SR77/PW02/5/2013, tanggal 02 Juli 2013 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangkapenghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana Korupsi padakegiatan Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2012 yang ditujukan kepada Tergugat Il ;Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP No.

SR77/PW02/5/2013, tanggal 02 Juli 2013 tidak berdaya laku dan tidakberkekuatan hukum;Bahwa Perbuatan Tergugat Il yang menjadikan hasil Laporan Audit Tergugat Nomor: SR77/PW02/5/2013 tertanggal 02 Juli 2013 untuk menentukan jumlahkerugian keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan MelawanHukum ;Bahwa Perbuatan Tergugat Ill yang telah menjadikan hasil Laporan Audit Tergugat Nomor: SR77/PW02/5/2013 tertanggal 02 Juli 2013 untuk menentukan jumlahkerugian keuangan negara pada tingkat penuntutan

Menyatakan Perbuatan Tergugat Il yang menjadikan hasil Laporan Audit Tergugat Nomor: SR77/PW02/5/2013 tertanggal 02 Juli 2013 untuk menentukan jumlahkerugian keuangan negara adalah Perbuatan Melawan Hukum;4. Menyatakan Perbuatan Tergugat Ill yang telah menjadikan hasil Laporan AuditTergugat Nomor: SR77/PW02/5/2013 tertanggal 02 Juli 2013 untuk menentukanjumlah kerugian keuangan negara pada tingkat penuntutan adalah PerbuatanMelawan Hukum;5.

Pemberian keterangan ahli dipersidangantersebut dilakukan Tergugat pada tanggal 9 Desember 2013 berdasarkanSurat Tugas nomor: ST1142/PW02/5/2013 tanggal 27 Nopember 2013 denganSurat Pengantar nomor: S2066/PW02/5/2013 tanggal 27 Nopember 2013perihal Penugasan Pemberian keterangan Abhli.2.

TL5 ;Fotocopy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provisnsi Sumatera Utara Nomor : S851/PW02/5/2013 tanggal 03 Mei 2013 hal Perpanjangan Waktu Penugasan Auditdalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsipada kegiatan Penagihan Rekening Air PDAM Tirtanadi Sumatera Utara tahun 2012,sesuai dengan asli dinazegelen, dilegalisir dan diberi materai selanjutnya diberiFotocopy Surat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : ST459/PW02/5/2013 tanggal 03 Mei 2013 untuk

SR77/PW02/5/2013, tanggal 02Juli 2013 tidak berdaya laku dan tidak berkekuatan hukum;Bahwa Perbuatan Tergugat Il yang menjadikan hasil Laporan AuditTergugat Nomor: SR77/PW02/5/2013 tertanggal 02 Juli 2013 untukmenentukan jumlah kerugian keuangan negara dapat dikualifikasikansebagai Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa Perbuatan Tergugat Ill yang telah menjadikan hasil LaporanAudit Tergugat Nomor: SR77/PW02/5/2013 tertanggal 02 Juli 2013untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara pada tingkatpenuntutan

Menyatakan Perbuatan Tergugat Il yang menjadikan hasil LaporanAudit Tergugat Nomor: SR77/PW02/5/2013 tertanggal 02 Juli 2013untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara adalahPerbuatan Melawan Hukum;Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 219/PDT/2017/PT.MDN4.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2)Jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;Sehingga untuk menindaklanjuti permintaan bantuan dari Penyidiktersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Nomor: S659/PW02/5/2013 tanggal 4 April 2013 dan Surat Tugas Nomor:ST334/PW02/5/2013 tanggal 4 April 2013 untuk melakukanpenghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut;.

nomor: K/226/VII/2013/Ditreskrimsus tanggal 3 Juli 2013perihal permintaan keterangan ahli;Atas Permintaan tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Tugasnomor: ST732/PW02/5/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan SuratPengantar nomor: S1301/PW02/5/2013 tanggal 19 Juli 2013Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 219/PDT/2017/PT.MDNperihal Pemberian Keterangan Ahli.

Pemberian keterangan ahlidipersidangan tersebut dilakukan Tergugat pada tanggal 9Desember 2013 berdasarkan Surat Tugas nomor: ST1142/PW02/5/2013 tanggal 27 Nopember 2013 dengan SuratPengantar nomor: S2066/PW02/5/2013 tanggal 27 Nopember2013 perihal Penugasan Pemberian keterangan Ahli;2.

Harapan Nasution bersamasama Terdakwa ALBOIN SIAGIAN, S.E. untuk kepentingan pribadinyasendiri.Bahwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 Perihal Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Setoran Pajak RestoranTahun 2008 sampai dengan Bulan Mei 2010 pada Dinas PengelolaanKeuangan Daerah Kabupaten

Harapan Nasution selaku Kepala seksi Penagihan BidangPendapatan dan Terdakwa ALBOIN SIAGIAN, S.E. selaku staf SeksiPenagihan Bidang Pendapatan boleh menerima uang pajak restorantersebut namun harus menyetorkannya.Bahwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR2241/PW02/5/2011 tanggal 19 April 2011 perihal Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Penyimpangan Dalam

Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara dengannomor : Nomor SR2241/Pw02/5/2011 tanggal 19 april 2011 tentangKerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalampelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan bulanMei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten DeliSerdang adalah tidak independen, tidak objektif dan tidak profesionalkarna bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara pendayagunaanAparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal

Muhammad Natsir tidak pernah memberikanketerangannya sebagai saksi dipersidangan dalam perkara ini;Bahwa LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh TimAudit BPKP Propinsi Sumut antara lain Drs. Torhap H. Silaen (NIP.19570704 198403), Drs.

Muhammad Natsir (NIP. 19550825 1985031001), Sahril, SE (NIP. 19700311 199303 1002), Syahniar, SE (NIP.19700403 199003 2001) ternyata telah keliru dan cacat hukum sebabkenyataannya LHA BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR2241/PW02/5/2010 ditandatangani pada tanggal 19 April 2011;Bahwa melihat Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Sumatera UtaraNomor: SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 cacat yuridis sebab,tanggal di Nomor Hasil hasil audit tersebut tidak sesuai dengan tanggalHal. 59 dari 72 hal

Bahwa Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara denganNomor: SR2241/Pw02/5/2011 tanggal 19 april 2011 tentang KerugianKeuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalampelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai dengan bulanMei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten DeliHal. 58 dari 73 hal. Put.

Bahwa LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani padatanggal 19 April 2011 sangatlah tidak dapat dipertanggungjawabkankebenarannya, hal itu dikarenakan Auditor BPKP Propinsi SumateraUtara yang bernama Drs. Muhammad Natsir tidak pernah memberikanketerangannya sebagai saksi dipersidangan dalam perkara ini ;.

Bahwa LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh TimAudit BPKP Provinsi Sumut antara lain Drs. Torhap H. Silaen (NIP.19570704 198403), Drs. Muhammad Natsir (NIP. 19550825 1985031001), Sahril, SE (NIP. 19700311 199303 1002), Syahniar, SE (NIP.19700403 199003 2001) ternyata telah keliru dan cacat hukum sebabkenyataannya LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR2241/PW02/5/2010 ditandatangani pada tanggal 19 April 2011;.

Bahwa melihat Laporan Hasil Audit BPKP Propinsi Sumatera UtaraNomor: SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 cacat yuridis sebab,tanggal di Nomor Hasil hasil audit tersebut tidak sesuai dengan tanggalpenandatanganan hasil audit, dimana terlihat secara jelas bahwasanyatanggal di Nomor audit disebutkan pada tanggal 19 April 2010 namunkenyataannya dilakukan penandatanganan hasil Audit pada tanggal 19April 2011 (lihat bukti hasil audit BPKP Provinsi Sumut);Hal. 60 dari 73 hal. Put.

terhadap Auditi;11.Bahwa LHA BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani padatanggal 19 April 2011 tidak memenuhi Standar Audit, cacat hukum, tidakHal. 61 dari 73 hal.

Kabupaten Balangan Nomor : Kk.17.13.02/Pw02/2010 tanggal 10 Desember 2010;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Amuntai,tanggal 23 Februari 2011 Nomor : 0023/Pdt.G/2011/PA.Amt.telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyisebagai berikut Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patutuntuk datang menghadap persidangan tidak hadir ; Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ; Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (HADERIANOR binKURDIANI) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i

Menetapkan nama Pemohon I (MUSLIMIN bin UMAR) tanggal lahir 1-3-1977 dan tanggal lahir Pemohon II 1981 yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 529/12/XII/1998 tanggal 11 Desember 1998 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor KK.15.35.9/Pw02/07/125/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 sebenarnya adalah Pemohon I MUSLIMIN bin UMAR tanggal lahir 14 Oktober 1980 dan tanggal lahir Pemohon II 7 April 1979;
3.

Menetapkan nama Pemohon (MUSLIMIN bin UMAR) tanggal lahir 131977 dan tanggal lahir Pemohon II 1981 yang tercatat dalam kutipanakta nikah nomor 529/12/XII/1998 tanggal 11 Desember 1998 sesuaidengan kutipan akta nikah nomor KK.15.35.9/Pw02/07/125/X/2015tanggal 20 Oktober 2015 sebenarnya adalah Pemohon MUSLIMIN binUMAR tanggal lahir 14 Oktober 1980 dan tanggal lahir Pemohon Il 7April 1979;3.

Nirwansyah dan ZulkarnainPanjaitan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negarasebesar Rp 436.337.000, (empat ratus tiga puluhenam juta tiga ratus tigapuluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Ahli BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor LAP.NO : R16/PW02/5.1/2018tanggal O9April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa berawal dari pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri

Nirwansyah danterdakwa yang tidakpertanggungjawaban sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitunganditemukan penggunaan dana dapatKerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumatera Utara Nomor LAP.NO :R16/PW02/5.1/2018 teranggal 09 April 2018 sebagaimana dapat dirincikan sebagaiberikut : Debit(Jumlah (Rp))KreditKeterangan(Jumlah (Rp)) Transfer ke rekening sekolah2.497.940.000, Digunakan :1. Pengadaan alat praktik 297.800.000,2.

Dana yang tidak dapat 253.588.500, dipertanggungjawabkan Terkait dengan pengeluaran yang tidak sesuai dengan pertanggungjawabkan(mark up) dan fiktif dalam kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)SMKN1 Medang Deras berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negarayang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Wilayah Sumatera Utara Nomor LAP.NO: R16/PW02/5.1/2018 teranggal09 April 2018, sebagaimana dapat dirincikan sebagai berikut : No Deskripsi Jumlah

Nirwansyah dan Zulkarnain Panjaitan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 436.337.000,(empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah),sebagaimana Laporan Hasil Audit Ahli BPKP Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor LAP.NO : R16/PW02/5.1/2018 tanggal 09 April2018,yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa barawal dari pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK

Nirwansyah danterdakwa yang tidakpertanggungjawaban sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitunganditemukan penggunaan dana dapatKerugian Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumatera Utara Nomor LAP.NO :R16/PW02/5.1/2018 teranggal 09 April 2018 sebagaimana dapat dirincikan sebagaiberikut : Debit(Jumlah (Rp))Kredit(Jumlah (Rp))Keterangan Transfer ke rekening sekolah2.497.940.000, Digunakan :1. Pengadaan alat praktik 297.800.000.2.

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hariMinggu tanggal 28 Juni 1992 dan tercatat pada PPN KUA KecamatanSukamaju, Kabupaten Luwu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :403/PMA/PW02/1992 tanggal 28 Juni 1992.2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama diBTN Hartaco Indah, Blok 1.V, No. 8, RT. 003, RW. 010, KelurahanBalang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1522/Pdt.G/2015/PA. Mks.

/5/2008 tanggal 10 November 2008, dengan suratpengantar SP4300/PW02/1/2008 tanggal 24 November 2008, perbuatantersebut terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa satuan kerja sementara BRR pengembangan perumahan danpermukiman Nias menerbitkan surat keputusan penunjukkan langsung(SKPL) No. 250.10/BRRPPPN/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentangpenunjukkan CV.

SAMSON FAREDDY HASIBUAN selaku Kuasa Direktur CV.HARAPAN INSANI pada Satuan Kerja Badan Rehabilitasi dan RekonstruksiNADNias Tahun Anggaran 2006 berdasarkan :Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor:S3855/PW02/5/2008, tanggal 21 oktober 2008, perihal Bantuan PerhitunganKerugian Keuangan Negara..

Daftar dokumen yang digunakan sebanyak 50 (lima Pulih) butir sebagaimanatercantum pada laporan Hasil Perhitungan kerugian Negera sesuai suratpengantar Nomor : R4171/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008.d. 1)Penyimpangannya berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 pada Lampiran I.BAB II. A.1.n.1)a).

/5/2008 tanggal 21 Oktober 2008 perihalBantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkanLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Laporan R4171/PW02/5/2008 tanggal 10 November 2008; Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah yang dilakukanadalah:1.

Selisih butir (a) dan (b) di atas, menjadi kerugian keuangan negara; Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara pernah melakukan auditpenghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dimaksud, dan telahmenerbitkan laporan dengan nomor R4171/PW02/5/2008 tanggal 10November 2008, dengan surat pengantar SP4300/PW02/1/2008 tanggal 24November 2008. Bahwa nilai kerugian keuangan negara dalam laporan kami adalah sebesarRp. 450.026.785,00.

No.415/Pdt.P/2017/PA Bik.berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belummencapai umur 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak olehKantor Urusan Agama Kecamatan KUA Rilau Ale dengan Surat PenolakanNomor Nomor : KK.21.21/PW02/113/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017,oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan AgamaBulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohontersebut;5.

SutrisnoHadi,Sp.OG yakni sebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empatpuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana laporanhasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 14 Juli 2009 yangdilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Suamtera Utara Nomor R3090/PW02/5/2009 tanggal 14 Juli 2009 dengan perincian kerugiankeuangan Negara sebagai berikut:1. Tahun anggaran 2001 Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);2.

H.Sutrisno Hadi, Sp.OG. sebesar Rp947.500.000,00(sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaratertanggal 14 Juli 2009 yang dilakukan oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi SumateraUtara Nomor R3090/PW02/5/2009 tanggal 14 Juli 2009 denganperincian dan seterusnya, sebagaimana disebutkan Penggugat didalamgugatannya pada halaman 3 point 1 alinea 1 dan 2;Halaman 7 dari 52 hal.Put.

Pemohon Kasasi juga telah memberikan bukti surat berupa LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindakpidana korupsi penyimpangan penerimaan penghasilan rangkap olehWalikota Tanjungbalai tahun anggaran 2001 sampai dengan 2004Nomor R3090/PW02/5/2009 tanggal 14 Juli 2009 (bukti P.2);Dengan demikian Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa jumlahkeseluruhan uang pengganti kerugian keuangan negara yang harusdiserahkan kepada Negara oleh Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan VIIadalah sebesar

Bahwa dalam mempertimbangkan telah adanya kerugian negaradidalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri TanjungbalaiNomor 23/Pdt.G/2015/PNTjb. tertanggal 28 Maret 2016 tersebut dapatdilihat pada halaman 44 alinea 2 sampai halaman 46 awal, pada intinyamenyatakan: Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Penggugat telahmengajukan buki P2 berupa Laporan hasil perhitungan BPKPPerwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor R3090/PW02/5/2009Tanggal 14 Juli 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2

Bahwa selanjutnya apabila ditelusuri pertimbangan hukum MajelisHakim Judex Facti s.o.r yang menyebutkan bahwa terhadap Laporanhasil Perhitungan Keuangan Negara Nomor R3090/PW02/5/2009tertanggal 14 Juli 2009 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan PropinsiSumatera Utara, atas perintah Penyidikan pertama tanggal 01Desember 2010 dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri TanjungbalaiAsahan Nomor 301/N.2.15/Fpk.1/02/2009 tanggal 02 Februari 2009perihal Ahli untuk menghitung kerugaian Negara, sesuai dengan SuratBerita

Terima Pekerjaan Akhir karenapembayaran uang dari Kas Daerah khusus untuk Pengadaan Meubilearsebesar Rp. 42.150.000, (empat puluh dua juta seratus lima puluh riburupiah) karena tidak didukung bukti fisik berupa Meubilear sebagaimanaterdapat di dalam Daftar Kuantitas dan Harga.Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sebesarRp. 29.330.000, (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : SP1009/PW02

dengan Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi, jika Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen padaProyek Rehabilitasi dan Penambahan Meubilear SMA Negeri BandarKhalipah TA. 2006 secara fisik dan administrasi harus bertanggung jawabatas kerugian keuangan negara yang terjadi berdasarkan Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SP1009/PW02

Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Sumatera Utara Nomor S1986/PW02/5/2016 tanggal 13Oktober 2016 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs.Harapan Nasution pada tanggal 6 Januari 2017 melalui isteri PemohonPeninjauan Kembali (bukti P 1);2. Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Sumatera Utara Nomor ST2541/PW02/5/2011 tanggal 05 Mei2011 yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs.

Nomor 184 PK/Pid.Sus/2017Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan surat dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor S1986/PW02/5/2016 tanggal 13 Oktober 2016dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs.

HarapanNasution selaku Terdakwa/Pemohon Banding/PemohonKasasi/Pemohon Peninjauan Kembali ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh surat danBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor ST2541/PW02/5/2011 tanggal 05 Mei 2011 yangdiperoleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. Harapan Nasution padatanggal 30 Januari 2017 melalui isteri Pemohon Peninjauan Kembali(bukti P 2), yang berisi penjelasan BPKP Provinsi Sumatera Utarapemah memberikan Tugas kepada 1.

NIP. 19700311 198503 1002 untuk memberikan keterangan ahli yang tersebut dalam LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraalas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalamPelaksanaan Setoran Pajak Restoran Tahun 2008 sampai denganbulan Mei 2010 pada Dinas Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Deli Serdang sebagaimana tersebut dalam bukti suratcover Laporan Hasil Audit Nomor SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19April 2010 yang terlampir dalam Berkas Perkara Korupsi Nomor :01/BP01

HarapanNasution (Terdakwa/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/PemohonPeninjauan Kembali) dan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam(Penyidikan) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medandilakukan tanpa melalui tahapan Audit yang tidak sebagaimanamestinya ;Bahwa dari bukti P 1 dihubungkan dengan Bukti P 2 diperolehsuatu fakta jika Audit BPKP dilakukan pada Tahun 2011 bukandilakukan pada tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam coverLaporan Hasil Audit Nomor SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April2010, hal tersebut sejalan

adalah sebesar Rp.182.249.790,44,(seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuhratus sembilan puluh rupiah koma empat puluh empat sen) dan nilai volumefisik yang tidak dikerjakan adalah sebesar Rp.177.726.643,80, (Seratustujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empatpuluh tiga rupiah koma delapan puluh sen).Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera UtaraNomor SR38/PW02

atau orang lain secara melawan hukum, sehinggamengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesarRp.177.726.643,80, (seratus tujun puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluhenam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma delapan puluh sen)sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianNegara atas Penyimpangan dalam Penggunaan Bantuan Dana BlockgrantSMP Swasta Budi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan yang bersumberdari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 NomorSR38/PW02

adalah sebesar Rp.182.249.790,44(seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuhratus sembilan puluh rupiah koma empat puluh empat sen) dan nilai volumefisik yang tidak dikerjakan adalah sebesar Rp.177.726.643,80 (seratus tujuhpuluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluhtiga rupiah koma delapan puluh sen).e Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera UtaraNomor SR38/PW02

denganmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga mengakibatkan negaramengalami kerugian keuangan sebesar Rp.177.726.643,80, sebagaimanaLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atasPenyimpangan dalam Penggunaan Bantuan Dana Blockgrant SMP SwastaBudi Utomo Cikampak Labuhan Batu Selatan yang bersumber dari Putusan Nomor: 10/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN Halaman 30Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 NomorSR38/PW02

Saldo PembukuanMenimbang, akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkantimbulnya kerugian keuangan negara yang cukup besar dengan jumlah sebesarRp 177.726.643,80 ( Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluhenam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh sen), sesuaiLaporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR38/PW02/5/2014tanggal 10 april 2014.

21 Juli 2009 56.999.70 Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rp.Nomor : 29.B/PPK/LLG/PKJLJT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009 357.092.950,51Jumlah Kerugian Negara Rp.4.362.984.516,37 (empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluhempat ribu lima ratus enam belas rupiah tiga puluh tujuh sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu. sesuai dengan hasil pemeriksaan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SumateraUtara Nomor : SR3880/PW02

/5/2011 tanggal 14 Juli 2011, Nomor R3991/PW02/5/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan Nomor : SR4905/PW02/5/2011tanggal 23 Agustus 2011.soneeneo= Perbuatan terdakwa RACHMAD sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR

: 38.D/PPK/LLG//PKJLJT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009Re Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 29.B/PPK/LLG/PKJLJT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009Re Jumlah Kerugian Negara Re (empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluhempat ribu lima ratus enam belas rupiah tiga puluh tujuh sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu. sesuai dengan hasil pemeriksaan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SumateraUtara Nomor : SR3880/PW02

/5/2011 tanggal 14 Juli 2011, Nomor R3991/PW02/5/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan Nomor : SR4905/PW02/5/2011tanggal 23 Agustus 2011.nono Perbuatan terdakwa RACHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke1KUHPidana .

., sesuai SuratPenugasan Menghadiri Persidangan Nomor S1737/PW02/1/2015 tanggal 11 September2015;2Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatansesuai dengan surat tanggal 31 Agustus 2015 dengan alasan sebagaimana yang telahdiuraikan dalam surat pencabutan tersebut;Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv berbunyi Penggugat dapat melepaskaninstansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan

Bahwa jika Majelis Hakim dalam judex factie Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menguraikan dan melihatsecara utun Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa KeuanganNegara RI Nomor : 245/S/XVIII.MDN/8/2010 tanggal 16 Agustus 2010dengan membandingkan pada LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor :SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani padatanggal 19 April 2011 yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umumdalam menilai Kerugian Keuangan Negara, maka

Negara/ Daerah sebagai inti delik dalam pasal ini, maka unsur Perbuatanyang berlanjut (voortgezette handeling) tidak terbukti secara sah danmenyakinkan;7) Tentang LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR2241/PW02/5/2010tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh Tim Audit BPKP PropinsiSumutantaralain Drs. Torhap H.

Silaen (NIP. 19570704 198403), Drs.Muhammad Natsir (NIP. 19550825 198503 1001), Sahril, SE (NIP. 19700311Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 13/ Pid.Sus.TPK / 2015 / PT: Mdn Halaman 57 dari 77 hal199303 1002), Syahniar, SE (NIP. 19700403 199003 2001), PemohonBanding /Terdakwa Membantah dengan dalildalil sebagai berikut :a) Bahwa LHA BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: SR2241/PW02/5/2010tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh Tim Audit BPKP PropinsiSumut antara lain Drs. Torhap H.

MuhammadNatsir tidakpernahmemberikan keterangannya sebagai saksi dipersidangan dalamperkara ini;b) Bahwa terdapat perbedaan tanggal audit dengan tanggal penandatangananaudit atas Laporan Hasil Audit BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR2241/PWO2/ 5/2010, dimana secara jelas menerangkan tanggal audit 19April 2010 sedangkan penandatanganan hasil Audit ditandatangani padatanggal 19 April 2011;c) Bahwa adanya fakta hukum perihal perbedaan tanggal hasil audit BPKPPropinsi Sumut Nomor : SR2241/PW02/5

Harapan Nasutionkesemua saksi maupun Pemohon Banding/Terdakwa tersebut tidakmengenal dan tidak mengetahui jika BPKP Propinsi Sumatera Utara telahmelakukan audit di di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten DeliSerdang;g) Bahwa penuh dugaan jika datadata yang diperoleh oleh auditor BPKPPropinsi Sumatera Utara sebagaimana dituangkan dalam LHA BPKPPropinsi Sumatera Utara Nomor : SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April2010 yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2011, diperoleh dariPenyidik sebab

Ahyar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahli dari BPKPProvinsi Sumatera Utara Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29Hal. 16 dari 70 hal. Put.

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September2015;Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa tersebut sebagai uang penggantiatas kerugian keuangan Negara;5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn tanggal 11Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September2015;Dirampas untuk Negara;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Medan Nomor 35/PID.SusTPK/2016/PT.MDN tanggal 18Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnyadan Jaksa Penuntut Umum;Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan Nomor: 24

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September2015;Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa tersebut sebagai uang penggantiatas kerugian keuangan Negara ;Hal. 54 dari 70 hal. Put. No. 417 K/PID.SUS/20177.

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September2015;Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa tersebut sebagai uang penggantiatas kerugian keuangan Negara ;7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasisebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Rabu, tanggal 06 September 2017 oleh Dr.

Kota Tebing Tinggi tersebutterjadi kekurangan volume sebesar 37% berdasarkan hasil perhitungan teknisdari Politeknik Negeri Medan, perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negarasebesar Rp347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluhsembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh satu rupiah)hal ini berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh AuditorBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor SR3879/PW02

Nilai kerugian keuangan negara (5+6) Rp. 347.129.294,81 Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negarasebesar Rp347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluhsembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh satu rupiah)berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor SR3879/PW02/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010.Perbuatan Terdakwa tersebut

Pid.Sus/2016seharusnya tebal lapisan AC/Asphalt Concrete tersebut adalah 5cm, dan tidak dijumpai material LPB (Lapisan Pondasi Bawah) padakonstruksi jalan tersebut, berdasarkan hasil perhitungan teknis dariPoliteknik Negeri Medan dengan ketebalan ini maka volume aktualyang dikerjakan adalah 63 %, sehingga kekurangan kuantitas 37 %;Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian kKeuangan negaraoleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR3879/PW02

Kota Tebing Tinggitersebut terjadi kekurangan volume sebesar 37% berdasarkan hasil perhitungantekhnis dari Politeknik Negeri Medan, perbuatan terdakwa merugikan keuangannegara sebesar Rp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratusdua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapanpuluh satu rupiah) hal ini berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangannegara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR3879/PW02

pekerjaan aspal Rp. 347.129.294,81Nilai pekerjaan LPB Telford yang tidak dikerjakanNilai kerugian Keuangan negara (5+6) Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluhsembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh saturupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian kKeuangan negara oleh AuditorBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : SR3879/PW02

pekerjaan LPB Telford yang tidak dikerjakan Rp.Nilai kerugian keuangan negara (5+6) 128.593.942 40Rp.347.129.294,81 Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp.347.129.294,81 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluhsembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh saturupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian kKeuangan negara oleh AuditorBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiSumatera Utara Nomor : SR3879/PW02

SR3879/PW02/5/2010, tanggal 10 Agustus 2010;Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatunkan kepadaTerdakwa Ali Ombo Alias Ombo, sebesar Rp 50.000.000,00, (lima puluh jutarupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Bandingmenilainya sudah memenuhi rasa kepatutan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara incasutidak menjatuhnkan hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti kepadaTerdakwa Ali Ombo Alias Ombo, Majelis HakimTingkat Banding menilainyakurang