MADE TITIB, Phd atas 16item pengadaan barang dan jasa di IHDN Denpasar tersebut telahmerugikan keuangan Negara sebesar Rp. 4.820.820.675,00 (EmpatMilyard Delapan ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu enamratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana perhitungan kerugian keuangannegara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan ) perwakilan Provinsi Bali dalam laporan hasil audit (PKKN)Nomor SR63/PW22/5/2014 tanggal 10 Februari 2014 , SR75/PW22/5/2014 tanggal 17 Februari

2014, SR 78 /PW22/5/2014 tanggal 18Februari 2014, SR 80 /PW22/5/2014 tanggal 21 Februari 2014, SR 81 /PW22/5/2014 tanggal 21 Februari 2014, SR 84 /PW22/5/2014 tanggal 24Februari 2014, SR 111 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014, SR 112 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014, SR 117 /PW22/5/2014 tanggal 25Februari 2014, SR 120 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014, SR 121 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014;SR 122 /PW22/5/2014 tanggal 25Hal 49 dari 331 hal Putusan No. 11/Pid.SusTipikor/2014/PN

DpsFebruari 2014, SR 123 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014, SR 124 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014,SR 125 /PW22/5/2014 tanggal 25Februari 2014, SR 126 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014 atausetidak tidaknya sekitar sejumlah itu ;nonannnna Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) Jo.

2014, SR 78 /PW22/5/2014 tanggal 18Februari 2014, SR 80 /PW22/5/2014 tanggal 21 Februari 2014, SR 81 /PW22/5/2014 tanggal 21 Februari 2014, SR 84 /PW22/5/2014 tanggal 24Februari 2014, SR 111 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014, SR 112 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014, SR 117 /PW22/5/2014 tanggal 25Februari 2014, SR 120 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014, SR 121 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014;SR 122 /PW22/5/2014 tanggal 25Februari 2014, SR 123 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014

, SR 124 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014,SR 125 /PW22/5/2014 tanggal 25Februari 2014, SR 126 /PW22/5/2014 tanggal 25 Februari 2014 atausetidak tidaknya sekitar sejumlah itu ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Jo.

LHA731/PW22/5/2010tanggal 19 Agustus 2010.Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. 212/SPMLS/PD/2010tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliarHal. 32 dari 92 hal. Put.

LHA731/PW22/5/2010tanggal 19 Agustus 2010.Copy Surat Perintah Membayar (SPM) No : 212/SPMLS/PD/2010tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua miliarHal. 41 dari 92 hal. Put.

LHA731/PW22/5/2010 tanggal 19Agustus 2010;Bahwa berdasarkan hasil dari Tim dari Universitas Mataram yangkemudian diambil alin oleh Tim Audit klaim BPKP No. LHA731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 telah dinyatakan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalamhalaman 280 sampai dengan 281, yang mana Majelis Hakim tidaksependapat dengan hasil perhitungan kerugian Negara yangdikeluarkan oleh BPKP tertanggal 17 April 2014.

LHA731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 sebenarnya bukanmerupakan audit, akan tetapi merupakan perhitungan berdasarkan hasilpemeriksaan Cek Fisik Pembangunan Dermaga Labuhan HajiKabupaten Lombok Tlmur.

LHA731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 sebenarnya bukanmerupakan audit tetapi merupakan perhitungan berdasarkan hasilpemeriksaan Cek Fisik Pembangunan Dermaga Labuhan HajiKabupaten Lombok Timur. Dengan demikian hasil investigasi BPKP No.LHA731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tidak dapat dijadikandasar hukum untuk penentuan kerugian keuangan Negara oleh Majelishakim dalam semua tingkatan pengadilan;Hal. 71 dari 92 hal. Put. No. 1867 K/Pid.Sus/20158.

Karangasem Tahun 2003; -- 13.Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST-626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; -- 14.Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun 2010; --- 15.Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; -------

empat belas juta tiga ratusribu rupiah)Dana pinjaman atas nama 3 (tiga) kelompok lainyang uangnya terdakwa gunakan yaitu KelompokPadma Sari, Kelompok Sutra Alam dan KelompokTeratai sebesar Rp. 19.000.000, (sembilan belasjuta rupiah) ; 11Sehingga terdakwa mendapat keuntungan pribadi yangdigunakan untuk keperluan sendiri sebesar Rp. 64.800.000,(enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). e Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari BPKPPropinsi Bali dengan Lampiran Surat Audit Nomor:SR811/PW22

,(empat belas jutatiga ratus ribu rupiah)e Dana pinjaman atas nama 3 (tiga) kelompok lainyang uangnya terdakwa gunakan yaitu KelompokPadma Sari, Kelompok Sutra Alam dan KelompokTeratai sebesar Rp. 19.000.000, (sembilan belasjuta rupiah) ; Sehingga terdakwa mendapat keuntungan pribadi yangdigunakan untuk keperluan sendiri sebesar Rp. 64.800.000,(enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari BPKPPropinsi Bali dengan Lampiran Surat Audit Nomor:SR811/PW22

Karangasem Tahun 2003; Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanKabupaten Karangasem Tahun 2010; Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihalPetunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana UrusanBersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi DalamPemberian Hibah Kepada Masyarakat (Kelompok) YangDifasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenKarangasem Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara;9. Uang sebesar Rp 11.400.000, (Sebelas Juta Empat Ratus RibuRupiah);Dirampas untuk Negara;5.

Karangasem;8.Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian HibahKepada Masyarakat (Kelompok) Yang Difasilitasi Dinas Kehutanandan Perkebunan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013Nomor : SR646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014;tetap terlampir dalam berkas perkara;9.Uang sebesar Rp. 11.400.000, (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);dirampas untuk negara;5.

Karangasem;1.10.8 Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi DalamPemberian Hibah Kepada Masyarakat (Kelompok) YangDifasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenKarangasem Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014.Tetap terlampir dalam berkas perkara;1.10.9 Uang sebesar Rp 11.400.000, (Sebelas Juta Empat Ratus RibuRupiah);Dirampas untuk Negara;4.

Nomor 1722 K/PID.SUS/2016Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP Perwakilan Bali Nomor: SR646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 junctoPasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64

;Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Bali Nomor SR359/PW22/5/2015tanggal 12 Oktober 2015 tentang Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pupuk PadaDinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura KabupatenKarangasem Tahun 2013 ;Dilampirkan dalam bekas perkara ;Hal. 17 dari 35 hal. Put.

Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Bali Nomor SR359/PW22/5/2015tanggal 12 Oktober 2015 tentang Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pupuk PadaDinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura KabupatenKarangasem Tahun 2013 ;Tetap terlampirkan dalam bekas perkara ini ;9.

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian HibahKepada Masyarakat (Kelompok) Yang Difasilitasi Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 NomorSR646/ PW22/5/2014tanggal 13 Oktober2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/20159. Uang sebesar Rp 11.400.000, (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;5.

Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian HibahKepada Masyarakat (Kelompok) Yang Difasilitasi Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 NomorSR646/ PW22/5/2014tanggal 13 Oktober 2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara;9.

Karangasem;17.Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian HibahKepada Masyarakat (Kelompok) Yang Difasilitasi Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 NomorSR646/ PW22/5/2014tanggal 13 Oktober2014;Tetap terlampir dalam berkas perkara;18.Uang sebesar Rp 11.400.000, (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;Hal. 26 dari 27 hal. Put.

/5/2013 tgl 4Pengadaan Alat Kesenian Kontrak Nomor Desember 2013,. thn.01/4/KU.00.2/1699.a/201 1 S2362/PW22/5/2013 tal 430/AKU/X/2011 tanggal 8 gNopember 2011 pada Institut Hindu Desember 2013, S06/PW22/5/2014Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun i) 2 Januar 2014 danST07/PW22/5/2014 tgl 2 Januarianggaran 201120142) Dugaan Tindak Pidana Korupsi ST2361/PW22/5/2013 tgl 4Pengadaan Sarana Pendidikan Kontrak Desember 2013, S. thn.01/1/KU.00.2/1679.b/201 1 2360/PW22/5/2013 tgl 4 Desemberemer eee sno 2013,

ST. nopwo0% /2014 2Nopember 2011 pada Institut Hindu , : 9Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun Januar 2014 danS08/PW22/5/2014 tgl 2 Januarianggaran 201120143) Dugaan tindak pidana korupsi ST143/PW22/5/2014 tgl 15 JanuariPengadaan Meubelair Kontrak Nomor : 2014 dan S144/PW22/5/2014 tgl 15Ihn.01/1/K U.00.2/1658.a/201 1 Januari 201405/CVKS/X1/20 11 tanggal 7Nopember 2011 pada Institut HinduDharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahunanggaran 20114) Dugaan Tindak Pidana Korupsi ST128/PW22/5/2014 tgl 13 JanuariPekerjaan

Negeri (IHDN) Denpasar, TahunAnggaran 2011ST118/PW22/5/2014 tgl 13 Januari2014 dan S117/PW22/5/2014 tgl 13Januari 2014 TindakRenovasiDugaan Pidana KorupsiPekerjaan Gedung PascaSarjana dan Gedung Bisma KontrakNomor !

/PW22/5/2014 tgl 13 Januari2014 dan S 123/PW22/5/2014 tgl13 Januari 2014 11)TindakPekerjaan RenovasiDugaan Pidana KorupsiPenambahan NilaiGedung dan Bangunan IHDN DenpasarKontrak NomorIhn.01/1/KU.00.2/1697.b/2011 dan17/SK/XV2011 tanggal 8 November 2011Pada HinduDenpasar Tahun Anggaran 2011Institut Dharma NegeriST130/PW22/5/2014 tgl 13 Januari2014 dan S129/PW22/5/2014 tgl 13Januari 2014 12)TindakPekerjaan RenovasiIHDN Denpasar di Singaraja KontrakNomor Ihn.01/1/KU.00.2/1710.a/2011 dan20/CV.GM/XV2011

tanggal 14 November2011 Pada Institut Hindu Dharma NegeriDugaan Pidana KorupsiGedung KampusDenpasar Tahun Anggaran 2011ST133/PW22/5/2014 tgl 15 Januari2014 dan S132/PW22/5/2014 tgl 15Januari 2014 13)Dugaan Tindak Pidana KorupsiPekerjaan Pengadaan BukuPerpustakan, Transkripsi dan TransilitLontar, Kontrak NomorIhn.01/1/KU.00.2/1890.a/2011 dan08/CVVA/XV/2011 tanggal 24 Nopember2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri(IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011ST135/PW22/5/2014 tgl 15 Januari2014 dan S134/PW22

SR84/PW22/5/2014 Tanggal 24 Pebruari 2014, perinal Laporan Hasil auditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pekerjaan Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar Kontrak37Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/...../2011 dan 01/KONTAG/X/2011, tanggal 17Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahunanggaran 2011, dengan hasil Penghitungan Kerugian Negara padaPekerjaan Pengawasan Renovasi Kampus IHDN Denpasar sebesarRp.59.345.455,00 (Lima puluh Sembilan juta

SR75/PW22/5/2014 Tanggal 17 Pebruari 2014, perihal Lapran Hasil auditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Sarana Pendidikan Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1679.b/201 1dan 50/SPK/X1I/2011 tanggal 1 Nopember 2011 pada Institut Hindu DharmaNegeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011, dengan hasil PenghitunganKerugian Negara pada pekerjaan Sarana Pendidikan sebesar Rp.267.050.177,00 ( Dua ratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu seratustujuh puluh tujuh rupiah

SR63/PW22/5/2014 Tanggal 10 Pebruari 2014, perihal Lapran Hasil auditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pengadaan alat Kesenian Kontrak Nomor : hn.01/1/KU.00.2/1699.a/2011 dan 30/AKU/X/2011 tanggal 8 November 2011 padaInstitut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011,dengan hasil Penghitungan Kerugian Negara pada pekerjaan Alat Keseniansebesar Rp. 372.571.037,00 ( Tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuhpuluh satu ribu tiga puluh tujuh

SR120/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil auditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pengadaan Meubelair Kontrak Nomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1658.a/2011 dan 05/CVKS/XI/2011, tanggal 7 Nopember 2011pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahun anggaran 2011,dengan hasil Penghitungan Kerugian Negara pada Pengadaan Meubelairsebesar Rp. 1.297.337.810,00 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tujuhjuta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu

SR117/PW22/5/2014 Tanggal 25 Pebruari 2014, perihal Laporan Hasil auditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN di Singaraja KontrakNomor : Ihn.01/1/KU.00.2/1710.a/2011 dan 20/CVGM/XI/2011, tanggal 14Nopember 2011 pada Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Tahunanggaran 2011, dengan hasil Penghitungan Kerugian Negara padaPekerjaan Renovasi Gedung Kampus IHDN di Singaraja sebesarRp.14.194.879,00 (Empat belas juta seratus

KeuanganDaerah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuaidengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana PNPMMPdSimpan Pinjam Perempuan UPK Kecamatan Petang, Penyaluran PinjamanAtas Nama Kelompok SPP Lembu Nadi dan Kelompok SPP BitingsariTahun 2011, Nomor SR515/PW22/5/2013, tanggal 26 Agustus 2013.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

No. 2941 K/Pid.Sus/2015Simpan Pinjam Perempuan UPK Kecamatan Petang, Penyaluran PinjamanAtas Nama Kelompok SPP Lembu Nadi dan Kelompok SPP BitingsariTahun 2011, Nomor SR515/PW22/5/2013, tanggal 26 Agustus 2013.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo.

Keterangan Ahli WILLY GUNAWAN, SE, pada pokoknyamenerangkan:Bahwa benar Ahli dan rekanrekanya melakukan auditberdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Badung Nomor B1433/V/2013/Polres Bdg, tanggal 18 Mei 2013 perihal MohonBantuan Pemeriksaan Auditor BPKP, dan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor ST1157/PW22/5/2013,tanggal 10 Juni 2013 hal Audit penghitungan kerugian keuangannegara atas dugaan penyalahgunaan dana Program Nasionalpemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP) simpanPinjam

Perempuan Kecamatan Petang tahun 2011, sertaperpanjangan surat tugas Nomor ST 1366/PW22/5/2013, tanggal28 Juni 2013;Bahwa benar berdasarkan metode dan prosedur kerja ahli, sertabuktiobukti yang diperoleh melalui penyidik selama pelaksanaanaudit disimpulkan bahwa penyaluran pinjaman sejumlahRp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepadaTerdakwa NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI denganmengatasnamakan Kelompok SPP Bitingsari dan Kelompok SPPLembu Nadi , adalah penyalahgunaan dana bergulir SimpanPinjam

Dengan demikianunsurini telah terpenuhi; Unsurmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sesuaiHasil Audit Nomor SR515/PW22/5/2013, tanggal 26 Agustus 2013 sebesarRp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

fiktif melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri sebesar Rp355.690.414,00(tiga ratuslima puluhlima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat belas rupiah)yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar sebesar Rp355.690.414,00(tiga ratuslima puluh lima juta enamratus sembilan puluh ribu empat ratus empat belas rupiah) sesuai denganLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali NomorSR177/PW22

Perbuatan terdakwa mengakibatkan negara dalam hal ini LPD DesaAdat Kalianget dirugikan sebesar Rp355.690.414,00(tiga ratuslima puluhlima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat belasrupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bali Nomor SR177/PW22/5/2020 tanggal 1 Juli2020 dengan perhitungan sebagai berikut:1.

padanya karenajabatan atau kedudukan dengan cara terdakwa selaku Ketua LPDDesa Adat Kalianget telah menggunakan uang setoran tabunganmasyarakat, uang pembayaran kredit nasabah, dan membuatpinjaman fiktif yang dapat merugikan keuangan sebesarRp355.690.414,00(tiga ratuslima puluh lima juta enam ratus sembilan puluhribu empat ratus empat belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bali Nomor SR177/PW22

Perbuatan terdakwa mengakibatkan negara dalam hal ini LPD DesaAdat Kalianget dirugikan sebesar Rp355.690.414,00(tiga ratuslima puluhlima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat belasrupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dari Badan PEngawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bali Nomor SR177/PW22/5/2020 tanggal 1 Juli2020 dengan perhitungan sebagai berikut:1.

No. 5/Pid.SusTPK/2021/PN.DPSpada hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor: SR117/PW22/5/2020tangal 1 Juli 2020, serta penghitungan Ahli yang juga telah memberikanketerangan didepan persidangan yang tidak terbantahkan, dimana pada postabungan yaitu tabungan wajib dan tabungan sukarela terdapat selisin kurangkas yang seharusnya ada pada Neraca LPD Kalianget per 31 Agustus 2018sebesar .

Karangasem Tahun 2003; -------------------- 13.Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST-626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; ------------------- 14.Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun 2010; ------------------------ 15.Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari BPKPPropinsi Bali dengan Lampiran Surat Audit Nomor: SR811/PW22/5/2012 tanggal 12 November 2012 yang hasilnyapada pokoknya menerangkan penyimpangan yang dilakukan 10oleh terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerugianNegara/Daerah sebesar Rp. 87.000.000, (delapan puluh tujuhjuta rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari BPKP PropinsiBali dengan lLampiran Surat Audit Nomor: SR811/PW22/5/2012 tanggal 12 November 2012 yang hasilnyapada pokoknya menerangkan penyimpangan yang dilakukanoleh terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerugianNegara/Daerah sebesar Rp. 87.000.000, (delapan puluh tujuhjuta rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 ayat (1) b UU.

Karangasem Tahun 2003; Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanKabupaten Karangasem Tahun 2010; Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihalPetunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana UrusanBersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM

Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; 14.15.16.VT18.19.20.21.Dd23.24.Das28Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanKabupaten Karangasem Tahun 2010; Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihalPetunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana UrusanBersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat

Karangasem Tahun 2003; 13.Notisi Hasil Audit berdasarkan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor ST626/PW22/2/2012 tanggal 05 April 2012; 14.Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah atas ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri PerdesaanKabupaten Karangasem Tahun 2010; 15.Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri RI perihalPetunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana UrusanBersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011; 16.Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat

/5/2015 tanggal 28 Agustus2015. nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnne Sehingga dari kedua perbuatan terdakwa tersebut diatasmengakibatkan kerugian keuangan Negara menjadikurang lebin sebesar Rp. 275.000.000, (dua ratus tujuhpuluh lima juta rupiah), hal ini sesuai dengan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Negara dari BPKP ( BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Bali dengan laporan nomor : SR305/PW22/5/2015 tanggal 28 Agustus 2015.w Perbuatan terdakwa sebagaimana

infrastruktur pedesaan skala kecil,pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sertamenumbuhkembangkan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaanpembangunan deSa. 22992 nn nnn nn nnereonnennne= Akibat perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp. 175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), hal16ini sesual dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiBali) dengan laporan nomor : SR305/PW22

dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan masyarakatDesa Adat Samuan tidak mendapatkan manfaat apapun dari cairnya danaBKK (bantuan keuangan khusus). e Sehingga dari kedua perbuatan terdakwa tersebut diatasmengakibatkan kerugian keuangan Negara menjadikurang lebih sebesar Rp. 275.000.000, (dua ratus tujuhpuluh lima juta rupiah), hal ini sesuai dengan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Negara dari BPKP ( BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Bali) dengan laporan nomor : SR305/PW22

Penugasan tersebut saksi lakukan berdasarkansurat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor :ST1193/PW22/5/2015 tanggal 22 Juli 2015e Ahli menjelaskan berdasarkan metode dan prosedur kerja Ahli,serta buktibukti yang ahli peroleh melalui penyidik selamapelaksanaan audit disimpulkan bahwa telah terjadipenyimpangan penggunaan dana motifasi atau Bagi Hasil DanaPajak Daerah dan Restribusi Daerah Kab Badung TahunAnggaran 2014 untuk Desa Adat Samuan, Desa Carangsari,Kec. Petang, Kab.

di Desa Adat Samuansebesar Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah),tidak pernah dipergunakan sesuai RAB (rencanaAnggaran Biaya) atau peruntukannya.Bahwa benar dari kKedua perbuatan terdakwa tersebutdiatas mengakibatkan kerugian keuangan Negaramenjadi kurang lebih sebesar Rp. 275.000.000, (duaratus tujuh puluh lima juta rupiah), hal ini sesuai denganHasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP( Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bali dengan laporan nomorSR305/PW22

Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP);Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP);Dikembalikan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karangasem melalui saksi Anak Agung Gede Rama Putra.Fotocopy Laporan Auditor Independen atas Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Loan IBRD No. 7666 ID dan 7867 IDKabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011 Nomor : LAI342/PW22

Kelompok PKK Mantri Buana Rp.37.050.000, (tiga puluh tujuh juta limapuluh ribu rupiah)Jumlah Rp. 108.600.000, (seratus delapan juta enam ratus ribu rupiah)sehingga dari perbuatannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan dengankeseluruhan sejumlah kurang lebih Rp. 108.600.000, (seratus delapan jutaenam ratus ribu rupiah).e Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari BPKP Propinsi Bali denganLampiran Surat Audit Nomor: SR385/PW22/6/2013 tanggal 26 Juli 2013yang hasilnya pada pokoknya menerangkan

Kelompok yang mempunyai usaha yang dikelola secara bersama olehanggota kelompok dengan prioritas anggota kelompok yang mempunyaianggota RTM.Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat Hasil Audit PerhitunganKerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana SimpanPinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM MP Pedesaan Desa TumbuKecamatan Kabupaten Karangasem dengan Tersangka NI Ketut Rustianiperiode 2011 dan 2012 dari BPKP Propinsi Bali Nomor: SR385/PW22/5/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan dihubungkan dengan

Fotocopy Laporan Auditor Independen atas Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Loan IBRD No. 7666 ID dan 7867 IDKabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011 Nomor : LAI342/PW22/2/2012tanggal 30 Mei 2012;4. Fotocopy Standar Operasional dan Prosedur Unit Pengelola Kegiatan;5. Fotocopy Lampiran IV Peraturan Bupati Karangasem tanggal 19 September 2008Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah KabupatenKarangasem;6.

LHA731/PW22/5/2010tanggal 19 Agustus 2010;Copy SPM No: 212/SPMLS/PD/2010 tgl 29 Desember 2010 sebesarRp2.470.000.000,00 (dua milyard empat ratus tujuh puluh juta rupiah)beserta Copy Kuitansi sebesar Rp2.470.000.000,00 (dua milyardempat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Tahap VIIHal. 30 dari 58 hal. Put.

LHA731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43//SPMLS/PD/2008tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluhmilyard rupiah) beserta Kuitansi asli Nomor : 516 tanggal 05 Juni2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyard rupiah)untuk Pembayaran Termin Ill pekerjaan Pembangunan DermagaLabuhan Haji Kab.

LHA731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010;Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 285/SPMLS/PD/2007tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (duabelas milyard rupiah) beserta Kuitansi asli Nomor : 2644, 2645tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000.000,00 (duabelas milyard rupiah) untuk Pembayaran Tahap II (dua) pekerjaanPembangunan Dermaga Labuhan Haji Kab.

No. 1868 K/Pid.Sus/2015731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43//SPMLS/PD/2008tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluhmilyard rupiah) beserta Kuitansi asli Nomor : 516 tanggal 05 Juni2008 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyard rupiah) untukPembayaran Termin Ill pekerjaan Pembangunan Dermaga LabuhanHaji Kab.

No. 1868 K/Pid.Sus/2015(lima) Nomor :050/187/PD/2009 Tanggal 20 April 2009 serta LaporanHasil Audit BPKP atas Pembangunan Dermaga Labuhan Haji No.LHA731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010;47.

PemerintahKabupaten Karangasem telah mengalami kerugian setidaktidaknya sebesar Rp418.074.932,00(empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah),sesualLaporan Hasil AuditTim Auditor BPKP Perwakilan Bali Nomor : SR646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dengan uraian perhitungan sebagai berikut : 1)Realisasi Pengeluaran NegaraSP2D Nomor 931/17147/LS/2013 Rp98.505.000,00SP2D Nomor 931/17165/LS/2013 Rp98.505.000,00SP2D Nomor 931/17148/LS/2013 Rp98.505.000,00SP2D

PemerintahKabupaten Karangasem telah mengalami kerugian setidaktidaknya sebesar Rp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tigaHal 17 dari 31 halaman Putusan Nomor: 8/PID.SUS.TPK /2016/PT.DBS.18puluh dua rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP Perwakilan BaliNomor: SR646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)huruf b UU.

kelompok berjumlah 8 bendel 25Buku register surat masuk berjumlah 2 bendel 26Surat Keputusan Bupati Karangasem No. 659/HK/2012 tentang Penunjukan KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah Sebagaipengguna Anggaran / Pengguna Barang diLingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 Zl1 (satu) bendel Data Calon Petani dan Calon Lokasi Bantuan Pupuk Organik APBDPerubahan Tahun Anggaran 2013 Dikembalikan kepada saksi Ir.GEDE WASKITA SUTA DEWA,MM 28 Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Bali No: SR359/PW22

kelompok berjumlah 8 bendel 25 Buku register surat masuk berjumlah 2 bendel 26 Surat Keputusan Bupati Karangasem No. 659/HK/2012 tentang Penunjukan KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah Sebagaipengguna Anggaran/Pengguna Barang diLingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 27 1 (satu) bendel Data Calon Petani dan Calon Lokasi Bantuan Pupuk Organik APBDPerubahan Tahun Anggaran 2013 Dikembalikan kepada saksi Ir.GEDE WASKITA SUTA DEWA,MM 28 Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Bali No: SR359/PW22

Nomor 6 PK/PID.SUS/2017atas Pembangunan Dermaga Labuhan~ Haji Nomor LHA731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;52.

Nomor 6 PK/PID.SUS/2017050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009 serta Laporan Hasil Audit BPKPatas Pembangunan Dermaga Labuhan~ Haji Nomor LHA731/PW22/5/2010 tanggal 19 Agustus 2010 ;51.

Nomor LHA731/PW22/5/2010, tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan olehBadan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan' (BPKP)Perwakilan Provinsi Bali. Dimana dalam laporan hasil audit klaimtersebut direkomendasikan oleh BPKP kepada Bupati LombokTimur, Cg.

tentang PNBP, Peraturan Pemerintah RI Nomor 47Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberlaku pada Departemen Agama dan Statuta IHDN serta Keputusan MenteriKeuangan Nomor 115 Tahun 2001 maka seluruh PNBP wajib disetorkan keKas Negara, sehingga Negara dirugikan sebesar Rp/52.834.939,00 (tujuhratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratustiga puluh sembilan rupiah), Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKPPerwakilan Provinsi Bali Nomor SR173/PW22

Sebagaimana LaporanHasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR173/PW22/5/2015tanggal 29 Mei 2015;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDenpasar tanggal

Pemerintah KabupatenKarangasem telah mengalami kerugian setidaktidaknya sebesarRp418.074.932,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribusembilan ratus tiga puluh dua rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Tim AuditorBPKP Perwakilan Bali Nomor SR646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014dengan uraian perhitungan sebagai berikut :1) Realisasi Pengeluaran NegaraSP2D Nomor 931/17147/LS/2013 Rp98.505.000,00SP2D Nomor 931/17165/LS/2013 Rp98.505.000,00SP2D Nomor 931/17148/LS/2013 Rp98.505.000,00SP2D

Perintah Pencairan Dana) berjumlah 8 bendel;Proposalproposal kelompok berjumlah 8 bendel;Buku register surat masuk berjumlah 2 bendel;Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 659/HK/2012 tentangPenunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat DaerahSebagaipengguna Anggaran/Pengguna Barang di LingkunganPemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bendel Data Calon Petani dan Calon Lokasi Bantuan PupukOrganik APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013;Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Bali Nomor SR359/PW22

cross check dilapangan menerima begitu saja datadata yang disodorkan oleh GustiGede Lanang dan Hamdani sehingga tidak obyektif yang mengakibatkanharga Rp400,00 (empat ratus rupiah) per kilogram yang disepakati oleh UD.Wahyu Tani selaku penyedia pupuk organik di markup menjadi Rp1.500,00(seriou lima ratus rupiah) sampai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perkilogram;Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkankerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKP Provinsi Bali Nomor SR646/PW22

Perintah Pencairan Dana) berjumlah 8 bendel;Proposalproposal kelompok berjumlah 8 bendel;Buku register surat masuk berjumlah 2 bendel;Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 659/HK/2012 tentangPenunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SebagaipenggunaAnggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah KabupatenKarangasem Tahun Anggaran 2013;1 (satu) bendel Data Calon Petani dan Calon Lokasi Bantuan PupukOrganik APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013;Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Bali Nomor SR359/PW22

I NYOMAN SULANDRA J tersebutmengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000, (enam puluh satujuta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov.Bali Nomor :SR872/PW22/5/2013 tangal 19 Desember 2013Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

I NYOMAN SULANDRA J tersebutmengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000, (enam puluh satujuta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov.Bali Nomor :SR872/PW22/5/2013 tangal 19 Desember 2013Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

/5/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan Surat Nomor S2415/PW22/5/2013 tanggal 10 Desember 201343= Bahwa Ahli menerangkan kegiatan audit dilaksanakan selama 8 harikerja terhitung mulai tanggal 11 s.d 20 Desember 2013.

Kepala Dinas Pendapatan KabupatenGianyar Nomor 800/062/DISPENDA tanggal 11 Februari 2013;Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 001/BIMTEK/SPPD/2013tanggal 11 Februari 2013= Bahwa terhadap audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangannegara yang kami lakukan, hasil auditnya tersebut tertuang dalambentuk dalam bentuk Laporan Hasil Audit sesuai dengan LaporanNomor: SR 872/PW22/5/2013 tanggal 19 Desember 2013 hal LaporanHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak

Bogor .Bahwa benar para terdakwa telah mengembalikan semua biaya yang telahdisalahgunakan untuk perlajanan keluar negeri (malaysia), dan mengakui bersalahdan menyesali atas perbuatannya tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan ahli akibat dari perbuatan para terdakwa dalamperkara ini telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara dan ditemukan53kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 61.000.000, (enam puluh satu jutarupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov.Bali Nomor :SR872/PW22

Pertamina sebesarRp261.248.412,79 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluhdelapan ribu empat ratus dua belas koma tujuh puluh sembilan rupiah)sesuai dengan hasil Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraBPKP Nomor SR227/PW22/5/2014 tanggal 05 Mei 2014 dengan perinciansebagai berikut:Hal. 10 dari 61 hal. Put.

denganketerangan Ahli Arief Sunardi, S.E., selaku ahli di bidang Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan Provinsi Bali dalam rangka penghitungankerugian keuangan Negara mencakup penerbitan Surat Verifikasi danRekomendasi Pembelian Solar (Bersubsidi) untuk UD Sumber Maju,Kabupaten Jembrana, Tahun 2012 dan 2013 yang diduga terjadipenyimpangan yang merugikan keuangan Negara sesuai hasil auditsebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR227/PW22

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugiankeuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atassebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR227/PW22/5/2014tanggal 05 Mei 2014, auditor menyimpulkan telah terjadi kerugian keuanganHal. 39 dari 61 hal. Put. No. 2017 K/Pid.Sus/2015Negara, dimana metode yang digunakan untuk menghitung kerugiankeuangan Negara adalah :1.

Pertamina sebesarRp261.248.412,79 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluhdelapan ribu empat ratus dua belas koma tujuh puluh sembilan rupiah)sesuai dengan hasil Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraBPKP Nomor SR227/PW22/5/2014 tanggal 05 Mei 2014 ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:a.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyaihubungan kausal secara yuridis dan merupakan conditio sine quo nonyang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesarRp261.248.412,79 (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluhdelapan ribu empat ratus dua belas koma tujuh puluh sembilan rupiah)berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara olehBPKP Perwakilan Bali Nomor SR227/PW22/5/2014 tanggal 05 Mei 2014.Dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara telah