Ditemukan 546 data
97 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
;b) Majelis Hakim dalam pertimbanagan hukumnya, telah menambahketentuan Undang Undang yang tidak terdapat dalam isi SuratKuasa Nomor 20, yaitu: menambah Pasal 1178, 1185 dan 121Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Perbuatan Majelis Hakimtersebut berdasarkan azas presumption of innocent, diduga telahmembuat surat palsu, sebagaimana didefinisikan dalam halaman169 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, karangan R. Soesilotersebut diatas;4.
91 — 34
Umum pada KantorKecamatan Solor Barat, dalam Nota Pertimbangan dimaksud,DPK Kabupaten Flores Timur mengajukan rekomendasikepada Bupati Flores Timur sesuai hasil rapat DPK KabupatenFlores Timur tanggal 05 November 2014 yang pada prinsipnyaselaras dengan rekomendasi Laporan Hasil PemeriksaanInspektorat Kabupaten Flores Timur; Disposisi Bupati Flores Timur tanggal 09 Februari 2015kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur selakuKetua DPK Kabupaten Flores Timur, yang menyatakanmenyetujui, nota pertimbanagan
41 — 7
kirinya dan kartutersebut cocok dengan kartu yang dipegang serta kartunya sudah tertata semuamaka penjudi tersebut memenangkan perjudian dengan sebutan DIBONG danberhak atas uang taruhan dan penjudi yang menang selanjutnya berperan sebagaibandar, dan demikian seterusnyaBahwa untuk mendapatkan kemenangan dari judi kartu ceki tersebut adalahbersifat untunguntungan ;24e Bahwa para terdakwa menggunakan kesempatan main judi kartu ceki tersebuttidak ada ijin dari pihak yang berwenang.Menimbang bahwa dengan pertimbanagan
Pembanding/Penggugat II : Edi Norhidayat Diwakili Oleh : Imansyah, SH
Pembanding/Penggugat III : Azhar Diwakili Oleh : Imansyah, SH
Pembanding/Penggugat I : Suratmin Diwakili Oleh : Imansyah, SH
Terbanding/Tergugat II : Bupati Tanah Bumbu Cq Camat Sungai Loban Cq. Kepala Desa Sumber Sari
Terbanding/Tergugat III : Bupati Tanah Bumbu Cq Camat Sungai Loban Cq. Kepala Desa Dwi Marga Utama
Terbanding/Tergugat I : I Wayan Landap
107 — 50
undangundang Koperasi bukan UU lainFaktanya Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama dalam memeriksa danmengadili Perkara Aquo merupakan Undang Undang Tentang Tranmigrasi(UU RI Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Keimigrasian sebagaimana telahdiubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 15 Tahun 1997 Tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 angka 9, 10 danangka 11; dengan UU Koperasi Nomor 17 Tahun 2012; ahirnya tidaknyambung; Yang di Persoalkan masalah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dijadikan dasar Pertimbanagan
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Dadang Adi Ariawan
153 — 271
halhal vana diuraikan di atas vanamerupakan faktafakta hukum vang diperoleh di sidana,Maielis Hakim beroendapat terdapat cukup bukti vana sahdan mevakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telahmelakukan tindak pidana Denaan senaaia dan tanpa hakmentransmisikan dokumen yang memiliki muatan yangmelanggar kesusilaan.Sebaaaimana tercantum dalam Pasal 27 avat (1) io Pasal 45ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Bahwa sebelum sampai pada pertimbanagan
Terbanding/Terdakwa : ALVINDRA YORGI Bin SAHRUDDIN
46 — 31
sehingga seorang terdakwa seharusnya mendapatkan Pidana Beratternyata divonis. ringan,dengan akibat mengulangi tindak Pidana,sebaliknya seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyatadipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih JahatHalanan 15 dari 28 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT BNABahwa apa dinyatakan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umumdiatas,ternyata Justru mencerminkan pernyataan yang dikatakan olehPembanding mengenai Tuntutan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahunyang dalam Pertimbanagan
87 — 20
berasal daribagian tanah milik Orang Tua Terbanding/Tergugat VIII yang dibelipada tahun 1980 dimana keduanya samasama memiliki batassebelah selatan yaitu H.Muluk, sehingga dipastikan tanah orang tuaPembanding/Penggugat berada disebelah selatan milik orang tuaTebanding/Tergugat VIIl yang berbatasan lansung dengan H.Muluktepatnya jalan yang telah dihibahkan oleh orang tuaPembanding/Penggugat, bukan tanah yang dikapling Tergugat VIII laludijual kepada Terbanding/Tergugat sampai dengan VII tersebut;4 Pertimbanagan
Turut Terbanding/Penggugat II : BAHARRUDDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : EDDY SURYA RAZALI
Turut Terbanding/Penggugat IV : JEMARI
Turut Terbanding/Penggugat V : AHMAD SENTOSA
Turut Terbanding/Penggugat VI : R A W I
Turut Terbanding/Penggugat VII : JOKO TRIONA
Turut Terbanding/Penggugat VIII : N I W A N
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOFJAN SORI, DRS
Turut Terbanding/Penggugat X : SYUKUR IRWAN
Turut Terbanding/Penggugat XI : SYAFARUDDIN SUPOMO P
Turut Terbanding/Penggugat XII : NURDIN GAPI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ABDULLAH
Turut Terbanding/Penggugat XIV : SUHARDI
Turut Terbanding/Penggugat XV : AZHARI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : WIJAYANTO DAMANIK
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SURIADI
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : SUBAKTI
Turut Terbanding/Penggugat XIX : MUHAMMAD AVIV EFENDI
Turut Terbanding/Penggugat XX : AGUNG ANDITA SRG
Turut Terbanding/Penggugat XXI : SAIPUL ANWAR
Turut Terbanding/P
231 — 129
Dan berdasarkan perundangundangan aquo,maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang bahwa Setelah meneliti berkas perkara a quo danpertimbangan Majlis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan pemanggilan,usaha mendamaikan oleh Majlis Hakim dan usaha mediasi oleh mediator telahdilakukan dengan tepat dan benar dan Majlis Hakim Tingkat Bandingmengambil alih menjadi pertimbanagan sendiri di tingkat banding.
7 — 0
Abu Bakar, maka diputuskan anak itu ikut lounya.Abstraksi hukum tersebut sangat relevan dengan perkara ini, sehingga olehmajelis hakim dijadikan acuan penguatan yang menginspirasi majelishakim dalam putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makahak asuh anak layak ditetapbkan berada dalam asuhan Penggugatrekonvensi, meskipun demikian Tergugat rekonvensi tetap mempunyai hakuntuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbanagan
43 — 29
berpendapat lain berdasarkan ketentuanhukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono)berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, nilainilai keadilan, kelayakan, dankepatutan yang berlaku dalam masyarakat.Memperhatikan dan membaca juga bahwa terhadap Memori Bandingyang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, ParaTerbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Bandingsebagai berikut :Bahwa, JUDEX FACTIE Para Terbanding sudah benar dan betulterhadap amar pertimbanagan
Terbanding/Tergugat I : HARY RIJANTO
Terbanding/Tergugat II : PT. SHEIRA SEMESTA CEMERLANG
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS MUSA MUAMARTA, SH.
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS MARYAM YASMIN, SH. Mkn.
144 — 61
Sheira Semesta Cemerlang, sehinggabesar kemungkinan pada saat putusan akhir dibacakan dana/uang yangtersimpan di bank tersebut telah di habiskan oleh Tergugat dan Tergugat IIsehingga Asset dalam perusahaan menjadi kecil yang mengakibatkanbagian saham Pembanding/Penggugat juga menjadi kecil, dikarenakanPembanding/ Penggugat dalam memohon putusan provisi cukup berasalanmaka pertimbanagan judex factie tingkat pertama haruslah di tolak ataudibatalkan dan untuk selanjutnya Judex Factie Tingkat Bandingmengabulkan
57 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah keliru menerapkan hukum berkenaan penilaian atasdalildali Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengenaiobyek sengketa yang dinyatakan terbukti sebagai harta warisan yang belumdibagi, meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti batasbatas danluasnya, akan tetapi telah terbukti dalam pemeriksaan setempat diakui dandisepakati tentang lokasi, batasbatas dan luasnya, dengan demikian dalildalil Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebutdinyatakan terbukti;Bahwa Pertimbanagan
60 — 17
.: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannyayang menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan oditur Militer dengan mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :Bahwa majelis hakim akan mengkaji sejaunmana keterbuktian unsurunsurtindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer sesuai fakta dipersidangandalam pertimbanagan putusan ini.: Bahwa mengenai pembelaan Penasihat
85 — 36
Mengenai perhitungan bunga dan denda melebihi hutangpokok;Bahwa pertimbanagan Majelis Hakim yang menghitungbunga 4% (empat prosen) dari jumlah hutang pokokawal/oukan dari sisa hutang pokok telah terjadikesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan/penerapanhukumnya, karena bertentangan dengan azas hukumkepatutan serta bertentangan dengan Yurisprudensiputusan Mahkamah Agung RI;Bahwa perhitungan bunga pinjama 4 % (empat prosen) darijumlah hutang pokok awal, bukan dari sisa hutang pokok ditambah denda 3% (
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
waktu yang berkaitandengan dengan proses penyelesaian administrasi perkara semata yang tidakdapat membatalkan putusan;Bahwa alasan butir C tentang koreksi positif DPP PPN berupapenyerahan yang harus dipungut PPN sebesar Rp468.782.408,00 tidak dapatdibenarkan, karena dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan bukti dan faktayang terungkap dalam persidangan serta pertimbanagan
162 — 43
sempurna, yaitu bukti yangharus dianggap benar, kecuali pihak lain dapat menyangkal kebenarannya.Selama tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya, akta otentik harus dianggapbenar dan sempurna sebagai alat pembuktian;Menimbang, pertimbangan tersebut dikaitkan fakta di persidangan yangdiketahui bahwa hingga tahun 2020 tidak pernah ada yang menyanggah atauHalaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2021/ PN Jthmenyatakan keberatan kepemilikan tanah tersebut dan dikaitkan denganseluruh uraian pertimbanagan
48 — 15
untuk duaorang anak setiap bulannya Rp.290.000;Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Pso 38Menimbang, bahwa beredasrakn bukti P.R.1, T.R.1, T.R.2, T.R 3 DAN T.R 4adalah akat otentik yangtelah memnuhi syrata formil dan materil Suatu alat bukti,sehingga alat bukti tersebut telah bernilai sempurnah dan mengikat;Menimbang, bahwa setelah melihat buktibukti yang diajukan Penggugatdan Tergugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan jumlahnafkah berkelanjutan untuk kedua anak tersebut sebagaimana pertimbanagan
Terbanding/Tergugat : H MUCLIS
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARAWANG
38 — 27
tidak pernah bikin surat pencabutan penangguhan Sertifikat dan P16 tentang Buku Register Surat keluar Desa Pancawati belum dapatmendukung dalil gugatan Penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi adalahsalah dalam penerapan hukum3 Bahwa pembanding/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukumJudex factie sebagaimana tercantum pada paragraf 2 halaman 27 yangmenyatakan Bukti P18 tentang kartu Inventaris Desa Sumurkondang jugabelum dapat mendukung dalil gugatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonpensi;Bahwa pertimbanagan
66 — 22
faktafakta persidangan dimaksud Majelis Hakim menilaibahwa di antara para terdakwa ada kerjasama yang dilakukan dalam rangka menentukanpemenang dari permainan tersebut, yakni dengan cara masingmasing pemain yang terdiri atas 4(empat) orang atau para terdakwa dimaksud harus berupaya mencetak poin sesuai ketentuan ataucara permainan sebagaimana diuraikan dalam fakta sebelumnya untuk mencapai kemenangan danberhak atas taruhan uang yang dipertaruhkan dalam permainan dimaksud;21Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbanagan
Drs. NALAWAPA
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
90 — 33
Tergugat seharusnya menjadikan bahan pertimbanagan Pasal 362Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2017oleh Presiden Republik Indonesia, dan diuadangkan pada tauggal 07April 2017 oleh Menteri Hukurn dan Hak Asai Manusia RepublikIndonesia ;Sementara di dalam Asasasas Umum Pemcrintah yang baik,khususnya Asas kepastian Hukum (principle Of Legal Security)menuntut agar setiap perbuatan dan tindakan yang diambil olehAparatur Pemerintahan