Ditemukan 4134 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1634/B/PK/PJK/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA
176 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan sesuai dengan saran yang disampaikan secara lisan olehTim Pemeriksa, proses pembahasan dan penjelasan sengketa pajak akandilakukan pada tanggal 15 dan 16 September 2009;Bahwa pada tanggal 14 September 2009, KPP Madya Jakarta Timurmenerbitkan surat no. S212/WPJ.020/KP.0705/2009 mengenai undanganuntuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dalam rangkapelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada tanggal 15 September2009;Bahwa untuk menjawab surat KPP Madya Jakarta Timur no.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245/B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOSHIBA VISUAL MEDIA NETWORK INDONESIA
263 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
263 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 a yat (1) UndangUndangPengadilan Pajak, diatur terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1(satu) Surat Banding, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwaKeputusan Nomor KEP890/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13Agustus 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April s.d.Desember 2006 Nomor 00092/203/06/056/08 tanggal 23September 2008 yang diajukan banding berdasarkan suratbanding Nomor FI/021/2009 tanggal 2 November 2009 yangterdaftar dalam berkas sengketa
pajak Nomor 120455522006dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.29966/PP/M.XIlII/12/2011 tanggal 22 Maret 2011, adalahsengketa yang berbeda dengan perkara a quo;Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIRjuncto SEMA 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 atasperkara a quo yang nyatanyata adalah perkara yang berbedaHalaman 20 dari 105 halaman.
Register : 05-06-2018 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat:
PT Citraabadi Kotapersada
Tergugat:
MDS Investment Holding Limited
Turut Tergugat:
PT ACR Global Investments
696 — 314
PT Citraabadi Kotapersada
Tergugat:
MDS Investment Holding Limited
Turut Tergugat:
PT ACR Global Investments
696 — 314
PT Sumber Daya Nusaphala Pengadilan Pajak.Hal 50 dari 216 hal Putusan No.275/Pdt.G/2018/PN JKT TIMVi.Perkaraperkara sengketa pajak yang masih dalam proses diPengadilan Pajak dengan Nomor sengketa: 170737852008,250737862008, 120737362008, 150737372008, 16 O07 37 382008 .PT Dinamika Karya Utama Pengadilan Negeri Tangerang.Perkara PT.
PT Sumber Daya Nusaphala Pengadilan Pajak.Perkaraperkara sengketa pajak yang masih dalam proses diPengadilan Pajak dengan Nomor sengketa: 170737852008,250737862008, 120737362008, 150737372008, 160737382008.vi. PT Dinamika Karya Utama Pengadilan Negeri Tangerang.Perkara PT. Wahana Bintang Cemerlang (Penggugat) padaPengadilan Negeri Tangerang dengan registrasi perkara No.479/Pdt.G/2014/PN.TNG, bahwa perkara ini masih dalam tahappersidangan.vil.
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA
LAWAN
PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
128 — 99
128 — 99
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa penerbitan SuratTeguran merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara di bidangperpajakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena Surat Teguran merupakan penetapan yang dikeluarkan olehpejabat negara di bidang perpajakan maka Surat Teguran adalah suatu keputusan dibidang Perpajakan dan sengketa yang timbul atas suatu keputusan di bidangperpajakan merupakan Sengketa Pajak.
Putusan Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.BitBerdasarkan halhal tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan olehPENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT adalah atas penerbitan Surat Teguranyang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT selaku pejabat yang berwenang di bidangperpajakan, sehingga sengketa atas Surat Teguran merupakan Sengketa Pajak. Olehkarenanya pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikangugatan terhadap Objek Gugatan berupa Surat Teguran adalah Pengadilan Pajak.
Register : 02-12-2009 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43022/PP/M.XII/15/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
410 — 1746
410 — 1746
Terbanding Nomor S10077/PJ.07/2010 tanggal 3Desember 2010 Terjemahan artikel yang diterbitkan oleh globalCOAL yang telah disahkah olehpenterjermah yang disumpahbahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat KesimpulanAkhir Pemohon Banding Nomor 037/GBPCPP/I/2011 tanggal 28 Januari 2011, padapokoknya menyampaikan halhal sebagai berikut :Rangkuman proses persidanganbahwa pertamatama, Pemohon Banding bermaksud menyampaikan rangkuman prosespersidangan yang telah berlangsung sejak pertama kali sengketa
pajak ini disidangkan,yaitu pada tanggal 26 Juli 2010, sampai dengan sidang kedua belas, yangdiselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2011.
Putus : 29-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 K/PID.SUS/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 — ROBINSON;
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Kapasitas 400 (empat ratus) Tondengan menghabiskan anggaran Rp. 2.500.000.0000 (dua milyar lima ratusjuta rupiah) dan pengadaan SILO thn 2009 di Yogyakarta dengan kapasitas5 (lima) Ton menghabiskan anggaran Rp. 262.500.000 (dua ratus enampuluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Kasasi padaMahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 156 Ayat(7) KUHAP menyatakan bahwa surat Dakwaan adalah dalam ruang lingkuptentang sengketa
pajak dan peradilan umum in casu Judex Facti tidakberwenang mengadili sengketa Pajak.Il.
Register : 20-11-2019 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 864/Pdt.G/2019/PA.Sidrap Tanggal 5 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
224 — 162
224 — 162
Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan pembayaran Buku 1.2.3. tahun 2020 atasnama Ye Bangki obyek sengketa Pajak Salopadang, atas nama Bangki bermeterai cukup,distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode T 7.B. SaksiSaksiBahwa selain bukti bukti tertulis terdsebut, Tergugat menghadirkan 3 (dua) orang saksiyaitu1.
Register : 20-12-2011 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 10-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824 B/PK/PJK/2011 Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SUMBER INDAH PERKASA;
57 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap keputusan mengenai keberatannya yangditetapkannya oleh Direktur Jenderal Pajak;(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secaratertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari suratkeputusan tersebut;Bahwa selanjutnya Pasal 31, 35 dan 36 UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:Pasal 31(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa danmemutus sengketa
pajak;(2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutussengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain olehperaturan perundangundangan yang berlaku;Pasal 35(1) Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesiakepada Pengadilan Pajak;(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggalditerima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalamperaturan perundangundangan perpajakan;(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikatapabila
Register : 29-03-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Smn Tanggal 22 Juni 2016 — Pidana
HUGO SAMBUDI Als. HUGO SAMBUDI
182 — 54
182 — 54
Penuntut Umum kePengadilan Negeri Sleman, oleh karena/dengan alasan bahwa sebenamyaperkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada TerdakwaHugo Sambudi als Hugo Sam Budi adalah sengketa/perkara perdataperpajakan, dan sama sekali tidak merupakan tidak pidana dibidangperpajakan, maka oleh karena itu) sebenarnya yang berwenanghalaman 20 dari 119 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Smnmengadili/menyelesaikan perkaranya Terdakwa Hugo Sambudi als HugoSam Budi tersebut adalah Pengadilan Penyelesaian Sengketa
Pajak, yaitudengan pokok sengketa/pokok perkara perdata perpajakannya yangsebenarnya adalah sebagai berikut dibawah ini :a.
Register : 05-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 16 September 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
119 — 78
119 — 78
Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor: 19 Tahun 1997 menyatakan :Ayat (1):Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung Pajak telah melunasibiaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusanpengadilan atau putusan Badan Peneyelesaian Sengketa Pajak atauditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.Ayat (2)Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanberdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat..
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 20 Juni 2013 —
133 — 88
133 — 88
Bahwa surat dimaksud pada dasarnya hanya menjelaskan secara hukumTergugat VIII IX bukan lembaga yang berwenang untuk memutuskan ataumenfasilitasi penyelesaian sengketa pajak Bea Meterai.Bahwa hal tersebut tidak berarti perbankan dilarang melakukan pemungutan,penagihan dan pembebanan pajak Bea Meterai sebagaimana ditafsirkan sepihakoleh Penggugat dalam dalildalil gugatannya.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, jelas penafsiran Penggugat yangmenyatakan pada pokoknya bahwa materi surat Tergugat
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 182/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 28 Mei 2015 — RETNO SUSETYOWATI, S.Pd, M.Pd ;
KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
98 — 24
98 — 24
Asuhan di Kabupaten Sidoarjo TahunAnggaran 2007. e Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pembangunan Pabrik Es pada Perusahaan Daerah Aneka UsahaKabupaten Trenggalek Tahun 2008 s.d. 2010. f Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pembangunan Pondasi Paviliun RSUD Pare pada Dinas KimpraswilKabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008. g Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Uang Milik Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya untukPengurusan Tunggakan Pajak/Sengketa
Pajak Tahun 2011. 145h Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Gedung SMAN 1 Senori, Kecamatan Senori, Kabupaten TubanTahun 2011. e Bahwa ahli BPKP pernah diminta melakukan audit investigatif dan dilanjutkan dangan auditdalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) pada SMA Negeri 5 Madiun,dan hasil akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara dengan pengantar laporan Nomor: SR125/PW13/5/2014 tanggal25 Februari 201 4.2
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana
- TAFSIR NURCHAMID
203 — 84
203 — 84
bersifat membantu penegakan hukum administrasi negara.Oleh karena itu dalam suatu perundangundangan, norma hukum pidanaditempatkan paling akhir karena berfungsi menyengat penerapan hukumadminstrasi (ultimum remidium);Bahwa kajian tentang hukum pemerintah digunakan teori residu makaada rumusnya yaitu kKekuasaan negara dikurangi kekuasaan legislatif dankekuasaan yudikatif, artinya karena sangat luas tugas pemerintah diberbagai bidang maka ada wilayah sayap yudicial maka pemerintah bisamenyidangkan sengketa
pajak dan bidang kepegawaian bisa menanganikeberatan administratif;Bahwa dalam hukum administrasi negara dikenal adanya tindakankoreksi dan banding, yang hanya dikenal dalam sengketa kepegawaiansesuai Pasal 48 dan Pasal 53 UU PTUN.Bahwa fungsi utama pemerintah sesuai Pasal 1 ayat (1) UU No. 17Tahun 2003 adalah, melaksanakan pemerintahan, pembangunan,pelayanan masyarakat;Bahwa suatu keputusan dianggap sah apabila sudah memenuhi 2 (dua)aspek yaitu aspek sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST Tanggal 9 Nopember 2012 —
170 — 69
170 — 69
saatmelakukan pemeriksaan tersebut sebagai Ketua Tim Pemeriksa ;Bahwa pada waktu pemeriksaan dilakukan terhadap terdakwa DHANAWIDYATMIKA, saat itu terdakwa bertugas di KPP Wajib Pajak Besar ( LTO 2) di jalan Merdeka Timur No.16 Jakarta dan jabatan terdakwa DHANAWIDYATMIKA adalah selaku Account Representative ( AR ) yang tugasnyaadalah sebagai Legal Officer mewakili kantor pajak untuk konsultasi wajibpajak, membina dan mengawasi wajib pajak binaannya ;Bahwa berdasarkan hasil Putusan Banding perkara sengketa
pajak yangberkaitan dengan GAYUS TAMBUNAN, Tim Audit meneliti dan menganalisishasil putusan tersebut, oleh karena dalam proses tersebut ditemukan adanyaHalaman 137 dari 434 halaman Putusan No.35/Pid.B/TPK/2012 PN.Jkt.Pstkejanggalan diantaranya adanya perbedaan data eksternal dari TimPemeriksa dan data dari SPT wajib pajak, maka Tim Audit melakukanpemeriksaan terhadap pihak terkait, diantaranya terdakwa DHANAWIDYATMIKA yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajakPT.