Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum mengikat Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) No. 002/SPMKS-FSK/APBD/P2TB/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011 dan Surat Penunjukan Langsung Nomor : 640/79 tanggal 2 Maret 2012 serta Surat No.S-3540/PW25/2/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;4.

Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum mengikat Surat PerintahMulai Kerja Sementara (SPMKS) No. 002/SPMKSFSK/APBD/P2TB/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011 dan Surat PenunjukanLangsung Nomor : 640/79 tanggal 2 Maret 2012 serta SuratNo.S3540/PW25/2/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uangsebesar Rp. 9.924.800.000, ( sembilan milyar sembilan ratus duapuluh empat juta delapan ratus ribu rupiah ) kepada Penggugatsecara kontan/tunai ;5.

Fotocopi surat no.S3540/PW25/2/2012 tanggal 14 Desember2012, tidak ada aslinya, bermeterai cukup yang diberi tandabukti P.8 ;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksiSakSi ;15Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalildalilbantahannya; , dipersidangan Kuasa Hukum Tegugat telah mengajukansuratsurat bukti telah dicocokan dengan aslinya dan telah diberimeterai yang cukup yaitu :1.

Fotocopi surat no.S3540/PW25/2/2012 tanggal 14 Desember2012, sesuai aslinya, bermeterai cukup yang diberi tandabukti T.6 ;7.

Surat Nomor : S3540/PW25/2/2012 tanggal 14 Desember 2012tentang Laporan Penugasan Verifikasi Terhadap PenangananInfrastrukstur Gedung di Kota Ambon ;Namun setelah Penggugat menyeelsaikan pekerjaan lanjutan TribunLapangan Merdeka dengan biaya Penggugat sendiri sampai sekarangTergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk mengganti biayayang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.

Menyatakan Sah dan berkekuatanHukum mengikat Surat PerintahMulai Kerja Sementara (SPMKS)No. 002/SPMKSFSK/APBD/P2TB/XII/2011, tanggal 19 Desember2011 dan Surat PenunjukanLangsung Nomor : 640/79 tanggal2 Maret 2012 serta SuratNo.S3540/PW25/2/2012 tanggal14 Desember 2012 ;4. Memerintahkan dan menghukumTergugat untuk membayar uangsebesar Rp. 9.924.800.000,( sembilan milyar sembilan ratusdua puluh empat juta delapanratus ribu rupiah ) kepadaPenggugat secara kontan/tunai ;5.

delapan rupiah) kepada CV.Bias Warna Realita.SPM(Surat perintah membayar) tertanggal 11122007 sebesarRp.373.342.585,(tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu limaratus delapan puluh lima rupiah) kepada CV.Bias Warna Realita.Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindakpidana korupsi penyalahgunaan Bantuan Sarana UEP Nelayan untuk BantuanPenanggulangan Bencana Alam dan kerusuhan pada Dinas Sosial Prov.MalukuUtara tahun anggaran 2007 dengan surat No.S749/PW25

/5/2009 tanggal 4 Mei2009 ; No.S750/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; No.S747/PW25/5/2009 tgl. 4Mei 2009.Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009, MajelisHakim bersama Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnyatelah melakukan pemeriksaan lapangan atas barangbarang yang terdapat didalamspek sebagai berikut :Barangbarang yang berada di lokasi Kota Tobelo Ibukota Kab.

danasejumlah Rp. 82.000.000, (delapan puluh dua juta rupiah) olehSekretaris KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Daniel Lethulur, S.Ipselanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan dana tersebutkepada Sekretaris KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat yakni DanielLethulur, S.lp, setelah KPUD Propinsi kembali ke Ambon. eBahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negarayang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : S786/PW25

Terhadap dana yang bersumber dari bantuan KPUPropinsiSehingga terdapat sisa dana Rp. 194.040.000, (seratus sembilan puluh empatjuta empat puluhribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkanpenggunaan dana tersebut sebagaimana laporan hasil audit BPKP PropinsiMaluku Nomor : S786/PW25/5/2007 tanggal 18 April 2007.

MTB periode Juni 2003 sampai dengan 07 April 2004 karena Terdakwatidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban serta Laporan PosisiAnggaran dan Kas dimana telah dilakukan audit oleh pihak BPKP PerwakilanProvinsi Maluku yang hasilnya disampaikan melalui Surat Nomor : S786/PW25/5/2007 tanggal 18 April 2007 ;e Bahwa pernah diberikan bantuan dana dari Pemerintah Daerah MalukuTenggara Barat dengan total sebesar Rp. 1.100.000.000, (satu milyar seratusjuta rupiah) Kepada KPUD Kab.

MTB ;7e Bahwa setelah saksi melihat dan membaca laporan hasil perhitungan kerugiannegara/daerah No : S786/PW25/5/2007 tanggal 18 April 2007 baru saksimengetahui bahwa terdapat dana KPUD Kabupaten MTB sebesarRp. 3.329.883.500, yang dikelola dan tidak dapat dipertanggungjawabkanOleh Terdakwa n 2a nnn nena nn nner n nn nnn nn ncn cee en nnn cen nnn eee n nnn nnenee Bahwa tidak dianggarkan dalam PPKO untuk peminjaman dan tunjangan HariNatal dan Tahun Baru bagi Ketua, Anggota, Sekretaris, Pegawai dan

MTBdimana pernah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku melaluiSurat Nomor : S786/PW25/5/ 2007 tanggal 18 April 2007 ;e Bahwa KPUD Kab. MTB terdapat rekening khusus yang digunakan untukmenerima/menampung biaya Pemilu 2004, namun yang lebih mengetahuidann bertanggungjawab terhadap hal ini adalah Bendahara WILHELMINASALEMBUN dan Sekretaris ; 2 222222 on nen n nnne Bahwa Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat pernah memberikanbantuan dana kepada KPUD Kab.

Pemkab Kepulauan Sula atau PerekonomianNegara sebesar + Rp29.081.714,00 (dua puluh sembilan juta delapan puluhsatu ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sesuai dengan hasil Audit BPKPPerwakilan Provinsi Maluku Nomor S.2341/PW25/5/2010 tanggal 7 Oktober2010, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan caracara antara lain sebagaiberikut :e Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD), Dinas Perhubungan KabupatenKepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 melaksanakan tiga

pekerjaanpembangunan fasilitas air bersin Bandara Emalamo Sanana sesuaiPerjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 910.916/550/PL/DISHUBKS/2008/07 tanggal 9 Juni 2008 paket Pembangunan Fasilitas Air Bersihdi Bandar Udara Emalamo Sanana dapat merugikan keuangan Negara/Perekonomian Negara sebesar Rp29.081.714,00 (dua puluh sembilanjuta delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sesuaidengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor S2341/PW25

Pemkab Kepulauan Sula PerekonomianNegara sebesar + Rp29.081.714,00 (dua puluh sembilan juta delapan puluhsatu ribu tujuh ratus empat belas rupiah) sesuai dengan Hasil Audit InvestigasiBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi MalukuNomor S2341/PW25/5/2010 tanggal 7 Oktober 2010, perbuatan manaTerdakwa lakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :e Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD), Dinas Perhubungan Kabupatenkepulauan

Keuangan Pemerintah kabupaten Kepulauan Sulaatau perekonomian negara sebesar + Rp29.081.714,00 (dua puluhsembilan juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah)sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor S2341/PW25/5/2010 tanggal 7 Oktober 2010 dengan uraian sebagai berikut :Pembangunan Fasilitas Air Bersin Bandara Emalamo Sanana : AJumlah Pengeluaran Negara (Dinas Rp 50.000.000,00Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula

pekerjaan Bantuan Sarana UEP Nelayan ;e 1 (satu) buah rangkap (foto copy) DIPA Pembangunan Kesejahteraan SosialTahun Anggaran 2007 Satker Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara (05),Subdin Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia;e Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Bantuan Sarana UEP Nelayan untuk BantuanPenanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan pada Dinas Sosial Prov.Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Nomor : S479/PW25

Satusatunya fakta yang ada di persidanganyang tidak dibantah oleh Majelis Hakim adalah justru adanya Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Bantuan Sarana UEP Nelayan untuk BantuanPenanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan pada Dinas Sosial Prov.Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Nomor : S749 / PW25 /5/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang diperkuat oleh keterangan ahli Subroto dimuka sidang yang justru mengatakan terdapat kerugian negara

Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 dengan SuratNomor : S749/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009 dan keterangan ahliSubroto di muka persidangan. Dengan urung membuktikan apakah uangHal. 41 dari 44 hal. Put.

Satusatunya fakta yang ada di persidanganyang tidak dibantah oleh Majelis Hakim adalah justru adanya Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Bantuan Sarana UEP Nelayan untuk BantuanPenanggulangan Bencana Alama dan Kerusuhan pada Dinas Sosial Prov.Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Nomor : S749/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang diperkuat oleh keterangan ahliSubroto di muka sidang yang justru mengatakan terdapat kerugian negarasebesar

No. 2164 K/Pid.Sus/2010Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan pada Dinas Sosial Prov.Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 dengan Surat Nomor : S479/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009 ;Tetap berada dalam berkas perkara ;Barang bukti berupa :e 33 (tiga puluh tiga) unit mesin katinting merk Honda ;e 3 (tiga) buah jerigen plastik ukuran sedang ;e 29 (dua puluh sembilan) pes jaring nilon ;18 (delapan belas) buah jangkar besi ;e 33 (tiga puluh tiga) buah as mesin katinting ;16 (enam belas) buah senter baterai

Dan berdasarkan perhitungan secara fisik dari StafAhli Dinas Kimpraswil/Pemukiman Prasarana Wilayah ProvinsiMaluku Utara seharusnya masih tersisa dana sebesarRp.86.664.420,90, (delapan puluh enam juta enam ratus enampuluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluhsen), yang dikuatkan dengan hasil Perhitungan Kerugian Negaraoleh pihak BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan)Perwakilan Ambon No.S2026/PW25/ 5/2010 tanggal 20 Agustus2010.

RASID telah menimbulkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp.112.664.420,90, (seratus dua belas jutaenam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiahsembilan puluh sen) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan PembangunanProvinsi Maluku No : S2026/PW25/5/2010 tanggal 20 Agustus 2010 ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan

No. 1338 K/Pid.Sus/2013Perwakilan Ambon Nomor : S2026/ PW25/5/2010 tanggal 20Agustus 2010. Karena apabila dibulatkan dengan nilai bobotpekerjaan hanya mencapai 65,33% (enam puluh lima koma tigapuluh tiga persen) dan dalam jumlah harga satuan hanyamencapai nilai Rp.163.335.579,10, (seratus enam puluh tiga jutatiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilanrupiah sepuluh sen). Kekurangan pekerjaan senilaiRp.86.664.420,90.

Dan berdasarkan perhitungan secara fisikdari Staf Ahli Dinas Kimpraswil/Pemukiman Prasarana WilayahProvinsi Maluku Utara seharusnya masih tersisa dana sebesarRp.86.664.420.90, (delapan puluh enam juta enam ratus enampuluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah sembilan puluhsen), yang dikuatkan dengan hasil Perhitungan Kerugian Negaraoleh pihak BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan)S2026/ PW25/5/2010 tanggal 20Agustus 2010.

RAHMANalias Pa ADE ;e Akibat dari perbuatan Terdakwa. telah menimbulkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp.112.664.420,90, (seratus dua belasjuta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiahsembilan puluh sen) sesuai dengan laporan hasil perhitungankerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksan KeuanganPembangunan Provinsi Maluku No : S2026/ PW25/5/2010 tanggal 20Agustus 2010 ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal

Maluku Utara tahun anggaran 2007 dengan suratNomor S749/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009 ; Nomor S750/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; Nomor S747/PW25/5/2009tanggal 4 Mei 2009;Tetap berada dalam berkas perkara;Barang bukti berupa:11) 33 (tiga puluh tiga) unit mesin katinting merk Honda; $3 (tiga) buah jerigen plastik ukruran sedang;29 (dua puluh sembilan) pes jaring nilon;18 (delapan belas) buah jangkar besi; 383 (tiga puluh tiga) buah as mesin katinting; 16 (enam belas) buah senter baterai;12) 8 (delapan

Maluku Utara tahun anggaran 2007 dengan suratNomor S749/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009 ; Nomor S750/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; Nomor S747/PW25/5/2009tanggal 4 Mei 2009;Hal. 36 dari 62 hal. Put.

Maluku Utara tahun anggaran 2007 dengan suratNomor S749/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; Nomor S750/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; Nomor S747/PW25/5/2009tanggal 4 Mei 2009;Tetap berada dalam berkas perkara;Barangbarang : Senter sebanyak 50 buah;Hal. 61 dari 62 hal. Put.

No. 1400 K/PID.SUS/2013e Bahwa pambangunan perumahan pengungsi pada Dusun Warasia hanyadibangun 69 unit rumah jadi, 39 rumah rangka dan yang masih berbentukpondasi sejumlah 25 buah, belum pondasi 5 buah dan 1 unit rumah tidakditemukan ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Maluku yang tertuangdalam laporan hasil audit kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan MalukuNomor : S3122/PW25/5/2011 tanggal 12 September 2011

buah ;Rangka nako seluas 3,85 M3 ;konstruksi rumah sederhana ;Bahwa pambangunan perumahan pengungsi pada Dusun Warasia hanyadibangun 69 unit rumah jadi, 39 rumah rangka dan yang masih berbentukpondasi sejumlah 25 buah, belum pondasi 5 buah dan 1 unit rumah tidakditemukan ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Maluku yang tertuangdalam laporan hasil audit kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan MalukuNomor : S3122/PW25

PembentukanPosko Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku tahun 2003 ;Keputusan Menteri Sosial No. 28/HUK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentangPenunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kesejahteraan SosialProvinsi Maluku TA 2005 ;Penjelasan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan bagi korbanbencana sosial di Provinsi Maluku tahun 2005, tanggal 18 Agustus 2005 ;Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor :S3122/PW25

Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku tahun2003 ;19 Keputusan Menteri Sosial No. 28/HUK/2005, tanggal 23 Maret 2005tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di LingkunganKesejahteraan Sosial Provinsi Maluku TA 2005 ;20 Penjelasan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan bagikorban bencana sosial di Provinsi Maluku tahun 2005, tanggal 18Agustus 2005 ;21 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiMaluku Nomor : S3122/PW25

Besarnya jaminan uang mukaharus bernilai sekurangkurangnya sama dengan jumlah uang muka yangdiberikan .Bahwa berdasarkan surat hasil audit pemeriksaan BPKP Propinsi MalukuNomor : S2081/PW25/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang ProyekPembangunan Jaringan Air Bersih untuk lokasi Desa Waipirit tahun 2008 yangdihitung dan nilai dari segi asas pemanfaatan kebutuhan sarana air bersihsebagai berikut : NO URAIAN NILAI (Rp) Jumlah pengeluaran Negara (Dinas PU Kab. 373.035.000.00SBB) kepada CV.

Put No : 28/ Pid./ 2011/ PT.MAL sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan kerugian keuanganNegara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 373.035.000, (tiga ratus tujuhpuluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumiahtersebut sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dariBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi MalukuNomor : S2081/PW25/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang ProyekPembangunan Jaringan Air Bersih untuk lokasi

Besarnya jaminan uangmuka harus bernilai sekurangkurangnya sama dengan jumlah uangmuka yang diberikan .Bahwa berdasarkan surat hasil audit pemeriksaan BPKP Propinsi MalukuNomor : S2081/ PW25/ 2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang ProyekPembangunan Jaringan Air Bersih untuk lokasi Desa Waipirit tahun 2008 yangdihitung dan nilai dari segi asas pemanfaatan kebutuhan sarana air bersihsebagai berikut :Hal 27 dari 35 Hal. Put No : 28/ Pid./ 2011/ PT.

Pembangunan Jaya(Yang Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) telahmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negarasebesar Rp. 373.035.000, (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh lima riburupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut sesuai laporan hasilperhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S2081/ PW25/ 2010tanggal 30

kayu yang tidakbiasa digunakan untuk konstruksi rumah sederhana; Bahwa pambagunan perumahan pengungsi pada Dusun Warasia hanyadibangun 69 unit rumah jadi, 39 rumah rangka dan yang masih berbentukpondasi sejumlah 25 buah, belum pondasi 5 buah dan 1 unit rumah tidakditemukan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugiankeuangan negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Maluku yang tertuangdalam laporan hasil audit kerugian kKeuangan negara BPKP perwakilan MalukuNomor S3122/PW25

kayu yang tidakbiasa digunakan untuk konstruksi rumah sederhana;Bahwa pambagunan perumahan pengungsi pada Dusun Warasia hanyadibangun 69 unit rumah jadi, 39 rumah rangka dan yang masih berbentukpondasi sejumlah 25 buah, belum pondasi 5 buah dan 1 unit rumah tidakditemukan;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugiankeuangan negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Maluku yang tertuangdalam laporan hasil audit kerugian Keuangan negara BPKP perwakilan MalukuNomor S3122/PW25

Putusan No. 101 PK/PID.SUS/201519) Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/2005, tanggal 23 Maret 2005tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di LingkunganKesejahteraan Sosial Provinsi Maluku T.A. 2005;20) Penjelasan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan bagikorban bencana sosial di Provinsi Maluku tahun 2005, tanggal 18Agustus 2005;21) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiMaluku Nomor S3122/PW25/5/2011

Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sesuai hasil audit BPKP Provinsi Maluku Nomor S3122/PW25/5/2011 sebesar Rp578.221.036,55 (lima ratus tujuh puluhdelapan juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah lima puluhlima sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsimelanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan

SPM(Surat perintah membayar) tertanggal 11122007sebesar Rp.373.342.585,(tiga ratus tujuh puluh tigajuta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapanpuluh lima rupiah) kepada CV.Bias Warna Realita.10) Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atasdugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan BantuanSarana UEP Nelayan untuk Bantuan Penanggulangan BencanaAlam dan kerusuhan pada Dinas Sosial Prov.Maluku Utaratahun anggaran 2007 dengan surat no.S749/PW25/5/2009tanggal 4 Mei 2009 ; no.S750

/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei2009; no.S747/PW25/5/2009 tgl. 4 Mei 2009.Tetap berada dalam berkas perkara.Barang bukti berupa33 (tiga puluh tiga) unit mesin katinting merk Honda ; 3(tiga) buah jerigen plastic ukuran sedang ; 29(dua puluh sembilan) pes jarring nilon ; 18(delapan belas) buah jangkar besi ;= 33(tia puluh tiga) buah as mesin katinting ; 16(enam belas) buah senter baterai ;7 8(delapan) buah drum resin 0200 liter A A(empat) jerigen katalis @10 liter ;(delapan) buah kaleng wax @1/2 liter ;(

Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atasdugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Bantuan Sarana UEPNelayan untuk Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dankerusuhan pada Dinas Sosial Prov.Maluku Utara tahun anggaran2007 dengan surat No.S749/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009 ;NO.S750/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; No.S 747/PW25/5/2009tgl. 4 Mei 2009.Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009,Majelis Hakim bersama Penuntut Umum dan terdakwa didampingiPenasehat Hukumnya telah

Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atasdugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Bantuan SaranaUEP Nelayan untuk Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dankerusuhan pada Dinas Sosial Prov.Maluku Utara tahunanggaran 2007 dengan surat no.S749/PW25/5/2009 tanggal 4Mei 2009 ; no.S750/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; no.S747/PW25/5/2009 tgl. 4 Mei 2009.Tetap berada dalam berkas perkara.Barangbarang 3 37 nr erence Senter sebanyak 50 buah ; Jangkar sebanyak 50 buah ; Jirigen sebanyak 50 buah

untukkonstruksi rumah sederhana.e Bahwa pembangunan perumahan pengungsi pada Dusun Warasia ternyatahanya dibangun 69 unit rumah jadi,39 unit masih berupa rangka yang masihberbentuk pondasi sejumlah 25 unit, belum pondasi 5 buah dan unit rumahtidak ditemukan.e Bahwa akibat perbuatan Terdakwadan Constansa Risampessy sesuai denganhasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKPPropinsi Maluku yang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangannegara BPKP perwakilan Maluku nomor: S3122/PW25

tidak biasa digunakan untukkonstruksi rumah sederhana.e Bahwa pembangunan perumahan pengungsi pada Dusun Warasia hanyadibangun 69 unit rumah jadi,39 unit masih berupa ranga rumah yang masihberbentuk pondasi sejumlah 25 unit, belum pondasi 5 buah dan unit rumahtidak dibangune Bahwa akibat perbuatan Terdakwasesuai dengan hasil perhitungan kerugiankeuangan negara yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yang tertuangdalam laporan hasil audit kerugian keuangan negara BPKP perwakilanMaluku Nomor: S3122/PW25

PembentukanPosko Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku tahun 2003.Keputusan Menteri Sosial No. 28/HUK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentangPenunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kesejahteraan SosialPropinsi Maluku T.A. 2005.Penjelasan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan bagi korbanbencana sosial di Propinsi Maluku thn 2005,tanggal 18 Agustus 2005.Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor:S3122/PW25

PembentukanPosko Penanganan Pengungsi Propinsi Maluku tahun 2003.Keputusan Menteri Sosial No. 28/HUK/2005, tanggal 23 Maret 2005 tentangPenunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kesejahteraan SosialPropinsi Maluku T.A. 2005.20 Penjelasan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pemberian Bantuan bagikorban bencana sosial di Propinsi Maluku thn 2005,tanggal 18 Agustus 2005.21 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor:S3122/PW25

pekerjaanpembangunan perumahan pengungsi sebelum adanya pengumuman lelang;Kontrak kerja adalah pengadaan bahan bangunan rumah 139 KK, bukanpembangunan perumahan pengungsi, sehingga perbuatan Terdakwa bersamasama Constansa Risampessy tanpa adanya perubahan kontrak bertentangandengan Pasal 34 Keppres Nomor 80 tahun 2003, sehingga perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sesuai hasil audit BPKP Propinsi Maluku Nomor:S3122/PW25

No.268 K/Pid.Sus/2010 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yang tertuangdalam laporan hasil audit investigatif pembangunan tambatan kapal di PulauOsi nomor : LHAI2976/PW25/5/2007 Tanggal 28 Desember 2007, terdapatkerugian keuangan Negara sebesar Rp.171.720.002,12 (seratus tujuh puluhsatu juta tujuh ratus dua puluh ribu dua rupiah koma dua belas sen) denganrincian Kualitas pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai

pekerjaanlebih rendah dibanding dalam kontrak dengan hasil nilai realisasi fisikpekerjaan senilai Rp.417.492.433,49 (empat ratus tujuh belas juta empat ratussebilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah koma empat puluhsembilan sen) (tidak termasuk PPN) sehingga terdapat selisin antara kontrakdengan realisasi sebesar Rp.171.720.002,12 (seratus tujun puluh satu jutatujuh ratus dua puluh ribu dua rupiah koma dua belas sen) dan Laporan hasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 5307/PW25

tersebut berupa Pelampunginduk, Waring, Plastik transparan, Bibit rumput laut yang tidak tahu Terdakwadapat dari mana dibagikan ke dusundusun dan tidak dilakukan seleksi untukpara penerima bantuan sehingga bantuanbantuan tersebut tidak sesuai untukpenerima bantuan ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugiankeuangan Negara yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yang tertuangdalam laporan hasil audit investigatif pembangunan tambatan kapal di Pulau OsiNomor : LHAI2976/PW25

No.268 K/Pid.Sus/2010termasuk PPN) sehingga terdapat selisin antara kontrak dengan realisasisebesar Rp.171.720.002,12, (seratus tujun puluh satu juta tujuh ratus duapuluh ribu dua rupiah koma dua belas sen) dan Laporan hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Nomor.5307/PW25/5/2008 tanggal 28 Januari2008 dalam proyek pengadaan tali nilon sebesar Rp.111.811.500,00.

Putusan Nomor 2052 K/Pid.Sus/20181.2/) Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana KorupsiPenggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran2015 pada Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, KabupatenMaluku Tengah dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR378/PW25/25/2017 tanggal 22 Agustus 2017.Dikembalikan kepada Kantor BPPMPN saksi Ahmad Namakule,Bendahara Kantor BPKAD Kabupaten Malteng saksi Hasni Saleh, danpemerintah Negeri Oma dalam ini

tanggal 03 Oktober 2015 tentang PembentukanKelompok Usaha Nelayan Negeri Oma Tahun Anggaran 2016Kecamatan Pulau Haruku;Daftar Nama Kelompok Penerima Dana Bantuan PemberdayaanTahun Anggaran 2015 Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku;Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana KorupsiPenggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 2015 pada Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku,Kabupaten Maluku Tengah dari BPKP Perwakilan ProvinsiMaluku Nomor SR378/PW25

Satuan Pekerjaan Fisik Panjang 6 Meter 1 Pas Pondasi Batu Kali 0,864 M32 Balok Beton 15 /20 0,36 M33 Plat Lantai t= 10 1,08 M34 Balok Beton Pagar Pengaman 15/25 0,18 M35 Plesteran 21 M26 Pipa GIV 1, % 3 Staf Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor SR460/ PW25/5/2017,tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana DesaTahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa yaitu :Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yanglengkap dan sah" ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo berdasarkanperhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Maluku Nomor SR460/ PW25/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara AtasPenggunaan

SatuanPekerjaan Fisik Panjang 6 Meter1 Pas Pondasi Batu Kali 0,864 M32 Balok Beton 15 /20 0,36 M33 Plat Lantai t= 10 1,08 M34 Balok Beton Pagar Pengaman 15/25 0,18 M35 Plesteran 2,7 M26 Pipa GIV 1, 1/2 3 Staf Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor SR460/ PW25/5/2017,tanggal 17 Oktober 2017 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara Atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana DesaTahun Anggaran 2015 pada Desa Hatunuru

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa yaitu : Pasal 24 ayat (3) Semuapenerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jafar Manitu Alias Jefo berdasarkanperhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanPropinsi Maluku Nomor SR460/ PW25/5/2017 tanggal 17 Oktober 2017tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara AtasPenggunaan

empat ratus empatpuluh enam ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sembilan sen), yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlahRp597.446.305,29 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluhenam ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sembilan sen),atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, Ssebagaimana tercantum dalam Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Maluku Nomor SR55/PW25

kemudian saldo akhir yang tertera dalam LaporanPertanggungjawaban Keuangan (Buku Kas Umum) PDAM Tahun 2016 saldosenilai Rp1.127.251,07 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus limapuluh satu rupiah koma tujuh sen), sehingga Terdakwa tidak mempunyai hakuntuk menerima dana insentif; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Maluku dengan NomorSR55/PW25

dana representatif paling banyak 75% dari jumlah penghasilan Direksi 1(satu) tahun.Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlahRp 597.446.305,29 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluhenam ribu tiga ratus lima rupiah koma dua puluh sembilan sen), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Maluku Nomor SR55/PW25

Maluku Barat Daya Nomor LBA127/PW25/4/2015 tanggal 21 Mei 2015;Point 1 sampai dengan point 26 dikembalikan kepada Perusahan Daerah AirMinum Kabupaten Maluku Barat Daya;21s28.29.30.31.32:Permohonan pencairan dana penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09/PDAM/IV/2014tanggal 19 April 2014, yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten MalukuBarat Daya Drs.

Maluku Barat Daya Nomor LBA127/PW25/4/2015 tanggal 21 Mei 2015;Point 1 sampai dengan point 26 dikembalikan kepada Perusahan Daerah AirMinum Kabupaten Maluku Barat Daya;27.28.29.30.31.Permohonan pencairan dana penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09/PDAM/IV/2014tanggal 19 April 2014, yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten MalukuBarat Daya Drs.

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : S-3122/PW25/5/2011 tanggal 12 September 2011.------------------------------Dikembalikan dari mana dokumen-dokumen tersebut disita,------------------------ Uang sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.-----------------------------------------------------5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.-----------------------------------------

Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiMaluku Nomor : S3122/PW25/5/2011 tanggal 12 SeptemberDikembalikan dari mana dokumendokumen tersebut disitasedangkan Uang senilai Rp. 190.000.000, (Seratus Sembilanpuluh juta rupiah) dirampas untuk Negara.6.

sederhana.Bahwa pambagunan perumahan pengungsi pada dusun Warasiahanya dibangun 69 unit rumah jadi, 39 rumah rangka dan yangmasih berbentuk pondasi sejumlah 25 buah, belum pondasi 5 buahdan 1 unit rumah tidakditemuka)N. 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn ence nnnBahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil perhitungankerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Malukuyang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negaraBPKP perwakilan Maluku nomor : S3122/PW25

kayu yang tidak biasa digunakanuntuk konstruksi rumah sederhana.Bahwa pambagunan perumahan pengungsi pada dusun Warasiahanya dibangun 69 unit rumah jadi, 39 rumah rangka dan yangmasih berbentuk pondasi sejumlah 25 buah, belum pondasi 5 buahdan 1 unit rumah tidak ditemukan.Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil perhitungankerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP Provinsi Malukuyang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan negaraBPKP perwakilan Maluku nomor : S3122/PW25

S-3540/PW25/2/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 15.345.431.000,- ( lima belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) kepada Penggugat secara kontan/tunai ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.000,(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

penyimpangan pengadaan satu unit kapalpatroli Type V18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 terdapatpengadaan baranag dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaanyang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dimana proses perhitungankerugian Negara tersebut didasarkan atas hasil audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR2669/PW25

kekurangan pekerjaan sebagaimana yang dlisyaratkandalam kontrak ;Pasal 36 ayat (8) yang berbunyi : Pengguna barang / jasa menerimapenyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuaidengan ketentuan kontrak ;Bahwa berdasarkan hasil audit dalam perhitungan kerugian keuanganNegara/ daerah atas dugaan penyimpangan pengadaan satu unit kapalpatroli Type V18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 sesuai nomor SR2669/PW25

No. 11/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB 25 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;26 Spesifikasi Teknis Kapal Cepat MultiGuna type V18 mir / fibre glass27 Nota Pengawasan No. 700/27INS/2010 ;28 Laporan hasil audit perhitungan keuangan Negara dugaanpenyimpangan pengadaan 1 unit kapal patrili tyoe V18 MTR FibrreGlass pada dinas Perhubungan dan Kominfo tahun 2008 Kab.SBBseuai sura Nomor :SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 201229 1 Unit Kapal Fibre Glass Type V18Mtr gambar /foto lokasi PantaiDadap Tangerang ;(

sertaSurat Pernyataan ;23 SP2D 35 % No. 918/BEL/DISHUBKOMIIIV2009 tanggal 08Agustus 2009 ;24 SP2D 40 % No. 33/DISHUBKOMIII/2009 tanggal 30 Maret 2009 ;25 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;26 Spesifikasi Teknis Kapal Cepat MultiGuna type V18 mir / fibreglass ;27 Nota Pengawasan No. 700/27INS/2010 ;28 Laporan hasil audit perhitungan keuangan Negara dugaanpenyimpangan pengadaan 1 unit kapal patrili tyoe V18 MTR FibrreGlass pada dinas Perhubungan dan Kominfo tahun 2008 Kab.SBBseuai sura Nomor :SR2669/PW25

Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 yangmerugikan keuangan negara senilai Rp4.235.780.500,00 (empat miliardua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratusrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan LaporanHasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan PenyimpanganSisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) pada SekretariatDaerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 Nomor: SR1260/PW25

wismaatlet, gedung Siwalima, gedung THR Waihaong serta asset daerah dam kegiatan rutinlainnya;Bahwa bukti kuitansi pembayaran listrik, air untuk wisma atlet, gedung siwalima,gedung THR Waihaong serta asset daerah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwadi depan persidangan dan bukan oleh bendahara SKPD biro perlengkapan ataupunoleh saksi Paulus Kastanya selaku orang yang menerima dan menyimpan dana panjardimaksud;7 Menimbang, bahwa ternyata dalam laporan audit BPKP perwakilan ProvinsiMaluku Nomor:SR1260/PW25

SR1260/PW25/5/2012 tanggal 23 Mei 2012, yang dapat merugikanKeuangan Negara;Bahwa, sesuai rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RITahun 2012 huruf c.1.b bilamana kerugian keuangan negara lebih Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo.

SR1260/PW25/5/2012 tanggal 23 Mei 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh PenuntutUmum dalam dakwaan Primair oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslahdijatuhi hukuman;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telahmemenuhi