No. 1934K/Pdt/20132012/PN.JBI, tanggal 06 September 2012 dapat dipertahankan oleh peradilantingkat banding dan karenanya harus dikuatkan;Pengambil alihan pertimbangan hukum Judex Facti dalam PutusanPengadilan Negeri Jambi Reg. Nomor 14/PDT.G/2012/PN.JBL, tanggal 6September 2012., oleh Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Tinggi JambiReg.

Sepaton No. 16 Semarangdengan maksud untuk meminta saran dan pendapat tentangpengurusan dan pengambil alihan hak = atas hartapeninggalan almarhum Tjan Lien Mien, lalu) = dalampertemuan tersebut telah diketahui apabila Tjan LienMien telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005dan belum ada Akta Perkawinan, lalu pada akhirnyaSyukron Abdul Kadir, SH. memberikan pertimbanganSsupaya dalam pengurusan harta peninggal almarhumtersebut dilengkapi dengan dokumen maupun surat suratyang berkaitan dengan

Sepaton No.16 Semarang dengan maksuduntuk meminta saran dan pendapat tentang pengurusandan pengambil alihan hak atas harta peninggalanalmarhum Tjan Lien Mien, lalu) dalam pertemuan tersebuttelah diketahui apabila Tjan Lien Mien telah meninggaldunia pada tanggal 13 April 2005 dan belum ada AktaPerkawinan, lalu) pada akhirnya Syukron Abdul Kadir,SH. memberikan pertimbangan supaya dalam pengurusanharta peninggal almarhum tersebut dilengkapi dengandokumen maupun surat surat yang berkaitan dengan haltersebut

turut maka Turut Tergugat/PT Bank Permata Tbk.mengoperkan/mengalinkan seluruh hak dan wewenang dan kekuasaan yangdimiliki/dipunyai Bank/Turut Tergugat terhadap pembeti/Tergugat , kepadaPenggugat termasuk wewenang dan kekuasaan yang timbul berdasarkanPerjanjian Kredit;Halaman 17dari 28 Putusan Nomor 667/Pdt.G/2018/PN.TngMenimbang, bahwa bukti P7 identik bukti TT4.2 tentang PermohonanPelaksanaan Buyback Guarantee terhadap debitur yautu Tergugat II dan Tergugat membuktikan adanya permintaan pengambil alihan

/Turut Tergugat, maka Penggugat/PT Bumi Serpong DamaiTbk. menggantikan kedudukan Bank/Turut Tergugat yang menggantikan semuakewajiban dan hakhak dan kewenangan yang dimiliki Bank diantaranya tetapitidak terbatas pada hak untuk menagih, menegur, mengajukan gugatan yangmenjadi hak Bank Turut Tergugat terhadap Debitur/Tergugat berdasarkanPerjanjian Kredit;Menimbang, bahwa bukti P9.a,membuktikan adanya Pemberitahuan dariPenggugat kepada Para Tergugat mengenai Pengambil alihan piutang Tergugatoleh Penggugat

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua BPPN Nomor2/BPPN 1998 tanggal 4 April 1998 tentang"Pengambil alihan Operasi PT.

ALIHAN; ===Bahwa yang saksi ketahui adanya kejadiannya penjambretan pada hariMinggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat diJalan Umum atau di Jalan Raya Amuntai Paringin atau tepatnya di atasjembatan kandang Jaya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan,saksi SUMIYATI menjadi korban yang dilakukan oleh terdakwa; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu korban sendirianmengendarai sepeda motor dan terdakwa mengambil tas warna merahyang berisi STNK, ATM BNI dan MANDIRI, KTP

DILAGA ;Bahwa benar saksi yang menandatangani MEMO Mandiri SyariahNo.16/11731/CMD tanggal 21 Juli 2014, dari : CMD kepada OPD perihalPengambil Alihan Piutang SKBDN Usance alias nama PT. KAFFAKONSTRUKSI, pada tanggal 21 Juli 2014 dikarenakan sdr.

DILAGA ;Bahwa pada saat saksi menandatangan) MEMO Mandiri SyariahNo.16/11731/CMD tanggal 21 Juli 2014 dari : CMD kepada OPD perihalPengambil Alihan Piutang SKBDN Usance atas nama PT.

KAFFAKONSTRUKSI dokumen yang dilampirkan antara lain : Surat permohonandari cabang, perihal : pengambil alihan piutang SKBDN, Akad Wakalah,Akad Qardh, Aplikasi yang ditandatangani oleh PT.KAFFA, Akseptasi dariPT.HAEYASSHI ;Bahwa sepengetahuan saksi saat ini SKBDN tersebut sudah dicairkan.Untuk pencairan dana SKBDN tersebut, menurut MEMO Mandiri SyariahNo.16/11731/CMD tanggal 21 Juli 2014 Dari: CMD kepada OPD perihalHal. 133 dari hal.273 Putusan No.530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.SelPengambil Alihan Piutang

Haeyasshi International ;Bahwa SKBDN tersebut telah dicairkan sebelum jatuh tempo(Disconto/Pengambil Alihan Piutang) pada tanggal 21 Juli 2014, denganDiskonto sebesar Rp. 4.312.500.000, (empat milyar tiga ratus dua belasjuta lima ratus ribu rupiah) sehingga pihak penerima yaitu PT.

Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat dalamhal pengambil alihan piutang SKBDN secara umum adalahmenandatangani MEMO pengambil alihan piutang SKBDN Usance dariCMD kepada OPD akan tetapi untuk pengambil alihan piutang SKBDNatas nama PT. Haeyasshi International MEMO tersebut tidak saksitandatangani dan yang menandatangani adalah sdr.

pada halaman 4 alinea 4 telahmengambil secara bulatbulat pertimbangan Pengadilan Negeri denganmenguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah tidak benar karena tidaksesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No.678 K/Sip/1973tanggal 15 Oktober 1973 ;e Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak benar karenatidak memberikan pertimbangan hukum yang sepatutnya atas dalildalileksepsi Dilatoir berdasar pasal 1831 Bw, yang diajukan oleh PemohonKasasi, sehingga dengan demikian pengambil alihan

., tanggal 6 Mei 2014 tersebut, sedangkanPengadilan Tinggi Agama Surabaya sama sekali tidak memberikan dasardan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut,sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 alinea 2 yang mengatakanantara lain Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban tersebutterdapat kontradiksi dst...Jawaban Pembanding tersebut adalah untukmenjadikan bukti bahwa sekalipun Termohon Kasasi berprilaku demikiantetapi Pemohon Banding memaafkannya demi keutuhan rumah tangga,

Il dalam melakukanpengambil alihan tanah objek perkara; Bahwa, dengan tidak dibantahnya dalil Para Pembanding semula ParaPenggugat terkait perbuatan melawan hukum karena Terbanding Il. Ilsemula Tergugat . Il telah melarang dan menghalanghalangi ParaPembanding semula Para Penggugat untuk menggarap objek perkara,maka secara diamdiam Terbanding . ll semula Tergugat .

Bahwa karena apa yang menjadi pertimbanganPengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannyamerupakan pengambil alihan dari seluruhputusan Pengadilan Negeri Denpasar dalamperkara a quo yang telah nyata nyata adalahtidak memberikan pertimbangan yang cukup"onvoldoende gemotiveerd" maka putusantersebut tidak patut dipertahankan~ danharus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap = alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Judex Facti tidak salah menerapkan

Prima Top Boga danmengenai proses akuisisi tersebut telah menimbulkan kewajiban berdasarkanPasal 29 Undang Undang No.5 tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintahnomor 57 tahun 2010 yaitu untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPUpaling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secarayuridis pengambil alihan saham (akuisisi) tersebut, sehingga atas dasar tersebuttimbul pertanyaan sejak kapankan dimulainya tanggal berlaku secara efektifyuridis tersebut ;Putusan Nomor

dalam Putusan Nomor 07/KPPUM/2018 tanggal tersebutberlaku semenjak mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, sedangkan menurut Pemohon selain kewajibansebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas juga adakewajiban lain yang harus dipenuhi yaitu harus mendapatkan persetujuan dariBKPM dengan berpedoman Perka BKPM Nomor 13 tahun 2017 sehingga tanggalefektif yuridis pengambil alihan

Tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham (akuisisi) hanyadiatur dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2007 dan PP nomor 57 tahun 2010,dan bukan pada peraturan BKPMMenimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Komisi tersebutPemohon mendalilkan tentang penilaian Termohon mengenai kewenangan BKPMtidak berkaitan dengan Pengambil alihan saham adalah penilaian yang tidak benardan tidak mendasar karena Turut Termohon sebagai PT.PMA wajib memenuhiantara lain Ketentuan Perka BKPM Nomor 13/2017 khususnya

pasal 21 ayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut dimana setelah membaca secarakeseluruhan pertimbangan KPPU dalam poin ke 6 antara pertimbangan poin 6.1dan poin 6.6 itu saling berkaitan sehingga tentang apa yang dimaksud KPPUdalam pertimbangan poin ke 6.5 adalah terkait dengan tanggal efektif yuridispenyampaian pemberitahuan pengambil alihan saham yang dilakukan olehPemohon Keberatan dan bukan mengenai kewenangan BKPM tidak berkaitandengan

akanmempertimbangkan sebagai berikut dimana setelah Majelis Hakim mempelajaridalil keberatan pemohon dimana dalam pasal 50 huruf (a) UU No.5 tahun 1999Putusan Nomor 42/Pdt.SusKPPU/2018/PN.Ckr98memberikan pengecualian terhadap perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuanmelaksanakan peraturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan alasan keterlambatan yangdiajukan oleh Pemohon dalam hal ini karena harus menunggu izin dulu dari BKPMmaka barulah dapat dikatakan pengambil alihan

suami Tergugat juga harusdiikutkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;Objek Perkara Tumpak II:36Menimbang, bahwa sesuai dari hasil yang ditemukan saat Majelismelakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ke objek perkara, dari 8(delapan) piring sawah yang dulunya dikuasai dan digarap Penggugathanya 2 (dua) piring sawah yang sekarang digarap oleh Tergugat;Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebutdikuatkan oleh keterangan para saksi terutama saksi KELUIH yangmenyatakan bahwa proses mengambil alihan

Artinya, status kepemilikantanah tersebut diakui adalah sebagai harta pusaka tinggi kaum sukuMelayu dalam kaumnya Tergugat, maka oleh karena itu hak penguasaanterhadap tanah sawah objek perkara tumpak II berada pada Mamakmamak (Mamak Kepala Waris) kaum Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena pengambil alihan tanah dariPenggugat hingga diserahkan hak penggarapannya kepada Tergugat dilatarbelakangi ikut campur tangannya Mamakmamak dalam kaumTergugat dan juga penguasaan tanah tersebut sekarang ada padaMamak

Kerambitan, Kab, Tabanan,

TUN MDN tanggal 08Januari2016 yang telah mengambil alihuntuk dijadikan pertimbangannya sendiri dengan tidak memberikan dasardan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut,sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 alenia pertama dan keduaPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tanggal 08Januari2016yang menyatakan: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara

TUN MDN tanggal 08Januari2016, yang hanyasekedar mengambil alin pertimbangan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang Nomor: 6/ G/2015/ PTUN TPI tanggal 28 Oktober2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut adalah tidakcukup dan seharusnya dibatalkan.KEBERATAN TENTANG KEWENANGAN MENGADILI ( KOMPETENSIABSOLUT ).Dasar Hukum:Pasal 77 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN menyatakan Eksepsi tentang kewenangan

Turut Tergugat 2 yang menguasai tanah sengkketa tersebutadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum tanpa alas haksehingga segala bentuk surat surat yang ada baik surat Bagi Waris,Surat Hibah, Surat Jual Beli, Tukar menukar, Sewa Menyewa,Surat Gadai, Pipil, Sertifikat dan SPPT maupun surat surat lainnyayang terkait dengan tanah sengketa Haruslah Dinyatakan CACATYURIDIS sekaligus dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum YangMengikat;13.Bahwa untuk menjamin gugatan yang diajukan ini agar tidak terjadipengoper alihan

., M.Kn kesemuanya menurut Hakim tidaklahdapat menerangkan peristiwa terjadinya pembubaran dari Yayasan PendidikanPancasila maupun peristiwa penggabungan antara Yayasan PendidikanPancasila dan Yayasan Kusuma Bangsa sehingga tidak perlu dipertimbangkanlagi sebagaimana dasar fakta permohonan pemohon yang berkaitan denganpengambil alihan asset dari Yayasan Pendidikan Pancasila oleh YayasanKusuma Bangsa, oleh karenanya menurut Hakim haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon

2017ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 25 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004, tentangKekuasaan Kehakiman, karena didalam memutus perkara ini Pengadilan Tinggimengambil alin seluruh pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda sebagai pertimbangan hukumnya, tanpa mengemukakanalasanalasan hukum pengambil alihan

No. 681 K/Pdt/201510.11.12.yang kreditnya pada Tergugat macet dan aset berupa kantor dan bengkelkemudian dimasukkan pula menjadi agunan kredit Penggugat padaTergugat;Bahwa pengambil alihan beban kredit tersebut diatas menunjukkan buktikemajuan yang diperoleh Penggugat dalam berusaha sehingga mampumengambil alih aset berupa kantor dan bengkel Dony Lakusa Namunakhirnya usaha Penggugat mengalami kemunduran baik omset/hasilpenjualan barang di toko dan usaha bengkel dan mengakibatkan macetnyakredit sebagaimana

Orang tuahlm 3 dari 19 him Put.No.55/PDT/2013/PT.PLG.10.Penggugat maupun Penggugat sendiri pada saat itu langsung menguruspengambil alihan kembali tanah tersebut dengan memasang pagar ditanahmilik Penggugat;Bahwa pada tanggal 21 Mei 1993 mantan Pesirah Marga Lengi KecamatanGunung Megang yang bernama Ahmadal membuat surat pernyataan bahwatanah yang dijadikan terminal/ bangunan milik pemerintah tersebut adalah tanahmilik Halik Bin Sopar;Bahwa tanah milik Penggugat seluas (+ 2.275 M2) tersebut, pada

Bahwa adapun harga jual/pengoper alihan hak garap tersebut totalseluruhnya adalah sebesar Rp 10.000.000, (seratus juta rupiah) dan hal initidak sudah dibuktikan Pemohon Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertamasesuai dengan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat namun tidak diindahkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.