Ditemukan 61309 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi
Register : 20-06-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 182/Pid.Sus/2017/PN Pli
Tanggal 3 Agustus 2017 — Amir Bin Masjahri (alm)
4129
Register : 12-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 05-06-2018
Putusan PN CIREBON Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN CBN
Tanggal 18 Oktober 2017 — *Pidana -Jaksa penuntut Umum DIAN LESTARI, SH.MH. -Terdakwa HENDRA WIDODO anak dari ANCIS, CARREL STEFANUS anak dari OKIM
1597
  • CARREL STEFANUS Bin OKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu ; 2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA I. HENDRA WIDODO Anak dari ANCIS dan TERDAKWA II.
Putus : 18-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN LANGSA Nomor 259/Pid.B/2016/PN Lgs.
Tanggal 18 Januari 2017 — MUSLIM RITONGA Bin Alm. ALIMUDA RITONGA.
12616
  • ALIMUDA RITONGAtersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.00.000.000.- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    untuk dapat diproduksi dan diedarkan diIndonesia setelah produk tersebut terbukti telah memenuhipersyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan yangditetapkan oleh peraturan perundangundangan, surat persetujuanyang diterbikan memuat nomor pendaftaran dan harusdicantumkan pada label produk yang bersangkutan.Bahwa sediaan farmasi memiliki izin edar dapat dilihat padapenandaan sediaan farmasi sesuai Pasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yangmenyebutkan penandaan
    Setiap sediaan farmasi yang akan diberikan izin edarharus memenuhi standar keamanan, khasiat, manfaat dan mutu,salah satunya adalah obat tradisional tidak mengandung bahankimia obat yang berisiko bagi pengguna obat tradisional denganbegitu obat tradisional yang diedarkan harus memiliki izin edaragar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penggunanya.Bahwa yang menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edaradalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 197 Undangundang
    tradisional dengan nomorpendaftaran fiktif dan termasuk kedalam kategori obat tradisionalyang tidak memiliki izin.Bahwa sediaan farmasi harus memiliki izin edar, maka sediaanfarmasi telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelumdiedarkan.
Register : 15-10-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 13-04-2022
Putusan PN NGANJUK Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Njk
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum: 1.RATRIEKA YULIANA,SH 2.SRI HANI SUSILO, SH. Terdakwa: DONI SETIAWAN Als. TEMON Bin KOKO ARIAWAN
370
  • Menyatakan Terdakwa DONI SETIAWAN Alias TEMON Bin KOKO ARIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang didakwakan dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan
Register : 03-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 13-04-2022
Putusan PN NGANJUK Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Njk
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum: 1.DERIS ANDRIANI, SH.MH. 2.RATRIEKA YULIANA,SH Terdakwa: MUHAMAD RISKY Alias CUBUNG Bin SLAMET
570
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RISKY Alias CUBUNG Bin SLAMET tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR sebagaimana Dakwaan Kesatu;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
Register : 15-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN MARABAHAN Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN Mrh
Tanggal 27 Juli 2017 — ARDIYANI, Amd.T Bin JUHANSYAH
7044
  • T Bin JUHANSYAH dan Terdakwa II ZAINUDDIN Bin ARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR; 2.
    Menyatakan Terdakwa ARDIYANI, Amd.T Bin JUHANSYAH danTerdakwa Il ZAINUDDIN Bin ARNI bersalah melakukan tindakpidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan danturut serta melakukan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dakwaan kami dan melanggar Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat(1) kKe1 KUHP; halaman 2 dari 15 halamanPutusan Nomor.137/Pid.Sus/2017/PN Mrh.2.
    Batola, atausetidaktidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar,oerbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut : halaman 3 dari 15 halamanPutusan Nomor.137/Pid.Sus/2017/PN Mrh.paemnnnnee Berawal pada hari Kamis
    Tambak Aji No.1 Semarang selaku pabrik yangmemproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produkobat Charnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki kKeahlian dankewenangan dengan modus~ melakukan pemutihan dokumenpendistribusian obat melalui kerjasaan antara Pedagang Besar Farmasi(PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang denganpemilik PBF/ Apotek dimana hal ini melanggar Keputusan Kepala BadanPOM RI No.
    Sebab, Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar wacenonnn= Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ANE YULIKAMTUH, S.H. obatobatan jenis carnophen telah dibatalkan izinedarnya dan penghentian kegiatan produksinya berdasarkan SuratKeputusan Kepala BPOM R. No..
    T Bin JUHANSYAH danTerdakwa Il ZAINUDDIN Bin ARNI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPAMEMILIKI IZIN EDAR; 2.
Register : 05-07-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Pli
Tanggal 23 Agustus 2017 — Sahrani als. Sani Bin Diman Alm
4331
  • Tanah Lautatau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pelaihan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :@ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksiAIPDA NOVIANSYAH Bin JAINUDIN dan saksi BRIGADIR CECEP ADIPUTRA (keduanya merupakan anggota Polsek Jorong
    Tanah Lautatau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pelaihan, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), perouatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :@ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksiAIPDA NOVIANSYAH Bin JAINUDIN
    Zenith Pharmaceutical semarang denganpemilik BPF / Apotek.* Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan keahlian dankewenangan Saksi adalah bahwa Saksi adalah Apoteker yangbertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan di Balai BesarPOM di Banjarmasin sejak tahun 2006."
    Bahwa Ahli menerangkan perbuatan terdakwa SAHRANI Als SANIBin DIMAN (Alm) melanggar Pasal 197 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Karena yang bersangkutanmengedarkan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin edardan kita tidak bisa tahu apakah produk itu mengandung bahanberbahaya atau tidak, dan kita tidak tahu manfaat dan efek sampingyang bias diakibatkan dari produk itu karena dengan tidak memilikiizin edar dari Bdan POM maka tidak ada yang menjamin produksediaan farmasi tersebut
    dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edaradalah obyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan bukan subyeknyaatau pelakunya, oleh sebab itu yang perlu dipertimbangkan adalah, apakahsediaan farmasi dan/atau alat kesehatan itu memiliki izin edar atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan
Register : 29-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Pli
Tanggal 26 April 2017 — Hermansyah Als. Eher Als. Herman Bin Saleh (Alm)
5434
  • ., Apt keterangan di BAP penyidik ddibacakan padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diBanjarmasin di staf bagian pemeriksaan dan penyidikan, dimana tugasdan tanggung jawabnya melakukan penyidikan terhadap pelanggarandan tindak pidana di bidang obatobatan dan makanan;Bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetik.
    Pili.Kec.Bumi Makmur Kab.Tanah Laut pihak Kepolisian Polsek Kuraumelakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karenamemiliki dan menjual obat tanpa ijin edar;Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pemah menempuh pendidikan dibidang kesehatan atau farmasi dan tidak mempunyai keahlian apoteker danterdakwa hanya tamat sekoiah dari tingkat ALIYAH sederajat SMA sajadan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hanya karena tidak adapekeijaan yang tetapBahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pendirian
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapselama persidangan, pada hari Senin tanggal 23 januari 2017 skj 19,30 wita dirumah terdakwa di jalan swadaya Desa Bumi Harapan RLO1/01 Kec.Kuraukab.Tanah Laut
    Herman Bin Saleh(Alm), telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu jutaRupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harusdiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;.
Register : 09-07-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 21-04-2022
Putusan PN NGANJUK Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Njk
Tanggal 27 Juli 2020 — Penuntut Umum: ROY ARDIYAN NUR CAHYA, SH.,MH. Terdakwa: LOIS DAVIET Bin Alm. SAMIRAN
4011
  • Menyatakan Terdakwa LOIS DAVIET Bin SAMIRAN (Alm.) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR sebagaimana Dakwaan Pertama;2.
Register : 30-06-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 22-04-2022
Putusan PN NGANJUK Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Njk
Tanggal 3 Agustus 2020 — Penuntut Umum: LIYA LISTIANA, S.H. Terdakwa: HARI PURWANTO Bin DARNO
698
  • Menyatakan Terdakwa HARI PURWANTO Bin DARNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR sebagaimana Dakwaan Pertama;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama
Register : 15-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 25-04-2022
Putusan PN NGANJUK Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Njk
Tanggal 15 Juni 2020 — Penuntut Umum: 1.Kristhina Setyowatie, SH, MHum. 2.SRI HANI SUSILO, SH. Terdakwa: FRENGKI ADI SANTOSO Als. PAIJAN Bin Alm. DIDIK SANTOSO
495
  • Didik Santoso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu)
Register : 18-07-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 221/Pid.B/2017/PN.Ktb
Tanggal 10 Agustus 2017 — Minarto alias Anto bin Sarno
914
Register : 14-09-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PN RUTENG Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Rtg
Tanggal 18 Oktober 2022 — Terdakwa: ANNISA WINANTI alias ICHA
12143
  • Menyatakan Terdakwa ANNISA WINANTI Alias ICHA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah atau di tambah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana
Putus : 01-08-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 192/Pid.Sus/2012/PN.Bgl
Tanggal 1 Agustus 2012 — EKO BUDI SETIAWAN al IWAN
345
  • IWANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
    Menyatakan terdakwaEKO BUDI SETIAWAN al IWANsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakanpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam pasal 197Undangundang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatansebagaimna dakwaan primair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaEKO BUDISETIAWAN al IWAN dengan pidana penjara selama (satu)tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara,dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3.
    Pasuruan atau pada tempat lain yang termasuk dalam lingkunganhukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilki izin edar sebagaiman diaturdalam Pasal 106 ayat (1);Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di perempatan jalan Srikanditermasuk Kelurahan jogonalan Kecamatan Pandaan kab.
    PasuruanBenar saksi menerangkan terdakwa menjual atau mengedarkan 2 (dua) bungkusplastik kecil yang masingmasing bungkus berisi 18 (delapan belas) butir tabletwarna kuning logo SF (dekstro) yang per bungkusnya berisi seharga Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk mengambil keuntungan;Benar saksi menjelaskan terdakwa mendapat sediaan farmasi berupa butir tabletwarna kuning logo SF (dekstro) dari Sdr.
    keterangan tersebut.Berdasakan uraian diatas maka Unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar telah terbuktio secara sah menurut hukum.Menimbang, terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan pasal 197 UU RI No.36tahun 2009 maka oleh karena itu pengadilan berkesimpulan dan berpendapat bahwaterdakwa EKO BUDI SETIAWAN als.
    IWANtelah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp 300.000, (tiga ratus riburupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Register : 29-05-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN Pli
Tanggal 11 Juli 2017 — Abdul Sani als Adul Bin Darun Alm
5243
  • TanahLaut atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :> Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RUDYSUGIYANTO dan saksi BAYU WICAKSONO yang sebelumnya telahmendapatkan informasi dari saksi AHMAD RIJANI yang telah membeliCARNOPHEN
    Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1);dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akanmempertimbangkan tiaptiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiaptiap rumusan unsur delik dariPasal 197 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tersebut;Unsur Ke1 : Dengan
    dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edar adalahobyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan bukan subyeknya ataupelakunya, oleh sebab itu yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan itu memiliki izin edar atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan
    yang di Indonesia tidakmempunyai izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikianobat/sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa adalah melanggar ketentuanPasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena yang dijerat oleh ketentuan Pasal iniadalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN PIliizin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnophen dandekstromethorphsn
    Menyatakan Terdakwa ABDUL SANI ALS ADUL BIN DARUN (ALM) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar;2. Menjatunkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tidakdibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulankurungan ;3.
Putus : 18-06-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 97/Pid.Sus/2015/PN.Klk.
Tanggal 18 Juni 2015 — AI’NI Als AAY Bin TAMRIN
797
  • Menyatakan Terdakwa AINI Als AAY Bin TAMRIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3.
    Menyatakan terdakwa AINI Als AAY Bin TAMRIN,, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;.
    terdakwa menyatakan tidakkeberatan, serta membenarkannya ; a Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan seorang ahli yakniMUHAMAD HUSIN, SKM Bin SYAHRAN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ; Bahwa ahli diperiksa dengan adanya laporan Np.03/BPOM/LK/TX/2011 tanggal 21September 2011 dimana terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Resehatan yang tidak memilike izin edar;wn Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; ad. 1.Unsur Setiap Orang ;wn Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengandung pengertianyuridis bahwa yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah orang atauperson yaitu siapa saja baik perseorangan baik swasta maupun pegawai negeri termasuk pejabat Negara ;a
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memuliki 1zin edar;wn Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika, dimana disyaratkan bahwa sediaan farmast dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, penandaan dan informastsediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dankelengkapan serta tidak menyesatkan dan Pemerintah berwenang
    sediaan farmasiyang tidak memuliki yin edar telah terbukti serta telah memenuhi secara hukum olehperbuatan terdakwa; n Menimbang, bahwa karena semua unsur dart pasal yang didakwakan dalam dakwaanPenuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sahmenurut hukum dan meyakinkan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di13persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanPenuntut Umum tersebut pula yakni Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
Register : 08-12-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN Pli
Tanggal 1 Februari 2017 — LUKMANUL HAKIM Alias WALI Bin ABDULLAH dan Terdakwa PASLI RUSTAM Bin MATSAM
7428
  • Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak meliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1);3.
    Yang Tidak Meliki Izin Edar SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)Menimbang, bahwa unsur kedua ini jelas menunjuk pada ketentuan Pasal106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan bahwasediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapatkan izin edarMenimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwayang dikehendaki unsur kedua ini adalah adanya suatu perbuatan berupaMemproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan
    , menyatakan bahwaCarnophen adalah jenis tablet yang mengandung Parasetamol, Kafein danKarisoprodol, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa pil Carnophen yang dimiliki,disimpan dan dijual oleh Para Terdakwa adalah jenis obat yang keberadaannyasudah tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku makaobatanobatan tersebut tergolong sedian farmasi yang di Indonesia tidakmempunyai izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikianobat/sediaan farmasi yang dijual dan diedarkan
    , sehingga perbuatan Para Terdakwa yang memilikiserta menjual pil Carnophen yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapatdikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;Unsur Ke3: Sebagai Orang Yang Melakukan
    Menyatakan Terdakwa LUKMANUL HAKIM Alias WALI BinABDULLAH dan Terdakwa PASLI RUSTAM Bin MATSAM, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki IzinEdar; Putusan Perkara Pidana Nomor 359/Pid.S us/2016/PN Pli (Kesehatan) Halaman 21 dari 222.
Putus : 18-11-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 205 /Pid.Sus/2015/PN.Bdw
Tanggal 18 Nopember 2015 — JOVI FATONI bin MASTUKI
359
  • Menyatakan bahwa terdakwa JOVI FATONI bin MASDUKI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2.
    Yani KelurahanDabasah Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriBondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan carasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi RONYSUGIARTO, SH, saksi OLIEF MASHUDA RASYID dan saksi WILIO AGUSSTYAWAN anggota Sat Reskoba pada Kepolisian Resor
    Yani Kelurahan DabasahKecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi RONYSUGIARTO, SH, saksi OLIEF MASHUDA RASYID
    dalam perkara terdakwa JOVI FATONI bin MASTUKIdiperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :e Barang bukti Nomor 8523/2015/NOF berupa 2 tablet warna putih logo Y adalahbenar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagaianti parkison (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasukDaftar Obat Keras) ;e Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orangyang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwatelah mengedarkan sediaan farmasi
    Msi dan LULUK MULJANI selaku pemeriksapada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telahmemeriksa satu jenis obat pil dalam perkara terdakwa JOVIFATONI bin MASTUKI diperoleh hasil pemeriksaan sebagaiberikut :e Barang bukti Nomor 8523/2015/NOF berupa 2 tablet warna putihlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif TriheksifenidilHCL mempunyai efek sebagai anti parkison (tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar ObatKeras) ;e Bahwa pil tersebut termasuk sedian farmasi yang
    Menyatakan bahwa terdakwa JOVI FATONI bin MASDUKI telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;2.
Register : 19-06-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 211/Pid.Sus/2017/PN.Ktb1
Tanggal 19 Juli 2017 — AGUS SETIAWAN RACHMADI Bin MUNARDI.
263
  • Menyatakan terdakwa AGUS SETIAWAN RACHMADI Bin MUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ; 2.
    berikut:KESATUBahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN RACHMADI BIN MUNARDI pada hariJumat tanggal 07 April 2017 sekitar jam 09.45 Wita atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada Bulan April Tahun 2017 atau setidaktidaknya pada suatu waktu padaTahun 2017, bertempat di Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang Desa Salino Rt. 06Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    2017/PN.KtbBahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN RACHMADI BIN MUNARDI pada hariJumat tanggal 07 April 2017 sekitar jam 09.45 Wita atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada Bulan April Tahun 2017 atau setidaktidaknya pada suatu waktu padaTahun 2017, bertempat di Pelabuhan Ferry Tanjung Serdang Desa Salino Rt. 06Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/alatKesehatan;3. Tidak Memiliki jin Edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    Tidak Memiliki Ijin Edar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2003 tentangkesehatan, menyatakan :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatijin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijinedar, yang
    Menyatakan terdakwa AGUS SETIAWAN RACHMADI Bin MUNARDI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 14-07-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 454/Pid/Sus/2017/PN.Sgl
Tanggal 17 Oktober 2017 — LimMe Lie Binti Chin Pet Kin Als A Hua
14830
  • Menyatakan Terdakwa Lim Me Lie Binti Chin Pet Kin Als A Hua tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.
    dan alatkesehatan, sedangkan mengedarkan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point 3 dan 4Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;Bahwa yang dimaksud dengan Peredaran Kosmetik yang dimaksud denganperedaran berdasarkan Permenkes No. 1176/ Menkes/ PER
    dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    dan alat kesehatanmenurut Pasal 104 ayat (1) Undang Undang Kesehatan diselenggarakan untukmelindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaanfarmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan ataukeamanan dan atau khasiat atau kemanfaataan;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Kesehatanmenjelaskan mengenai peredaran sediaan farmasi yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya daapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah. dan menurutPasal 106 ayat (1) Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandijelaskan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan farmasi yang dapatdiedarkan adalah sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayananfarmasi dan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidanganbahwa