Ditemukan 739 data
SANGRATU
Tergugat:
1.Zulhijjah
2.Tafsir
3.Zamanudin
4.Ibrohim
5.Abussamma
6.Usman Ali
7.Bakaruddin
8.Herman
Turut Tergugat:
Kepala Kampung Kali Awi
122 — 46
menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatan ini;Bahwa Padangan Kerbau sebagaimana dimaksud Penggugat adalahmerupakan bagian dari tanah yang menjadi Hak Milik KeturunanPenyimbang Marga Suku Lawang Tadji (termasuk dalam wilayahpematang negara ratu yang terbagi menjadi 2 yaitu Tiyas danPengandaran dan Padangan Kerbau tersebut ada di Tiyas), yang artinyabahwa hak kepemilikan dan kewenangan melakukan perbuatan hukumterhadap Tanah dimaksud ada pada keturunan Penyimbang Marga SukuLawang Tadji;Bahwa Ke absahan
33 — 42
adanya kecocokan antara identitas Terdakwadengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwadialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalamperkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke mukaPersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi ;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal inibersifat menerangkan ketidak absahan
133 — 53
peristiwa hukum jual beli yangtidak sah, karena peristiwa hukum Jual beli a quo tidak dilakukan dihadapanpejabat yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini Notaris atau Camatselaku Pejabat Pembuan Akta Tanah.Bahwa lagipula jual beli tanah sengketa dilakukan secara dibawa tangantersebut diduga fiktif dan manipulatif karena para Tergugat dapatmembuktikan bahwa ke 16 orang warga kampung Menjaga tidak mengakuikeabsahan proses jual beli tersebut.Bahwa oleh karena Tergugat dapat membuktikan ketidak absahan
124 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 334 K/Pdt/2015bahwa RUPS ke2 yang dilakukan oleh Tergugat sah demikian pulahasil keputusannya sah dan mengikat menurut hukum, sebabpemohon kasasi samasekali tidak turut serta dalam pelaksanaanRUPS ke2 tersebut, sehingga sangat tidak adil jika permasalahanhukum/ ketidak absahan RUPS ke2 Tergugat itu disangkutpautkan dan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat VII/Turut Terbanding Il.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan Kasasi dari Pemohon
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana akta jual beli tersebut terdapatkejanggalan sehingga bukti ini adalah petunjuk bahwa akta tersebut tidak benarsehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;Bahwa selain surat pernyataan Jan Engelhart Willan dan nyonya MerrySungkana, dikawinkan dengan fakta hukum ketidak absahan Akta Jual BeliNomor 28/PNK/1987, tanggal 7 januari 1987, yang dibuat dihadapan J.Dumanauw, S.H.
Terbanding/Tergugat : MULIADIN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON
47 — 22
Tergugat justru membenarkan jikaLa Pulutja Bin Langguli adalah Pemuka Masyarakat Yang diakuioleh ayah Tergugat La Aihu yang saat itu menjabat sebagaiKepala Kampung Matanauwe, bahwa Lapulutja Bin Langgullimemiliki Tanah Perkebunan di Kampung Matanauwe, dimana haltersebut telah Relevan dengan Bukti Penggugat Pada P2 untukmemperkuat Bahwa La Pulutja Bin Langguli memiliki lahanPerkebunan di desa Matanauwe, Bahwa meskipun Bukti P2 atauT2 tidak diakui olen Penggugat dalam Tafsiran Kebenaran danKe Absahan
122 — 25
CobaPenggugat pelajari kembali, dalam membuktikan kebenaran terkaitnama ayah/nasab pada nama anak, Penggugat tidak dapat langsungmenggunakan identitas dokumen yang berupa Kartu Tanda Penduduk("KTP"), Kutipan Akta Pernikahan dan Kutipan Akta perceraian karenaapa, seorang anak yang lahir hal pertama yang dibuat oleh orangtuanya untuk membuktikan ke absahan dari anak tersebut secaraotentik adalah Akta kelahiran, barn setelah itu oleh Dukcapaildimasukan dalam Kartu Keluarga (KK) dan kemudian mendapatkanNomor
107 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi supaya tidak bertentangan dengan undangundang Penggugat memastikan ke absahan kerjasama:1. Adanya permohonan kerjasama dari Dinas pendidikan dengan Nomor421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 Nopember 2009 Dengan diktum;a. Menjalin kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia;Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2013b. Mengikutsertakan PNS di wilayah Dinas Pendidikan KabupatenJember yang mempunyai kompetensi dan relevan untuk mengikutiprogram tersebut.;c.
96 — 55
Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusannya padahalaman 109 s/d halaman 110 mengenai T.3.1 dan 1.3.2.Menurut Para Pembanding, bukti surat T.3.1 dan 1.3.2 berupa sertifikatyang sekalipun merupakan akte otentik, tapi kKedua bukti tersebut sudahdapat dibuktikan sebaliknya mengenai ketidak absahan cara perolehantanah sengketa yang disertipikatkan tersebut yaitu dengan cara melawanhukum, oleh sebab itu kedua bukti surat tersebut
89 — 9
AKTARMIZI dkk, mengkoordinir dan melakukan aksi demo di depan kantorTERGUGAT serta kuasa hukum TERGUGAT hingga berakhir anarkisdengan adanya tindak vandalism dari peserta aksi.Bahwa berdasarkan segala uraian yang kami sampaikan baik dalam Eksepsi maupunJawaban di atas, maka kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara inidengan memperhatikan faktafakta adanya ketidak absahan pada legal standingpihak selaku penyusun gugatan sebagaimana kami terangkan, serta isi gugatan yangkabur dan saling kontradiktif
89 — 11
Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.93/PM K.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskanbahwa :Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen lelang.k.
79 — 62
2012, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Menempati lahan milik orang lain tanpa izinpemiliknya atau kuasanya dan oleh karenanya dijatuhi pidana dengan pidana34denda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), denda mana telahdibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana diuraikan diatas,Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dapat membuktikan daligugatannya tentang ketidak absahan
101 — 68
berbeda dengan Perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMkesimpulannya tidak ada yang sama Pokok perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMdengan Perkara a Quo ;Bahwa Tergugat berlindung dibawah Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.163/Pdt/2011/PTR tanggal 1 Februari 2012 Putusan Mahkamah Agung No.1406/Pdt/2012(Web) Putusan PK No.445/Pdt/2013 sama sekali tidak ada korelasinya dengan Gugatanperkara No.44/Pdt.G/2014/PN.BTM ;Bahwa PutusanPutusan yang tersebut diatas khusus menyangkut kewenanganmengadili tentang ke absahan
225 — 134
hukum yang dilakukan olehTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sudah benar menurut hukumuntuk memberikan kepastian hukum tentang pokokpokok batas tanahyang telah hilang setelah terbitnya SHM No. 1330/Sedau/1999 telahdicabut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasaitanah SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil posita angka ke 4 ( empat )PENGGUGAT yang menyatakan luas tanah + 5.024 M2 yang telahdimaksukkan dalam SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT sangat meragukan ke absahan
Adnan
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Batu Bara
69 — 16
645 K / Pid/1982, tanggal15 Agustus 1983;10.Bahwa atas objek tanah milik orang tua Pemohon tersebut dijual /11.12.13.diganti rugi oleh orang tua Pemohon langsung dan uangnya diterimaoleh orang tua Pemohon, maka mutlak objek tanah yang menjadikeberatan Pelapor adalah milik orang tua Pemohon, dan secarahukumnya tidak ada kaitannya dengan Pemohon, maka atas dasarkeberatan Pelapor atas surat tanah milik orang tua Pemohon bukanlahtanggungjawab Pemohon untuk bertanggungjawab atas keabsahan danketidak absahan
93 — 55
tidak memiliki /egal standing karena seharusnya yang mengajperlawanan adalah atas nama pemilik sertifikat, menurut Majelis Hakim perperlawanan ini bukanlah perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang hdiajukan oleh pemilik tanah, melainkan parta/ verzet yaitu gugatan perlawyang diajukan oleh pihak tereksekusi (Sengketa yang menyangkut perseliseksekusi) yang ditujukan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminantanggungan berdasarkan Pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996 jo F224 HIR terkait pada ketidak absahan
38 — 38
Peraturan Menteri Keuangan Nomor106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangdijelaskan pula bahwa :"Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang."k.
Terbanding/Penggugat : PT. Sinergi Mitra Investama Diwakili Oleh : Dr. H. Moh. Ma ruf, S.H., M. H., dkk
Turut Terbanding/Tergugat III : PT Batubara Indonesia Persada PT BIP
Turut Terbanding/Tergugat II : David Ivan Sidharta
186 — 41
Bahwa suratkuasa adalah menjadi pintu utama untuk memasuki proses beracara dipengadilan maka ketidak absahan surat kuasa khusus mempunyaiimplikasi hukum yaitu tidak dapatnya dilanjutkan pemeriksaan padapokok perkara di pengadilan.Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT.BJMg.
150 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila ternyataAkta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih dipertanyakankeaslian, ke absahan serta keakuratannya, maka kepada siapa lagi pihakyang memiliki itikad baik dalam hal ini pembeli dapat mempercayakanproses peralihan hak serta pembuatan akta otentik...!!!Bahwa Unsurunsur dari Perbuatan yang Melawan Hukum :1. Perbuatan yang Melawan Hukum;2. Harus ada Kesalahan;3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;4.
52 — 12
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1061PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskanpula bahwa : "Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang. " ; k.