Ditemukan 741 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asahan abraham abadan asuhan abatan abrahan assahan arsalan asbahan aasahan abahan
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum Pemalsuan
Register : 01-11-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 245/Pid.B/2018/PN Lwk
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANDI TYAS TRI WIBOWO, SH
Terdakwa:
Abdul Muis Ladani
103 — 20
  • ,tidak memiliki Kompetensi sebagai ahli karena tidak mengetahui secara komprehensifmengenai regulasi pemerintah dibidang pendidikan, oleh karenanya keterangan ahlitersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk menentukan ketidak absahan ijazahdimaksud. Dan terlebin dahulu pula harus memeriksa dan mengadili siapa pelakupembuat ijazah palsu tersebut sehingga jika pemalsu ijazah tersebut sudah dihukummaka sebagai pengguna tentulah dapat dihukum.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 05-04-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 37-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018
Tanggal 4 Mei 2018 — Tarmian Leandoni Marbun, S.STHan Lettu Cku NRP 11120027280688
161 — 84
  • Bahwa benar' tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasisebagai berikut menguji kebenaran Wabku, memeriksakelengkapan wabku, dan melaporkan ke absahan Wabkukepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas danTanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaiberikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untukkeperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN padaSatker layanan dan dalam pelaksanaan seharihari bertanggungkepada Paku.4.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-05-2013 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 37/G/2012/PHI.PN.TPI
Tanggal 22 Mei 2013 — - SANGKARIA SEKEDANG(Penggugat 1) - ROBIN IBROHIM L. TOBING (Penggugat 2) -YANTO SUGIANTO (Penggugat 3) - SUDARNO, (Penggugat 4) - NOBERTUS NGABA (Penggugat 5) - AYATULLAH (Penggugat 6) - BAMBANG ASMARA SINARTA (Penggugat 7) - MUHAMMAD YULIANTO (Penggugat 8) - I M R O N (Penggugat 9) - K A M A R U N (Penggugat 10) - IIP RIPAI (Penggugat 11) - M U S I (Penggugat 12) - M U J I A N T O (Penggugat 13) - MUHAMMAD IHSAN (Penggugat 14) - M U J A I D U N (Penggugat 15) - IHKSAN SAPUTRA (Penggugat 16) - K A T E N I (Penggugat 17) - P A U D I (Penggugat 18) - S A F R I Z A L (Penggugat 19) - PT. PARTNER USAHA BERSAMA (Tergugat)
70 — 9
  • AKTARMIZI dkk, mengkoordinir dan melakukan aksi demo di depan kantorTERGUGAT serta kuasa hukum TERGUGAT hingga berakhir anarkisdengan adanya tindak vandalism dari peserta aksi.Bahwa berdasarkan segala uraian yang kami sampaikan baik dalam Eksepsi maupunJawaban di atas, maka kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara inidengan memperhatikan faktafakta adanya ketidak absahan pada legal standingpihak selaku penyusun gugatan sebagaimana kami terangkan, serta isi gugatan yangkabur dan saling kontradiktif
Pengadilan PN BATANG Perdata
Register : 15-04-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN BATANG Nomor 12/Pdt.Plw/2015/PN Btg
Tanggal 7 Desember 2015 — MUSBIHIN; EKA HENDRA M, Dkk
80 — 11
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.93/PM K.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskanbahwa :Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen lelang.k.
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-03-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN BATAM Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.BTM
Tanggal 17 Juni 2014 — H. Andi Tajuddin. SP, SH.MH ; 1. PT. Solomon Global Asia ; 2. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam / BP Kawasan
86 — 56
  • berbeda dengan Perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMkesimpulannya tidak ada yang sama Pokok perkara No.176/Pdt.G/2010/PN.BTMdengan Perkara a Quo ;Bahwa Tergugat berlindung dibawah Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.163/Pdt/2011/PTR tanggal 1 Februari 2012 Putusan Mahkamah Agung No.1406/Pdt/2012(Web) Putusan PK No.445/Pdt/2013 sama sekali tidak ada korelasinya dengan Gugatanperkara No.44/Pdt.G/2014/PN.BTM ;Bahwa PutusanPutusan yang tersebut diatas khusus menyangkut kewenanganmengadili tentang ke absahan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 230/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 18 Februari 2014 — BOEDIDARMOSETIAWAN; lawan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 2 BANDUNG; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.
61 — 62
  • 2012, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Menempati lahan milik orang lain tanpa izinpemiliknya atau kuasanya dan oleh karenanya dijatuhi pidana dengan pidana34denda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), denda mana telahdibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana diuraikan diatas,Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dapat membuktikan daligugatannya tentang ketidak absahan
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Tanah
Register : 15-06-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 39/PDT/2015/ PT. PTK
Tanggal 6 Juli 2015 — MUHAMMAD HAFIK MELAWAN 1. TJHAI RIO OKTAVIANUS 2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang yang kemudian disubstitusikan kepada : - TUTI KRISTIANA, S.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - HENDAR RASYID NASUTION, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - SALOMO SAING, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais
203 — 123
  • hukum yang dilakukan olehTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sudah benar menurut hukumuntuk memberikan kepastian hukum tentang pokokpokok batas tanahyang telah hilang setelah terbitnya SHM No. 1330/Sedau/1999 telahdicabut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasaitanah SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil posita angka ke 4 ( empat )PENGGUGAT yang menyatakan luas tanah + 5.024 M2 yang telahdimaksukkan dalam SHM No. 1330/Sedau/1999.Bahwa TERGUGAT sangat meragukan ke absahan
Pengadilan PN MALANG
Putus : 12-12-2000 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN MALANG Nomor 192/Pdt.G/2000/PN.Mlg
Tanggal 12 Desember 2000 —
58 — 16
  • ., Notaris di Malang, sesuai (BUKTI P1),(BUKTI P2), (BUKTI P3), dan (BUKTI P7), (BUKTI P8), (BUKTI P9),sedangkan Tergugat tidak dapat membuktiakan ketidak absahan buktibukti tersebut,maka Majelis berpendapat ke 6 (enam) bidangbidang tanah tersebut adalahmerupakan hak dari Penggugat ;Menimbang, bahwa akan tetapi karena selama ini ke 6 (enam) bidang tanahtersebut belum didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Malang,sedangkan Penggugat sendiri belum memperolah Sertifikat Hak Milik tanah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2453 K/Pdt./2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — Nyonya EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN, VS Tuan ISHAK ADIPURA, DKK
205 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • milik berdasarkan hak warisan tidakmengenal lampau waktu adalah relevan dengan sistem Hukum AgrariaNasional Indonesia yang menganut sistem stelsel negatif sebagaimanatelah dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 18 September1975 Nomor 459 K/Sip/1975 yang dalam pertimbangannya berpendapat:Mengingat stelsel negatif tentang pendaftaran tanah yang berlaku diIndonesia maka pendaftaran nama seseorang di dalam register bukanlah,berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahan
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-10-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 13 Juni 2019 — Perdata : - DIANSON Lawan - PT. LIFERE AGRO KAPUAS (PT.LAK)
169 — 257
  • Kesalahan inilahyang mengakibatkan ketidak absahan suatu perusahaan mengerjakan,menggunakan, dan/atau menguasai tanah milik Penggugat denganmaksud untuk usaha perkebunan.
    Kesalahan inilah yangmengakibatkan ketidak absahan suatu. perusahaan mengerjakan,menggunakan, dan/atau menguasai tanah milik Penggugat dengan maksuduntuk usaha perkebunan;11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sejak di tahun 2008 s.d. sekarangtidak taat hukum, membawa akibat Penggugat menjadi dirugikan selama +10 tahun ini. Adapun kerugian yang diderita Penggugatselama itu adalah :a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 22-12-2011 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 684/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL
Tanggal 15 Januari 2013 —
337 — 2220
  • Oleh karena itu tidaksah sebagai kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di depan PengadilanKETIDAK ABSAHAN KEDUA: PADA SURAT KUASA TIDAKMENYEBUTKAN TERGUGAT IV SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATANMohon diperiksa YANG MULIA MAJELIS HAKIM bahwa bunyi dari SuratKuasa PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:Mewakili Pemberi Kuasa untuk membuat, menandatangai, dan mengajukangugatan perdata terhadap PT.
    tidak sah dan mengandungcacat formil dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakangugatan tidak dapat diterima, yang sejalan dengan Putusan MAHKAMAH52AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 57 K/Pdt/1984 yang menyatakan(Bukti T IV7):surat kuasa yang diberikan PENGGUGAT kepada kuasa, yang didalamnyatidak disebutkan pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan suratkuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undangundang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterimaKETIDAK ABSAHAN
Pengadilan PN PURWODADI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2013 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN PURWODADI Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Pwi
Tanggal 2 Desember 2013 — 1. HARNO Bin PIJO, 77 tahun, laki-laki, Petani, Dsn. Guyangan RT 03 RW 01 Desa Guyangan Kecamatan Godong , Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai................................PENGGUGAT I ; 2. DASIYAH , 73 tahun, perempuan, Petani, Dsn. Guyangan RT 03 RW 01 Desa Guyangan Kecamatan Godong , Kabupaten Grobogan selanjutnya disebut sebagai.................................PENGGUGAT II; 3. HARYONO Bin HARNO, 50 tahun, Laki-laki, Wiraswasta, Dsn. Goleng RT 03 RW 03 Desa Werdoyo Kecamatan Godong , Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai......................PENGGUGAT III ; Untuk selanjutnya mohon PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III selanjutnya memberikan kuasa kepada Advokat HERI SULISTIYONO, SH dan AGUS MANDONO, SH yang beralamat di Jl. Gatot Soebroto No. 131 Ungaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 9/SK.Khusus/2013/PN.Pwi, tanggal 21 Januari 2013, dan selanjutnya digantikan oleh HARDIJANTO DWIPUTRANTO,SH yang beralamat di Jl. Bangunharjo III /8 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi kab. Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2013 dan telah didafatarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 72/SK.Khusus/2013/PN.Pwi, tanggal 21 Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai.................................................PARA PENGGUGAT MELAWAN : 1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Jakarta. Cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Kanwil Semarang. Cq. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Pasar Godong, beralamat Jl. Ahmad Yani No. 50 Kec. Godong – Purwodadi, Kab. Grobogan selanjutnya memberikan kuasa kepada 1. Adi Purwantoro 2.I Putu S Adiputra 3. Eden Siahaan 4. Novita Tarigan 5. Furgon Maulana Yusuf 6. Donny B Sihombing 7. Aris Subandi 8. Imam Hariadi 9. Bhakti Setyantoro 10. Lilik Sukoco 11. Catur Hadi Pramono masing-masing Karyawan dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagaimana surat kuasa Nomor ; SK-HKM-085 tanggal 18 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 29/SK.Khusus/2013/PN.Pwi, tanggal 31 Maret 2013 selanjutnya disebut sebagai...............................................................TERGUGAT I; 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekalongan, beralamat di Jl. Progo No. 24 Pekalongan atau di Jl. Gajah Mada No. 25 Pekalongan – Propinsi Jawa Tengah selanjutnya memberikan kuasa kepada 1. Risang Hanung Hascaryo,SH 2. Tri Joko Yulianto, SH,MH 3. Eny Susanti, S.Kom 4. Kamidi, SH 5. Erwin I Situmorang,SH 6. Bahrahmat Simamora,SH 7. Asto Budi Imam Santoso, SH 8. Antonius Arie Wibowo,SE 9. Dwi Dedi Kristianto sebagaimana surat kuasa Nomor : SKU- 94/MK.6/2013 tanggal 14 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 51/SK.Khusus/2013/PN.Pwi, tanggal 29 Juli 2013 selanjutnya disebut sebagai.....................................................................TERGUGAT II; 3. P U R W A N T O beralamat di Desa Tlogorejo Rt 04 Rw. 03 Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan selanjutnya disebut sebagai.................................................................TERGUGAT III; 4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 47 Purwodadi, Kabupaten Grobogan selanjutnya memberikan kuasa kepada 1. Budiono, APtnh 2.Sumantri, SSiT 3. Widiharto,SH sebagaimana surat kuasa Nomor : 2/VI.33.15/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 20/SK.Khusus/2013/PN.Pwi, tanggal 19 Februari 2013 selanjutnya disebut sebagai.......................................................TERGUGAT IV;
136 — 7
  • Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 28-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251 K/Pdt.Sus-Parpol/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — NUSRON WAHID, S.S VS PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR
136 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menerbitkanKeputusan Pemberhentian Penggugat; karena alasan pemberhentianPenggugat sebagai Anggota Partai Golkar yang menurut Tergugatdikarenakan keterlibatan Penggugat dalam upaya pemenangan pasanganJokowiJusuf Kalla dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014, alasanmana jelas bertentangan dengan Keputusan Rapat Pengurus Pleno Tergugat22 Mei 2014, yang pada faktanya tidak pernah menetapkan adanya SanksiOrganisasi berupa Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar;Fakta di atas semakin menegaskan ketidak absahan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-07-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 371/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 26 September 2017 — INDAH SETIOWATI CS >< JOHANA V.LUMANAUW CS
69 — 44
  • JakartaSelatan serta sebuah rumah di jalan Tebet Barat VIIV22, Jakarta Selatankarena tentang tanah tidak di sebutkan dalam Akta Wasiat tersebut, dantentang rumah ternyata di dalam Akta tersebut di tambahkan setelahkalimat penutup, hal mana tidak lazim di dalam suatu tulisan AktaNotaris, sehingga Akta Wasiat ini mengalami penurunan status(Degradasi) dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadipermulaan bukti seperti Akta dibawah tangan dan dapat cacat hukumyang menyebabkan kebatalan atau ketidak absahan
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-07-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Pkl
Tanggal 27 Januari 2015 — CHRISTIANTO HUDIONO (PENGGUGAT) MELAWAN PT. BANK DANAMON, Tbk. (TERGUGAT I), KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Cabang Pekalongan (TERGUGAT II), ANDOYO HOEDIONO (TERGUGAT III);
27 — 2
  • yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturanperundangundangan di bidang lelang.Bahwa selain itu, sesuai dengan pasal 16 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang jo.Peraturan Menteri Keuangan nomor : 106/PMK.06/2013 Tentang perubahanPeraturan Menteri Keuangan nomor: 93/PMK.06/2010 Tetang PetunjukPelaksanaan Lelang di Jelaskan pula bahwa : Penjual /Pemilik Barangbertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbulkarena ketidak absahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-02-2007 — Upload : 13-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1970K/PDT/2005
Tanggal 14 Februari 2007 — DR. H. Rahmat Shah ; PT. Pangkatan Indonesia
123 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danterhadap ketidak absahan ini telah terungkap sebagaimana keterangandari saksi ahli yang Pemohon Kasasi ajukan, namun semua itu telahdilanggar/diabaikan oleh judex facti ;Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1970 K/PDT/20054. Bahwa untuk mendukung keberatan Pemohon Kasasi maka perkenankanPemohon Kasasi untuk menurunkan yurisprudensi Mahkamah Agung RIyang telah dilanggar atau bertentangan dengan sikap yang diambil olehPengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara a quo, yaitu :a.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 26-01-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 9-K/PM III-19/AD/I/2018
Tanggal 5 April 2018 — - Oditur Militer - Terdakwa
1338 — 888
  • 2017 menjabatsebagai Pama Kudam XVII/Cen, sampai saat melakukanperbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat LettuCku NRP. 11120027280688.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 173/PVBNomor: Sprin/1859/2016 tanggal 14 Juni 2016 Terdakwamenjabat sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) Ku Korem173/PVB merangkap Paur Verifikasi Ku TK Ill Korem173/PVB NA. 2.13.03 Biak.Bahwa tugas dan tanggung jawab Paur Verifikasi sebagaiberikut menguji kebenaran wabku; memeriksa kelengkapanwabku; dan melaporkan ke absahan
    Bahwa benar tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasisebagai berikut menguji kebenaran Wabku; memeriksakelengkapan wabku; dan melaporkan ke absahan Wabkukepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas danTanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaiberikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untukkeperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN padaSatker layanan dan dalam pelaksanaan sehariharibertanggung kepada Paku.8.
    Bahwa benar tugas dan tanggung Jawab Paur Verifikasisebagai berikut menguji kebenaran Wabku; memeriksakelengkapan wabku; dan melaporkan ke absahan Wabkukepada Paku Korem 173/PVB. Sedangkan Tugas danTanggung Jawab Bendahara Pengeluaran (BP) sebagaiberikut : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untukkeperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN padaSatker layanan dan dalam pelaksanaan sehariharibertanggung kepada Paku.4.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 08-02-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 15-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PDT/2017/PT JAP
Tanggal 15 Mei 2017 — Pembanding/Penggugat : Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Bethel Indonesia Pusat Graha Bethel
Terbanding/Tergugat : Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKI Di Tanah Papua
57 — 33
  • IRJA JoPutusan Kasasi No 2732.K/Pdt/2003 tertanggal 14 September 2007 yang mengaitkandalil hak milik dengan ketidak absahan jual beli dari Tergugat , Ill, dan IV atau siapapunkepada Pelawan sebagai mana poin 3, 4 dan poin 6 dari amar Putusan sehinggaadanya perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan haruslah tidak diterima atauditolak seluruhnya;DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA PERLAWAN .Terlawan Penyita memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara perlawanan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 208/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 24 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : Roy Charles Nainggolan
Terbanding/Penggugat : Lily Helmi Turangan
Turut Terbanding/Tergugat II : PT.Misaya Properondo
123 — 187
  • semulaPenggugat, Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan danputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karenapertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alin sebagaipertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkaraini;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semulaTergugat di dalam Memori Bandingnya, mempersoalkan tentang kedudukan dariahli waris yang sekarang menggantikan Kedudukan Penggugat sekarangterbanding dan ke absahan
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 30-03-2017 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -65/Pdt.G/2017/PN Arm
Tanggal 27 Februari 2019 — -Penggugat -EDI FREDRIK KALUMATA Tergugat -TANOD POLLY,DKK
85 — 33
  • poin 3.PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim menyatakan sahmenuruthukum Surat Pembagian Kaprentahan Nippon tertanggal 1November 1942;Bahwa, Petitum Gugatan dimaksud harus juga ditolak, karena dasarGugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat hukumnya yangharus tercantum didalam Petitum Gugatan, bukan tentangpengesahan Surat Pembagian Kaprentahan Nipon;Dengan dimintakannya Pengesahan Surat Pembagian Keprentah anNipon oleh PENGGUGAT, membuktikan bahwa pada saatmengajukan Gugatan, terdapat ketidak absahan