STA1 + 200 berat asphalt diperolah hasil sebesar 4,74270 Kg/Ne.Akibat perbuatan terdakwa Ir.WARDAYA sebagai PPTK yang tidak menelitidengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairananggaran, dan menyetujui serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran tanpaadanya permohonan dari rekanan, sehingga menimbulkan kerugian kKeuangan Negarasesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor: SR1145/PW06

STA1+ 200 berat asphalt diperolah hasil sebesar 4,74270 Kg/Ne.Akibat perbuatan terdakwa Ir.WARDAYA yang telah menyalahgunakankewenangannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yaitu tidakmeneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untukpencairan anggaran, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuaidengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor:SR1145/PW06/5/2015 tanggal 09 Juni2015

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu NomorST0162/PW06/5/2015 tanggal 23 Februari 2015, diperpanjang denganSurat Tugas Nomor ST0262/PW06/5/2015 tanggal 31 Maret 2015.Bahwa Ahli melaksanakan pemeriksaan fisik ke lagangan bersama denganAmbal Riyanto, Pihak BPKP : Suhendi Wijaya, Yudiyanto, Ahli Teknik Ir.Jawoto Sumajaya, MT., KPA Achmadin, ST., PPTK Ir.

Bahwa Data yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negaraadalah data/dokumen/bukti yang kami peroleh melalui penyidik KepolisianDaerah Bengkulu yang telah kami reviu dan analisis serta identifikasikecukupan dan relevansinya dengan perkara dimaksud, sebagaimanatertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara tersebut Nomor : SR1145/PW06/5/2015 tanggal 9 Juni 2015 huruf F.

dan/ataupengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadapkebenaran material dan akibat yang timbul dari pengunaan surat buktidimaksuad.Akibat perobuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negaraCq.Pemerintah Provinsi Bengkulu Rp. 772.986.350,(tujuhratus tujuhpuluh duajuta sembilanratus delapan puluh enam ribu tigaratus limapuluh rupiah)berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BadanPengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsibengkulu Nomor.SR1343/PW06

bertindak sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK), sehingga hal tersebut menguntungkan DARLIS selaku Wakildirektur CV.DERRY KONTRUKSI dan INDRA JAYA.Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negaracq.Pemerintah Provinsi Bengkulu Rp. 772.986.350,(tujuhratus tujuhpuluh duajuta sembilanratus delapan puluh enam ribu tigaratus limapuluh rupiah)berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BadanPengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsibengkulu Nomor.SR1343/PW06

pelaksanaankegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaanlahan siap tanam untuk optimasi lahan di Dinas Pertanian ProvBengkulu TA. 2013 sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengantanggal 01 Juli 2015.Bahwa dasar ahli melakukan audit tersebut adalah Surat KepalaKepolisian Daerah Provinsi Bengkulu nomor R/150/XV2014/DitReskrimsus tanggal 11 November 2014 perihal PermintaanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Bengkulu nomor : ST0016/PW06

/5/2015tanggal 8 Januari 2015 dan diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor :ST0487/PW06/5/2015 tanggal 17 Juni 2015.Bahwa Tim perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu yang melakukanpemeriksaan (audit) tersebut adalah:a.

2016/PN.Begl Hal. 227 dari 280 Halaman.ditandatangani oleh terdakwa DARLIS' sebanyak 2(dua) lembar,sedangkan khusus untuk uang sebesar Rp. 390.000.000,(tigaratussembilan puluh juta rupiah) diambil oleh RIZKI CAHYA RAHMATULLAHdari Bank Mandiri Nomor rekening 1130009726484 atas perintahterdakwa INDRA WNAYA dan setelah uang dicairkan kemudiandiserahkan kepada terdakwa INDRA WUAYA.e Bahwa berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawasan keuangan danpembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi bengkulu Nomor.SR1343/PW06

Swarna Dwipa Persada (masingmasing dilakukanpenuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menimbulkan kerugiankeuangan negara cq Dinas PU Provinsi Bengkulu sebagaimanaLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkuluatas perkara dugaan tindak pidana Korupsi kegiatan peningkatan jalanLubuk DurianLubuk Sini (Lubuk Sini Simpang Kelindang) pada DinasPekerjaan Umum Provinsi Bengkulu) TA.2016, Nomor: SR0923/PW06/5/2018, tanggal

Bengkulu melakukan auditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindakpidana korupsi kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Durian Lubuk Sinipada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A.2016 adalah SuratKepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : R/ 24/ I/ 2018 / DitReskrimsus tanggal 22 Januari 2018, perihal permohonan perhitungankerugian keuangan Negara;Bahwa ahli ada dilengkapi Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP PropBengkulu Nomor : S0472/PW06/5/2018 tanggal 14 Maret 2018;Bahwa ahli

pengumpulan dan reviu dokumen, proseduranalisis, konfirmasi dan klarifikasi, observasi, wawancara, danrekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperoleh saatdilaksanakan audit, serta prosedur audit lainnya sesuai dengan keadaan;Bahwa yang terungkap pada saat ahli melakukan audit perhitungankerugian keuangan Negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Auditdalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaantindak pidana Korupsi Peningkatan Jalan Lubuk Durian Lubuk SiniNomor : SR0923/PW06

Nomor: 108 /Pid.SusTPK/2018/PN.BglSini adalah berdasarkan selisin antara jumlah pembayaran Kontrakdengan Nilai Pekerjaan yang terpasang berdasarkan perhitungan Ahli,dikurangi dengan pengembalian ke Kas Daerah oleh PT Swarna DwipaPersada;Bahwa perincian Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana korupsipeningkatan Jalan Lubuk Durian Lubuk Sini pada Dinas PekerjaanUmum Provinsi Bengkulu T.A. 2016 sesuai dengan laporan Hasil AuditNomor : SR0923/PW06

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Nomor : LHA360/PW06/2/2005tanggal 21 September 2005 ditemukan :e Kesalahan analisa beton cor 1 :2:3danbeton cor1:3:5;e Mark Up volume betoncor 1:2:3;e Mark Up perhitungan besi beton 20,43 kg/MS ;e Mark Up pemakaian bekisting 4 M2 untuk setiap m3 beton cor ;e Mark Up volume galian tanah pondasi urugan pasir dan lantaikerja pada 3 gedung ;e Mark Up biaya penyemprotan anti rayap 0.50 HK/M ;Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 562 K/Pid.Sus/20105.

Bengkulu Mandiri Provinsi Bengkulu tahun buku 2016 Nomor : LEV0268/PW06/4/2017, Tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan olehBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) ProvinsiBengkulu, menyebutkan pada point 4 tentang Hutang Gaji Perusahaan :Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.SusPHI/2018/PN BglBahwa dari hasil evaluasi terhadap laporan keuangan PT.

(tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta duaratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporanperhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR0839/PW06/5/2018 tanggal 09 Mei 2018, yang dilakukan terdakwa denganCaracara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang telahmerencanakan pelaksanaan pengadaan

Bengkulu Nomor : SR0839/PW06/5/2018tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp3.522.600.000,00(Ssetelah dikurangi pajak) 2. Dikurangi:a. Harga pembelian lahandan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahanRp1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.3.346.298.160.

(tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratussembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungankerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR0839/PW06/5/2018 tanggal09 Mei 2018, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut: Bahwa saksi Dr. Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM Bin A.

Bengkulu Nomor : SR0839/PW06/5/2018tanggal 09 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:1. Realisasi pembayaran bersih sesuai SP2D Rp3.522.600.000,00(Ssetelah dikurangi pajak)2. Dikurangi :a. Harga pembelian lahan dan rumah Rp 175.000.000,00b. Biaya pengurusan lahan Rp 1.301.840,003. Jumlah biaya perolehan Rp 176.301.840,004. Jumlah kerugian keuangan negara Rp3.346.298.160,00Sehingga jumlah total Kerugian Keuangan Negara sebesarRp.3.346.298.160.

satu) lantai;Bahwa kondisi tanah bagian atas agak lunak dan berlumpur;Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis terhadap keterangan ahli, terdakwamenyatakan tidak keberatan;2.ELIBET SIRAIT; Ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu.Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah,semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpahmenurut agama kristen.Ahli dipersidangan menunjukan Surat Tugas dari BPKP Perwakilan Prov.Bengkulu Nomor ST0481/PW06

ribu rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian negarasejumlah Rp.676.250.000, (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratuslima puluh ribu rupiah)sebagaimana Laporan Hasil AuditPerhitunganKerugianKeuangan Negara atas PerkaraDugaanTindakPidanakorupsi Kegiatan Bantuan OperasionalPenyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 olehBadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR2342/PW06

halaman Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2017/PN.Bglnegara sejumlah Rp.676.250.000, (enam ratus tujuh puluh enamjuta dua ratus lima puluh ribu rupiah)sebagaimana Laporan HasilAudit PerhitunganKerugianKeuangan Negara atas PerkaraDugaanTindakPidanakKorupsi Kegiatan Bantuan OperasionalPenyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013oleh BadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bengkulu) sesuai surat Nomor: SR2342/PW06

dari 137 halaman Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2017/PN.Bglsehingga kepada terdakwa tidak lagi dibebankan untuk mengembalikankerugian negaraMenimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa oleh karenahanya berisi pandangan dan permintaan terdakwa, maka majelis telahmemperhatikannya dan akan menjatuhkan putusan sebagaimana amarnyadalam putusan ini;Menimbang, bahwa kerugian negara sebagaimana Hasil AuditBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Bengkulu Ssesuai surat Nomor: SR2342/PW06

Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor :SR2994/PW06/5/2011 tanggal 21 Juni 2011, diperoleh besaran kerugiankeuangan negara dalam kegiatan pemasangan pipa dan aksesoris Tahun2008 tersebut pada 44 SPK sekitar Rp 113.990.190,73 (seratus tiga belasjuta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah komatujuh puluh tiga sen) dengan perhitungan sebagai berikut :Rp 280.982.199,00Rp 166.992.008,27Rp 113.990.190, 73a. Realisasi pembayaran 59 SPKb.

Rp 60,000Rp 550,000Rp 250,000Rp .30,000Rp 60,000Rp 1,000,000 2 buah1 buah1 buah2 buah2 buahlbuah1 buah1 buah2 buah2 buah lbuah0 buah0 buah0 buah0 buah Bahwa berdasarkan hasil audit BPKB Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor :SR2994/PW06/5/2011 tanggal 21 Juni 2011, diperolen besaran kerugiankeuangan negara dalam kegiatan pemasangan pipa dan aksesoris Tahun2008 tersebut pada 44 SPK sekitar Rp 113.990.190,73 (seratus tiga belasjuta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah komatujuh

tanggal 06 Oktober 2011 atauAdendum Kontrak 01 Nomor : 602.2/57.215.1/B.1/DPU/2011 tanggal 17 Oktober2011 bersamasama dengan Saksi Heru Susanto, ST selaku Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK) telah mengakibatkan kerugian terhadap keuanganNegara sebesar Rp 473.202.737,15 (empat ratus tujuh puluh tiga juta duaratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima belas sen)sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR6275/PW06

APRIADI Rp. 19.800.000,4 GUSNIARITA Rp. 30.600.000,5 JONI ARFINDA Rp. 22.276.224,6 EMPI ZULIADI Rp. 500.000, Dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2285/PW06/5/2015 tanggal 10Putusan Perkara Nomor :06/Pid.Sus/Tipikor/2016/Pn. Bgl. Page 8 of 151November 2015, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq.

APRIADI Rp. 19.800.000,4 GUSNIARITA Rp. 30.600.000,5 JONI ARFINDA Rp. 22.276.224,6 EMPI ZULIAD Rp. 500.000,Dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraolehBPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2285/PW06/5/2015 tanggal 10November 2015, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq.

didalam pembuatan laporan pertanggungjawabantersebut terdakwa telah pula meminta saksi Neni Suciani agar membuatlaporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan DPPA dan RKA yang ada,sehingga saksi Neni Suciani menyiapkan kwitansi serta Nota kosong sebagaiBukti pengeluaran yang diperolehnya dari Joni Arfinda, sehingga laporanpertanggungjawaban keuangan yang dibuat adalah tidak benar, makaberdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2285/PW06

pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut terdakwa telah pulameminta saksi Neni Suciani agar membuat laporan pertanggungjawabandisesuaikan dengan DPPA dan RKA yang ada, sehingga saksi Neni Sucianimenyiapkan kwitansi serta Nota kosong sebagai Bukti pengeluaran yangdiperolehnya dari Joni Arfinda, sehingga laporan pertanggungjawaban keuanganyang dibuat adalah tidak benar;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2285/PW06

SINDANG BROTHERS yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitusebesar Rp. 3.429.688.430,52, (Tiga milyar empat ratus dua puluhsembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tigapuluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Bengkulu Nomor : SR1278/PW06/5/2019 tanggal 03 Juli2019, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan

SINDANG BROTERS secaramelawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebesarRp. 3.429.688.430,52, (tiga milyar empat ratus dua puluhsembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empatratus tiga puluh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR1278/PW06/5/2019, tanggal 03 Juli 2019 dengan rincian sebagaiberikut No Uraian Jumlah (Rp)1.

bertanggungjawab terhadap kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksudyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara yaitu sebesar Rp. 3.429.688.430,52, (Tiga milyar empat ratusdua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empatratus tiga puluh rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Bengkulu Nomor : SR1278/PW06

Jarak antar sengkang (cincin) pada bored pile yaitu padagambar @ 10150 (besi polos diameter 10 mm dengan jarakantar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang @10170(besi polos diameter 10 mm dengan jarak antarbesi 170mm).Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kegiatanPreservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang SimpangKantor Bupati Kepahiang pada Satker SKPD TP Dinas PU ProvinsiBengkulu TA. 2017 Nomor :SR1278/PW06/5/2019 tanggal 03 Juli2019,Rp.3.429.688.430,52

Jarak antara sengkang (cincin) pada bore pile yaitu padagambar @ 10150 (besi polos diameter 10 mm dengan jarakantar besi 150 mm), namun dilapangan dipasang @10170(besi polos diameter 10 mm dengan jarak antar besi 170 mm).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan tindak pidana Korupsi kegiatanPreservasi Rehabilitasi Jalan Batas Kota Kepahiang SimpangKantor BupatikKepahiang padaSatker SKPD TP Dinas PU ProvinsiBengkulu TA. 2017 Nomor :SR1278/PW06/5/2019 tanggal

,yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, Ir.WARDAYA sebagai PPTK yangtidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syaratuntuk pencairan anggaran, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggapbahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, dan uang dicairkan100 % sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasilperhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan Propinsi Bengkulu Nomor:SR1145/PW06

WARDAYA sebagai PPTK yang tidak menelitidengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairananggaran, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwa pekerjaantersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, dan uang dicairkan 100 % sehinggamenimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan PropinsiBengkulu Nomor:SR1145/PW06/5/2015 tanggal 09 Juni 2015, yaitu sebesar Rp.444.809.617

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu NomorST0162/PW06/5/2015 tanggal 23 Februari 2015, diperpanjang denganSurat Tugas Nomor ST0262/PW06/5/2015 tanggal 31 Maret 2015.Bahwa Ahli melaksanakan pemeriksaan fisik ke lagangan bersama denganAmbal Riyanto, Pihak BPKP : Suhendi Wijaya, Yudiyanto, Ahli Teknik Ir.Jawoto Sumajaya, MT., KPA Achmadin, ST., PPTK Ir.

AlokasiUmum (DAU) sebesar Rp.116.363.636,00.Bahwa Data yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negaraadalah data/dokumen/bukti yang kami peroleh melalui penyidik KepolisianPutusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Hal. 125 dari 219 HalamanDaerah Bengkulu yang telah kami reviu dan analisis serta identifikasikecukupan dan relevansinya dengan perkara dimaksud, sebagaimanatertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara tersebut Nomor : SR1145/PW06

PPTK yang tidak menelitidengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairananggaran, ACHMADIN,ST sebagai KPA sekaligus sebagai PPK yang tidakmelaksanakan tugasnya dengan benar, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 %dianggap bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, sehinggamenimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan PropinsiBengkulu Nomor:SR1145/PW06

, Ir.WARDAYAsebagai PPTK yang tidak menelitidengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk pencairananggaran, Ir.WARDAYA sebagai KPA yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar,sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwa pekerjaan tersebuttelah dilaksanakan dan selesai 100 %, sehingga menimbulkan kerugian keuanganNegara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BadanPemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor : SR1145/PW06

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu NomorST0162/PW06/5/2015 tanggal 23 Februari 2015, diperpanjang denganSurat Tugas Nomor ST0262/PW06/5/2015 tanggal 31 Maret 2015.Bahwa Ahli melaksanakan pemeriksaan fisik ke lapangan bersama denganAmbal Riyanto, Pihak BPKP : Suhendi Wijaya, Yudiyanto, Ahli Teknik Ir.Jawoto Sumajaya, MT., KPA Achmadin, ST., PPTK Ir.

Bahwa Data yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negaraadalah data/dokumen/bukti yang kami peroleh melalui penyidik KepolisianDaerah Bengkulu yang telah kami reviu dan analisis serta identifikasikecukupan dan relevansinya dengan perkara dimaksud, sebagaimanatertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara tersebut Nomor : SR1145/PW06/5/2015 tanggal 9 Juni 2015 huruf F.

PPTK yang tidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yangdigunakan sebagai syarat untuk pencairan anggaran, ACHMADIN,ST sebagaiKPA sekaligus sebagai PPK yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar,sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwa pekerjaantersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, sehingga menimbulkankerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuanganNegara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi BengkuluNomor:SR1145/PW06

benar, Ir.WARDAYAsebagai PPTK yang tidak meneliti dengan benar isi daripada dokumen yangdigunakan sebagai syarat untuk pencairan anggaran, Ir.WARDAYA sebagaiKPA yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, sehingga walupunpekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwa pekerjaan tersebut telahdilaksanakan dan selesai 100 %, sehingga menimbulkan kerugian keuanganNegara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BadanPemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor SR1145/PW06

barang dan jasa dan tidak dilakukan harga pembanding danpekerjaanya tidak memenuhi volume atau tidak sesualspesifikasi sehingga keuangan negara atau perekonomian NegaraCq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mengalamikerugian sebesar Rp 70.885.850,65 (tujuh puluh juta delapanratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiahkoma enam puluh lima sen) sesuai dengan hasil perhitungan AhliBPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Bengkulu) Nomor : LAP5993/PW06

Seluma Tahun Anggaran 2013mengakibatkan Negara telah dirugikan sebesar Rp. 444.809.61 7,00 (empat ratusempat puluh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah)sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP PerwakilanPropinsi Bengkulu = Nomor: SR1145/PW06/5/2015 Tanggal 9 Juni 2015.Perbuatan terdakwa ANTARIKSA, ST Bin Murni Badri selaku ketua merangkapanggota Tim PHO/F HO bersamasama dengan terdakwa II Nopian Zori, ST Bin Adnan,terdakwa III Arisman, ST Bin Ramli

Seluma Tahun Anggaran 2013mengakibatkan Negara telah dirugikan sebesar Rp. 444.809.61 7,00 (empat ratusempat puluh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah)sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP PerwakilanPropinsi Bengkulu Nomor : SR1145/PW06/5/2015 Tanggal 9 Juni 2015.Perbuatan Terdakwatersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang R.I.

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu NomorST0162/PW06/5/2015 tanggal 23 Februari 2015, diperpanjang denganSurat Tugas Nomor ST0262/PW06/5/2015 tanggal 31 Maret 2015.Bahwa Ahli melaksanakan pemeriksaan fisik ke lagangan bersama denganAmbal Riyanto, Pihak BPKP : Suhendi Wijaya, Yudiyanto, Ahli Teknik Ir.Jawoto Sumajaya, MT., KPA Achmadin, ST., PPTK Ir.

atas DanaAlokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1.163.636.364,00 dan Dana AlokasiUmum (DAU) sebesar Rp116.363.636,00.Bahwa Data yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negaraadalah data/dokumen/bukti yang kami peroleh melalui penyidik KepolisianDaerah Bengkulu yang telah kami reviu dan analisis serta identifikasikecukupan dan relevansinya dengan perkara dimaksud, sebagaimanatertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara tersebut Nomor : SR1145/PW06

WARDAYA sebagai PPTK yang tidakmeneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untukpencairan anggaran, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwapekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, dan uang dicairkan 100 %sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungankerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan PropinsiBengkulu Nomor:SR1145/PW06/5/2015 tanggal 09 Juni 2015, yaitu sebesar Rp.444.809.617

, yang tidakmelaksanakan tugasnya dengan benar, Ir.WARDAYA sebagai PPTK yang tidakmeneliti dengan benar isi daripada dokumen yang digunakan sebagai syarat untukpencairan anggaran, sehingga walupun pekerjaan tidak selesai 100 % dianggap bahwapekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100 %, dan uang dicairkan 100 %sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungankerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan PropinsiBengkulu Nomor:SR1145/PW06

Bahwa benar 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomordengan Surat Pengantar Nomor SR1979/PW06/5/2017 tanggal 17November 2017 tersebut, merupakan hasil audit yang Ahli lakukanbersama Tim dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaradalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa di BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015

.Halaman 131 dari 327 halaman Putusan Nomor 99/Pid.SusTPK/2018/PN Bgle Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli dan membenarkanketerangan Ahli tersebut.BUKTI SURAT Laporan Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : NomorSR1979/PW06/5/2017 tanggal 17 November 2018 Perihal LaporanHasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaradalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa di BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD

menyebabkan Kerugian Negara sebesar Rp. 193.975.640,(seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribuenam ratus empat puluh rupiah).Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dalam Pengelolaan Dana Kegiatan Lomba Desa diBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi BengkuluNomor dengan Surat Pengantar Nomor SR1979/PW06

kerugian negara sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah), walaupun telah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.15.000.000, kepada penuntut umun yang merupakan bagian dari tjumlahkerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPKP PerwakilanProvinsi Bengkulu sebesar Rp. 193.975.640, (Seratus sembilan puluh tiga jutasembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) sesuaidengan Laporan Nomor: SR1979/PW06

Asuransi UmumVidei sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PemerintahDaerah Kabupaten Seluma sebesar Rp1.247.295.891, (satu milyar dua ratusempat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratussembilan puluh satu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR6501/PW06

No. 2359 K/Pid.Sus/20146501/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 dalam rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasPenggunaan Dana Penanggulangan Bencana Alam atas Kegiatan RehabilitasiJalan Penghubung Desa Renah PanjangDesa Napal Jungur Kecamatan LubukSandi pada BPBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2010, denganperhitungan sebagai berikut :A.

Perbuatan Terdakwabertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sehingga perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkankerugian keuangan negara sesuai Hasil Audit BPKP Provinsi Bengkulu No.SR6501/PW06/5/2012 tanggal 21 November 2012 sebesar Rp1.247.295.891,(satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribudelapan ratus sembilan puluh

Air Nipis SeginimKabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2007, saksi ahlidari BPKP Propinsi Bengkulu yaitu Sugiharto, SE, Akt telahmengeluarkan laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara No: S1663/PW06/5/2008, tanggal 25 Maret 2008.b.