Ditemukan 416 data
70 — 16
Bandung tahun 20082011 senilaiRp.6.283.000.000, adalah :Keputusan Presiden No.103 tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi,kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintahan NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 64 tahun 2005.Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor :B/480/IV/2012/Dit.ReskrimSus tanggal 11 April 2012 perihal permohonan Bantuan Ahli untuk melakukanAudit Investigatif atas adanaya dugaan tindak pidana korupsi
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
113 — 33
seorang saksi yang meringankan yaitu Hendri Akbar, SST,dan di depan persidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Tim pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Melawipada tahun 2015 yang melakukan pemeriksaan pada Dinas KesehatanKabupaten Melawi termasuk Kegiatan Sosialisasi Undangundang AparaturSipil Negara dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pada DinasKesehatan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2014;Bahwa tim inspektorat menemukan adanaya
95 — 68
Bandung tahun 2008 2011senilai Rp.6.283.000.000, adalah :Keputusan Presiden No.103 tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi,kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintahan NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005.Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor :B/480/IV/2012/Dit.Reskrim Sus tanggal 11 April 2012 perihal permohonan Bantuan Ahliuntuk melakukan Audit Investigatif atas adanaya dugaan tindak pidanakorupsi
80 — 33
Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;Adanaya Perbuatan yang dilakukan secara bersamasama serta adanyaperbuatan berlanjut. ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur diatas Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Halaman 207 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Jkt.Pst.Ad.1. Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang pada pasal 1 ayat(3) Undangundang RI.
100 — 27
Lubis berdasarkanSurat Dirjen Dikti dan untuk tahun 2010 sedangkan SK saksi yaitu padatahun 2011.Bahwa pada bulan Maret 2010 saksi sudah menjadi Rektor di USUtetapi tidak langsung menjadi KPA.Bahwa yang meneruskan sebagai Pengguna Anggaran adalah saksipada bulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2010.Bahwa proses terjadinya Pengadaan pada kedua Fakultas tersebutadalah bermula dengan adanaya usulan dari kedua fakultas yaitu adanyaproposal pada APBN tahun 2009 dan juga pada APBNP dan dimulai padaproposal
119 — 41
Lubis berdasarkanSurat Dirjen Dikti dan untuk tahun 2010 sedangkan SK saksi yaitu padatahun 2011.Bahwa pada bulan Maret 2010 saksi sudah menjadi Rektor di USU tetapitidak langsung menjadi KPA.Bahwa yang meneruskan sebagai Pengguna Anggaran adalah saksi padabulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2010.Bahwa proses terjadinya Pengadaan pada kedua Fakultas tersebut adalahbermula dengan adanaya usulan dari kedua fakultas yaitu adanya proposalpada APBN tahun 2009 dan juga pada APBNP dan dimulai pada proposalawal
75 — 13
Lubis berdasarkanSurat Dirjen Dikti dan untuk tahun 2010 sedangkan SK saksi yaitu padatahun 2011.Bahwa pada bulan Maret 2010 saksi sudah menjadi Rektor di USU tetapitidak langsung menjadi KPA.Bahwa yang meneruskan sebagai Pengguna Anggaran adalah saksi padabulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2010.Bahwa proses terjadinya Pengadaan pada kedua Fakultas tersebut adalahbermula dengan adanaya usulan dari kedua fakultas yaitu adanya proposalpada APBN tahun 2009 dan juga pada APBNP dan dimulai pada proposalawal
135 — 94
Lubis berdasarkanSurat Dirjen Dikti dan untuk tahun 2010 sedangkan SK saksi yaitu padatahun 2011.Bahwa pada bulan Maret 2010 saksi sudah menjadi Rektor di USU tetapitidak langsung menjadi KPA.Bahwa yang meneruskan sebagai Pengguna Anggaran adalah saksi padabulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2010.Page 168Putusan Pengadilan TIPIKORNo.29/Pid.Sus.K/2015/PN.MdnBahwa proses terjadinya Pengadaan pada kedua Fakultas tersebut adalahbermula dengan adanaya usulan dari kedua fakultas yaitu adanya proposalpada
139 — 351
Lubis berdasarkanSurat Dirjen Dikti dan untuk tahun 2010 sedangkan SK saksi yaitu padatahun 2011.Bahwa pada bulan Maret 2010 saksi sudah menjadi Rektor di USU tetapitidak langsung menjadi KPA.Bahwa yang meneruskan sebagai Pengguna Anggaran adalah saksi padabulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2010.Bahwa proses terjadinya Pengadaan pada kedua Fakultas tersebut adalahbermula dengan adanaya usulan dari kedua fakultas yaitu adanya proposalpada APBN tahun 2009 dan juga pada APBNP dan dimulai pada proposalawal
104 — 21
Lubis berdasarkanSurat Dirjen Dikti dan untuk tahun 2010 sedangkan SK saksi yaitu padatahun 2011.Bahwa pada bulan Maret 2010 saksi sudah menjadi Rektor di USUtetapi tidak langsung menjadi KPA.Bahwa yang meneruskan sebagai Pengguna Anggaran adalah saksipada bulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2010.Bahwa proses terjadinya Pengadaan pada kedua Fakultas tersebutadalah bermula dengan adanaya usulan dari kedua fakultas yaituadanya proposal pada APBN tahun 2009 dan juga pada APBNP dandimulai pada proposal
83 — 26
Bandung tahun 2008 2011senilai Rp.6.283.000.000, adalah :Keputusan Presiden No.103 tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi,kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintahan NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005.Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor :B/480/IV/2012/Dit.Reskrim Sus tanggal 11 April 2012 perihal permohonan Bantuan Ahli383untuk melakukan Audit Investigatif atas adanaya dugaan tindak pidanakorupsi
99 — 31
Pegawai Dispertasih Kabupaten Bandung tahun 20082011 senilaiRp.6.283.000.000, adalah :Keputusan Presiden No.103 tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi,kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintahan NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 64 tahun 2005.Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : B/480/IV/2012/Dit.ReskrimSus tanggal 11 April 2012 perihal permohonan Bantuan Ahli untuk melakukan AuditInvestigatif atas adanaya
459 — 431
Ratna Dewi fic asset nilainya 41 milyar diluar jaminanemas dan pinjaman sebesar 18 milyar,kemudian setelah dilunasi Rp. 10 milyarnilainya Rp.30 Milyar ;Bahwa nilai agunannya total Rp.50 milyar karena emasnya saksi nilai hanya Rp.15 milyar ;Bahwa belum pernah pinjaman sudah dicairkan tapi barang jaminan emas baru diperiksa ;Bahwa Menurut saksi untuk kepentingan BRI mana yang bagus jaminan dalambentuk fiducia atau dalam bentuk gadai secara ketentuan keduanyadimungkinkan;Bahwa di BRI dikenal dengan adanaya
244 — 111
Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;Mengenai adanya pidana tambahan ;Mengenai adanaya Perbuatan yang dilakukan secara bersamasama ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur diatas Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1. Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang pada pasal 1 ayat(3) Undangundang RI.
578 — 588 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwakeabsahan dari perjanjian antara Marubeni Corporation denganSugar Group Companies juga ditunjang oleh kesaksian pihak BankIndonesia, yakni adanaya catatan hutang PT.Sweet Indolampung(ketika masih dimiliki Tergugat 2 s/d Tergugat 8) di dalam databaseBank Indonesia mengenai Laporan Pinjaman Komersial LuarNegeri.Menimbang, bahwa setelah menilai semunya pertimbanganyang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Majelistingkat banding mendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertamatidak secara
Bahwa keabsahan dari perjanjiian antara MarubeniCorporation dengan Sugar Group Companies juga ditunjang olehkesaksian pihak Bank Indonesia, yakni adanaya catatan hutangPT.Sweet Indolampung (ketika masih dimiliki Tergugat 2 s/d Tergugat8) di dalam database Bank Indonesia mengenai Laporan PinjamanKomersial Luar Negeri.Menimbang, bahwa setelah menilai semunya pertimbangan yangdiambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Majelis tingkatbanding mendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak
212 — 87
Bandung yang memarafpenetapan tersebut karena saat itu Pansek PN Bandung sedang tidakada ditempat;Bahwa benar sesuai prosedurnya yang memaraf bukan saksi akantetapi Pansek PN Bandung namun karena Pansek saat itu tidak adadikantor maka saksi sebagai wakil Pansek yang memarafnya;Bahwa benar setelah ketua PN Bandung menunjuk danmenandatangani penetapan Majelis Hakim tersebut, penetapan680tersebut dibawa Panmud Tipikor untuk diserahkan Pansek danditentukan namanama panitera penggantinya;Bahwa setelah adanaya