SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013untuk Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Kantor BPBD Kab Lahat DanaAnggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864, (sembilanjuta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Non PPTK)Bahwa besarnya dana kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013terhadap kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air danListrik tidak adanya kerugian negara.19 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Non PPTK)Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesarRp 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23Desember 2013 untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD KabLahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesar Rp.3.423.182.

Megawati dankabid di bidang kegiatan tersebutAdapun kerugian negara dari 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Kantor BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat Ta. 2012 Sumber dana dari APBDP Ta.2012 Kab lahat berdasarkan Laporan Audit BPKP Perwakilan Prov Sumsel No.SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013, antara lain : No.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23Desember 2013 untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD KabLahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesarHal. 9 dari 169 hal. Put.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Kegiatan Pengadaan PeralatanGedung Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugianHal. 53 dari 169 hal. Put.

SR4312/PW07/5/2013Hal. 75 dari 169 hal. Put.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untukSosialisasi Peraturan Perundangundangan Kantor BPBD Kab Lahat DanaHal. 97 dari 169 hal. Put.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23Desember 2013 untuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KantorHal. 115 dari 169 hal. Put.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013terhadap kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik tidak adanya kerugian negara.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Non PPTK)Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa KebersihanKantor sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

SR4312/PW07/5/2013 tanggal23 Desember 2013 untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/ operasional Kantor BPBD Kab Lahat DanaAnggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sebesarRp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa SK panitia dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kantorBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013terhadap kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik tidak adanya kerugian negara.19 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Non PPTK)Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa KebersihanKantor sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember2013, antara lain :No. AnggaranJudul Kegiatan Realisasi Kerugian Daerah 1. Penyediaan Jasa Rp. 8.499.210,Surat Menyurat 2.

SR4312/PW07/5/2013tanggal 23 Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan PerundangundanganKantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negarasebesar Rp.9.011.864, (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enampuluh empat rupiah).Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Non PPTK)Bahwa besarnya dana kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23Desember 2013 terhadap kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik tidak adanya kerugian negara.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Non PPTK)Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesarRp 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23Desember 2013 terhadap kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik tidak adanya kerugian negara.19 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Non PPTK)Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesarRp 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untukKegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor BPBD Kab Lahat Dana AnggaranHalaman 37 dari 284 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2014/PN.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundangundangan KantorBPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012, kerugian negara sejumlahRp.9.011.864, (sembilan juta sebelas ribu delapan ratus enam puluh empatrupiah).Halaman 4 dari 284 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2014/PN.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23Desember 2013 terhadap kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik tidak adanya kerugian negara.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Non PPTK)Besarnya anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantorsejumlah Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah).

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23Desember 2013 untuk Sosialisasi Peraturan Perundangundangan KantorHalaman 123 dari 284 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2014/PN.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untuk Penyediaan JasaKebersihan Kantor Kantor BPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta.2012, kerugian negara sejumlah Rp.6.998.182, (enam juta sembilan ratussembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).Halaman 135 dari 284 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2014/PN.

Perkawinantersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala,Kabupaten Aceh Barat (Saat ini menjadi Kabupaten Nagan Raya), denganKutipan Akta Nikah Nomor : PW07/702/19V1/1993, tanggal 17 Juni 1993;2. Bahwa setelan menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuami istri di kKediaman orang tua Pemohon di Gampong Kuala Trang,Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 14(empat belas) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal diHal 1 dari 12 Hal.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: PW07/702/19V1I/1993, tanggal 17Juni 1993, atas nama Ngadino dan Nama, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2B. SaksiSaksi1. nama, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Hal 4 dari 12 Hal. Putusan No 123/Pdt.G/2021/MS.Skm. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksiadalah kakak KandungPemohon.

Pemohon adalah suami sah Termohon, Perkawinan tersebut telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, KabupatenAceh Barat (Saat ini menjadi Kabupaten Nagan Raya), dengan Kutipan AktaNikah Nomor : PW07/702/19VI/1993, tanggal 17 Juni 199 dan telahdikarunial 3 orang anak;2. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan denganrukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, keharmonisan tersebut mulaimemudar antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:a.

sendirioleh terdakwa SUTAN TAKDIR BIN HANAFIAH sebagai Kepala DesaGunung Liwat untuk kepentingan pribadinya tersebut serta tidak dapatdipertanggungjawabkannya adalah sebesar Rp. 16.541.375, (enam belas jutalima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuaidengan Permintaan Keterangan Ahli nomor: BAN/292/X/2014 dari Polres OKUtanggal 24 Oktober 2014 yang dilanjutkan dengan surat penugasan pemberianketerangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan nomor:S1945/PW07

/5/2014 tanggal 14 November 2014 dan surat Tugas nomor:ST1946/PW07/5/2014 tanggal 14 November 2014 dengan hasil Nota Dinasnomor: ND118/INV/2014 tanggal 30 Desember 2014 dengan hasil Ahliberpendapat telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.16.541.375,(enam belas juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh limarupiah);Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menggunakan Alokasi Dana Desa(ADD) tahun anggaran 2012 sebagaimana peruntukannya telah bertentangandengan:e Surat Keputusan

Bupati Ogan Komering Ulu nomor: 142/64/KPTS/XXXV/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penetapan Besaran danArah Penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan AlokasiDana Desa (ADD) dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggarane Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu nomor 9 tahun 2012 tanggal 15Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa;Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah menugaskan Adiwibowo dan Sarina Gabryela AB dengan surat Tugas nomor: ST1946/PW07

Kemudianberdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor 80 Tahun 2001, Deputi BidangInvestigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidanginvestigasi; Bahwa, ahli kepersidangan berdasarkan surat tugas Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Sumatera Selatan Nomor : ST1946/PW07/05/2014 Tanggal 14Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgNovember 2014 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli akuntansi danauditing.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember2013 untuk Kegiatan Pengadaan Perlengkapan KantorBPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012,kerugian negara sebesar Rp.11.319.046, (Sebelas jutaTiga ratus sembilan belas ribu empat puluh enam rupiah)..

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013untuk Sosialisasi Peraturan Perundangundangan KantorBPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012,kerugian negara sebesar Rp.9.011.864, (Sembilan jutasebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)..

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana KantorBPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012,kerugian negara sebesar Rp.37.930.000, (Tiga PuluhTujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)..

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember2013 untuk Kegiatan Pengadaan Perlengkapan KantorBPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012,kerugian negara sebesar Rp.11.319.046, (Sebelas jutaTiga ratus sembilan belas ribu empat puluh enam rupiah)..

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013untuk Sosialisasi Peraturan Perundangundangan KantorBPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012,kerugian negara sebesar Rp.9.011.864, (Sembilan jutasebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)..

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013untuk Kegiatan Penanganan Darurat Bencana KantorBPBD Kab Lahat Dana Anggaran APBDP Ta. 2012,kerugian negara sebesar Rp.37.930.000, (Tiga PuluhTujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)..

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013Halaman 23 dari 150 halaman Putusan No.07/PID.SUSTPK/2017 PT PLGuntuk Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPBD Kabupaten LahatAPBDP TA. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864, (sembilan jutasebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).7.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang laporan hasil perhitungankerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan terhadap 24 (dua puluhempat) kegiatan yang menggunakan dana APBDP pada Kantor BPBD KabLahat TA. 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Ichsan Fuady, SE(Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (Pengendali Teknis, BoykeSyafril, SE (Ketua Tim), Jusman Sani (anggota Tim) dan diketahui oleh KepalaBPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Drs.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013untuk Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan BPBD Kabupaten LahatAPBDP TA. 2012, kerugian negara sebesar Rp.34.623.864, (Tiga puluhEmpat juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluhempat rupiah).Halaman 50 dari 150 halaman Putusan No.07/PID.SUSTPK/2017 PT PLG6.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013untuk Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPBD Kabupaten LahatAPBDP TA. 2012, kerugian negara sebesar Rp.9.011.864, (Sembilan jutasebelas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).7.

SR4312/PW07/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 untukKegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BPBD Kab Lahat APBDP TA.2012, kerugian negara sebesar Rp.33.523.043, (tiga puluh tiga juta limaratus dua puluh tiga ribu empat puluh tiga rupiah).> Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tambahan anggaran belanja langsungAPBDP tersebut, bertentangan dengan peraturan PerundangUndangyangberlaku, antara lain :1.

Sumsel R Nomor :2059/PW07/5/2009 tertanggal 25 Maret 2009 (terlampir dalam berkas).Bahwa dalam proses pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai tersebutterdakwa H.

Sumsel R Nomor :2059/PW07/5/2009 tertanggal 25 Maret 2009 (terlampir dalam berkas).Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ARIS BIN LASO bersama dengan saksiAGUS ROMLAN BIN SUMARNI (splitsing), tanpa hak untuk memilik,menguasai uang ataupun menyimpan karena jabatan sebesar Rp.182.384.000.

Sumsel Nomor R2059/PW07/5/2009 tertanggal 25PAGE 27Maret 2009 (terlampir dalam berkas), Yang dipergunakan oleh terdakwa H.ARIS BIN LASO bersama dengan saksi AGUS ROMLAN BIN SUMARNI(splitsing) untuk kepentingan pribadi, atau orang lain dalam hal ini untukpetugas Kantor Pos, saksi AGUS ROMLAN BIN SUMARNI (splitsing),pengawalan serta untuk Biaya Rehab Pembangunan Mesjid Nurul Iman).Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 UndangUndang No. 31 tahun1999 yang telah diubah dan ditambah menjadi UndangUndang

Sumsel R Nomor :2059/PW07/5/2009 tertanggal 25 Maret 2009 (terlampir dalam berkas).Bahwa perbuatan terdakwa H.

(Seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empatribu rupiah) berdasarkan laporan perhitungan kerugian keuangan negara dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Perwakilan Prop.Sumsel R Nomor :2059/PW07/5/2009 tertanggal 25 Maret 2009 (terlampirdalam berkas).Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3.

Bahwa untuk mengatasi halhal tersebut di atas, Pemohon telahdatang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, KabupatenPekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohonbernama Ajeng Diah Pratiwi dengan Edi Lukfina bin Soeran namun olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, tersebut ditolakdengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 14tahun 3 bulan) karena iahir pada tanggal 01 Desember 2001sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: Kk.11.26.01/PW07/111/2016 tanggal

Zuhri Ali dan Terdakwa Masykur Efendi mendapatkan fee atau komisi sebesar Rp.22.500.000, (duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang setelah diterima oleh TerdakwaMasykur Efendi dan diserahkan kepada Saudara Zuhri Ali ;Bahwa berdasarkan hasil Audit dari BPKP No:SR661/PW07/5/2011tanggal 08 Februari 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : No. URAIAN JUMLAH (Rp) 1.

Zuhri Ali ;Bahwa berdasarkan hasil Audit dari BPKP No:SR661/PW07/5/2011tanggal 08 Februari 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :No. URAIAN JUMLAH (Rp)1. Realisasi pencairan dana Bantuan Sosial Benih jagung Hibrida yang ditransfer ke rekening 25 kelompok tani : 25x Rp 7.875.000,00 Rp. 196.875.000,002.

No.2432 K/Pid.Sus/201 1sebagaimana dalam Laporan Audit dari BPKP Nomor : SR661/PW07/5/2011 tanggal 08 Februari 2011 ;. Bahwa terhadap uang pengganti Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, telah memutus agar Terdakwamembayar uang pengganti sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah). Bahwa dalam Laporan Hasil Audit dari BPKP Nomor : SR661/PW07/5/2011 tanggal 08 Februari 2011 yang mana keterangan ahli dariBPKP (Sdr.

No.2432 K/Pid.Sus/201 1perkara) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit dari BPKP Nomor :SR661/PW07/5/2011 tanggal 08 Februari 2011;b. Bahwa terhadap uang pengganti Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang telah memutus agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dalam Laporan Hasil Audit dariBPKP Nomor L SR661/PW07/5/2011 tanggal 08 Februari 2011 yangmana keterangan ahli dari BPKP (Sdr.

Surat : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.33.1/PW07/679/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanSemarang Tengah tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat berdasarkanAkta Nikah Nomor XXXX/29/N/2000 tanggal 1 April 2000, bermeteraicukup dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagaibukti P.ll. Saksisaksi :1.

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orangorang yang dekatdengan suami isteri itu sebagai saksi.Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan bukti surat dan dua orang saksi.Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.33.1/PW07/XXXX

surat dansaksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli2011 yang telah terdafitar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0647/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan halhal sebagai berikut:1 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Tanete Riattang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor125/1I/PW07

permohonannya untuk bercerai dengan termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pemah datangmenghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulaipemeriksaan dengan membacakan permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh pemohon;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti surat berupa:Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TaneteRiattang Nomor: 125/II/PW07

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 120/kua.21.11.09/PW07/04/2018, tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timuryang ditujukan kepada Tutik (Anak Pemohon ), kKemudian diberi kode(P.3); Penetapan Nomor 71/Padt.P/2018/PA Msb. @ Halaman 5d.

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 118/kua.21.11.09/PW07/04/2018, tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timuryang ditujukan kepada Muh. Aidil (anak Pemohon Il), kemudian diberikode (P.6);Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon dan PemohonIl juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :1.

Laporan Keuangan dan buku Rekening pengembalian SPPlalu diprint (dicetak) seolaholah fotocopy tersebut benar ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6058/PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas pengelolaan uang angsuran SimpanPinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) PNPM MandiriPerdesaan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir bulan Februari 2009sampai dengan Mei 2010 diperoleh hasil perhitungan

Laporan Keuangan dan buku Rekening pengembalian SPPlalu diprint (dicetak) seolaholah fotocopy tersebut benar ;e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6058/PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas pengelolaan uang angsuran SimpanPinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) PNPM MandiriPerdesaan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir bulan Februari 2009sampai dengan Mei 2010 diperoleh hasil

Laporan Keuangan dan buku Rekeningpengembalian SPP lalu diprint (dicetak) seolaholah fotocopy tersebut benar ;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6058/PW07/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas pengelolaan uang angsuran SimpanPinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) PNPM MandiriPerdesaan Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir bulan Februari 2009sampai dengan Mei 2010 diperoleh hasil perhitungan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu koorporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sejumlah Rp.130.671.400, (seratus tiga puluh juta enam ratus tujuhpuluh satu ribu empat ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terdakwatelah merugikan keuangan Negara serta dikaitkan pula dengan Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor : SR6058/PW07

NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Panitia LelangHarga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air BersihPembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007di daerah Kertapati, maka sesuai dengan Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : LAP6342/PW07/5/2008 tertanggal 04 Desember 2008, perihal Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TPK PembangunanBooster

M.NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN yaitu sebesar Rp. 1.230.320.000, (satumilyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terhadap ketiga harga pompa tersebut termasuk keuntungan dan hal ini diperkuatLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Selatan, Nomor : LAP6342/PW07/5/2008 tertanggal 4 Desember2008, perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasdugaan TPK Pembangunan Booster

LAP6342/PW07/5/2008 tertanggal 04Desember 2008 yang menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp.315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empatribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bahwa berdasarkanketerangan para saksi Anggota Panitia Lelang bahwa selaku AnggotaPanitia Lelang mereka tidak pernah melakukan survey pasar terhadapketiga pompa yang dijadikan dasar dalam pembuatan HPS ;Bahwa selaku Anggota Panitia Pelelangan pada Proyek PelaksanaanPengadaan Air Bersih Pembangunan

LAP6342/PW07/5/2008tertanggal 04 Desember 2008 ;Sehingga dengan demikian unsur yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telahterbukti ;Unsur "Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Bahwa Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa Il.M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN bersamasama dengan Ir.Budi Susilo, MM.dan MT. Inuar Rasyid serta Ir.

LAP6342/PW07/5/2008 tertanggal 04Hal. 35 dari 38 hal. Put.

Masykur Efendi dan diserahkan kepadaTerdakwa Zuhri Ali.Bahwa berdasarkan hasil Audit dari BPKP No:SR661/PW07/5/2011 tanggal08 Februari 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : No. URAIAN JUMLAH (Rp) 1. Realisasi pencairan dana Bantuan Sosial BenihJagung Hibrida yang ditransfer ke rekening 25 Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2405 K/Pid.Sus/201 1 kelompok tani : 25 x Rp 7.875.000,00 Rp. 196.875.000,00 2.

Masykur Efendi dan diserahkan kepada TerdakwaZuhri Ali.Bahwa berdasarkan hasil Audit dari BPKP No:SR661/PW07/5/2011 tanggal08 Februari 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : No. URAIAN JUMLAH (Rp) Realisasi pencairan dana Bantuan Sosial BenihJagung Hibrida yang ditransfer ke rekening 25 2.

MASYKUR EFFENDI BIN KHOLIDI tidak mengembalikankerugian Negara sebesar Rp. 70.875.000, (tujuh puluh juta delapan ratustujunh puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya ditanggung bersamasamasebagaimana dalam Laporan Hasil Audit dari BPKP Nomor: SR661/PW07/5/2011 tanggal 08 Februari 2011.Bahwa terhadap uang pengganti Majelis Hakim Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang telah memutusagar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.500.000, (duajuta lima ratus

Bahwa dalam Laporan Hasil Audit dari BPKPNomor: SR661/PW07/5/2011 tanggal O8 Februari 2011 yang manaketerangan ahli dari BPKP (Sdr. Oloan Siagian, SE) yang diperiksa dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 70.875.000,(tujun puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang manaHal. 28 dari 32 hal. Put.

MASYKUR EFFENDI BIN KHOLIDI(yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimanadalam Laporan Hasil Audit dari BPKP Nomor SR661/PW07/5/201 1tanggal 08 Februari 2011.b. Bahwa terhadap uang pengganti Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang telah memutus agarHal. 30 dari 32 hal. Put. No. 2405 K/Pid.Sus/201 1Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah).

dua ratus riburupiah) ;Dengan demikian timbul selisih dari penggunaan dana sebenarnya dengandana yang dipertanggung jawabkan dari Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) dari Tahap I (40%) Tahun 2007, Tahap II (40%) Tahun 2007 danTahap II (20%) Tahun 2008 sebesar Rp. 84.240.000, (delapan puluh empatjuta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai hasil audit dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SumateraSelatan Nomor : SR6815/PW07

TK IJ Muara Enim Nomor : 256/KPTS/1/2008, telah menyalahgunakan Dana Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatProgram Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) dari Tahap I (40%) Tahun 2007,Tahap II (40%) Tahun 2007 dan Tahap III (20%) Tahun 2008 yang mengakibatkankeuangan Negara mengalami kerugian berdasarkan hasil audit dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6815/PW07/5/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 84.240.000, (delapan puluhempat juta dua

No. 2211 K/PID.SUS/2011Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) dari Tahap I (40%) Tahun 2007,Tahap II (40%) Tahun 2007 dan Tahap III (20%) Tahun 2008 yang mengakibatkankeuangan Negara mengalami kerugian berdasarkan hasil audit dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR6815/PW07/5/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 84.240.000, (delapan puluhempat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana datur dan diancam pidana