Ditemukan 2150 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-09-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 408/PDT.G/2015/pn BDG Tanggal 17 Mei 2016 — SRI HEDY YATI LAWAN SEKRETARIS JENDRAL PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT, DKK
45 — 23
45 — 23
1 huruf 2 dari Peraturan Kepala BPN RI nomor 2 tahun2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah danKegiatan Pendaftaran Tanah, tanah negara atau tanah yang dikuasailangsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatuHak Atas Tanah, jadi istilan tanah negara tidak dimaksudkan sebagaitanah milik/ keounyaan negara atau kepunyaan suatu instansi pemerintahtertentu.20.Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan hak atastanah negara, mengacu pada peraturan Menter
Register : 13-09-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA STABAT Nomor 63/Pdt.P/2018/PA.Stb Tanggal 1 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
6 — 4
6 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!
Register : 03-07-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA KOTABARU Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Ktb Tanggal 23 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
tersebut di atas,Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalildalilpermohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakimberpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama ibu kandungPemohon dan nama orang tua isteri Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta NikahNomor 260/DUPKUA/PLU/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menter
Register : 23-07-2009 — Putus : 23-11-2009 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 121/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 23 Nopember 2009 — 1. R. Sumiati Kamil, 2. Geryadi Murteja, DKK;1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, 2. Nai Binti Nagim, DKK
98 — 16
98 — 16
Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997 dan sewenangwenang, sehingga telahsesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan bUndang Undang No. 9 Tahun 2004 serta melanggar AzasKecermatan yang merupakan bagian dari Azas AzasPemerintahan Yang Baik.Oleh karenanya Surat Keputusan No. 889/21 530.109.04 2007 tanggal 10082007 tentang Pemberian Hakpakai kepada Haji Asim Bin Sengkok atas tanahterletak di Jl. Raya Setu (Jl.
Putus : 12-04-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 K/TUN/2011 Tanggal 12 April 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, ; SRI MURYATI, SRI JAYANTI, dkk.
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 103 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997dengan mendasarkan pada Akta Otentik.Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat benar benartelah sesuai prosedur dan yuridis formal sebagaimanaPasal 60 ayat (6) Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3.
No. 66K/TUN/201111.30dimaksud telah disimpangkan atau tidak dilakukandengan benar oleh para pihak dan tetap diterbitkanAkta Otentik oleh PPAT/Notaris selaku Pejabat Umumjelas bukan kewenangan dan tanggung jawab dariTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimanaPasal 60 ayat (6) Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan' TataUsaha Negara berdasarkan adanya Akta PPAT sebagaimanaPasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNo
Putus : 08-12-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421/B/PK/PJK/2010 Tanggal 8 Desember 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai utang oleh pihak = yangmemanfaatkannya) ;Tanggal bayar (saat harga perolehan Jasa KenaPajak tersebut dibayar baik sebagian atauseluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya) ;Bahwa dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilaiterutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariluar Daerah Pabean seharusnya dipungut' olehTermohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding pada saat dimulainya pemanfatan yaitusaat yang diketahui terjadi lebih dahulu dariperistiwa peristiwa sebagaimana diatur padaKeputusan Menter
ah bulanterjadinya/saat terutang Pajak Pertambahan Nilaiatas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean akan Pemohon Peninjauan Kembali semulaTerbandi ng tanggapi sebagai berikut Bahwa pendapat tersebut mendasarkan padaketentuan pasal 4 Keputusan Menter iKeuangan Nomor : 568/ KMK 04/ 2000 tanggal26 Desember 2000 tentang Tata CaraPenghitungan, Pemungutan , Penyetoran ,dan Pelaporan Pajak Pertambahan Ni laiAtas Pemanfaatan Barang Kena Pajak TidakBerwujud dan atau Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
144 — 167
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
144 — 167
ESDM RI.eterangan:Burat iniementerian ESDM RI Minerba (Tergugat Il) disampaikan kepada MenteriPenggugat membuat surat Nomor:072/DIROEA/XI/2020 tanggal 25 November 2020Hengan perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eaya Abadi ke dalam BasisData IUP Aktif Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, ditujukan kepada Menter FridakTanggapan Danepastian HukumAda Penggugat m@mbuat suratNomor:076/DIROEA/X1/2020 ES tanggal 9 Defember 2020 dengan perihal Kebdratan, ditujukepada Menteri ESDM RI.Halaman 22 dari
Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus OperasiProduksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadapKeputusan Menter ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentangWilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksimelalui Objek Sengketa I;Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor540/175/
Bahodopi Utara;Bahwa pada 16 Maret 2018, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan BupatiMorowali melalui Surat Nomor 540/30/DJB/2018 Perihal PermintaanNama Anggota Tim Panitia Lelang WIUPK yang berisi permohonan satunama dari masingmasing Pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam Tim Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara;Bahwa tindak lanjut pembentukan Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara,pada tanggal 15 Mei 2018 Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menter
Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1395 tanggal 18 Maret2015 Perihal Pengelolaan Eks Wilayah KK PT Vale Indonesia Tbk diSulawesi Tenggara;Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut serta menindaklanjuti KeputusanMenteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV KontrakKarya PT Vale Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengusulkan kepada Menter' ESDM untuk menerbitkan KeputusanMenteri yang menetapkan eks Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia(d/n PT INCO) menjadi WIUPK Operasi
Menter' atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuaikewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayahpertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yangdimohon;(2).
Putus : 24-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03/B/PK/PJK/2009 Tanggal 24 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PD AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TK II GIANYAR,
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pasal 1 angka (1) huruf g dan pasal 6 angka(2) Keputusan Menter i Keuangan Nomor371/KMK.03/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri KeuanganNomor 155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan PajakPertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor DanAtau.
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1360/Pid.Sus/2019/PT MDN Tanggal 28 Nopember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
39 — 15
39 — 15
,C.L.A, Budi Tamba,SH, MasingmasingAdvokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUANHUKUM PARSAORAN yang Terakreditasi sesuai dengan Keputusan Menter!
Register : 01-11-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 364/Pdt.G/2017/PA. Mmj Tanggal 12 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
11 — 7
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatunkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Register : 10-06-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BATANG Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Btg Tanggal 15 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
11 — 3
11 — 3
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
Putus : 11-01-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2006 Tanggal 11 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), Drs. PIETER M. TAMPUBOLON vs UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
. = Bahwa Judex Factie secara harfiah hanya terikatpada kesepakatan kerja yang telah dilakukan= antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, tanpamengindahkan Keputusan Menter i Tenaga KerjaNo.02/Men/1993 tentang Kesepakatan Kerja WaktuTertentu; Bahwa Pemohon Kasasi yang bekerja pada Termohon KasasiHal. 7 dari 12 hal. Put.
Register : 21-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PA TANJUNG Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.Tjg Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 4
23 — 4
beralasanserta mempunyai kepentingan hukum dan dapat dikabulkan dengan memberidispensasi kepada Anak untuk menikah dengan calon suaminya yang bernamaCalon;Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Hakim perlu memerintahkan kepada PPN pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggalanak Para Pemohon dan calon suaminya, agar mengawasi dan melangsungkanpernikahan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat 3 Peraturan Menter
Register : 26-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Kph Tanggal 12 Desember 2018 — Pemohon:
Nengsih
20 — 9
Nengsih
20 — 9
Suami Pemohon yang salah SAHRUDIN dengan namaSuami Pemohon yang benar yaitu SAHRONI dan mengganti nama Pemohonyang salah yaitu JUMIASIH menjadi nama Pemohon yang benar yaituNENGSIH;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menter
Register : 18-06-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA STABAT Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Stb Tanggal 3 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
Pasal 8 Peraturan Menter!
Register : 12-09-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Prob Tanggal 1 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
71 — 10
71 — 10
dengan kemaslahatan "Dan Qaidah Fighiyyah yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan olehMajelis hakim yang berbunyi :WdlaoJl ub wes ergo wleJl syAtinya : Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarikmaslahat;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan denganmemberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengancalon suaminya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter
Register : 12-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PA Sei Rampah Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Srh Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
15 — 10
SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 25 Juli 1988 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, dahuluKabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menter!Keuangan Nomor 4/PMK.03/2022, telah dicookkan oleh Majelis Hakim danternyata sesual dengan aslinya, kKemudian diberi tanda P.;B. Saksi1.
Register : 29-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA STABAT Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Stb Tanggal 18 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 4
13 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!
Register : 23-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PA STABAT Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.Stb Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!
Register : 04-03-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0020/Pdt.P/2019/PA.Prob Tanggal 18 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
8 — 1
dengan kemaslahatan "Dan Qaidah Fightyyah yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan olehMajelis hakim yang berbunyi :WdlooJl ub wes erage wlaJl s,>Atinya : Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarikmaslahat;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan denganmemberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengancalon suaminya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter