanDiponegoro Nomor 91 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo,Kabupaten Situbondo, oleh Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Kabupaten Situbondo ditemukan beberapa hal sebagai berikut:a.
    Dalam hal ini Seharusnya Tergugat II berwenang memaksaTergugat untuk menghentikan pembangunan tersebut karena tidakmempunyai ljin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga secara yuridisbangunan Ruko tingkat III oleh Tergugat adalah bangunan liar;8.
    Menyatakan demi hukum, bahwa bangunan Tergugat Rekonvensi yangberdiri di atas tanah Negara bekas eigendom Nomor 1068 tersebut, ternyatatidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga merupakanbangunan liar dan harus dibongkar dikembalikan dalam bentuk semulaberupa tanah kosong;.
    Nomor 201 K/Pdt./2015bersama, dengan menancapkan balok, kambi, jangkar, alatalat besi ataualatalat kayu lainnya pada tembok itu sampai setengah tebalnya;Bahwa Tergugat mendirikan bangunan di Jalan Diponegoro Nomor 91, Rt001 Rw 003, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, KabupatenSitubondo, berdasarkan bukti T I1 berupa Ijin Mendirikan Bangunan Nomor207/P/IMB/2011 tertanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;Bahwa ternyata Penggugat
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata Tanah
Register : 12-11-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 12/PDT.G/2013/PN.KAG
Tanggal 20 Maret 2014 — - NURSIDI BIN CIKMAT LAWAN HUSNAH BINTI SAMSU,SARJANI BIN SAKNI, MUNZIR BIN SUJANG, IDHAM BIN MAHMUD, MULYADI BIN M. ALIYAS, RIADI BIN MUKMIN
83 — 13
  • benar sebagian dari tanah tersebut pada tahun 1983 ditumpangioleh tergugat I/Husnah Binti Samsu untuk mendirikan sebuah rumah 8x 14m =114 m?
    saat itu izin pada orang tua penggugat saat dia rnasihhidup dahulu,Bahwa Pada Tahun 1985 tergugat II /Sarjani menumpang denganOrang tua penggugat diatas tanah tersebut untuk mendirikan sebuahrumah berukuran 6 x 8 m= 48 m2Bahwa Pada Tahun 1997 tergugat IN /Munzir menumpang diatas tanahtersebut mendirikan rumah berukuran 6X10 m, 60 m2.Pada Tahun 1995 tergugat IV / Idham menumpang pula secaramelawan hokum untuk mendirikan satu buah rumah berukuran 6x13 m= 78 m2.Bahwa pada tanggal 17 September 2008/tergugat
    V/ Mulyadimenumpang untuk mendirikan sebuah rumah berukuran 4 x 8 m= 32m2Bahwa benar Pada tahun 2002 tergugat VI/Riadi Bin Mukmin berkatamau bell tanah tsb mau mendirikan rumah diatas objek sengketa1011121314tersebutdengan harga rp.7.000.000, berukuran 6 x 8 = 48 m2.
    Nur Sebelah Kiri dengan tanah Sopwan Sebelah belakang padang rumput Sebelah depan dengan jalan rayae Bahwa di atas tanah sengketa tersebut berdiri bangunan penggugat dan para tergugatsejak tahun 1980;e Bahwa saksi ketahui para tergugat mendirikan rumah diatas tanah sengketa tersebutmenumpang dengan cik mat dengan hanya cerita dari cik mat tersebut;e = Bahwa saksi ketahui diatas tanah tersebut tidak ada lagi tanah yang kosong;Saksi 3.
    NASIMUN binti SHOLEH, Pr.UNING binti SHOLEH yang kemudianditurunkan kepada CIKMAT bin MARJAN, bapak dari Penggugat dan dari CIKMATbin MARJAN diturunkan kepada Penggugat;bahwa semula Tergugat I, II dan HI ikut menumpang mendirikan rumah di atastanah obyek sengketa dan mendapatkan ijin dari orang tua Penggugat, Tergugat IV danV mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa tanpa ijin dari Penggugat, Tergugat17VI mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa dengan janji mau membeli kepadaPenggugat,
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 11-02-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 09/B/2016/PT.TUN.MKS.
Tanggal 30 Maret 2016 — H. M. Aksa Mahmud, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding ;------------------------------------ M E L A W A N : 1. Walikota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding; ----------------------------------------- 2. PT. Tiara Abadi Nirmala, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding;--------------------------------------
85 — 34
  • AksaMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/KPAP tanggal04 April 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Tiara AbadiNirmala, maka terhadap objek sengketa aquo Penggugat bukan sebagai alamat(addressat) yang dituju oleh objek sengketa aquo.
    Bangunan (PIMB)diajukan sendiri oleh perseorangan atau badan hukum atau oleh pihak yangdiberi kuasa olehnya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, danKeputusan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemohon yangditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yangditunjuk;hal.15 dari 23 hal.
    Tiara Abadi Nirmala telahmengajukan Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada WalikotaMakassar up.
    Tiara Abadi Nirmala, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan KotaMakassar telah mengeluarkan Rekomendasi Permohonan Izin MendirikanBangunan Nomor: 0986/DTRB/IV/2012 tanggal 03 April 2012 (Vide buktiT4= T.ILInt2); Menimbang, bahwa dari fakta bukti T4 = T.II Int2, T6, T7a s/d T7gdiperoleh fakta hukum bahwa prosedur permohonan izin mendirikan bangunanatas nama PT.
    Tiara Abadi Nirmala telah dimohonkan dan diproses sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaisubstansi materiil objek sengketa aquo, yang berupa izin mendirikan bangunanhotel yang terletak di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sawerigading KecamatanUjung Pandang Kota Makassar atas nama PT.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 242/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat:
Drs. INDRA SUHERI, DKK
Tergugat:
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Intervensi:
OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO
315 — 297
  • Padahal Penggugatkeberatan atas Izin Mendirikan Bangunan objek perkara (ic.bukan terkait masalah tanah).
    Sehingga terlalu. dini Penggugatmempermasalahkan tentang Surat Ijin Mendirikan Bangunanobjek sengketa a quo, sementara masih terdapat perselisihandan sengketa terhadap tanahn dimaksud antara Penggugatdengan pihak lain;Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan belum/tidak mempunyai kewenangan hukum untukmelakukan pengujian terhadap keabsahan dari Surat JjinMendirikan Bangunan objek sengketa a quo, sementara alas hakatas tanah letak/lokasi Surat ljin Mendirikan Bangunan objeksengketa
    Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (ObscureLibels) Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnyakeberatan atas diterbitkannya surat Izin Mendirikan Bangunan(SIMB) objek sengketa karena merugikan kepentingan Penggugatsehingga surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) objek sengketaharuslah dibatalkan; Bahwa gugatan Penggugat a quo telah bersifat kabur dan tidakjelas (obscure libels) sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima karena dalam posita gugatanPenggugat a
    (ic. bukan menjelaskan tentang adanya pelanggaranprosedur dan atau persyaratan hukum maupun aturan hukumterkait penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) objeksengketa a quo); Bahwa apalagi dengan dicermati secara teliti terkait dalil positayang berhubungan dengan surat Ijin Mendirikan Bangunan objeksengketa a quo hanya ada pada posita angka 12 saja, sedangandalil selainnya posita angka 1 s/d angka 11 merupakan dalil terkaitdengan sengketa kepemilikan, sehingga Penggugat telah kelirudan tidak
    SeiSikambing D, Kec.Medan Petisah (d/n Medan Barat), sehinggaPenggugat tidak ada dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa(Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019, tertanggal 24 Juli 2019);3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUS ROBANI, SH
Terdakwa:
HERI DWI WIDIANTO BIN SUMANTO
166 — 51
  • 2 (dua) bendel foto copy pengajuan IMB ( Ijin mendirikan bangunan) Perumahan Teras Asri 2 dan Teras Asri 3.
  • SK ( Surat Keputusan ) Pengangkatan Kepala Desa.
  • PERDES ( Peraturan Desa ) nomor : 10 / 2008 / IV / 2017 tentang pengelolaan pungutan desa,kontribusi dan bantuan pihak ketiga.

    • Tetap terlampir dalam berkas perkara.

    8.

    Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut atas namaPerseroan Terbatas (PT) bukan atas nama per unit rumah yang artinya IjinMendirikan Bangunan (IMB) yang terbit adalah Induk satu perumahan yangnamanya ljin Mendirikan Bangunan (IMB) induk jadi setelah terbangunrumah tersebut Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah tetap jinMendirikan Bangunan (IMB) induk bukan jin Mendirikan Bangunan (IMB)per unit rumah.Bahwa untuk mengurus ljin Mendirikan Bangunan (IMB) pada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
    Menandatangani permohonan ijin mendirikan bangunan.d. Menandatangani rekomendasi bahwa tanah tersebut tidak dalamsengketa.e.
    Bangunan (IBM) yang terbit adalah induk satu perumahanyang namanya IMB Induk Jadi setelah terbangun rumah tersebut IMBnyaadalah tetap IMB Induk bukan jin mendirikan bangunan (IMB ) per unitrumah ;Bahwa peran Kepala Desa dalam proses penerbitan jjin mendirikanbangunan (IMB ) adalah sebagai berikut :a. menandatangani surat rekomendasi pengelolaan sampah ;b. menandatangani rekomendasi makam ;Cc. menandatangani permohonan ijin mendirikan bangunan ;d. menandatangani rekomendasi bahwa tanah tersebut tidak
    Bahwa dalam proses pengajuan penerbitan suatu ljin Mendirikan Bangunan(IMB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Boyolali, Kepala Desa juga mempunyai peransebagai berikut :Menandatangani surat rekomendasi pengelolaan sampah ;Menandatangani rekomendasi makam ;Menandatangani permohonan jjin mendirikan bangunan ;Menandatangani rekomendasi bahwa tanah tersebut tidak dalamQoo09sengketa ;e.
    Pada saat PT ADI PROPERTINDO akanmengurus kelengkapan persyaratan untuk pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) kepada Terdakwa, tidak menyediakan fasilitas umum berupa pengelolaansampah dan menyediakan tempat pemakaman danpihak PT.
Pengadilan PN MALILI Pidana Umum
Register : 15-03-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN MALILI Nomor 2/Pid.C/2018/PN Mll
Tanggal 15 Maret 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BAHARUDDIN, S. Pd., M. Si.
Terdakwa:
ERIANTO RAMBA Alias BAPAK GISPA
83 — 35

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa ERIANTO RAMBA Alias BAPAK GISPA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mendirikan bangunan di dalam garis sempadan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga
      Saksi ZULKIFLI, S.H.. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)di Jalan Ahmad Yani, Dusun Lowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda,Kabupaten Luwu Timur; Bahwa, setelah dilakukan pengukuran, ternyata bangunan milik Terdakwa berada diatas sempadan jalan dengan jarak 8,8 (delapan koma delapan) meter dari as jalan; Bahwa, bangunan milik Terdakwa terletak di dekat jalan kolektor dengan batassempadan 20 (dua
      Saksi Mustari Pongorok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)di Jalan Ahmad Yani, Dusun Lowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda,Kabupaten Luwu Timur; Bahwa, bangunan milik Terdakwa berada di atas sempadan jalan dengan jarak 8,8(delapan koma delapan) meter dari as jalan; Bahwa, bangunan milik Terdakwa terletak di dekat jalan kolektor dengan batassempadan 20 (dua puluh) meter dari as jalan; Bahwa, Terdakwa
      Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan Ahli;Kemudian Hakim menyatakan apabila Terdakwa tidak akan mengajukan Saksimeringankan di persidangan, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaanTerdakwa dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa benar bangunan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Anmad Yani, Dusun Lowu,Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur tidak dilengkapi denganIzin Mendirikan
      Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentangGaris Sempadan, dimana Terdakwa telah mendirikan bangunan di Jalan Anmad Yani, DusunLowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur yang setelahdilakukan pengukuran, ternyata letaknya 8,8 (delapan koma delapan) meter dari as jalan,selain itu bangunan milik Terdakwa tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);Menimbang, bahwa Jalan Ahmad Yani, Dusun Lowu, Desa Tabarano, KecamatanWasuponda, Kabupaten Luwu Timur masuk dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2096 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — MULYASAR, Dkk vs YUSNIDA
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rumah di atas objek perkara,Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak ada minta izin bertempat tinggal di tanahobjek perkara, akhirakhir ini Tergugat 1 telah pula mendirikan kandangkambing juga tanopa memberitahu/minta izin kepada Penggugat padahal padatahun 1998 Tergugat 1 datang kepada Penggugat dan suami Penggugatminta izin hanya untuk mengolah dan menggarap objek perkara dan bukanuntuk mendirikan bangunan dan bertempat tinggal di atas objek perkara,sehingga perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan
    Perbuatan Tergugat 1 yang telah mendirikan bangunan berupa rumah,kandang kambing di atas objek perkara;b. Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 bertempat tinggal di atas objekperkara dan menguasai objek perkara tanpa memberitahu/minta izinkepada Penggugat dan suami Penggugat adalah perbuatan tanpa hakdan melawan hukum;c.
    Perbuatan Tergugat 1 yang telah mendirikan bangunan berupa rumah,kandang kambing di atas objek perkara;b. Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai objek perkara;c. Perbuatan Tergugat 1 yang telah mengambil dan menguasai asli SuratPernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 20 April 1995;Adalah perbuatan tanoa hak dan melawan hukum;4.
    Perbuatan Tergugat 1 yang telah mendirikan bangunan beruparumah, kandang kambing di atas objek perkara;b. Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai objek perkara;c. Perbuatan Tergugat 1 yang telah mengambil dan menguasai asiliSurat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 20 April 1995;Adalah perbuatan tanoa hak dan melawan hukum;4.
    Nomor 2096 k/Pdt/2015ditulis didalam putusan tersebut seolaholah disembunyikan), meskipun telahada didalam berita acara sidang;Bahwa juga sewaktu Penggugat akan mendirikan rumah di atas tanahterperkara karena objek perkara sudah dijual kepada Tergugat 1 makaTergugat 1 melarang untuk didirikan diatas tanah tersebut dan Penggugattidak jadi mendirikan bangunan rumah diatas objek perkara dan didirikandisebelah tanah objek perkara ini membuktikan bahwa tanah objek perkarasudah dijual dan dipindahtangankan
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 07-08-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 31/Pid.C/2021/PN Cbi
Tanggal 1 April 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
IKHSAN ISMAIL
Terdakwa:
JONI MULYANA
20 — 9
    1. Menyatakan TerdakwaJONI MULYANAtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan membuat atau mendirikan terminal bayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf h Perda No. 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
    2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum
Register : 08-02-2018 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 23-02-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 6/Pid.C/2018/PN Btl
Tanggal 8 Februari 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ANDRI KUSMIARNO
Terdakwa:
Sudarsono
29 — 16
  • ., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENDIRIKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DI DAERAH TANPA MEMILIKI IJIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI
  • Menjatuhkan pidana kepasa terdakwa SUDARSONO., oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 PK/Pdt/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — WALI NAGARI TALANG, dkk vs MASWARDI DT. MAHARAJO BASA, dkk
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini terungkapdengan dikeluarkan Izin Mendirikan Banungunan oleh Tergugat C atasnama Tergugat A sebagaimana tertuang dalam Izin Mendirikan BangunanNomor 18.BUPBANG/2011 tanggal 20 Juni 2011 Perbuatan Tergugat Amemohonkan izin mendirikan bangunan atas tanah sengketa kepadaTergugat C adalah merupakan perbuatan hukum. Begitu juga sebaliknyaperbuatan Tergugat C memberikan Izin Mendirikan bangunan kepadaHal. 5 dari 19 Hal.
    Bangunandan perbuatan Tergugat C menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan atastanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan tidak dan tidak berlaku Izin Mendirikan Bangunan Nomor IzinMendirikan Bangunan Nomor 18.BUPBANG/2011 tanggal 20 Juni 2011yang diterbitkan oleh Tergugat C;Hal. 6 dari 19 Hal.
    Hal ini terungkapdengan dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan oleh Tergugat C atas namaTergugat A sebagaimana tertuang dalam Izin Mendirikan Bangunan Nomor18.BUPBANG/2011 tanggal 20 Juni 2011, perbuatan Tergugat A memohonkanizin mendirikan bangunan atas tanah sengeketa kepada Tergugat C adalahmerupakan perbuatan melawan hukum. Begitu juga sebaliknya perbuatanTergugat C memberikan izin mendirikan bangunan kepada Tergugat A di atastanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
    Bahwa terhadap dalil gugatan dalam posita dan petitum Penggugat yangberhubungan dengan Keputusan Bupati Solok Nomor 18/BupBang/201 1tanggal 20 juni 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang ditandatangani oleh Camat Gunung Talang atas nama Bupati Solok, maka untukmenyatakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sah dan cacat hukumdan atau untuk menyatakan tidak berlaku Izin Mendirikan Bangunan Nomor18.BUPBANG/2011 tanggal 20 Juni 2011 adalah kewenangan PengadilanTata Usaha Negara;2.
    Bahwa oleh karena Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Tergugat Cmenjadi bagian dari objek perkara dalam perkara a quo, maka PengadilanNegeri Kotobaru tidak berwenang mengadili perkara ini;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Perijinan
Register : 16-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 27-04-2016
Putusan PTUN MATARAM Nomor 24/G/2015/PTUN.MTR
Tanggal 8 Desember 2015 — MADE SURYANA vs BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MATARAM
171 — 79
  • Berita Acara Mediasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sah; 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lama yang belum sah dan/ atau IMB yangdiperbarui terhadap bangunan di belakang Rumah Toko (RUKO) atasnama Luh Eka Sukma Ariesandi yang beralamat di Jalan R.A.
    2015, makaTERMOHON mengadakan Mediasi kedua pada tanggal 23 September2015, akan tetapi pemilik bangunan tidak hadir; Bahwa atas ketidakhadiran pemilik bangunan, maka TERMOHON(melalui Sekretaris Kelurahan/ibu Mala) telah berjanji kepada PEMOHONuntuk mengadakan Mediasi lagi, setelah selesai lomba tingkat Kelurahan;Bahwa namun demikian sampai saat ini belum ada panggilan kepadaPEMOHON untuk Mediasi ketiga; Bahwa hasil Mediasi yang dilakukan, maka TERMOHON menerbitkanBerita Acara Rapat Mediasi Izin Mendirikan
    NTB, tanpa izin mendirikan bangunan(IMB) yang diwajibkan oleh Keputusan Walikota (KEPWAL) Mataram danPeraturan Daerah (PERDA) kota Mataram serta Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia lainnya yang berlaku; Bahwa oleh karena kegiatan pembangunan di bagian belakang RukoJalan RA. Kartini NO: 24 lingkungan Monjok Griya, kelurahan Monjok,kecamatan Selaparang, kota Mataram, prov.
    Putusan No.24/G/2015/PTUN.MTR.21.22.23.24.25.Bahwa akibat dari adanya unsur Kesengajaan yang menyimpang, makamenimbulkan kerugian Moril dan Materiil PEMOHON; Bahwa kerugian Moril bagi PEMOHON adalah adanya perasaan tidaktenang/waswas akan ketimpa tembok pembatas setinggi + 6 meter dankerugian Materiil adalah pecahnya atap Asbes bangunan; Bahwa kerugian Moril bagi pemilik bangunan adalah tidak adanyakepastian hukum atas izin mendirikan bangunan (IMB) dan kerugianMateriil adalah bahan bangunan dan
    Putusan No.24/G/2015/PTUN.MTR.8.10.11.12.13.14.15.16.Menetapkan hukum bahwa, surat Pengaduan PEMOHON tertanggal 27 Okt 2015 kepada TERMOHON adalah sah;Menetapkan hukum bahwa, Izin Mendirikan Bangunan lama dan/atau IzinMendirikan Bangunan yang telah diperbaharui, yang diterbitkan olehTERMOHON adalah tidak sah; Memerintahkan kepada TERMOHON agar membatalkan Izin MendirikanBangunan yang telah diperbaharui ; Menyatakan Hukum bahwa, TERMOHON adalah tidak melakukanpelayanan publik yang baik, karena tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2010 — Upload : 14-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1208 K/PDT/2009
Tanggal 26 Nopember 2010 — ANTON SUDJONO VS BUPATI MADIUN, DKK
69 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : LP/69/V/2004/Res/Madiun, tanggal 4 Mei 2004;Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Februari 2004 mengajukanpermohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masingmasing atas namaANTON SUDJONO (Penggugat, dalam hal ini) dan diatasnamakan YAYUKTJANDRAWATI (istri Penggugat, dalam hal ini) serta ANDREAS KURNIAWAN,IMELDA YUSNITAM AMELIA PUSPITA dan STEFANI ELVIKA MUSTIKA(anakanak Penggugat, dalam hal ini) atas bangunan gudang Spare Part yangterletak di tepi JI.
    No.1208 K/PDT/2009 2 (dua) lembar copy Ijin perubahan tanah untuk rumah; 1 (satu) bendel foto copy perhitungan konstruksi; 1 (satu) bendel foto copy surat permohonan ljin Mendirikan dari KantorPelayan masyarakat ke Dinas Pekerjaan Umum; 6 (enam) lembar foto copy surat pengembalian surat permohonan jinMendirikan Bangunan ke Pemohon;Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ; Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2005 Reg.
    No. 2232 K/Pid/2004, Penggugat dilaporkan dan didakwa tidakmelakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 19ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 10 Tahun 1999 tentangRetribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah tidak benar, sebab untukpermasalahan ljin Mendirikan Bangunan diatur dalam Peraturan DaerahKabupaten Madiun No. 1 Tahun 1991 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ;Bahwa sangkaan dan dakwaan sebagaimana tersebut di atas secaralangsung ataupun tidak langsung membuat
    malu, menghina dan merendahkanmartabat Penggugat sebagai seorang Pengusaha yang cukup bonafide dandikenal di kalangan masyarakat Kota/ Kabupaten Madiun, khususnya dan diIndonesia pada umumnya yang terkesan seolaholah Penggugat tidak mauuntuk membayar retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), padahal Penggugatbelum pernah menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 10 Tahun1999 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;Bahwa lebih
    , No. 503.16/94/402.115/2004 tanggal 11 November atas namaANDREAS KURNIAWAN, No. 503.16/95/402.115/2004 tanggal 11 Novemberatas nama IMELDA YUSNITA, No. 503.16/97/402.115/2004 tanggal 11November atas nama AMELIA PUSPITA, No. 503.16/97/402.115/2004 tanggal11 November atas nama STEFANI ELVIRA MUSTIKA (bukti P.9, P.10, P.11,P.12, P. 13 dan P.14) ;Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 1 Tahun1991 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan :Pasal 4(1) Ijin Mendirikan Bangunan dapat diterima oleh
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 24-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 147/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 5 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : MISNIATY
Terbanding/Tergugat I : H.THAMRIN AD,SH
Terbanding/Tergugat II : DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
103 — 68
  • Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat secara tanpa hak telah menyerobot, menduduki serta menguasaitanah tersebut sejak tahun 2017, dan selanjutnya mendirikan bangunan Rukodiatas tanah tersebut;4.
    Bahwaterkait pernyataan penggugat bahwa TERGUGAT Ilmelakukan tindakan asalasalan dan melanggar prosedur dalamPenerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan milikTERGUGAT perlu kami sampaikan halhal sebagai berikut: Bahwa perlu TERGUGAT Il jelaskan pada dasarnya prosespenerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas rencana bangunanmilik TERGUGAT telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah
    Bahwa untuk memperkuat penguasaan Tergugat atas tanah milik Tergugat tersebut maka Tergugat telah membayar pajak bumi dan bangunan sesuaidengan Sket yang ada di Kantor Pelayanan PBB Tarakan, sehinggameskipun tanah tersebut belum bersertifikat namun secara de facto dan dejure diakui oleh Pemerintah maupun masyarakat sekitar, sehingga ketikahendak mendirikan bangunan maka Tergugat II Sesuai kKewenangannya telahtelah menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Toko danHalaman 19 dari 28 Putusan
    Kusuma Bangsa.Barat : Tanah hak Hamid,Yang telah diserobot, diduduki dan dikuasai tanpa hak dan melawan hukum olehTergugat dengan mendirikan bangunan RUKO pada tahun 2017 berdasarkanIjin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 644/255/XIII/15/2017, tanggal 4 Juni 2017yang diterbitkan oleh Tergugat Il secara asalasalan dan melanggar prosedur;yang mana Terbanding semula Tergugat didalam jawabannya (dalam pokokperkara) telah membantah dalil gugatan tersebut diatas dengan dalil bantahanyang pada pokoknya bahwa
    RUKO,masyarakat pemilik tanah yang berbatasan, telah memberi persetujuan dalamIjin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitka oleh Tergugat II.
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-04-2009 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 7/Pid.S/2009/PN.Kbm
Tanggal 30 April 2009 — SIGIT WAHYU INDARTO Bin JARKASIH dkk
73 — 16
  • UKKY JULI SETYAWAN Bin UNTUNG BASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama telah mendirikan atau memperluas tempat usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari Bupati Kebumen; ------------------------------------------------------. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SIGIT WAHYU INDARTO Bin JARKASIH dan terdakwa 2.
    UKKY JULI SETYAWAN Bin UNTUNG BASUKI dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; --------------------------------------- Menetapkanbarang bukti berupa:- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);- 1 (satu) bendel berkas permohonan ijin perencanaan letak penggunaan tanah, ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan yang diuajukan atas nama Hariwara Gatot P untuk dan atas nama PT.
    SIGIT WAHYU INDARTO Bin JARKASIH dan terdakwa 2.UKKY JULI SETYAWAN Bin UNTUNG BASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Secara bersamasama telah mendirikan atau memperluastempat usaha yang kegiatannya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguantanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari Bupati Kebumen;Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa 1. SIGIT WAHYU INDARTO BinJARKASIH dan terdakwa 2.