Ditemukan 4266 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu
Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P. -HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi. -SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi. -RACHMAD HIDAYAT, S.T. -ANETA FAHRIANA, S.E.
235 — 154
  • menggunakan data dasar dan pertimbangan, sebagaimana diatur dalamlampiran 1 Bab IE angka 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003yaitu :Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan,b Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/Engineers Estimate(EE),c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS,d Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang danpekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan,e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BadanPusat Statistik (BPS
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 24-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp
Tanggal 13 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Dr. AGUNG DHEDI DWI HANDES, SH., MH, Dkk
Terdakwa:
Kurniatiyah Hanom, S.E. Binti H. Muchtar Adjemain.
242 — 71
  • ., Spn;
    2) Foto copy Lembar Dokumen Surat Kepala Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia No. 4/174/BPS tanggal 19 April 200 perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat;
    3) Foto copy Lembar Dokumen Keputusan Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-06603 HT.01.04.TH.2002, Tanggal 18 April 200, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
    4) Foto copy Lembar Dokumen Surat Bank Indonesia Palembang Nomor 6/56
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-11-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 157/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 7 Nopember 2012 —
91 — 39
  • Bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain : hargapasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, informasi biaya satuanyang dipublikasikan secara resmi oleh BPS, asosiasi terkait dan sumber data lainyang dapat dipertanggung jawabkan.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
127 — 32
  • Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan PusatStatistik (BPS).2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Instansi terkaitdan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan pabrikan.4. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan denganmempertimbangkan faktor perubahan biaya.5. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga.6.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
124 — 29
  • Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasadiproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannyapengadaan barang/jasa;b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan PusatStatistik (BPS);c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasiterkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;d. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributortunggal;e. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
99 — 26
  • mengajukan perubahanspesifikasi kepada PA/KPA agar spesifikasi sesuai denganperaturan yang berlaku ;e Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah pasal 66 ayat 7 :Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yangdiperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannyaPengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi olehBadan Pusat Statistik (BPS
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 04-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 September 2022 — Penuntut Umum:
1.RIZAL SIMANJUNTAK, SH.
2.GABRIEL F.S MAINAKE, SH
3.R. CAROLINA FITRI, SH., MH.
4.LUCKY SELVANO M, S.H
5.HENDRA PRAJA ARIFIN, SH.,MH
6.GIDEON, SH
7.REZA RIZKI FADILLAH, SH
8.SOBRANI BINZAR, SH, MH
9.RANI SASKIA., SH., MH
10.PRIYO WICAKSONO., SH.
11.SUDARNO, SH.
12.ANNEKE SETIYAWATI SH
13.GUNTUR ADI NUGRAHA,S.H.
14.DANANG DERMAWAN,SH.MH
Terdakwa:
BENNY SONDAKH
114 — 107
  • Percetakan Negara C36 Jakarta Pusat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari DUDI ARDIANSYAH dan 1 (satu) lembar Bukti Pemesanan/Perpanjangan Sewa No.01/BPS-RM/SMW/III/21 tanggal 4 Maret 2021;
  • 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : KK107202102000003, tanggal 10 February 2021, dari DUDI ARDIANSYAH, sejumlah Rp. 25.222.000,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh duda ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan;
  • 1 (satu) bundel polis asuransi atas nama tertanggung
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
239 — 95
  • KODE INDIKATOR 20,LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOKRATIC INSTITUTIONS), 3.2 PERAN DPRD,3.2.1 Persentase Alokasi Anggaran Pedidikan dan Kesehatan terhadap totalAPBD.1 (satu) lembar Surat ber kop BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSISUMATERA UTARA Nomor : B099/BPS/1252/07/2015 tanggal 06 Juli 2015Perihal Wawancara mendalam data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pusat Stastistik Provinsi SumateraUtara Wien Kusdiatmono.1 (satu) lembar copy dokumen yang berjudul Dana Alokasi Bagji
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
1.IR.SUDIRMAN HALAWA,SH
2.RAMLI
3.IRWANSYAH DAMANIK
232 — 38
  • KODEINDIKATOR 20, LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOKRATICINSTITUTIONS), 3.2 PERAN DPRD, 3.2.1 Persentase AlokasiAnggaran Pedidikan dan Kesehatan terhadap total APBD.5. 1 (satu) lembar Surat ber kop BADAN PUSAT STATISTIKPROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : B099/BPS/1252/07/2015tanggal 06 Juli 2015 Perihal Wawancara mendalam data IndeksDemokrasi Indonesia (IDI) 2014 yang ditandatangani oleh KepalaBadan Pusat Stastistik Provinsi Sumatera Utara Wien Kusdiatmono.6. 1 (satu) lembar copy dokumen yang berjudul Dana AlokasiBagi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR -BENY, SE
206 — 303
  • Infomrasi harga satuan yang di pulikasaikan secara resmi oleh BadanPusat Statistik (BPS) Badan/Instansi lainnya dan media cetak yangdatanya dapat diertanggung jawabkan ;f. Harga taruf barang/jasa ang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggalatau lembaga independent;g. Daftar harga standar/tarid biaya yang dileuarkan oleh instansi yangberwenang;h.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
180 — 38
  • RTS/ bulan.Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 berkurangnya beban pengeluaran182.239 RTS dalam mencakupi kebutuhan pangan beras' melaluipenyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15Kg/RTS/ bulan.Bahwa yang berhak menerima atau mendapatkan beras raskin bersubsiditahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 adalah Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTSPM) yang ditetapkan oleh TNP2K (Tim NasionalPercepatan Penanggulangan Kemiskinan) atau berdasarkan RTSPM hasilPPLS2011 Badan Pusat Stastistik (BPS
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
190 — 106
  • sebelumnya Konsultan Perencana sudahmenyusun RAB Global pekerjaan sampai dengan selesai;Bahwa Berdasarkan Pasal 66 ayat ( 7 ) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 dikatakan: Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasarsetempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelangHalaman 193 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkdilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yangmeliputi:a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi olen Badan PusatStatistik (BPS
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
198 — 57
  • RTS/ bulan.Bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 berkurangnya beban pengeluaran182.239 RTS dalam mencakupi kebutuhan pangan beras' melaluipenyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15Kg/RTS/ bulan.Bahwa yang berhak menerima atau mendapatkan beras raskin bersubsiditahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 adalah Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTSPM) yang ditetapkan oleh TNP2K (Tim NasionalPercepatan Penanggulangan Kemiskinan) atau berdasarkan RTSPM hasilPPLS2011 Badan Pusat Stastistik (BPS
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
246 — 111
  • Narasumber dalam FGD Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIYAspek Hakhak Politik dan Lembaga Demokrasi yang diselenggarakan olehBadan Pusat Statistik (BPS) DIY tanggal 24 April 2014.Halaman 315 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN. Sby.57. Narasumber dalam Seminar Nasional "Evaluasi Kritis Pelaksanaan PemiluLegislatif 2014" yang diselenggarakan oleh BLMSTPMD "APMD" tanggal3 Mei 2014.58.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
161 — 42
  • mengajukan perubahan spesifikasi kepadaPA/KPA agar spesifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pasal 66 ayat 7 :e Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yangdiperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannyaPengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan PusatStatistik (BPS
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 05-06-2016 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 5 Juni 2016 — Ir. MANSYUR LANTA I.B LANTA.,M.M alias MANSYUR alias SUR
171 — 28
  • Hal ini Bertentangan dengan pasal 66 Perpres 70 tahun 2012 yaitu: Ayat (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapatdipertanggung jawabkan meliputi: Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasibarang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya PengadaanBarang/Jasa; informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan PusatStatistik (BPS); biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan denganmempertimbangkan faktor
    Hal ini bertentangan dengan Pasal 66 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yaitu: Ayat (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapatdipertanggung jawabkan meliputi: Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasibarang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya PengadaanBarang/Jasa; informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan PusatStatistik (BPS); biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan denganmempertimbangkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
261 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADH KARYA dengan No NotaBE112 No Bukti BO113120451 tanggal 15Maret 2012 dengan keterangan DIBAYARHUTANG ATAS SUTO CARITO PROYEKGED BPS RIAU, No Chek/BG AS306904.(BB 1631);980)Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar NotaBank PT. ADH KARYA dengan No NotaBE113 No Bukti BO113120452 Tanggal 15Maret 2012 dengan keteranganPENGAMBILAN DANA BANK BPD ACEHCAB MEDAN Chek/BG AS306905 (BB632);Hal. 313 dari 1215 hal. Put. No.1648 K/Pid.Sus/2014981)Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar NotaBank PT.
    ADH KARYA dengan No NotaBE112 No Bukti BO113120451 tanggal 15Maret 2012 dengan keterangan DIBAYARHUTANG ATAS SUTO CARITO PROYEKGED BPS RIAU, No. Chek/BG AS306904(BB 1631);980)Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar NotaBank PT. ADH KARYA dengan No NotaBE113 No Bukti BO113120452 tanggal 15Maret 2012 dengan keteranganPengambilan Dana Bank BPD AcehCabang Medan Chek/BG AS306905 (BB632);Hal. 593 dari 1215 hal. Put. No.1648 K/Pid.Sus/2014981)Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar NotaBank PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 18-01-2024 — Putus : 07-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg
Tanggal 7 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Surya Dharma Tanjung
2.Eko Wahyu Prayitno, SH.
3.Muhammad Albar Hanafi
4.Dwi Novantoro, S.H.,M.H.
5.Widya Hari Sutanto,SH,MH
6.Muchamad Afrisal, SH., MH.
7.Sisca Carolina Karubun
Terdakwa:
Ir. H. SARIMUDA, M.T.
311 — 0
  • BPJ : 008/BPS-SMS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 berikut lampiran berupa Invoice, bukti transfer dan Berita Acara Tonase dari bulan September 2021 sampai Oktober 2021;
252 1 (satu) bundel berkas foto copy dokumen Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Pengangkutan Batubara antara PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (Perseroda) dengan PT. Bara Pagmer Jaya No. PT. SMS : 039/PKS/SMS/XI/2021 No. PT.
BPJ : 018/BPS-SMS/XI/2021 tanggal 29 November 2021 berikut lampiran berupa Invoice, bukti transfer dan Berita Acara Tonase dari bulan Desember 2021 sampai Juli 2022;
253 1 (satu) bundel berkas foto copy dokumen Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Pengangkutan Batubara antara PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel (Perseroda) dengan PT. Sinar Musi Jaya No. PT. SMS : 032/PKS/SMS/X/2021 No. PT.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 18-06-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 15 September 2021 — Penuntut Umum:
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
ROCKI CANDRA Bin SAIDU JAUHARI
69 — 0
  • 036/LBJ-GL/IX/2018 tanggal 10 September 2018;

    Permohonan Pencairan Dana ADK Tahap I (50%) sebesar Rp.128.620.650,- (Seratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) Nomor: 140/054/LBJ-GL/IX/2018 tanggal 10 September 2018;

    1. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Semester I (Fotocopy);
    2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Semester II (Fotocopy);
    3. 1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Surat (BPS
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
108 — 30
  • mengajukan perubahan spesifikasi kepada PA/KPA agarspesifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 66 ayat 7 :Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperolehberdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, denganmempertimbangkan informasi yang meliputi :a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan PusatStatistik (BPS