Ditemukan 4120 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
127 — 52
127 — 52
Dua segi yang menjadi masalahpenting dalam actus reus dan mens rea adalah :a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak,misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian ;b. kondisi jiwa, Itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi.Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenisperistiwa pidana, misalnya dalam perkara pembunuhan, mens reanyamerupakan niat jahat untuk meniadakan nyawa orang lain, dalam perkarapencurian, mens reanya merupakan niat jahat untuk
Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/PID.TIPIKOR/2013/PN.SMDA Tanggal 13 Februari 2014 — HASNELY HAMZAH Binti HAMZAH
109 — 22
109 — 22
Dua segi yang menjadi masalah penting dalam actus reus dan mensrea adalah:a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnya perbuatanmengambil dalam perkara pencurian;b. kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi;Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis peristiwa pidana,misalnya dalam perkara pembunuhan mens reanya merupakan niat jahat untuk meniadakannyawa orang lain, dalam perkara pencurian mens reanya merupakan niat jahat untuk290mengambil
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (âÂÂKLHKâÂÂ) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:
1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada;
(1) ROROGO ZEGA, SH., MH.;
(2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.;
(3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.;
(4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.;
(5) RYAN PALASI, SH., MH.;
(6) ROBERT RASMI, SH., MH.;
(7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.;
(8) JEMMY SANDRA, SH., MH.;
(9) HARYONO, SH., MH;
kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.;
3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.;
4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H;
Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam;
8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;
9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;
Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. â¦â¦.â¦PENGGUGAT;
Lawan:
- PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦TERGUGAT;
1319 — 2143
1319 — 2143
membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya;Bahwa dalam yurisprudensi kita diperluas lagi bahwa perbuatan itutidak saja mencakup, tidak saja bertentangan dengan hukum danpihakpihak lain tapi juga tiap perbuatan yang berlawanan denganperaturan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat baikdalam hubungan dengan pribadi atau harta kekayaan;Bahwa oprinsip yang baru tadi dikenal dengan tidak adatanggungjawab tanpa kesalahan, ini di kawasan negara common lawabad ke 19, konsep kelalaian melandasi
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
Dua segi yang menjadi masalah penting dalam actusreus dan mens rea adalah :a. adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak ;b. kondisi jiwa, iktikad jahat yang melandasi perbuatan tadi ;Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagaijenis peristiwa pidana, misalnya pembunuhan mens reanya merupakan niatjahat untuk meniadakan nyawa orang lain, dalam perkara pencurian mensreanya merupakan niat jahat untuk mengambil dan memiliki benda oranglain.
Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 15 Nopember 2017 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.
209 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
209 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 135 PK/Pid.Sus/2017Pemohon PK, penerapan pasalnya adalah sama denganpengecualian, sekali lagi, dengan pengecualian terhadap masingmasing peserta (kedua Terpidana) dalam melakukan suatu perbuatanpidana dinilai berdasarkan peranan dan kualifikasinya sendirisendiri,apakah dalam peranan dan kualifikasi sebagai pelaku, yangmenyuruh melakukan dan/atau sebagai turut serta melakukan;Bahwa pertimbangan hukum yang melandasi putusan dalam perkarakasasi Nomor 1885 K/PID.SUS/2015, menurut Pemohon PK, adalahmerupakan
Register : 09-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA Tanggal 27 Februari 2014 — Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA Bin M. DAUD
76 — 19
76 — 19
Dua segi yangmenjadi masalah penting dalam actus reus dan mens rea adalah :adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, dankondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi;Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa kesalahandianggap telah ada apabila sipelaku mempunyai unsur mental atausikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu danmengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang (willens enwettens);Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/PID.SUS/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. YAYAN SURYANA
169 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sungguh tidak adil bagiPEMOHON dan merupakan perbuatan semenamena, karena:Hal. 324 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016 Tidak ada payung hukum yang melandasi perampasan seluruhharta PEMOHON, karena PEMOHON didakwa dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh JaksaPenuntut Umum, yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober2010.
Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 15 Desember 2016 — DHANA WIDYATMIKA
845 — 920 — Berkekuatan Hukum Tetap
845 — 920 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sungguh tidak adil bagiPEMOHON dan merupakan perbuatan semenamena, karena:Hal. 324 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016 Tidak ada payung hukum yang melandasi perampasan seluruhharta PEMOHON, karena PEMOHON didakwa dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh JaksaPenuntut Umum, yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober2010.
Putus : 01-11-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 1 Nopember 2012 — YANUELVA ETLIANA, SE, MT binti ABU HANIFAH
172 — 45
172 — 45
bertindaksebagai salah satu saksi yang turut menandatangani perjanjiankerjasama ini;Bahwa Terdapat ketidaksesuaian substantif untuk beberapa pekerjaan proyekyang telah mendapatkan pembiayaan dari Bank Jateng.2.1Dari hasil peninjauan langsung ke lapangan (on the spot) oleh TimAudit, didapatkan fakta bahwa terdapat pekerjaan proyek yang belumdilaksanakan.Kronologis :274Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjianyang dikeluarkan oleh Pemprov Jateng Dinas Cipta Karya Dan TataRuang yang melandasi
Register : 17-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps Tanggal 30 Maret 2017 — I GUSTI MADE PATRA, SH, MSi
106 — 35
106 — 35
dari 415 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Dps21.22.23.24.25.26.27.28.Bahwa benar dalam pelaksanan kegiatan perjalan dinas pada DPRD Kota Denpasarmenggunakan jasa pihak ketiga yakni PT Bali Daksina Wisata serta PT Sunda DutaTour & Travel.Bahwa benar terdapat pembagian peran travel dalam melayani kegiatan perjalandinas yakni untuk komisi A dan Komisi B adalah Bali Daksina Wisata, sedangkantravel yang melayani Komisi C dan D adalah Sunda Duta Tour & TravelBahwa benar tidak ada dasar hukum yang melandasi
Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Yohanes Waworuntu, SE.
176 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya apabila diduga ada kesalahan dan atau ada pihakpihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas kebijakan tersebutmelalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;Bahwa payung hukum yang melandasi Perjanjian Kerjasama antaraKoperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan Hak AsasiHal. 351 dari 504 hal. Put. No.655 K/Pid.Sus/2010Manusia dengan PT.
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi
- BOBBY REYNOLD MAMAHIT
180 — 67
180 — 67
Di dalam konteks hukumadministrasi negara diatur bahwa sifat motivasi tersebut harus eksplisit dandituangkan dalam suatu apakah mungkin dalam suatu SK atau dalam notadinas tertentu, dasardasar pertimbangan obyektif yang mendasari diktumtindakan yang dilakukan oleh seorang badan/pejabat tata usaha negara.Kemudian tindakan yang dilakukan tersebut tidak boleh menyimpang darikonsideran yang sudah secara obyektif dituangkan di dalam suatu bentukdokumen administratif yang melandasi penggunaan kewenangan
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1017 — 720 — Berkekuatan Hukum Tetap
1017 — 720 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya mengenaiketentuan atau peraturanperaturan pelaksanaan dariUndangUndang Telekomunikasi Lama dinyatakan masihtetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti dengan peraturan baru berdasarkan UndangUndang Telekomunikasi (vide Pasal 62 UndangUndangTelekomunikasi).Sebagaimana telah diterangkan dalam butir 2 paragraf ke2tersebut di atas, spirit yang melandasi UndangUndangTelekomunikasi adalah spirit antimonopoli atau spiritpersaingan usaha yang sehat.
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009 MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
574 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
574 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut direalisasikan dengan cara TERGUGATREKONPENSI 1 dan 2 berusaha menghapuskan hubungan hukumantara TERGUGAT REKONPENSI 1 dengan PENGGUGATREKONPENSI dan membatalkan seluruh perjanjianperjanjian,jaminanjaminan, suratsurat yang berkaitan dengan hal tersebutdiatas.46.Bahwa perjanjianperjanjian, jaminanjaminan, suratsurat sebagaimanatersebut di atas adalah merupakan dasar hukum yang melandasi adanyakewajiban pembayaran hutang TERGUGAT REKONPENSI 1 DANTERGUGAT REKONPENSI 2 kepada PENGGUGAT REKONPENSIdan
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi
- Ir. JERO WACIK, SE
282 — 94
282 — 94
Pembayaran dan di Surat Pernyataan TanggungJawab Penggunaan Dana Operasional Menteri T.A 2010 dan T.A 2011tersebut adalah untuk keperluan DOM Menbudpar terdakwa JEROWACIK.Menurut saksi yang dimaksud dengan kepriuan dinas dalam Permenkeuniomor 3 tahun 2006 adalah keprluan Pak menteri/terdakwa didalammenjalankan tugas kedinasan sebagai menteri tentunya bukan untukkepentingan pribadi.Kalau untuk bayar kartu kerdit ANZ, pijat refleksi, potong rambut, salon itutidak termasuk dalam kepentingan dinas.Yang melandasi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana
- Ir. JERO WACIK, SE
274 — 126
274 — 126
Pembayaran dan di Surat Pernyataan TanggungJawab Penggunaan Dana Operasional Menteri T.A 2010 dan T.A 2011tersebut adalah untuk keperluan DOM Menbudpar terdakwa JEROWACIK.Menurut saksi yang dimaksud dengan kepriuan dinas dalam Permenkeuniomor 3 tahun 2006 adalah keprluan Pak menteri/terdakwa didalammenjalankan tugas kedinasan sebagai menteri tentunya bukan untukkepentingan pribadi.Kalau untuk bayar kartu kerdit ANZ, pijat refleksi, potong rambut, salon itutidak termasuk dalam kepentingan dinas.Yang melandasi