IMANUEL BILOS tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan supaya Terdakwa I VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si., dan Terdakwa II Drs. IMANUEL BILOStetap ditahanan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani TerdakwaI VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si., dan Terdakwa II Drs.

26/PID.SUS-TPK/2017/PTKPG

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 14 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Kpg yang dimintakan banding ; MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa DON CARLOS F.L.NISNONI,ST,MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;3.

30/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG

M E N G A D I L I Menerima permintaan banding Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg selebihnya ; Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ; Membebankan kepada Para

Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

sama dengan keadaan padawaktu penyelesaian pekerjaan 100%, dengan demikian dakwaan PenuniutUmum tidak terbukti ;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas selaku Penasihat hokumterdakwa Atas dasar segala uraian tersebut di atas, perkenankanlah kami untukmenyampaikan permohonan :DALAM MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Terdakwa Il/Pembanding ; Membatalkan Putusan Yang Dibanding tersebut, yaitu Putusan PengadilanKhusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 24/PID.SUS TPK

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Maret 2015 Nomor : 101/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tersebut yang dinyatakan banding ;3. Memerintahkan agar Terdakwa I GABRIEL DARMI JUDENLI dan Terdakwa II WILIBRODUS KARYADI tetap berada dalam tahanan ;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I GABRIEL DARMI JUDENLI dan Terdakwa II WILIBRODUS KARYADI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5.

SUS-TPK/2015/PT. KPG

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut ; 3. Memerintahkan agar Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN tetap ditahan;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. alias ADNAN tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5.

16/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 4 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut ;3. Memerintahkan agar Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron, EMT alias Anton alias Anton Niron tetap berada dalam tahanan ;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Emanuel Antonius Perisi Niron, EMT alias Anton alias Anton Niron tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5.

26/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tanggal 8 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa MOH LUTHFI A. KADIR, S.T., M.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa MOH LUTHFI A. KADIR, S.T., M.T. oleh karena itu dari dakwaan Primair;3.

10/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte tanggal 20 Maret 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya adalah sebagai berikut:1.

Menguatkan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte tanggal 20 Maret 2018 tersebut untuk selebihnya;3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5.

1/Pid.Sus-TPK/2018/PT TTE

nomor :PRINT04/S.2.10/Ft.1/01/2018, tanggal 26 Januari 2018, di Rutan Klas IIB Ternatedi Ternate terhitung sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal14 Februari 2018;Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PT TTEMajelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Tte. tanggal 31 Januari 2018, terhitung sejak tanggal 31 Januari2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkanPenetapan Nomor : 4/Pen.PidSus/TPK

M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Juli 2017 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Kpg yang dimohonkan banding tersebut ; Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ; Membebankan

20/PID.SUS-TPK/2017/PT. KPG

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg, tanggal 15 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut ; 3. Memerintahkan agar Terdakwa I PAULUS HUNGA MEHA alias Bapak NONA dan Terdakwa II ANUS NUHAMBANI alias Pak YON tetap ditahan ; 4.

1/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Selain itu Terdakwa Anus Nuhambani ditunjuk menjadi Ketua TimPelaksana Kegiatan (TPK) DesaLaimeta Tahun Anggaran 2016.Bahwa karena jenis pekerjaan konstruksi diatas tidak sederhana yaitumembutuhkan peralatan berat dari rekanan / pihak ketiga, maka sewaktuTerdakwa Anus Nuhambani (Ketua TPK) dan Saksi Syarifudin Yahya bertemudengan Saksi Drs.

Petrus Woluk Sabatodungselaku Direktur CV.Bina Karyda dan Terdakwa Anus Nuhambani selaku Ketua TPK Desa Laimetamenandatangani dokumen konitrak tersebut di rumah Terdakwa Paulus HungaMeha, di Mauliru, Kecamatan Kambaniru, Kabupaten Sumba Timur. Sehinggatanpa melalui proses pelelangan, langsung ditetapbkan CV. Binna Karyda milikSaksi Drs.

Pasal6 Ayat (2) menyatakan :Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harusmematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran danpemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap peraturan perundangundangan Pasal 13 Ayat (2) menyatakan :Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa di Desa diutamakanbagi penyedia barang/jasa yang memiliki kriteria sebagai berikut:a.

Petrus Woluk Sabatodung selaku Direktur CV.Bina Karyda dan Terdakwa Anus Nuhambani selaku Ketua TPK Desa Laimetamenandatangani dokumen kontrak tersebut di rumah Terdakwa Paulus HungaMeha, di Mauliru, Kecamatan Kambaniru, Kabupaten Sumba Timur. Sehinggatanpa melalui proses pelelangan, langsung ditetapbkan CV. Binna Karyda milikSaksi Drs.

4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg

Muratara mengenaialokasi dana tersebut.Bahwa didalam kegiatan fisik TA. 2014 dapat saksi jelaskan danapencairan fisik diajukan dari TPK (tim pengelola kegiatan) diketahuioleh PUOK kemudian disampaikan ke UPK selanjutnya diproses untukdilakukan pencairan dan yang menandatangani pencairan yaitu tugasdari Ketua UPK dan FK serta BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa)kemudian dicairkan melalui bendahara UPK selanjutnya diserahkan kebendaraha TPK.Bahwa Struktur Organisasi Dalam kegiatan PNPM (Program NasionalPemberdayaan

Masyarakat) tahun 2014 adalah sebagai berikut :> BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)Ketua : Zakaria> BP (badan pengawas) UPKKetua : Sukril jamil, SE UPK(Unit Pengelola Kegiatan)Ketua : Rodia Wati, S.PdSekretaris : IskandarBendahara : Repi Risanti, SE.PLFK (pendamping Lokal) : Winarto.Bahwa Penunjukkan organisasi berdasarkan dari kesepakatan melaluiforum MAD Khusus yang diikuti oleh Seketaris Camat yang mewakilikemudian para Kepala Desa setempat dan TPK (Tim PengelolaKegiatan Desa) serta BKAD selaku

Melakukan evaluasi, monitoring proses kegiatan UPK DAN TPK ;9. Mendokumentasikan, mengarsipan semua laporan tingkatKabupaten baik bentuk Gambar ;10. Melakukan Evaluasi bulanan kinerja Fasilitaor Kecamatan ;11. Membantu Fasilitator Kecamatan membrikan pelatihan danbimbingan ;Halaman 80 dari 159 halaman Putusan Nomor 04/Pid. SusTPK/2016/PN. Pig12. Membuat laporan bulanan.

Selanjutnya setelah dana tersebut disalurkan ke masingmasingDesa maka TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang diketahui olehKepala Desa disalurkan untuk kegiatan SPP dan Fisik. Bahwaprosedur untuk mendapatkan dana SPP adalah :a. Mengajukan proposal Ke UPK yang diketahui dan ditanda tan gganioleh Kepala Desa dan TPK ;b. Selanjutnya melakukan pembahasan awal bersama Tim yaitu UPK,Fasilitator, Tim Verifikasi, PUJOK, BKAD dan memeriksakelengkapan kelengkapan proposal ;c.

memsosialisasikan PNPMMandiri Perdesaan di wilayahnya ;> Memonitor dan mengevaluasi laporan pertanggungjawabanpelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari semua desa ; Membantu penyelesaian masalah PNPM Mandiri Perdesaan yangtimbul di wilayahnya ;> Melayani urusan administratif, antara lain : menandatangani suratpenetapan tim verifikasi, pengurus UPK, Usulan kegiatan, SuratPerjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat(SPC), dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yangdibuat oleh ketua TPK

MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb, tertanggal 10 Desember 2018;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang pada Pengadilan Tingkat

1/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Maret 2022 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte yang dimintakan banding tersebut;3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

4/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE

MENGADILI - Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;- Menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte tanggal 14 April 2020 Batal Demi Hukum ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;2.

2/PID.SUS-TPK /2020/ PT TTE

TTE10.11.2.TPK/2019/PN.Tte tanggal 11 September 2019, terhitung sejak tanggal 17September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat berdasarkan SuratPerintah Penahanan Nomor : PRINT291/Q.2.17.4/Ft.1/10/2019, tanggal 15Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 3November 2019;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Tte tanggal 31 Oktober

Judex Factie Tingkat Pertama Keliru Dalam Menilai pengembaliankerugian negara/daerah sebesar Rp. 400.000.000, dan Rp.20.000.000,Bahwa Kami sangat tidak sependapat dengan Judex FactieTingkat Pertama yang menyatakan dalam pertimbangan PutusanPengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tte :Menimbang bahwa pada tanggal 7 januari terdakwa mengajukanpermohonan pencairan uang kepada DPPKAD Kabupaten halmaherabarat, kemudian setelah dicairkan di dokumen berupa buku kas umumtahun 2016 periode

1 Februari sampai dengan 29 Februari 2016 padabagian umum Setda Kabupaten Halmahera Barat terdapat pengeluaranyang disetorkan sebesar Rp.400.000.000 dan sebesar Rp. 20.000.000ke kas daerah pada tanggal 1 Februari 2016 untuk menutupi indikasikerugian daerah tahun 2015 tersebut; (Vide, Putusan PengadilanNegeri Ternate Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tte unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatuKorporasi.

Menimbang bahwa dokumen berupa buku kas umum tahun 2016 periode1 Februari sampai dengan 29 Februari 2016 pada bagian umum SetdaKabupaten Halmahera Barat terdapat pengeluaran sebesarRp.400.000.000 dan sebesar Rp. 20.000.000 Nomor Bukti:001/STS/SET.DA/2016 tanggal 102 2016 adalah untuk setoran kembalidan UP Setda tahun 2015 dan sebesar Rp. 20.000.000 nomor bukti:002/STS/SET/DA/2016 tanggal 11022016 adalah untuk setorankembali TU Setda Tahun;( Vide, Putusan Pengadilan Negeri TernateNomor: 19/Pid.Sus/TPK

TTEBahwa Kami juga tidak sependapat dengan majelis hakim JudexFactie Tingkat Pertama yang mana menyatakan dalam pertimbanganPutusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor:19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tte sebagai berikut:Menimbang sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RIatas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenHalmahera Barat tahun 2016 laporan hasil pemeriksaan ataskepatuhan terhadap peraturan perundangundangan Nomor:20.C/LHP/XIX.TER/7/2017 tanggal 24 Mei 2017 poin d. terdapatSP2D TA 2016 yang selisin

6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----------- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 01 April 2015 Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Kpg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkap menjadi sebagai berikut; -------------------------------------1. Menyatakan Terdakwa Drs.

16/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG

M E N G A D I L I- Menerima Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 18 Juli 2017 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg yang dimintakan Banding Tersebut ;- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000

24/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG

ATAPAY sebesarSub TotalPenyelewengan di tingkat Desa :a.b.MARKUS KUPAIRE (ketuaTPK Alimebung) sebesarMARTEN FANMABI (MantanKetua TPK Nurbenlelang)sebesarKilon Maukari (KPMD Petleng)sebesarALEXMIN ATAPANI (Mantansekretais TPK Petleng) sebesarGERSON MAATA (SekretarisDesa Petleng) sebesarSOFIA PADAMA (KetuaKelompok Pilanuku Petleng)sebesarRp. 119.287.297,88.520.047,83.095.017,Rp. 290.902.361,Rp. 2.775.500,Rp. 17.794.400,Rp. 971.000,Rp. 4.490.000,Rp. 831.000,Rp. 1.169.000,Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor

Ada sejumlah dana pengembalian dari kelompok yangdisetorkan melalui pelaku di desa seperti Ketua Kelompok,KPMD dan TPK tidak disetor ke UPK (dugaan adanyapenyelewengan dana oleh pelaku tingkat desa)2. Ditemukan kelompok fiktif yang dibuat oleh pelaku UPK lamaseperti :Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor : 24/Pid.SusTPK/2017/PT.Kpg.a.

MARKUS KUPAIRE (ketua TPK Alimebung) sebesar Rp. 2.775.500, b. MARTEN FANMABI (Mantan Ketua TPK Nurbenlelang)sebesar Rp.17.794.400,c. Kilon Maukari (KPMD Petleng) sebesar Rp.971.000,d. ALEXMIN ATAPANI (Mantan sekretais TPK Petleng)sebesar Rp.4.490.000, e. GERSON MAATA (Sekretaris Desa Petleng) sebesar Rp.831.000,f. SOFIA PADAMA (Ketua Kelompok Pilanuku Petleng)sebesar Rp.1.169.000, g. DANIEL ATAMABI (KPMD Desa Tominuku) sebesar Rp.2.060.500, h.

Ada sejumlah dana pengembalian dari kelompok yangdisetorkan melalui pelaku di desa seperti Ketua Kelompok,KPMD dan TPK tidak disetor ke UPK (dugaan adanyapenyelewengan dana oleh pelaku tingkat desa)2. Ditemukan kelompok fiktif yang dibuat oleh pelaku UPK lamaseperti :a.

AlimebungRp.2.775.500,00Marten Fanmabi, mantan Ketua TPK NurbenlelangRp.17.794.400,00Kilon Maukari, KPMD PetlengRp.971.000,00Alexmin Atapani, mantan Sekretaris TPK PetlengRp.4.490.000,00Gerson Maata, Sekretaris Desa PetlengRp1.169.000,00Sofia Padama, Ketua Kel.

26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg

69/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 66/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana pengganti yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut ; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Junus Fanggidae, S.E. untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.221.005.413,- (Dua Ratus dua puluh satu juta lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) paling

71/PID.SUS-TPK/2014/PT.KPG

TPK/2014/PN.Kpeg ; Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera MudaTipikor pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 21 Oktober2014 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baa ;Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal21 Oktober 2014, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada