Ditemukan 739 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-02-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Bbu
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
SANGRATU
Tergugat:
1.Zulhijjah
2.Tafsir
3.Zamanudin
4.Ibrohim
5.Abussamma
6.Usman Ali
7.Bakaruddin
8.Herman
Turut Tergugat:
Kepala Kampung Kali Awi
12246
  • menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatan ini;Bahwa Padangan Kerbau sebagaimana dimaksud Penggugat adalahmerupakan bagian dari tanah yang menjadi Hak Milik KeturunanPenyimbang Marga Suku Lawang Tadji (termasuk dalam wilayahpematang negara ratu yang terbagi menjadi 2 yaitu Tiyas danPengandaran dan Padangan Kerbau tersebut ada di Tiyas), yang artinyabahwa hak kepemilikan dan kewenangan melakukan perbuatan hukumterhadap Tanah dimaksud ada pada keturunan Penyimbang Marga SukuLawang Tadji;Bahwa Ke absahan
Putus : 22-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN TANJUNG Nomor 145/Pid.Sus/2015/PN.Tjg
Tanggal 22 September 2015 — REZA ERLANGGA Als ARI Bin MUHAMMAD NORIAN SYAHRANI
3342
  • adanya kecocokan antara identitas Terdakwadengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwadialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalamperkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke mukaPersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi ;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal inibersifat menerangkan ketidak absahan
Register : 10-08-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Lbj
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13353
  • peristiwa hukum jual beli yangtidak sah, karena peristiwa hukum Jual beli a quo tidak dilakukan dihadapanpejabat yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini Notaris atau Camatselaku Pejabat Pembuan Akta Tanah.Bahwa lagipula jual beli tanah sengketa dilakukan secara dibawa tangantersebut diduga fiktif dan manipulatif karena para Tergugat dapatmembuktikan bahwa ke 16 orang warga kampung Menjaga tidak mengakuikeabsahan proses jual beli tersebut.Bahwa oleh karena Tergugat dapat membuktikan ketidak absahan
Putus : 28-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — ABDUL HARIS, vs. PT. KURNAIN HAVIZI,
12482 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 334 K/Pdt/2015bahwa RUPS ke2 yang dilakukan oleh Tergugat sah demikian pulahasil keputusannya sah dan mengikat menurut hukum, sebabpemohon kasasi samasekali tidak turut serta dalam pelaksanaanRUPS ke2 tersebut, sehingga sangat tidak adil jika permasalahanhukum/ ketidak absahan RUPS ke2 Tergugat itu disangkutpautkan dan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat VII/Turut Terbanding Il.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan Kasasi dari Pemohon
Putus : 18-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — Hj. ANDI NURHAYATI, dkk vs ANDI AMRAN BASRI, S.Sos, (Alm), dilanjutkan ahliwarisnya: 1. HASNA NURDIN, dk
6439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal mana akta jual beli tersebut terdapatkejanggalan sehingga bukti ini adalah petunjuk bahwa akta tersebut tidak benarsehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;Bahwa selain surat pernyataan Jan Engelhart Willan dan nyonya MerrySungkana, dikawinkan dengan fakta hukum ketidak absahan Akta Jual BeliNomor 28/PNK/1987, tanggal 7 januari 1987, yang dibuat dihadapan J.Dumanauw, S.H.
Register : 14-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 40/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 13 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : HJ. WA NAMBU Diwakili Oleh : LUWI SUTAHER,SH
Terbanding/Tergugat : MULIADIN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON
4722
  • Tergugat justru membenarkan jikaLa Pulutja Bin Langguli adalah Pemuka Masyarakat Yang diakuioleh ayah Tergugat La Aihu yang saat itu menjabat sebagaiKepala Kampung Matanauwe, bahwa Lapulutja Bin Langgullimemiliki Tanah Perkebunan di Kampung Matanauwe, dimana haltersebut telah Relevan dengan Bukti Penggugat Pada P2 untukmemperkuat Bahwa La Pulutja Bin Langguli memiliki lahanPerkebunan di desa Matanauwe, Bahwa meskipun Bukti P2 atauT2 tidak diakui olen Penggugat dalam Tafsiran Kebenaran danKe Absahan
Register : 18-12-2019 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA BEKASI Nomor 4679/Pdt.G/2019/PA.Bks
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12225
  • CobaPenggugat pelajari kembali, dalam membuktikan kebenaran terkaitnama ayah/nasab pada nama anak, Penggugat tidak dapat langsungmenggunakan identitas dokumen yang berupa Kartu Tanda Penduduk("KTP"), Kutipan Akta Pernikahan dan Kutipan Akta perceraian karenaapa, seorang anak yang lahir hal pertama yang dibuat oleh orangtuanya untuk membuktikan ke absahan dari anak tersebut secaraotentik adalah Akta kelahiran, barn setelah itu oleh Dukcapaildimasukan dalam Kartu Keluarga (KK) dan kemudian mendapatkanNomor
Register : 28-10-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 25-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) vs EDI PRIYANTO, SPd.,M.M;
10743 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi supaya tidak bertentangan dengan undangundang Penggugat memastikan ke absahan kerjasama:1. Adanya permohonan kerjasama dari Dinas pendidikan dengan Nomor421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 Nopember 2009 Dengan diktum;a. Menjalin kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia;Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2013b. Mengikutsertakan PNS di wilayah Dinas Pendidikan KabupatenJember yang mempunyai kompetensi dan relevan untuk mengikutiprogram tersebut.;c.
Register : 30-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PTA MATARAM Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Mtr
Tanggal 10 Juli 2018 — RAUDAH BINTI BAPAK SEDAH X BAPAK SAETUN BIN BAPAK GUPUH
9655
  • Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusannya padahalaman 109 s/d halaman 110 mengenai T.3.1 dan 1.3.2.Menurut Para Pembanding, bukti surat T.3.1 dan 1.3.2 berupa sertifikatyang sekalipun merupakan akte otentik, tapi kKedua bukti tersebut sudahdapat dibuktikan sebaliknya mengenai ketidak absahan cara perolehantanah sengketa yang disertipikatkan tersebut yaitu dengan cara melawanhukum, oleh sebab itu kedua bukti surat tersebut
Putus : 22-05-2013 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 37/G/2012/PHI.PN.TPI
Tanggal 22 Mei 2013 — - SANGKARIA SEKEDANG(Penggugat 1) - ROBIN IBROHIM L. TOBING (Penggugat 2) -YANTO SUGIANTO (Penggugat 3) - SUDARNO, (Penggugat 4) - NOBERTUS NGABA (Penggugat 5) - AYATULLAH (Penggugat 6) - BAMBANG ASMARA SINARTA (Penggugat 7) - MUHAMMAD YULIANTO (Penggugat 8) - I M R O N (Penggugat 9) - K A M A R U N (Penggugat 10) - IIP RIPAI (Penggugat 11) - M U S I (Penggugat 12) - M U J I A N T O (Penggugat 13) - MUHAMMAD IHSAN (Penggugat 14) - M U J A I D U N (Penggugat 15) - IHKSAN SAPUTRA (Penggugat 16) - K A T E N I (Penggugat 17) - P A U D I (Penggugat 18) - S A F R I Z A L (Penggugat 19) - PT. PARTNER USAHA BERSAMA (Tergugat)
899
  • AKTARMIZI dkk, mengkoordinir dan melakukan aksi demo di depan kantorTERGUGAT serta kuasa hukum TERGUGAT hingga berakhir anarkisdengan adanya tindak vandalism dari peserta aksi.Bahwa berdasarkan segala uraian yang kami sampaikan baik dalam Eksepsi maupunJawaban di atas, maka kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara inidengan memperhatikan faktafakta adanya ketidak absahan pada legal standingpihak selaku penyusun gugatan sebagaimana kami terangkan, serta isi gugatan yangkabur dan saling kontradiktif
Register : 15-04-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN BATANG Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN Btg
Tanggal 7 Desember 2015 — MUSBIHIN; EKA HENDRA M, Dkk
8911
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.93/PM K.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskanbahwa :Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen lelang.k.
Register : 20-05-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 230/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 18 Februari 2014 — BOEDIDARMOSETIAWAN; lawan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 2 BANDUNG; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.
7962
  • 2012, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Menempati lahan milik orang lain tanpa izinpemiliknya atau kuasanya dan oleh karenanya dijatuhi pidana dengan pidana34denda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), denda mana telahdibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana diuraikan diatas,Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dapat membuktikan daligugatannya tentang ketidak absahan
Register : 11-03-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN BATAM Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.BTM
Tanggal 17 Juni 2014 — H. Andi Tajuddin. SP, SH.MH ; 1. PT. Solomon Global Asia ; 2. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam / BP Kawasan
10168
  • berbeda dengan Perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMkesimpulannya tidak ada yang sama Pokok perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMdengan Perkara a Quo ;Bahwa Tergugat berlindung dibawah Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.163/Pdt/2011/PTR tanggal 1 Februari 2012 Putusan Mahkamah Agung No.1406/Pdt/2012(Web) Putusan PK No.445/Pdt/2013 sama sekali tidak ada korelasinya dengan Gugatanperkara No.44/Pdt.G/2014/PN.BTM ;Bahwa PutusanPutusan yang tersebut diatas khusus menyangkut kewenanganmengadili tentang ke absahan
Register : 15-06-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 39/PDT/2015/ PT. PTK
Tanggal 6 Juli 2015 — MUHAMMAD HAFIK MELAWAN 1. TJHAI RIO OKTAVIANUS 2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang yang kemudian disubstitusikan kepada : - TUTI KRISTIANA, S.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - HENDAR RASYID NASUTION, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - SALOMO SAING, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais
225134
  • hukum yang dilakukan olehTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sudah benar menurut hukumuntuk memberikan kepastian hukum tentang pokokpokok batas tanahyang telah hilang setelah terbitnya SHM No. 1330/Sedau/1999 telahdicabut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasaitanah SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil posita angka ke 4 ( empat )PENGGUGAT yang menyatakan luas tanah + 5.024 M2 yang telahdimaksukkan dalam SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT sangat meragukan ke absahan
Register : 31-01-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Kis
Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
Adnan
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Batu Bara
6916
  • 645 K / Pid/1982, tanggal15 Agustus 1983;10.Bahwa atas objek tanah milik orang tua Pemohon tersebut dijual /11.12.13.diganti rugi oleh orang tua Pemohon langsung dan uangnya diterimaoleh orang tua Pemohon, maka mutlak objek tanah yang menjadikeberatan Pelapor adalah milik orang tua Pemohon, dan secarahukumnya tidak ada kaitannya dengan Pemohon, maka atas dasarkeberatan Pelapor atas surat tanah milik orang tua Pemohon bukanlahtanggungjawab Pemohon untuk bertanggungjawab atas keabsahan danketidak absahan
Register : 07-12-2016 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 862/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Juli 2017 — R, SUHENDRA ISKANDAR, SE, Beralamat di Jalan Moch.Kahfi I, Komplek Town Hous, Jagakarsa-Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syofyansori,SH & Partners berkantor di Jl.Letjen Suprapto No.504 J,Lt.III-Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor Register 3565/SK/HKM/XI/2016 tertanggal 06-12-2016 selanjutnya disebut sebagai -------------------------------PELAWAN ;
9355
  • tidak memiliki /egal standing karena seharusnya yang mengajperlawanan adalah atas nama pemilik sertifikat, menurut Majelis Hakim perperlawanan ini bukanlah perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang hdiajukan oleh pemilik tanah, melainkan parta/ verzet yaitu gugatan perlawyang diajukan oleh pihak tereksekusi (Sengketa yang menyangkut perseliseksekusi) yang ditujukan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminantanggungan berdasarkan Pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun 1996 jo F224 HIR terkait pada ketidak absahan
Putus : 30-06-2016 — Upload : 24-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 195/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 30 Juni 2016 — MUSBIHIN melawan EKA HENDRA M dkk
3838
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangdijelaskan pula bahwa :"Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang."k.
Register : 24-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 75/PDT/2019/PT BJM
Tanggal 21 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : Koperasi Unit Desa KUD KARYA MURNI Diwakili Oleh : Koperasi Unit Desa KUD KARYA MURNI
Terbanding/Penggugat : PT. Sinergi Mitra Investama Diwakili Oleh : Dr. H. Moh. Ma ruf, S.H., M. H., dkk
Turut Terbanding/Tergugat III : PT Batubara Indonesia Persada PT BIP
Turut Terbanding/Tergugat II : David Ivan Sidharta
18641
  • Bahwa suratkuasa adalah menjadi pintu utama untuk memasuki proses beracara dipengadilan maka ketidak absahan surat kuasa khusus mempunyaiimplikasi hukum yaitu tidak dapatnya dilanjutkan pemeriksaan padapokok perkara di pengadilan.Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor : 75/PDT/2019/PT.BJMg.
Putus : 31-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2526 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Oktober 2017 — MIDIN GINTING VS HAJI RIDWAN, DKK
15082 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila ternyataAkta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih dipertanyakankeaslian, ke absahan serta keakuratannya, maka kepada siapa lagi pihakyang memiliki itikad baik dalam hal ini pembeli dapat mempercayakanproses peralihan hak serta pembuatan akta otentik...!!!Bahwa Unsurunsur dari Perbuatan yang Melawan Hukum :1. Perbuatan yang Melawan Hukum;2. Harus ada Kesalahan;3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;4.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 216/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 31 Juli 2017 — HUSNUL HAKIM melawan PT. BANK MEGA, Tbk dkk
5212
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1061PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskanpula bahwa : "Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang. " ; k.