dan alasan yang Penggugat kemukakantersebut di atas serta buktibukti yang Penggugat lampirkan, dapat diketahuidengan jelas bahwa transaksi yang dikoreksi oleh Tergugat adalah bukanpenyerahan lokal, melainkan ekspor sesuai dengan dokumen PEB, Packing Listserta B/L, dan barangbarang yang diekspor tersebut adalah bukan milikHalaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 461 B/PK/PJK/2016Penggugat dan Penggugat adalah sekedar pengusaha jasa ekspedisi yangmenangani pelaksanaan ekspornya dengan mendapatkan imbal

adalah Terdakwa sendiri, laluperbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menyerahkan narkotika NarkotikaGolongan (Satu) Bukan Tanaman jenis shabu yang rencananya shabu tersebutakan diserahkan kepada seseorang bernama Irwan (DPO) pada hari Jumattanggal 14 Agustus 2020 berlokasi Parit Benut Kecamatan Meral KabupatenKarimun, namun ternyata Terdakwa lebih dahulu ditangkap pihak kepolisian saatakan transaksi serahterima narkotika dan sedang menunggu pembeli,kemudian atas perbuatannya itu Terdakwa mendapat imbal

Moriss Energi.c) Tergugat mendapatkan imbal jasa total senilai USD5,962.7 (lima ribu sembilan ratus enam puluh dua dolaramerika tujuh sen) untuk menghakhiri Project Harrispadahal Tergugat telah mendapatkan imbal jasa dariPenggugat dan Penggugat II untuk merealisasikan ProjectHarris apalagi kerjasama ini dibuat dan diatur seluruhnyaoleh Tergugat Il yang menjadi bagian dari Tergugat I.25.

Tergugat dan penagihan jasa hukum dibayarkan kepadaTergugat serta mengingat Tergugat II telah dinyatakan melakukantindakan yang melanggar kode etik dan Tergugat Ill telah melakukanperbuatan melawan hukum yang akibat perbuatan Tergugat II danTergugat III telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, makaTergugat sebagai tempat Tergugat II menjalankan kegiatan jasa hukumdemi hukum patut untuk turut menanggung kerugian yang diderita olehPara Penggugat.Para Penggugat tidak akan menganggap nilai imbal

jasa yang telahditaginkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat II dalamProject Harris sebagai sebuah kerugian sebab imbal jasa itu merupakanhak Tergugat atas jasa hukum yang telah diberikan, namun ParaPenggugat akan meminta Para Tergugat untuk mengganti seluruhkerugian yang diderita Para Penggugat karena tindakan yang telahdilakukan Para Tergugat terkait seluruh biaya yang telah dikeluarkan olehPara Penggugat selama mengikuti saran dan skema kerjasama yangdibuat Tergugat melalui Tergugat

Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1998 karena Surat Sanggup (Promissory Note) yangditawarkan tidak memenuhi persyaratan sebagai salah satu bentuk surat berhargakomersial yang dapat diperdagangkan serta model pembayaran kembali atas dana yangsudah disetor oleh investor yang menggunakan bilyet giro (dengan pembayaran mundur)dan penawaran yang diajukan kepada calon investor berupa pembayaran kembali danasetoran dengan imbal

Zaenal Arifin sebagai imbal jasa ataspenempatan outsourcing (bukti P11);Bahwa persekongkolan yang dituduhkan tanpa bukti yang cukup sesuai SKPHK atas nama Witanto NiPP 42103, melalui Keputusan Direksi PT KAI(Persero) Nomor: KEP.il/KH.506/VII/1/KA2016, tanggal 1 Juli 2016 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Pekerja atas nama Witanto, dan tanpa prosesputusan peradilan pidana adalah tuduhan fitnah yang keji dan melanggarazas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) adalah melanggarhukum karena

., Notaris di Surabaya padapasal yang pada pokoknya menyebutkan ; perkumpulan ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maksud dan tujuanperkumpulan ini ialah ; Meningkatkan kesejahteraan Pasar Turi Tahap Tiga.Meningkatkan kualitas dan kuantitas dagangan ;Menjalin hubungan komunikasi secara imbal balik diantara para pedagang dan antarapedagang dengan pengelola bangunan dan atau dengan pemerintah.

berdasarkan konsepcommonality dan telah jelas tertera dalam Akta Pendirian Perkumpulan Pedagang Pasar TuriBaru Tahap Tiga, Disingkat "KPPTB", nomor : 9 tanggal 4 Mei 2012, dibuat di hadapanWachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya pada Pasal 2 yang pada pokoknya menyebutkan :"Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945 " Maksud dan tujuan perkumpulan ini1 Meningkatkan kesejahteraan Pasar Turi Tahap Tiga ;2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas dagangan ;3 Menjalin hubungan komunikasi secara imbal

Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah )sebagai pokok pinjaman, berikut dengan bunga sebesar 3% (tiga persen)untuk setiap bulannya. untuk itu penggugat mohon kepada yang muliamajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukumdan memerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT Il segeramembayar sisa hutangnya sebagaimana yang telah di uraikan di atas padapoin 12butir 1,2 dan 3 di atas;Bahwa sebagaimana usaha simpan pinjam khususnya dibidang jasakeuangan sudah barang tentu harus mendapatkan imbal

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/MDAG/PER/12/2008 hanya mengatur mengenai syarat perdagangan antarapemasok kepada Toko Modern namun tidak diberlaku untuk PasarTradisional atau dengan kata lain tidak mengatur mengenai mekanismekerjasama dan imbal komersial antara pemasok dengan Pasar Tradisional,sehingga Pasar Tradisional tidak dapat menikmati keuntungan yang dapatdiperoleh dengan adanya syaratsyarat perdagangan tersebut.d.

;Bahwa Saksi menerangkan bahwa dana talangan adalahpengelolahan dana nasabah kredit lancar untuk menalangiangsuran~ kredit nasabah menunggak/bermasalah (kreditmacet), dengan imbal balik atau mendapatkan FEE dari sidebitur macet tersebut ;Bahwa Saksi menerangkan bahwa keuntungan lain yang didapatdari dana talangan tersebut adalah agar seolah olah menutupiatau tidak ada kredit macet dan otomatis kualitas kerjanyadianggap baik oleh Direksi.

masalah pemutusan hubungankerja yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan atas Laporan HasilPemeriksaan Umum Bank Indonesia 30 Sepetember 2011 ( Bukti T 4) dan Bukti T 7 ) karena Penggugat telah melakukan kesalahanberupa melakukan tindakanPraktek Perbankan yang tidak sehat diperkuat dengan keterangansaksi Tergugat Sdri Lidya Rosmaida Saragih yang pada pokoknyamenerangkan bahwa Penggugat pengelola dana talangan dari nasabahkredit lancar untuk menalangi angsuran kredit nasabah menunggak( macet ) dengan imbal

yang telahmelakukan prektek perbankan yang tidak sehat seperti pengelolandana talangan dari Nasabah kredit lancar untuk menalangi debitu yangkreditnya macet yang mana kesalahan ini telah diakui juga olehPenggugat dalam gugatan, didukung dengan Bukti T 4 dan Bukti T 7serta diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat Lidya RosmaidaSaragih yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugatpengelola dana talangan dari nasabah kredit lancar untuk menalangiangsuran kredit nasabah menunggak ( macet) dengan imbal

Padahalseperti kita ketahui juga bahwa apabila para sponsor swasta tersebutmau menjadi sponsor, tentunya dia juga memiiki kepentingankepentingan khusus dan gampanya dia pasti akan meminta imbal baliktertentu. Oleh karena itu, dalam hal ini imbal balik apa yang dapat kitatawarkan kepada pihak swasta tersebut.

Bahwa apabila kita hendak mengandeng pihak sponsor dari perusahaan swastatersebut, tentunya ada keuntungankeuntungan yang akan kita tawarkankepada pihak sponsor tersebut, karena sudah jelas pihak sponsor tentunyaakan memiliki kepentingankepentingan khusus dan gampangnya dia pastiakan meminta imbal balik atas setiap rupiah uang yang dikeluarkannya. Olehkarena itu, dalam hal ini imbal balik apa yang dapat kita tawarkan kepadapihak swasta tersebut ???

(seratus lima puluh ribu rupiah) per hektar, hal ini ditentukan olehTergugat setelah ada kesepakatan lisan antara Penggugatdengan Tergugat mengenai besar harga yang akan dibayarkanoleh Penggugat kepada Tergugat, yang disaksikan oleh AparatDesa, Pemuka Masyarakat, Kepala Desa, akan tetapi akirnya dariPenggugat memberitahukan kepada eks pemilik tanah untukmenerima langsung imbal jasa dari Penggugat dengan nilai yanglebih besar dari yang dijanjikan oleh Tergugat, yaitu sebesar Rp.800.000.

(delapan ratusa ribu rupiah) per hektar dan pada waktupenerimaan uang imbal jasa tersebut, masing masing eks pemiliktanah dan Kepala Desa sudah dipersiapkan oleh Penggugat suratyang harus di tanda tangani, namun ternyata surat yang di tandatangani tersebut adalah surat pelimpahan dan surat kepemilikantanah yang baru, sedangkan Penggugat mengetahui bahwa suratsurat pelimpahan dan surat kepemilikaan tanah yang lama sudahada serta surat surat tersebut sekarang ada di tangan Tergugat.Oleh karena itu.

sehingga secara hukumsampai saat ini tanah sengketa aquo milik dari Terbanding semula Penggugat.Kemudian Para Pembanding semula Para Tergugat membantah dalilTerbanding semula Penggugat, dengan mendalilkan tanah sengketa aquosudah dihibahkan kepada Kusmayadi Tarakuku atau Suami dari Pembanding semula Tergugat I.Menimbang, bahwa dasar penguasaan tanah sengketa olen KusmayadiTarakuku itu adalah bukti T1 dan T2 dan jika benar Sukarno Tarakukumemberikan tanah sengketa kepada Kusmayadi Tarakuku sebagai imbal

dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarticukuplah salah satu sub unsur saja terbukti tanpa harus membuktikankeseluruhan sub unsur telah cukup memenuhi maksud dariunsur pasal tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperolehsesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menyewaberarti memakai (meminjam/menampung), dengan membayar uang sewa,menukar berarti mengganti dengan yang lain, menerima gadai berarti menerimasebentuk barang dan memberi uang sebagai imbal

tersebut dibuat antara tahun 1981 sampai tahun 1982;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti suratberupa :1.Foto copy Surat Kuasa tertanggal 11 September, diberi tanda bukti T1;10.11.12.13.14.15.21Foto copy daftar namanama Keluarga Limau yang menerima kuasa, diberi tanda buktiT2;Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 12 April 1982, diberi tanda buktui T3;Foto copy pernyataan pelepasan hak garapan Nomor : 01/AGR/KPG/1985, diberi tandabukti T4;Foto copy daftar penerimaan imbal

Haryadi yang menurut Penggugat dilakukanatas dasar pinjammeminjam dengan imbal balik uang sebesarRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).c. Bahwa setelah kejadian sebagaimana butir b tersebut, Tergugat kemudian menggunakan SHM No. 1617 an. Haryadi sebagai jaminandari kredit Tergugat pada Tergugat II.d. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam butir Il.a, Il.b, dan Il.c di atas,permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah wanprestasi yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bunkzu PutraKonsultan) tertanda T2 ;Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan PembangunanNasional dan Menteri Keuangan No.1203/D.11/03/200 danNo.SE38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 Perihal PetunjukPenyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk JasaKonsultasi (Biaya Langsung Personi) dan BiayaLangsung Non Personil, tertanda T3 ;Buku Kode Etik dan Standar Audit BPKP, Edisi Kelima,2008, tertanda T4 ;Proposal Program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) LaboratoriumIPA SMA Negeri 1 Tanjung Selor 2007, tertanda T5 ;

Proposal Program Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) MRuangPerpustakaan SMA Negeri 1 Tanjung Selor 2007, tertandaT6 ;Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan PerencananTeknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA se KabupatenBulungan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten BulunganTahun Anggaran 2007 dan 2008, tertanda T7 ;Keputusan Bupati Bulungan No.822.4/01/BKD IV/X/2008tanggal 21 Oktober 2008 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

ARB. 109/09/MM, maka pada tanggal 9Maret 2011, Penggugat dan Tergugat 1 menandatangani Letter ofAppointment yang ditandatangani oleh Tergugat 3 (PerjanjianPenunjukan 9 Maret 2011), yang antara lain mengatur remunerasi atauimbal jasa yang berhak diterima Penggugat adalah berdasarkan jam, dimana ditentukan Penggugat akan menerima imbal jasa sesuai standardrate Penggugat yaitu sebesar US$ 750/8 jam kerja dan setelah ituperhitungan waktu akan dilakukan secara pro rata paling lama 8 jam(Bukti P6).

Dan sekalipun ternyata Tergugat 3 tidak memakaihasil riset Penggugat (quod non, hal mana ditolak), tetap saja hal tersebuttidak mengurangi kewajiban Para Tergugat untuk membayar imbal jasayang menjadi hak Penggugat.Mengingat bahwa semua upaya untuk negosiasi baik korespodensi melaluiemail, surat maupun secara lisan tidak membuahkan hasil karena ParaTergugatterus menolak membayar imbal jasa Penggugat dengan berbagaialasan yang tidak berdasarkan hukum dan fakta yang ada (BUKTI P15,BUKTI P16, BUKTI

XiIll.TERGUGAT BELUM MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASIKEPADA PARA PENGGUGAT:10.Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PARA PENGGUGATpada Nomor 4 dan 5 surat gugatan PARA PENGGUGAT yang padaintinya TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;11.Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tertanggal 3Februari 2017, sedangkan dalam Nota Kesepahaman Tambahan yangditandatangani PENGGUGAT Il, IV, V, VI, VI, VIll, IX, X, XI dan Xl dalampasal 2 Nota Kesepahaman Tambahan menyatakan pembayaranterhadap imbal

Dikarenakan Penggugat melakukan pelunasan dipercepatmaka Cash Back atau diskon untuk angsuran ke30 dan seterusnyasampai yang ke60 tidak dibayarkan karena ijarah sudah tidak berlaku,kecuali Penggugat bersedia membayar seluruh imbal jasa ijarah untukangsuran ke30 dan seterusnya sampai yang ke60;20.

Fotokopi Imbal Jasa Dosen Bulan Juni dan Juli 2020 an.Pemohon yang dikeluarkan oleh Staf Remunerasi F.Psi UI, bukti suratHalaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 505/Padt.G/2020/PA.Bgrtersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asilikemudian diberi tanda alat bukti P.6 dan P.7;7. Fotokopi Surat Persetujuan Kredit Nomor 299/SPCMP/IV/2012an.