Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009 Tergugat telah membuat SuratTugas untuk melakukan Audit Investigasi pada PT.Bank TabunganNegara (Persero) Cabang Syariah Makassar yaitu Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST1828/PW21/15/2009 Tanggal 7 Oktober 2009; 3.

Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP PropinsiSulawesi Selatan Nomor : ST1828/PW21/15/2009 Tanggal 7 Oktober2009, menunjuk Tim audit untuk melakukan Audit Investigatif AtasDugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna (KendaraanBermotor Roda Empat/Mobil) pada PT. BTN (Persero) Cabang SyariahMakassar tahun 2005 S/d 2008 ; reer nnn nnn nnn nnn nner ee ee4.

Bahwa dengan adanya SK.TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat berupaLaporan Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan Tanggal O01 Desember 2009 No.LHAI1327/PW21/5/2009, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu) pada saatPenggugat meneriman salinan putusan yaitu pada tanggal 5 Maret2013 dari Pengadilan Negeri Klas IA Makassar; .

Bahwa berdasar pada Laporan Audit Hasil Investigasi Tanggal 01Desember 2009 No.LHAI1327/PW21/5/2009, Penggugat' telahdianggap merugikan Negara sebesar Rp. 44.199.462.000.00, (Empatpuluh empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratusenam puluh dua ribu rupiah); 220222 022 .

LHAI1327/PW21/5/2009 Atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna(Kendaraan Bermotor Roda Empat/Mobil) Pada PT. BIN (Persero)Cabang Syariah Makassar tahun 2005 s.d 2009; 3. Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanTergugat' yaitu Surat Keputusan tanggal 01 Desember 2009 LaporanHasil Audit Investigasi tanggal 01 Desember 2009 NO. LHAI1327/PW21/5/2009 Atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Multiguna(Kendaraan Bermotor Roda Empat/Mobil) Pada PT.

Putusan Nomor 416 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:Menerima Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: SR403/PW21/5/2018tanggal

Putri MadrasahAliyah Negeri Insan Cendekia (MANIC) di Kabupaten Gowa padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan TahunAnggaran 2015 selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalansampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap (inkracht);Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi SulawesiSelatan, Nomor: SR403/PW21

/5/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal :Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar(RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri InsanCendekia (MANIC) di Kabupaten Gowa pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015;Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: SR403/PW21/

Dalam Pokok Perkara:1.Menolak Gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semulaPenggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi SulawesiSelatan Surat Tergugat Nomor SR 403/PW21/5/2018 tanggal 13 Juli2018 beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra danAsrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MANIC) diKabupaten Gowa pada Kantor Wilayah Kementerian

Dalam Penundaan:1.Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Surat Tergugat NomorSR 403/PW21/5/2018 tanggal 13 Juli 2018 beserta lampirannyaberupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan RuangKelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri MadrasahAliyah Negeri Insan Cendikia (MANIC) di Kabupaten Gowa padaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan TahunAnggaran 2015

Putusan Nomor 164 PK/TUN/2020Dalam penundaan (schoorsing):1.Menerima permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor SR403/PW21/5/2018,tanggal 13 Juli 2018, perihal Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan AsramaPutri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MANIC) di KabupatenGowa pada Kantor

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi SulawesiSelatan, Nomor SR403/PW21/5/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihalLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar(RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri InsanCendekia (MANIC) di Kabupaten Gowa pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015;Memerintahkan

Tergugat mencabut Surat Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sulawesi Selatan, Nomor SR403/PW21/5/2018, tanggal 13Juli 2018, perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PembangunanRuang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra dan Asrama PutriMadrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MANIC) di KabupatenHalaman 2 dari 6 halaman.

juta enam ratus delapanpuluhtiga ribu dua ratus delapan ribu enam puluh sen)sehinggaNegara dirugikan sebesar Rp.86.635.881,40 (delapan puluh enamjuta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapanpuluh satu ribu empat puluh sen) sebagaimana laporan hasilperhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangankegiatan rehabilitasi Gedung Kantor Unit Pelaksanaan TeknisDinas Lembaga Latihan Kerja Unit Kegiatan Masyarakat (UPTD/LLK/UKM) Bajoe Kabupaten Bone tahun Anggaran 2007 No.SR1079/PW21

/5/2008 tanggal 24 September 2008 serta laporan hasilperhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangankegiatan rehabilitasi Gedung Kantor Unit Pelaksanaan TeknisDinas Lembaga Latihan Kerja Unit Kegiatan Masyarakat (UPTD/LLK/UKM) Bajoe Kabupaten Bone tahun Anggaran 2007 SR464/PW21/5/2009 tanggal 22 Mei 2009; aa Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.ANDI MUHAMMADAMIN,MH BIN H.ABDUL AZIS' sebagaimana hasil perhitungankerugian negara yang dilakukan oleh BPKP pihak rekanan PTASWINDO PUTRA MANDIRI

Asli surat dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP ) perwakilan Provinsi SulawesiSelatan No.S15464/PW21/5/2008 tanggal 8 September27. Asli berita acara Ekspose antara BPKP ProvinsiSulawesi Selatan dengan Kejaksaan Negeri Watamponetertanggal 11 Agustus 2008; 28. Foto copy petunjuk operasional kegiatan (POK) LLKBone Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007;29. Foto copy daftar isian pelaksanaan Anggaran tahun2007 Wosll05.0/02613. .1// 2009 930.

Laporan hasil perhitungan kerugian Negara atasdugaan penyimpangan kegiatan Rehabilitasi Gedung UPTDLLKUKM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBone tahun anggaran 2007 No.SR464 PW21/5/2008tanggal 22 Mei 2009; ~~~~~34. Asli kwitansi bukti Kas untuk penerimaan uang mukaDisnaker 20% (PT.ASWINDO PUTRA MANDIRI) tanggal 27Juni 2007 sebesar Rp.338.000.000, (tiga ratus tigapuluh delapan juta rupiah) ;~Tetap terlampir dalam berkas perkara;~~~~~~5.

Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bone No.650/126/VIII/TRPPtertanggal 7 Agustus 2008; ~~~Asli surat dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi SulawesiSelatan No.S15464/PW21/5/2008 tanggal 8 SeptemberAsli berita acara Ekspose antara BPKP ProvinsiSulawesi Selatan dengan Kejaksaan Negeri Watamponetertanggal 11 Agustus 2008; ~~Foto copy petunjuk operasional kegiatan (POK) LLK BoneProvinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007;Foto copy daftar isian pelaksanaan

LLWAS771/PW21/2/2016 tanggal 7 Desember 2016 TidakMemiliki Kekuatan Mengikat Bagi Pemohon (dh. Termohon Arbitrase) Karena HasilPekerjaan Termohon (dh. Pemohon Arbitrase) Tidak Sesuai Spesifikasi Dalam SuratPerjanjian Kontrak No. 02/KTR/PPK 20METRO/IV/ APBN/2013 tanggal 11 April 2013.4. Menghukum Termohon (dh.

LLWAS771/PW21/2/2016tanggal 7 Desember 2016 tidak memiliki kekuatan mengikat bagi Pemohon(d.h. Termohon Arbitrase); (hal. 23 angka 2 dan 3).Bahwa jelas dan terang, posita yang tidak sinkron dengan petitum yangdiuraikan Pemohon (d.h.

LLWAS771/PW21/2/2016 tanggal 7Desember 2016 tidak memiliki kKekuatan mengikat bagi Pemohon (d.h.Termohon Arbitrase).Hal mencampur adukan obyek perkara seperti itu tentunya tidak dapatdibenarkan secara hukum.Dengan demikian, alasanalasan dan dalildalil yang disusun oleh Pemohon(d.h.

, Nomor : LLWAS771/PW21/2/2016 tertanggal 7Desember 2016, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatanmenyarankan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalMetropolitan Makassar (dalam hal ini Pemohon d.h.

Selanjutnya diberi tanda bukti T10;Tanpa Asli sesuai Fotocopy Surat No.LLWAS771/PW21/2/2016, tanggal 7Desember 2016. Selanjutnya diberi tanda bukti T11;Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN MrsTanpa Asli sesuai Fotocopy Garansi Bank Sebagai Jaminan PelaksanaanNo.MBG666066614413N, tanggal 23 Desember 2013.

juta enam ratus delapanpuluh tiga ribu dua ratusdelapan ribu enam puluh sen)sehingga Negara dirugikan sebesarRp.86.635.881,40 (delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh limaribu delapan ratus delapan puluh satu ribu empat puluh sen) sebagaimanalaporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan kegiatan rehabilitasi Gedung Kantor Unit PelaksanaanTeknis Dinas Lembaga Latihan Kerja Unit Kegiatan Masyarakat (UPTD/LLK/UKM) Bajoe Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 No.SR1079/PW21

/5/2008 tanggal 24 September 2008 serta laporan hasil perhitungankerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatanrehabilitasi Gedung Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Dinas LembagaLatihan Kerja Unit Kegiatan Masyarakat (UPTD/LLK/UKM) BajoeKabupaten Bone Tahun Anggaran 2007 SR464/PW21/5/2009 tanggal 22Mei 2009;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.

juta enam ratus delapanpuluh tiga ribu dua ratusdelapan ribu enam puluh sen) sehingga Negara dirugikan sebesarRp.86.635.881,40 (delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh limaribu delapan ratus delapan puluh satu ribu empat puluh sen) sebagaimanalaporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan kegiatan rehabilitasi Gedung Kantor Unit PelaksanaanTeknis Dinas Lembaga Latihan Kerja Unit Kegiatan Masyarakat (UPTD/LLK/UKM) Bajoe Kabupaten Bone tahun Anggaran 2007 No.SR1079/PW21

/5/2008 tanggal 24 September 2008 serta laporan hasil perhitunganKerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatanrehabilitasi Gedung Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Dinas LembagaLatihan Kerja Unit Kegiatan Masyarakat (UPTD/LLK/UKM) BajoeKabupaten Bone tahun Anggaran 2007 SR464/PW21/5/2009 tanggal 22Mei 2009;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBone tertanggal 5 Juli 2008;e Asli laporan perhitungan nilai kerusakan pekerjaan tertanggal 15 Januari 2009yang diperiksa dan ditandatangani oleh SY AMSUDDIN MANJAWI, BE;e Asli Laporan Hasil Penilaian Fisik Bangunan Rehabilitasi Gedung UPTDLLKUKM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten BoneNo.650/126/VIII/TRPP tertanggal 7 Agustus 2008;e Asli surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No.S15464/PW21

Ananda Wijaya bukan oleh pihak sekolah,adanya pengeluaran dana yang tidak didukung oleh buktibukti yaitupengeluaran untuk biaya rapat dan sosialisasi orang tua murid baru danbiaya penyusunan dokumen laporan ;Bahwa penyimpanganpenyimpangan tersebutdi atas, setidaktidaknya telahmengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara berdasarkan pendapatBPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mengenai jumlah kerugiankeuangan negara, Nomor : S752/PW21/2010 tanggal 03 Mei 2010, sekitarRp. 46.878.657,00 (empat

No.475 K/Pid.Sus/201 1penyimpangan di mana uraian penyimpangan tersebut diuraikan oleh Ahlibaik di persidangan maupun melalui Surat Kepala BPKP PerwakilanProvinsi Sulawesi Selatan Nomor : S 752/PW21/21/5/2010 tanggal 3 Mei2010 tentang Pendapat mengenai jumlah kerugian keuangan Negara ataskasus dugaan penyimpangan Penggunanaan Dana Block Grant ProgramRSBI pada SDN 80 Lalebatta Kota Palopo Tahun 20082009 dan SuratNomor Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SPN808/PW21/2/2009 tanggal

tersebut tidak menjadisalah satu pertimbangan Terdakwa dalam hal Pengadaan LaboratoriumBahasa di SDN 80 Lalebatta Kota Palopo ;Bahwa adanya penyimpangan dalam hal Pengadaan Barang di SDN 80Lalebatta di mana Terdakwa bertindak sebagai Pengguna Barangsebagaimana tersebut di atas, diperkuat oleh adanya Audit Operasionalyang dilakukan oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi SulawesiSelatan di bawah Pimpinan AHLI ABIDIN BENGA yang hasil dari kegiatantersebut tertuang ke dalam Surat Nomor : SPN808/PW21

No.475 K/Pid.Sus/201 1keterangan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No.S752/PW21/2010 tanggal 3 Mei 2010 ; Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara yakni sebesarRp.46.878.657, (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapanribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwatelah terbukti

01 Maret 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, No: Kk.10.11.20/PW21/2016.2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama dirumah kediaman bersama di Kabupaten Sumedang dan telah bergaul j baiksebagaimana layaknya suami isteri dan sampai dengan saat ini telahdikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. XXXXXXXXXX (berusia 14 tahun),XXXXXXXX (berusia 2 tahun);!3.

Surat:i Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.10.11.20/PW21/2016 tertanggal 09 jFebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dan bermaterai cukup (bukti P.1);B. ' Saksi:i 1. lis binti Suhri, umur 22 tahun, agama Islam, pekeijaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediman di Dusun Jaganala, RT. 002 / RW. 001, Desa Cijambu,iI Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Saksi tersebut dibawah !

No. 2554 K/Pid.Sus/2016 Bahwa datadata tersebut kemudian disalin olen Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) ke dalam Laporan HasilPemeriksaan (LHP) BPKP Nomor LHAI2041/PW21/5/2011 tanggal 09September 2011. Bahwa menurut keterangan Ahli Muh. Subuh, S.E.

sehinggaDakwaan, Tuntutan dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yangmendasarkan diri pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKPNomor LHAI2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011 adalahtidak benar pula adanya.

Subuh, S.E. dari BPKP menjelaskan bahwa Ahli tidakpernah melakukan audit faktual, melainkan hanya menyalin datadata dari BAP yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan kemudiandimasukkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKPNomor LHAI2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011.

mendasarkan diri pada Laporan HasilPemeriksaan (LHP) BPKP Nomor LHAI2041/PW21/5/2011 tanggal09 September 2011 adalah tidak benar pula adanya.

Subuh, S.E. dari BPKPmenjelaskan bahwa Ahli tidak pernah melakukan audit faktual,melainkan hanya menyalin datadata dari BAP yang diberikan olehPenyidik Kejaksaan kemudian dimasukkan dalam Laporan HasilPemeriksaan (LHP) BPKP Nomor LHAI2041/PW21/5/2011 tanggal 09September 2011.

Bahwa yang menjadi OBJEK GUGATAN SENGKETA Tata Usaha Negaraadalah :Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR403/ PW21/5/ 2018 perihal Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra danAsrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MANIC) diKabupaten Gowa pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015.;2.)

Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang auditing dan akunting (ahli) yang secara resmi telah dimintauntuk membantu Penyidik, maka Tergugat menindaklanjuti suratpermohonan penyidik tersebut dengan menerbitkan Surat TugasKepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: ST2077/PW21/5/2017 tanggal 27 Oktober 2017, yang kemudiandiperpanjang dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: S629/PW21/5/2018 tanggal 12 April 2018,yang pada pokoknya

BuktiP1 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR403/PW21/5/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihal : Laporan hasilAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar(RKB), Asrama Putra dan Asrama Putri Mandrasa Aliyah Negerihalaman 112 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.Mks2. Bukti P23. Bukti P34. Bukti P 45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78.

Oktober 2017 ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesihalaman 115 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.Mks6.10.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10Selatan Nomor : S6284/PW21/5/2018, tanggal 12 April 2018,perihal : Perpanjangan Surat Tugas Nomor: ST2007/PW21/5/2018, yang dilampiri dengan Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: ST629/PW21/5/2018, tanggal 12 April 2018 ;: Fotokopi sesuai

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SulawesiSelatan Nomor: SR403 PW21/5/2014 tentang Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) Asrama Putra Dan AsramaPutri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MANIC) di KabupatenGowa Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi SulawesiSelatan Tahun Anggaran 2015, Tanggal 13 Juli 20184.

Menyatakan Tidak SahSurat Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: SR403 PW21/5/2014 tentang LaporanHasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) AsramaPutra Dan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia(MANIC) di Kabupaten Gowa Pada Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, Tanggal 13Juli 2018.3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Kepala Perwakilan BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: SR403 PW21/5/2014 tentang LaporanHasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) Asrama PutraDan Asrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MANIC)di Kabupaten Gowa Pada Kantor Wilayah Kementerian AgamaHalaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor: 37/B/2019/PTTUN MksProvinsi Sulawesi Selatan Tahun

Mksdilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan yang dengan kewenangan yangdimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diaturdalam pasal 7 ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) KUHAP dan Tergugatmempunyai kewajiban hokum untuk melakukan audit penghitungan kerugianNegara (vide putusan halaman 4950); Menimbang, bahwa menyimak surat keputusan objek sengketa ini yaituSurat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR403 PW21

Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : S900/PW21/5/2019 tanggal 2 Juli 2019 hal Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPembangunan Pasar Rakyat Bonea dan Sarana Prasarana TahunAnggaran 2015 ;23. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi SelatanNomor : ST901/PW21/5/2019 tanggal 2 Juli 2019 ;4.

Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor S1099/PW21/5/2019 tanggal 31 Juli 2019 hal perpanjangan auditpenghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pembangunan Pasar Rakyat Bonea dan Sarana PrasaranaTahun Anggaran 2015 5 222222 222 nnn nen nnn nnn5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi SelatanNomor : ST1100/PW21/5/2019 tanggal 31 Juli 2019 ;Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.

Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : S900/PW21/5/2019 tanggal 2 Juli 2019 hal Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PembangunanPasar Rakyat Bonea dan Sarana Prasarana Tahun Anggaran 2015 ;3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :ST901/PW21/5/2019 tanggal 2 Juli 2019 ;Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.

Slr.4.Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor S1099/PW21/5/2019 tanggal 31 Juli 2019 hal perpanjangan auditpenghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pembangunan Pasar Rakyat Bonea dan Sarana Prasarana TahunANQQAlrAN 2015 j 222 owen nn nnn nee nn nnn enn cnn nner n nnn snes sec n eens cnneenennsens eesSurat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :ST1100/PW21/5/2019 tanggal 31 Juli 2019 ;Bahwa Prosedur Penugasan yang berkaitan

Slr.Bahwa sebelum Auditor BPKP mengeluarkan Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pembangunan Pasar Rakyat Bonea dan Sarana Prasarana TahunAnggaran 2015 Nomor : SR487/PW21/5/2019 tanggal 09 September 2019,Tim Auditor BPKP pernah melakukan klarifikasi langsung ke lapangan denganmelihnat kondisi Pasar Bonea kemudian setelah itu Tim Auditor BPKPmelakukan klarifikasi kepada saksi saksi termasuk PPK (Pemohon) yangbertempat di Kantor Kejaksaan Negeri

SR778 / PW21/5 /2010tanggal 11 Agustus 2010 yang menegaskan uraian perhitungan, sebagai berikut :=> Jumlah realisasi pembayaran Green House sampai dengan31 Desember 2007 sebesar Rp206.534.750,00 atausetelah dikurangi pajak menjadi ............. eee Rp 191.118.759.00,00= Realisasi Pekerjaan fisik s/d 31 Desember 2007, yaitusebesar 25,38 % atau Senilal .........ccceeeceeeeccece sees Rp 50.161.262,73,00= Terdapat pembayaran melebihi prestasi pekerjaan sebagai kerugianKeuangan Negara sebesar ........

SR778 / PW21/5 /2010tanggal 11 Agustus 2010 yang menegaskan uraian perhitungan, sebagai berikut := Jumlah realisasi pembayaran Green House sampai dengan31 Desember 2007 sebesar Rp206.534.750,00 atausetelah dikurangi pajak menjadi ............. eee Rp 191.118.759.00,00= Realisasi Pekerjaan fisik s/d 31 Desember 2007, yaitusebesar 25,38 % atau Senilal .........ccceeececeeccece sees Rp 50.161.262,73,00= Terdapat pembayaran melebihi prestasi pekerjaan sebagai kerugianKeuangan Negara sebesar .........

/5/2009 tanggal 17Februari 2009.SR778/PW21 5/2010 (lampiran 5) ;Dalam halaman 5 pada lampiran 5 tersebut dinyatakan bahwa auditdilaksanakan mulai tanggal 24 November 2008 s/d 20 Desember 2008 denganmetode yang lengkap, yaitu audit atas bukti / dokumen, klarifikasi danpemeriksaan fisik ;Dalam halaman 8 pada lampiran 5 tersebut dinyatakan dari hasil pemeriksaanfisik pekerjaan tanggal 26 Nopember 2008 atas pelaksanaan Green House,terdapat pekerjaan yang belum seleai dilaksanakan berupa atap kaca bening

tidak diterapkannya oleh Hakim Banding yangmengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pertama atas ketentuan Pasal28 UndangUndang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tersebut.Faktafakta hukum tersebut, adalah :1Oleh ahli Gandamana Rantjalobo, S.E. telah memberikan pendapatnya dipersidangan dengan di bawah sumpah ;Oleh ahli, tidak termasuk auditor yang melakukan audit investigatifdalam lampiran 5 ;Kemudian, terbitlah Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara No.SR778 / PW21

Djakfar dihukum percobaan selama (satu) tahun karena iatidak merugikan keuangan Negara, karena telah mngembalikan uangtersebut.Sedangkan perkara a quo masih dalam tahap Penyelidikan juga telah diselesaikandengan cara menyelesaikan pembangunan Green House seluruhnya yang masih tersisasenilai Rp21.597. 420,02 sesuai hasil Audit Investigatif BKPK No.LHAI087/PW21/5/2009 tanggal 17 Februari 2009 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat

/5/2011 tanggal 09 September2011 adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehinggaDakwaan, Tuntutan, dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yangmendasarkan diri pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP NomorLHAI2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011 adalah tidakbenar pula adanya.

Dan datadata tersebut telan membuktikan bahwa tidak terjadi kKekurangan luaslahan milik petani sebagaimana termuat dalam Laporan HasilPemeriksaan (LHP) BPKP Nomor LHAI2041/PW21/5/2011 tanggal 09September 2011.B.

(LHP) BPKP Nomor LHAI2041/ PW21/5/2011 tanggal09 September 2011 adalah tidak benar pula adanya.

/5/2011 tanggal 09September 2011 adalah tidak sesuai dengan fakta yangsebenarnya, sehingga Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan PengadilanNegeri Makassar yang mendasarkan diri pada Laporan HasilPemeriksaan (LHP) BPKP Nomor LHAI2041/PW21/5/2011 tanggal09 September 2011 adalah tidak benar pula adanya.

Subuh,S.E. dari BPKP menjelaskan bahwa Ahli tidak pernah melakukanaudit faktual, melainkan hanya menyalin datadata dari BAP yangdiberikan oleh Penyidik Kejaksaan kemudian dimasukkan dalamLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP Nomor LHAI2041/PW21/5/2011 tanggal 09 September 2011.

penggelembungan dana BOS yaitumemanipulasi datadata siswa dan memanipulasipembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidikan dengantujuan untuk memperkaya diri sendirimengakibatkan negara dirugikan yang ditaksirsebesar Rp. 137.652.500, (Seratus tiga puluhtujuh enam ratus lima puluh dua ribu lima ratusrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahHal. 9 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks10tersebut berdasarkan Surat Badan PengawasanKeuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi SulawesiSelatan Nomor : LHAI529/PW21

akibat perbuatan Terdakwa di atas yangtelah melakukan penggelembungan dana BOS yaitumemanipulasi datadata siswa dan memanipulasipembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidikan dengantujuan untuk memperkaya diri sendirimengakibatkan negara dirugikan yang ditaksirsebesar Rp. 137.652.500, (Seratus tiga puluhtujuh enam ratus lima puluh dua ribu lima ratusrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut berdasarkan Surat Badan PengawasanKeuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi SulawesiSelatan Nomor : LHATI529/PW21

akibat perbuatan Terdakwa di atas yangtelah melakukan penggelembungan dana BOS yaitumemanipulasi datadata siswa dan memanipulasipembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidikan dengantujuan untuk memperkaya diri sendirimengakibatkan negara dirugikan yang ditaksirsebesar Rp. 137.652.500, (Seratus tiga puluhtujuh enam ratus lima puluh dua ribu lima ratusrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut berdasarkan Surat Badan PengawasanKeuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi SulawesiSelatan Nomor : LHAI529/PW21

LHAI1327/PW21/5/2009, menimbulkan kerugian bagiPenggugat/Pembanding, yaitu pada saatPenggugat/Penmbanding menerima salinanputusan yaitu pada tanggal 5 Maret 2013 dariPengadilan Negeri Kelas. LA. Makassar(vide gugatan Penggugat/Pembanding angka Bahwa setelah mencermati bukti P6 dan bukti T16 yaitu Putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.

Makassar tanggal 19 Februari2013 tercantum Obyek sengketa berupa Laporan Hasil Audit investigasi BadanPemeriksaan Keuangan dan Pembangunan tanggal 1 Desember 2009 No.LHAI1327/PW21/5/2009, dijadikan dasar oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Makassar didalamPutusannya ; Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari Selasa Tanggal 19 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding yang didampingi

yaknisecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonorniannegara, sebesar Rp.318.781.200, (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh RatusDelapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana KorupsiPenyelewengan Dana Desa (DD) pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo PaoKabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : SR160/PW21

dan saksi HJ.PATMAWATI dalampenggunaan anggaran Dana Desa, mengakibatkan kerugian keuangan negarasebesar Rp.318.781.200, (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tujuh RatusDelapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) atau setidaktidaknya sekitarsejumlah nilai tersebut, yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana KorupsiPenyelewengan Dana Desa (DD) pada Desa Kanreapia Kecamatan TomboloPao Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Nomor : SR160/PW21

yang ada padanyaHalaman 11 dari 26 Halaman putusan No. 11/PID.TPK/2021/PT MKS.karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, sebesar Rp.318.781.200, (Tiga Ratus Delapan BelasJuta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), sesuai denganLaporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanTindak pidana Korupsi Penyelewengan Dana Desa (DD) pada Desa KanreapiaKecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 dan 2018Nomor : SR160/PW21

pekerjaan fisikyang bersumber dari Dana Desa sebagaimana mestinya, mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp.318.781.200, (Tiga Ratus DelapanBelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) atausetidaktidaknya sekitar sejumlah nilai tersebut, yang diperoleh berdasarkanLaporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanTindak pidana Korupsi Penyelewengan Dana Desa (DD) pada DesaKanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017dan 2018 Nomor: SR160/PW21

penggelembungan dana BOS yaitumemanipulasi datadata siswa dan memanipulasi pembayaranHonor Guru/Tenaga Pendidikan dengan tujuan untukmemperkaya diri sendiri mengakibatkan negara dirugikanyang ditaksir sebesar Rp. 137.652.500, (Seratus tigapuluh tujuh enam ratus lima puluh dua ribu lima ratusrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutberdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAIHal. 8 dari 28 hal, Put.No.30/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks529/PW21

perbuatan Terdakwa di atas yangtelah melakukan penggelembungan dana BOS yaitumemanipulasi datadata siswa dan memanipulasi pembayaranHonor Guru/Tenaga Pendidikan dengan tujuan untukmemperkaya diri sendiri mengakibatkan negara dirugikanyang ditaksir sebesar Rp. 137.652.500, (Seratus tigapuluh tujuh enam ratus lima puluh dua ribu lima ratusrupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutberdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI529/PW21

atau dpt memberikan dana talangan bagi RTSPMyang tidak mampu membayar tunai.e Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan Budi Santoso,Yohanis Bunga dan Rante Pakambanan yang tidak menyalurkan raskin 13di kecamatan Sanggalangi menyebabkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 100.457.287, (seratus juta empat ratus lima puluh tujuhribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai laporan hasil auditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan ProvinsiSulawesi Selatan Nomor : S751/PW21

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 69 putusana quo telah menjadikan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKPPerwakilan Provinsi Sulsel No.S751 / PW21/5/2012 tanggal 9 Oktober2012 yang factual hasil perhitungan kerugian Negara dimaksud adalahdilakukan oleh pihak yang tidak berwenang melakukan audit terhadapadanya kerugian Negara.

tidakmengajukan kontra memori banding ; 2n none ne nn nn ne nnnMenimbang, . . ..Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memoriMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar setelah membaca danmemperhatikan dengan seksama tidak menemukan halhal yang baru kecualimengenai keberatan atas perhitungan kerugian Negara yang dilakukan olehBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan SulawesiSelatan Nomor : S751 / PW21

EshaUtama selaku rekanan pelaksana pembangunan green house Balai Pembenihan/Pembibitan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kabupaten Bone TahunAnggaran 2007 sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SulawesiSelatan Nomor: SR778/PW21/5/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang menegaskanuraian perhitungan sebagai berikut:e Jumlah realisasi pembayaran green house sampai dengan 31 Desember 2007sebesar Rp206.534.750,00

EshaUtama selaku rekanan pelaksana pembangunan green house Balai Pembenihan/Pembibitan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kabupaten Bone TahunAnggaran 2007 sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SulawesiSelatan Nomor: SR778/PW21/ 5/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang menegaskanuraian perhitungan sebagai berikut:e Jumlah realisasi pembayaran green house sampai dengan 31 Desember 2007sebesar Rp206.534.750,00

No. 615 K/Pid.Sus/2014Atas pembangunan Green House a quo, telah dilakukan Audit Investigatif oleh BPKPMakassar dengan No.LHAI087/PW21/5/2009 tanggal 17 Februari 2009 SR778/PW21/5/2010 (lampiran 5);Dalam halaman 5 pada lampiran 5 tersebut dinyatakan bahwa, auditdilaksanakan mulai tanggal 24 November 2008 sampai dengan 20 Desember2008 dengan metode yang lengkap yaitu audit atas bukti/ dokumen, klarifikasidan pemeriksaan fisik;Dalam halaman 8 pada lampiran 5 tersebut dinyatakan dari hasil pemeriksaanfisik

kaitan tidak diterapkannya olehhakim banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pertama atasketentuan Pasal 28 UndangUndang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut;FaktaFakta hukum tersebut adalah:1Oleh ahli Gandamana Rantjalobo, S.E. telah memberikan pendapatnya dipersidangan dengan di bawah sumpah;Oleh ahli, tidak termasuk auditor yang melakukan audit investigatif dalamlampiran 5;Kemudian, terbitlah Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraNo.SR778/ PW21

dijawab oleh ahli ya,ada yaitu surat Kepala BPKP Perwakilan Makassar No.S1102/ PW21/5/2009tanggal 26 Mei 2008 tentang penunjukan atas diri saya untuk diperiksa sebagaiahli dan seterusnya;Bahwa, menurut Pemohon Kasasi, keterangan ahli tersebut direkayasa sedemikian rupadengan alasan bahwa:Surat permintaan Polres Bone kepada BPKP untuk diperiksa sebagai ahlimenurut pertanyaan angka 3 dari Penyidikan adalah tertanggal 17 Juli 2010;Ahli mengakui bahwa berdasarkan surat permintaan Polres Bone tersebut